Anggaran Pendapatan Belanja Negara.docx

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) 1. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan UndangUndang. 2. Fungsi APBN : * Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. * Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. * Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. * Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. * Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan * Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

3. Prinsip penyusunan APBN : Berdasarkan

aspek

pendapatan,

prinsip

penyusunan

APBN

ada

tiga,

yaitu:

*Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. *Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. *Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

*Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan. *Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. *Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. 4. Azas penyusunan APBN : APBN

disusun

*Kemandirian, yaitu *Penghematan atau *Penajaman *Menitik beratkan

dengan

berdasarkan

azas-azas:

meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. peningkatan efesiensi dan produktivitas. prioritas pembangunan pada azas-azas dan undang-undang negara

5. Tujuan APBN : Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat. 6.

Struktur APBN :

A. PENDAPATAN NEGARA dan HIBAH, terdiri : Penerimaan Dalam Negeri, terdiri : Penerimaan Pajak, meliputi : 1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri 2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi : 1. Penerimaan Sumber daya Alam 2. Pendapatan Bagian Laba BUMN 3. Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya 4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Hibah B. BELANJA NEGARA, terdiri : Belanja Pemerintah Pusat, meliputi : 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal

4. Belanja Bunga dan Pinjaman 5. Subsidi (subsidi energi dan subsidi nonenergi) 6. Belanja Hibah 7. Belanja Bantuan Sosial 8. Belanja lain-lain Transfer ke Daerah, meliputi : 1. Dana p\Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN E. PEMBIAYAAN, terdiri : Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi : 1. Perbankan Dalam Negeri 2. Nonperbankan Dalam Negeri Pembiayaan Luar Negeri Netto, terdiri : 1. Penarikan pinjaman luar negeri bruto, (pinjaman program, Pinjaman proyek) 2. Penerusan pinjaman 3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri 7. Pembangian belanja Belanja terdiri atas dua jenis: 1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya. 2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi: 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Dana Otonomi Khusus. 8. Pembagian Pembiayaan

Pembiayaan meliputi: 1. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara. 2. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi: 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek. 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

9. Proses penyusunan APBN Pemerintah (Presiden dibantu para menteri, terutama Menteri Keuangan) menyusun RABPN berdasarkan asumsi-asumsi, yaitu tentang : 1. Kondisi ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga yang berlaku 2. Pertumbuhan ekonomi 3. Inflasi 4. Nilai tukar rupiah 5. Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan 6. Harga minyak internasional 7. Serta produksi minyak dalam negeri Dalam menyusun RAPBN digunakan azas kemandirian, azas penghematan, azas penajaman prioritas pembangunan. RAPBN oleh pemerintah diajukan ke DPR dan dilakukan pembahasan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten sesuai bidang masingmasing. Jika telah disetujui, DPR akan mengesahkan RAPBN menjadi APBN. Hak DPR untuk menetapkan anggaran negara disebtut Hak Budget. Namun jika tidak ditemukan kesepakatan tentang RAPBN, DPR menetapkan APBN tahun lalu sebagai APBN tahun berjalan. Sebagaimana struktur APBN di atas, maka sumber pendapatan negara dapat diuraikan sebagai berikut : Penerimaan Dalam Negeri, berasal dari : 1. Penerimaan Pajak. Penerimaan pajak yang masuk pos penerimaan pemerintah pusat, meliputi :

Pajak Dalam Negeri, (PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, Cukai, dan pajak lain. Pajak Perdagangan Internasional, (penerimaan bea masuk dan pajak/pungutan ekspor) 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan sumber daya alamyang merupakan hasil pengelolaan kekayaan alam Penerimaan atas laba BUMN, sesuai dengan besarnya kepemilikan saham BUMN PNBP lain, seperti pungutan yang dikelola Kementrian atau lembaga yang berhubungan dengan pelayanan umum Hibah Adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan pihak swasta dalam negeri dan pemerintah daerah serta pihak swasta luar negeri dan pemerintah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, tidak secara terus-menerus, dan dialokasikan untuk kegiatan tertentu sesuai Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).

10. PENGELUARAN/BELANJA NEGARA Pengeluaran Pemerintah Pusat, terdiri : Belanja Pegawai, (PNS, TNI, POLRI, Pensiunan) Belanja Barang, dialokasikan untuk ; 1. Mempertahankan fungsi pelayanan publik 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas,pemeliharaan aset negara 3. Mendukung kegiatan pemerintahan Belanja Modal Yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, jaringan, dan sarana fisik lain Pembayaran Bunga Utang Pembayaran utang dalam negeri dipengaruhi oleh tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Pembayaran utang luar negeri bersumber dari pinjaman bilateral, multilateral, fasilitas kredit eskpor, dan pinjaman lain. Belanja Subsidi Digunakan untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampu, membantu usaha skala mikro dan menengah, BUMN , membantu BUMN yang melaksanakan pelayanan umum Belanja Hibah Merupakan transfer uang, barang, jasa yang bersifat tidak wajib kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, negara lain, atau organisasi internasional Bantuan Sosial Diberikan dalam bentuk transfer uang atau barang kepada masyarakat melalui lembaga nirlaba (sosial) untuk melindungi resiko sosial. Belanja Daerah Dana Perimbangan, meliputi : 1. Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana bagian daerah yang bersumber dari penerimaan daerah, baik pajak maupun sumber daya alam (dalam bentuk prosentase) 2. Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu instrumen yang bersifat umum (block grant) guna mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 3. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu instrumen transfer bersifat khusus (specific grant) untuk membiayai kebutuhan khusus daerah dan atau nasional Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dll Dana Penyesuaian, diberikan kepada daerah yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Tujuan kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum. Dengan kata lain, tujuan kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional riil terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perubahan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum (Sumarmoko, 1992). Perhitungan Kebijakan fiskal tercermin pada volume APBN yang dijalankan pemerintah, karena APBN memuat rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian APBN dipakai oleh pemerintah sebagai alat stabilisasi ekonomi. Anggaran yang tidak seimbang akan bisa berpengaruh terhadap pendaptan nasional. Perubahan pendapatan nasional (tingkat penghasilan) akan ditentukan oleh besarnya angka multplier (angka pengganda). Angka pengganda ditentukan oleh besarnya marginal propensity to consume investasi (I) dankonsumsi ( C ) adalah 1/(1-MPC), sedangkan untuk lump-sum tax (Tx) dan pembayaran transfer (Tr) adalahMPC/(1-MPC).