Pada 2017 ditiap daerah provinsi bengkulu rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah melebihi angka 30% dan rata – rata berada pada angka 44% ini menunjukan bahwa kondisi keungan provinsi bengkulu untuk belanja pegawai masih terbilang rendah dan memungkinkan untuk perekrutan lain, bahkan angka tertinggipun tidak terlalu melewati angka 50%, nilai tertinggi berada pada pegawai kota bengkulu di 50,22% hal ini masih bisa dikatakan wajar karena kota bengkulu termasuk ibukota provinsi dan semua pusat kesibukan provinsi berada disitu, Bahkan pemda provinsi rasio yang ditunjukan hanya sekitar 39,89%. Tiap tahun belanja biasanya cenderung menunjukan peningkatan karena kebutuhan akan pegawai semakin banyak, misalnya saja nilai belanja pegawai pada kabupaten kaur yang berada pada angka 28,62% di 2016 meningkat menjadi 33,2% pada 2017 kemajuan daerah juga menjadi pemicu kecil meningkatnya perkembangan yang ada. Provinsi bengkulu masih terbilang dalam kondisi terkendali dalam rasio belanja pegawainya karena pada 2013 lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) mengeluarkan fatwa melarang bagi pemerintah provinsi untuk melakukan perekrutan CPNS yang angka belanja untuk pegawainya diatas 50 persen. Belanja pegawai merupakan nilai belanja rutin daerah yang artinya ini menjadikan Provinsi Bengkulu menepati angka belanja yang cukup kecil dibandingkan belanja daerah beberapa provinsi lain, angka rata – rata 44% tidak menunjukan bahwa provinsi bengkulu tidak terlalu banyak menghabiskan dana hanya untuk belanja pegawai.