Anggaran Pemerintah.pptx

ANGGARAN PEMERINTAH Kelompok 2

Anindya Firda A. P (160810301089) Antonius Hari Suryo D. (160810301110) Clara Natalia (160810301111) Muhammad Ridho H. O (160810301135)

►Menurut

Freeman, anggaran merupa kan proses yang dilakukan oleh orga nisasi sektor publik untuk mengaloka sikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yan g tidak terbatas.

Fungsi Anggaran 1.

2.

3.

Fungsi Otorisasi Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belan ja pada tahun yang bersangkutan, Fungsi Perencanaan Pedoman bagi negara untuk merencanakan kegia tan pada tahun tersebut. Fungsi Pengawasan Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyele nggaraan pemerintah negara sesuai dengan keten tuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Alokasi Diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pem borosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi da n efektivitas perekonomian. 5. Fungsi Distribusi Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi Stabilisasi Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimban gan fundamental perekonomian. 7. Fungsi Pengorganisasian Pedoman untuk menyeimbangkan berbagai pos yang ada agar semua kepentingan dapat dilaksanakan deng an baik. 4.

Siklus Penyusunan Anggaran Penyusunan Rencana Anggaran

Persetujuan Legislatif

Pelaporan dan Audit

Pelaksanaan Anggaran

Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah

P. Tradisional

P. Kinerja

P. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu

P. Anggaran Berbasis Nol

STRUKTUR DAN FORMAT APBN 1. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, angg aran belanja, dan pembiayaan.

2. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pa jak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. 3. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat d an pelaksanaan perimbangan keuangan antar a pemerintah pusat dan daerah. 4. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fun gsi, dan jenis belanja

FORMAT BELANJA NEGARA: LAMA VS BARU FORMAT LAMA (s/d 2004)

FORMAT BARU (mulai TA 2005)

Belanja Pemerintah Pusat :

Belanja Pemerintah Pusat :

1. Pengeluaran RUTIN

1. Belanja Pegawai

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang c. Pembayaran Bunga Utang d. Subsidi e. Pengeluaran Rutin Lainnya 2. Pengeluaran 3. PEMBANGUNAN

2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain

►

UU No. 17 Tahun 2003 mengamanatkan beberapa perub ahan substansial dalam sistem perencanaan dan pengan ggaran APBN

►

Perubahan sistem perencanaan dan penganggaran APBN tersebut perlu dipahami secara baik oleh semua pihak, te rutama unit kerja pemerintah atau institusi yang melaksa nakan kepentingan pemerintah dengan pembiayaan yan g berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

UU No.17/2003 Pasal 14 1)

Dalam rangka penyusunan RAPBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan a nggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

2)

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di susun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

3)

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di sertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

4)

Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan ke pada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

5)

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada M enteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undan g tentang APBN tahun berikutnya.

FORMAT BARU BELANJA NEGARA SESUAI UU NO. 17/2003 ► Pasal 11 ayat (5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

► Pasal 15 ayat (5) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis b elanja.

STRUKTUR APBN Pendapatan Negara dan Hibah  Pendapatan Negara  Hibah

-

Belanja Negara  Belanja Pemerintah Pusat  Transfer ke Daerah

=

Surplus/Defisit Anggaran Pembiayaan Defisit

KLASIFIKASI BELANJA DALAM APBN MENURUT FUNGSI : Pelayanan Umum Pemerintahan ; 2. Pertahanan; 3. Hukum, Ketertiban dan Keaman an; 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Pemukiman; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial. 1.

MENURUT JENIS :

1. Belanja Pegawai; 2. Belanja Barang dan jasa; 3. Belanja Modal;

4. Bunga; 5. Subsidi; 6. Hibah;

7. Bantuan Sosial; 8. Belanja Lain-Lain.

FOKUS PENGUKURAN KINERJA MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya

Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluran daerah dan telah disetujui oleh DPRD un tuk masa waktu satu tahun. UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, bah wa di dalam melaksanakan pembangunan harus selalu be rpedoman pada tiga asas yaitu: asas desentralisai, asas de kosentrasi dan asas tugas perbantuan.

Sumber Penerimaan Daerah a. Pendapatan asli daerah 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah 4. Lain-lain PAD b. Dana perimbangan 1. Dana bagi hasil 2. Dana alokasi umum 3. Dana alokasi khusus c. Lain-lain pendapatan 1. Hibah 2. Dana darurat

Jenis Belanja Daerah 1. Belanja Tidak Langsung: Belanja pega wai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sos ial,belanja bagi hasil dsb. 2. Belanja Langsung: Belanja pegawai/up ah, belanja barang dan jasa serta belanj a modal.

Langkah-langkah Penyusunan APBD: Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan dae rah tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan p enjelasan dan dokumen pendukung pada bulan Oktober minggu pertama tahun sebelumnya. 2. DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut dilak sanakan selambat-lambatnmya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. 1.

3. Apabila DPRD setuju, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah, sebaliknya apabila DPRD tidak setuju, maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya. 4. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur/walikota/bupati.

THANK YOU