Art-pengemb Model Imp .docx

PENGEMBANGAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM DANA DESA DI KABUPATEN JENEPONTO

Nurdin Nara¹ Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program dana desa dan rekomendasi mengenai model implementasi kebijakan program dana desa yang dapat dikembangkan di Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dengan focus analisis pada implementasi kebijakan program dana desa. Sumber data penelitian diperoleh melalui informan yang dipilih secara purposive yaitu pemerintah daerah, aparat kecamatan, kepala desa, satuan pelaksana kegiatan, tenaga pendamping dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan progam dana desa di Kabupaten Jeneponto dikategorikan belum berhasil secara optimal karena karena beberapa tujuan program yaitu peningkatan pelayanan publik, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Implementasi kebijakan program dana desa di wilayah tersebut lebih fokus pada pembangunan fisik seperti pembuatan jalan tani, pemasangan paving dan pengocoran jalan desa, pembuatan talud, renovasi kantor, pembangunan posyandu, pengadaan air bersih, irigasi pertanian dan pengadaan tempat sampah. Namun beberapa proyek tersebut tidak selesai tepat waktu, cepat rusak dan ada yang kurang bermanfaat oleh masyarakat. Untuk itu peneliti merekomendasikan model implementasi kebijakan program dana desa yang berbentuk piramida yang di dalamnya berisi sejumlah faktor atau variabel yang perlu diperhatikan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan program dana desa yaitu sosialisai yang intensif tentang standard/ukuran dan tujuan program yang ingin dicapai, peningkatan kualitas sumber daya aparat dan jumlah dana, struktur dan proses birokrasi yang sederhana, dukungan dan komitmen elite politik untuk merealisasikan dana desa dan mengawasi pelaksanaannya dari atas sampai ke bawah dan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Jeneponto. Kata kunci : Implementasi, kebijakan, program dana desa, mandiri, sejahtera, Jeneponto

Abstract The purpose of the study was to explain and describe the implementation of village fund program policies and recommendations regarding the model of village fund program program implementation that could be developed in Jeneponto Regency. This type of research is a qualitative study with a case study research method with a focus of analysis on the implementation of village fund program policies. The source of research data was obtained through informants selected purposively, namely the local government, subdistrict officials, village heads, activity implementing units, facilitators and community leaders. The results showed that the implementation of the village fund program in Jeneponto Regency was categorized as not yet succeeding optimally because because of several program 1

objectives, namely improving public services, community development and empowerment had not been implemented properly. The implementation of village fund program policies in the region is more focused on physical development such as the construction of farm roads, installation of paving and leaking village roads, making taluds, office renovations, construction of posyandu, provision of clean water, agricultural irrigation and procurement of trash bins. However, some of these projects were not completed on time, quickly damaged and some were not useful by the community. For this reason, the researcher recommends a model of the implementation of a pyramidshaped village fund program which contains a number of factors or variables that need to be considered in order to successfully implement village fund program policies, namely intensive socialization of standards / program objectives and objectives, improving the quality of resources the power of the apparatus and the amount of funds, simple structure and bureaucratic processes, support and commitment of the political elite to realize village funds and oversee their implementation from top to bottom and a persuasive approach to the community to participate in the implementation of village fund programs in Jeneponto Regency. Keywords: Implementation, policies, village fund program, Mandiri, prosperous, Jeneponto PENDAHULUAN Pembangunan desa menjadi prioritas utama pemerintahan Jokowi-JK yang dikenal dengan membangun Indonesia dimulai dari Desa baik sebagai daerah terluar atau terdepan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Porsi pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, dicoba untuk lebih diratakan kepelosok di seluruh Indonesia. Jika ditelusuri lebih lanjut, persoalan serius yang muncul adalah tingkat kesenjangan yang terjadi di dalam satu wilayah itu sendiri terutama antara daerah kota dan desa. Dan persoalan anggaran sering dianggap sebagai masalah utama, maka pemerintah mulai concern dengan persoalan ini, dibuktikan dengan mulai dialokasikannya anggaran Dana Desa untuk tahun 2015 sesuai denganUndang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jo Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari APBN. Kebijakan tersebut sebagai solusi praktis untuk memajukan ekonomi rakyat dan diharapkan dengan dana tersebut desa mampu mengurus rumah tangganya se-cara otonom yang selama ini terkesan diabaikan padahal jumlah penduduk Indonesia masih lebih banyak

2

tinggal di desa yaitu sebesar 65 % dan sebagai wilayah terluar dan terdepan mempunyai kedudukan strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dengan cara inilah maka permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa, seperti kurangnya sarana dan prasana desa, kurangnya air bersih, pengangguran dan kemiskinan dapat dientaskan melalui kebijakan dana desa sesuai UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan terlaksana atau diimplementasikan dengan baik agar membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Smith menyatakan bahwa setiap kebijakan pemerintah bertujuan untuk membawa perubahan yang lebih baik, yaitu: “In order to develop a model of the policy implementation process, it is essential to view the policy process from the point of view of social and political change. Governmental policies are designed to introduce changes in society”. (Penting untuk memandang proses implementasi dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran)”. Untuk lebih jelasnya perlu dikemukakan beberapa masalah yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program dana desa sesuai hasil pengamatan sementara, yaitu :) Program dana desa belum memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat karena angka kemiskinan

di

Kabupaten Jeneponto masih relatif tinggi yaitu yaitu mencapai 15 %, sementara angka kemiskinan rata-rata secara nasional hanya 10,5 (Bappeda Kabupaten Jeneponto, 2016). 2) Realisasi dana desa tidak sesuai yang dijanjikan atau aturan yang berlaku yaitu sebesar 10 % dari total dana transfer ke daerah sesuai PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Adapun realisasi dana desa yang diterima oleh beberapa Kepala Desa di Kabupaten Jeneponto selama 3 tahun terakhir ini, yaitu: Tabel 01 : Besaran Dana Desa, pada Beberapa Desa di Kabupaten Jeneponto Besaran Dana Desa Selama 3 Tahun (Rp) No Nama Desa 2015 2016 2017 1 Gantarang 293.333.000.649.802.000.832.644.000.2 Bonto Lebang 291.073.000.622.640.000.822.305.000.3 Bonto Nompo 290.801.000.621.640.000.821.011.000.4 Samataring 287.286.000.605.640.000.805.103.000.5 Tombolo 287.612.000.806.640.000.806.465.000.Sumber : Kepala Desa XX, Kabupaten Jeneponto, 2017 Dengan memperhatikan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi nampak adanya masalah atau gap pada program dana desa tersebut. Dan upaya

untuk

memahami adanya gap atau perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan apa yang sesungguhnya terlaksana atau yang diwujudkan dan diterima masyarakat sebagai “outcomes”

3

dari kebijakan telah menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi implementasi. Marilee S.Grindle mengemukakan bahwa ”Attempts to explain ths divergence have led to the realization that implementation, even when successful, involved far more than a mechanical translation of goals into routine procedures; it involves fundamental questions about conflict, decision making, and “who gets what” in society”. Artinya Upaya untuk menjelaskan perbedaan harapan dan kenyataan dari suatu program dapat menyebabkan

muncul-nya

sejumlah pertanyaan dan bahkan konflk dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan tentang "siapa mendapat apa" dalam masyarakat. Marilee S.Grindle (Syukur Abdullah, 1988: 394). Berdasarkan pertimbangan inilah kami mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul “Pengembangan Model Implementasi Kebijakan Program Dana Desa di Kabupaten Jeneponto”. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif atau biasa disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati terutama dalam proses implementasi kebijakan program Dana Desa dan factor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hak menurut pandangan manusia yang diteliti,yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kejujuran atau kepercayaan orang terhadap objek yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dengan pengamatan diharapkan peneliti memperoleh informasi dari pihak terkait yang sangat berguna dalam mengembangkan kerangka berfikir yang induktif, sehingga peneliti memiliki ruang untuk mengembangkan unsur kebaharuan dalam mencari penjelasan mengenai fenomena sesuai tujuan penelitian. Sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur dengan mengikuti pola pemikiran yang bersifat emperical induktif,, maka penelitian ini berangkat dari pengamatan secara mendetail berawal dari empericalsocial reality sehingga terbangun grounded theory yang selanjutnya berkembang menjadi substansi theory. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi data yang dilakukan dengan menggabungkan antara wawancara

4

mendalam, focus group discussion (FGD) observasi atau mengamati secara langsung obyek permasalahan dan studi dokumentasi. Adapun informan penelitian, sebagai berikut: 1. Unsur Pemerintah Daerah/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Anggota DPRD (komisi III) 3. Camat dan Staf 4. Kepala Desa 5. Aparat Desa 6. Anggota BPD/Kepala Dusun 7. Kader Pembangunan Desa/LSM/Tokoh Masyarakat Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi demikian banyak dan kompleks serta masih bercampur-campur, maka dibuatlah reduksi terhadap data tersebut. Dalam proses reduksi ini dilakukan seleksi untuk memilih data yang relevan dan bermakna, yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan untuk menjawab pertanyaan sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sebelum diuraikan tentang proses implementasi program dana desa, terlebih dahulu dijelaskan bahwa mulai tahun 2015, 2016 dan 2017 setiap Desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 74.035 menerima dana desa termasuk semua Desa di Kabupaten Jeneponto sebagai amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Daerah yang berada di sebelah selatan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah satu-satunya sebagai daerah yang masih ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian semua pihak termasuk kelancaran pelaksanaan program dana desa. Pembangunan desa telah menjadi komitmen pemerintah dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Namun dengan hadirnya undang-undang tersebut, ini menunjukkan bukti keseriusan pemerintah dalam membangun desa yang disertai dengan sumber pendanaan sesuai dengan PP No.43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

5

Berdasarkan data yang ada, dana desa dibagi secara merata pada setiap desa yang terus mengalami peningkatan dari segi jumlah, yaitu pada tahun 2015 jumlah dana desa yang diterima masing-masing desa di Kabupaten Jeneponto cukup bervariasi yaitu kisaran Rp. 280 juta-an sampai dengan Rp. 300 jutaan-, dan pada tahun 2016 menjadi Rp. 600 juta-an sampai dengan Rp. 680 juta-an dan tahun 2017 meningkat lagi mnjadi Rp. 800 jutaan-an sampai Rp. 900 juta-an. Perbedaan jumlah dana desa tergantung dari jumlah penduduk miskin, luas wilayah, keadaan desa. Kalau dihubungkan dengan jumlah dana yang ditransfer ke daerah maka yang tergantung . Dengan demikian realisasi dana desa hanya sekitar 3 % pada tahun 2015 dan 6 % pada tahun 2016 dan 8 % pada tahun 2017. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan realisasi dana desa di Kabupaten Jeneponto belum sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku yaitu penjelasan pasal 3 PP No.60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN sebesar 10 % dari dan diluar dana transfer ke daerah. Jumlah dana transfer ke daerah dapat dilihat pada tabel 3 tentang APBN selama 3 tahun terakhir. Sementara tujuan pembangunan sangat jelas dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, PP No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan tujuan program dana desa sesuai PP No.60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN untuk mewujudkan tujuan esensial Dana Desa yaitu

1) meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan public di desa, 2) meningkatkan kegiatan pembangunan dan membuka lapangan kerja,

3) meningkatkan pembinaan masyarakaat dan memajukan

perekonomian desa, 4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat desa menjadi kuat dan mandiri (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program dana desa di Kabupaten Jeneponto belum berhasil secara optimal. Penilaian ini didasarkan pada banyaknya rencana program dana desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa mulai tahun 2015 sampai 2017 belum teralisasi sebagai mana mestinya, antara lain pembangunan jalan tani, pembangunan Posyandu, pembangunan Gedung PAUD, renovasi kantor desa, perbaikan jalan desa dan lain-lain, seperti yang diuraikan pada tabel 13 dan tabel 14). Hal ini disebabkan karena beberapa factor yaitu 1) Kurangnya pemahaman terhadap standard dan sasaran program, 2) Kurangnya komunikasi dan sosialisasi program, 3) Terbatasnya kemampuan sumber daya baik tenaga maupun dana, 4) Karakteristik dan struktur birokrasi, 5) Sikap pelaksana, 6) Lingkungan, 7) Dukungan elite politik yang rendah dan 8) Kurangnya partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Van Horn (1975), 6

Grindle (1980) dan Edward III (1980) menyatakan bahwa factor yang menentukan keberhasilan ataupun kegagalan implementasi program karena beberapa factor yaitu kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, karakteistik agen/lembaga pelaksana, kemampuan pelaksana dan dukungan lingkungan. Dan di lokasi penelitian ditemukan juga bahwa komitmen dan dukungan elite politik masih rendah yaitu pemerintah dan DPR tidak merealisasikan program dana desa sesuai dengan janji dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu besaran dana desa mulai tahun 2015 seharusnya mencapai 10 % dari dan di luar dana transfer ke daerah. Elite politik daerah yaitu Bupati dan DPRD kurang mengawasi dan tidak menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Jeneponto sehingga banyak program dana desa tidak tidak berjalan sebagaimana mestinya, misalnya keterlambatan pencairan dana desa, dugaan penyalagunaan dana desa dan lain-lain. Ditemukan juga dalam penelitian ini bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dana desa sehingga beberapa proyak yang memerlukan lahan atau lokasi tidak bisa terlaksana karena masyarakat sebagai pemilik lahan meminta ganti rugi yang sangat besar dan tidak mampu dibiayai dengan dana desa. Untuk itu pentingnya konsistensi dan komitmen elite politik atau pemerintah sebagai penentu kebijakan program dana desa dan pemerintah kabupaten merealisasikan program dana desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kepala Desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program dengan cara

menggunakan sebaik-baiknya dana desa

agar mencapai tujuan yaitu mewujudkan desa yang kuat, mandiri dan sejahtera. Dan kalau ini dapat diwujudkan maka masyarakat akan percaya program dana desa sehingga dengan suka relah masyarakat mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program dana desa mulai pada tahap penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengawasan serta memanfaatkan hasil-hasil program pembangunan dengan baik. Oleh karena itu penulis merekomendasikan model implementasi kebijakan program dana desa berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai factor-faktor yang harus diperhatikan untuk keberhasilan implementasi kebijakan program dana desa di Kabupaten Jeneponto. Adapun factor atau variabel yang dimaksud yaitu meliputi 8 faktor sebagai satu kesatuan dan yang saling terkait satu dengan yang lain dalam implementasi program dana desa sesuai hasil penelitian, yaitu 1) Standar dan sararan, 2) Sumber daya, 3) Komunikasi, 4) Struktur Birokrasi, Sikap pelaksana, 6) Lingkungan, 7) Dukungan elit politik dan 8) Partisipasi masyarakat yang diuraikan dalam bangunan sebuah model piramida seperti gambar berikut ini: 7

Gambar 1 Model Rekomendasi Implementasi Kebijakan Program Dana Desa Tujuan Program

Variabel Implementasi 1.Standar dan sasaran 2. Sumber daya 3. Komunikasi 4. Struktur birokrasi 5. Sikap pelaksana 6. Lingkungan : ekonomi dan sosial 7. Komitmen Elite politik 8. Partisipasi Masyarakat Program Dana Desa sesuai PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarsakan model yang ditawarkan, peneliti mencoba menganalisis dan menjelaskan bangunan yang berbentuk piramida tersebut sebagai rekomendasi model implementasi program dana desa di Kabupaten Jeneponto yaitu Pondasi Program Dana Desa adalah amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan untuk merealisasikan dana desa tersebut pemerintah mengalokasikan dana desa

berasal yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat

yang

ditransfer

melalui

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat sesuai dengan program Nawacita. Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk mewujudkan desa yang kuat, mandiri dan sejahtera. Keberhasilan program tersebut ditentukan oleh berbagai unsur atau variabel seperti kejelasan program, intensitas komunikasi, kemampuan pelaksana baik konsep maupun teknis

8

dalam menterjemahkan dan melaksanakan kebijakan tersebut, integritas pelaksana, komitmen elite politik dan, dukungan masyarakat sebagai berikut : 1. Standar dan sasaran program Kejelasan standar dan sasaran adalah sangat penting baik pelaksana maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran pembangunan. Apabila program tersebut tidak jelas atau kurang dimengerti oleh masyarakat maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, seperti yang terjadi di Kabupaten Jeneponto. 2. Komunikasi Kelancaran komunikasi sangat menentukan keberhasilan progam karena

pelaksanaan

program dengan kelompok sasaran sebagai penerima program yang erat kaitannya dengan sosialisasi atau penyaluran informasi program dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan oleh pemerintah atau pelaksana dengan kelompok sasaran atau masyarakat. 3. Sumber daya Ketersediaan dan kemampuan sumber daya terutama sebagai pelaksana program yang profesional, jumlah dana, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai serta tepat waktu akan menunjang kelancaran pelaksanaan program dana desa di Kabupaen Jeneponto. 4. Sikap pelaksana Sikap pelaksana atau pengelola yang tanggap secara cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan terhadap proses pelaksanaan program dana desa yang disertai dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi akan menunjang keberhasilan program dana desa di Kabupaten Jeneponto. 5. Struktur Birokrasi/organisasi pelaksana Struktur birokrasi sebagai organisasi pelaksana dan prosedur yang ditempuh lebih sederhana dan meyakinkan yang disesuaikan pada kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek atau unsur-unsur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya terhadap jalur-jalur koordinasi yang efektif dan efisien akan memperlancar program dana desa di Kabupaten Jeneponto. 6. Lingkungan. Dukungan lingkungan internal dan eksternal dalam pelaksanaan program dana desa sangat diperlukan agar terjadi sinkronisasi, koordinasi, sinergitas, dan harmonisasi antar instansi terkait sebagai pelaksana program maupun dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran.

9

7. Komitmen Elite Politik Komitmen dan dukungan elite politik sebagai pengambil kebijakan terutama dalam penentuan besaran pendanaan program dana desa oleh lembaga eksekutif dan legislatif sangat diperlukan mulai dari pusat sampai daerah dan mengawasinya dengan baik mulai dari proses transfer di Kementerian Keuangan ke rekening Pemerintah Daerah (Pemda) dan dari Pemda ke Desa secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. 8. Partisipasi Masyarakat Dukungan atau partisisipasi masyarakat dalam program dana desa masih sangat diperlukan karena dana desa masih terbatas bila dibanding dengan banyak kebutuhan masyarakat sehingga program dana desa masih diperlukan dukungan masyarakat tersebut berkaitan dengan penyediaan lahan atau lokasi yang tidak bisa dibiayai dengan dana desa masih terbatas adanya sehingga partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan untuk kepentingan bersama agar keadaan desa berubah menjadi lebih baik yaitu desa yang kuat, mandiri dan sejahtera. Perlu diketahui bersama bawah setiap kebijakan yang telah dirumuskan diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan

Belanja

Daerah

kabupaten/

kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan agar desa menjadi kuat, mandiri dan sejahtera sesuai dengan tujuan akhir program dana desa dapat terwujud. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Proses implementasi kebijakan program dana desa meliputi beberapa tahapan besar yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan serta adanya sejumlah syarat pencairan dana desa antara lain; RPMDesa, RKPDesa dan APBDesa, implementasi kebijakan program dana desa di Kabupaten Jeneponto belum berhasil secara optimal. Penilaian ini didasarkan pada banyaknya rencana program dana desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa mulai tahun 2015 sampai 2017 belum teralisasi sebagai mana mestinya, bahkan ada yang realisasianya hanya mencapai 20-50 % antara lain pembuatan jalan tani, pembangunan Posyandu, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan lain-lain dan Model Implementasi Program Dana Desa di Kabupaten Jeneponto direkomendasikan model implementasi kebijakan program dana desa 10

berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai factor-faktor yang harus diperhatikan untuk keberhasilan implementasi kebijakan program dana desa

di

Kabupaten Jeneponto. Adapun factor atau variabel yang dimaksud yaitu meliputi 8 faktor sebagai satu kesatuan dan yang saling terkait satu dengan yang lain dalam implementasi program dana desa sesuai hasil penelitian, yaitu 1) Standar dan sararan, 2) Sumber daya, 3) Komunikasi, 4) Struktur Birokrasi, Sikap pelaksana, 6) Lingkungan, 7) Dukungan elit politik dan 8) Partisipasi masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai rekomendasi perbaikan ke depan dalam rangka implementasi kebijakan program dana desa di Kabupaten Jeneponto, yaitu : Memberikan pemahaman secara menyeluruh kepada masyarakat dengan cara komunikasi yang persuasive dan intensif tentang arti dan pentingnya tujuan program dana desa, para aparat desa dan perangkat desa senantiasa diberikan pelatihan manajemen pembangunan desa dan aset desa dalam rangka mewujudkan desa yang kuat, mandiri dan sejahtera, meningkatkan jumlah dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan peningkatan harga kebutuhan pokok serta memberikan tunjangan yang sesuai dan memadai kepada aparat desa agar lebih focus dalam pelaksanaan tugasnya, memproses dengan cepat dan tepat terhadap permasalahan dan penyelewenangan dana desa agar masyarakat percaya dan bersedia memberikan dukungan dan bantuannya dalam mewujudkan tujuan program dana desa, pemerintah pusat seharusnya menunjukkan tanggungjawab dan komitmen yang kuat mulai penentuan jumlah dan alokasi dana sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA Buku, Makalah, Jurnal, Tesis dan Disertasi Abdullah, M. Syukur, 1988. Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi, Makalah, HIPIIS, LAN Jakarta. Dunn, William, N, 1988. Analisis Kebijakan Publik, Edisi II, UGM Press, Yogyakarta. Dye, R.Thomas, 1992. Understanding Public Policy, Seventh Edition, Prentice Hall Inc, New Jersey. Edwards, George, III. 1980. Implementing Public Policy, Congressional Quarterly, Inc; Washington. Grindle, S.Merilee, 1980. Politics and Policy Implementation in The Third Word, Prenceton University Press, Princeton, New Jersey. 11

Jones, O.Charles, 1994. Pengantar Kebijakan Publik, PT RajaGrafindo Persada, Catakan ke2, Jakarta. Mazmanian, A.Daniel dan Paul A.Sabatier, 1983. Implementation and Public Policy, Glenview, Illionis, London, England. Moleong, J.Lexy, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Nugroho, Riant, 2014. Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan, PT Alex Media Komputindo (Gramedia), Edisi ke-5. Jakarta. -----------------------, 2015. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang, Pustaka Pelajar, Ceakan ke-2, Yogyakarta. Parson, Wayne, 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Prenada Media, Jakarta Smith, B.Kevin, dkk., 2009. The Public Policy Theory Primer, Published by Westview Press, Philadelphia AS. Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Cetakan ke-8, Bandung. Sumodiningrat, Gunawan, dkk.. 2016. Membangun Indonesia dari Desa, Media Pressindo, Yogyakarta. Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik, AIPI: Bandung. Thomas, R.Dye,1978. Understanding Public Policy, Prentice Hall Inc, New Jersey. Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl. E, 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in : Administration and Society,

Vol. 6 No. 4 p.445-485

PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN : ------------, Buku : Pintar Dana Desa, 2016. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Jakarta. ------------, Buku : Peraturan Lengkap “DESA” 2017. Sinar Grafika, Jakarta Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kemendagri, 2015 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN 12

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari APBN. --------------, 2016. Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa, Visi Media, Jakarta. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari APBN. Permenkeua No. 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa. Permendes PDTT 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Permendes PDTT 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Permendes PDTT 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data Permendes PDTT 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat Permendes PDTT 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Permendesa No 21 Tahun 2015 Permendes PDTT 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Permendes PDTT 21 Tahun 2015 tentang Prioritas DD Tahun 2016 Permendes PDTT 5 Tahun 2015 tentang Prioritas DD tahun 2015 Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa, 2016, Visi Media Jakarta.

13