Analisis Kebijakan Pengelolaan Caddb

ANALISIS KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR ALAM DANAU DUSUN BESAR BENGKULU

MATA KULIAH ANALISIS KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN (PSL 611)

Danau

Sawa h

Zona III Zona II Zona I

Oleh: USMAN (P 062050111) ZAKIYAH (P062040151)

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2006

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151

I. 1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya

mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami (UU No. 5 Tahun 1990).

Kawasan Danau

Dusun Besar adalah salah satu Cagar Alam yang ditetapkan sejak tanggal 17 Juni 1936. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 602/Kpts-II/1992, ditetapkan sebagai Cagar Alam dengan nama Cagar Alam Danau Dusun Besar (CADDB) seluas 577 ha, register 61. (Usman, 2001 a). Penetapan kawasan konservasi bertujuan melindungi ekosistem dan sumberdaya alam, serta

proses-proses ekologi di dalamnya (Hardjasoemantri, 1993). Upaya

memadukan pelestarian dan pengelolaan Sumber Daya Hayati dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada larangan bermukim disekitar atau di dalam kawasan, terbukti tidak berhasil.

Karena itu diperlukan sebuah upaya baru untuk memadukan

pelestarian kawasan dengan kebutuhan dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Sepintas upaya tersebut memberikan harapan, namun tidak demikian kenyataannya. Salah satu penyebabnya, bahwa langkah-langkah ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam, akhirnya malah menstimulasi penduduk untuk menguasai sumber daya alam dan masuk ke dalam kawasan, contohnya adalah kasus perambahan dan penguasaan Kawasan CADDB di Provinsi Bengkulu (Usman, 2001a) Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun jalan Ring road yang membelah Kawasan CADDB tahun 1991, telah memicu perambahan dari 3 KK menjadi 159 KK.

Hal ini terjadi karena meningkatnya aksesibilitas ke dalam Kawasan.

Pemerintahan Kota Bengkulu telah memperparah dengan mengizinkan pembangunan perumahan di daerah yang secara ekologis adalah daerah genangan dari daerah penyangga Kawasan CADDB (Usman, 2001). Kualitas air danau dipengaruhi oleh musim, intensitas perambahan dan adanya TPA di

catchmen area, Dari Tahun 1997 sampai 2005, Kerusakan Kawasan Cagar Alam bahkan telah menimbulkan kerugian dan dampak secara langsung kepada petani yang memanfaatkan air danau sebagai irigasi persawahan di hilirnya. 1.2.

Rumusan Masalah Upaya pengelolaan dan pelestarian yang berkelanjutan harus disertai peningkatan

kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

1

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151 disekitar kawasan dapat memecahkan persoalan ekonomi dan sekaligus menanggulangi konflik yang mungkin terjadi, terutama penduduk asli atau masyarakat adat lokal dengan peramabah dan atau pengelolaan kawasan. Peran stakeholder lebih banyak bertumpu pada pemerintah, yang mengeluarkan kebijakan dan peraturan, yang pada implementasinya memiliki kelemahan. Dipihak lain jika diserahkan kepada swasta masih banyak keserakahan daripada mengembangkan pengelolaan berkelanjutan.

Sementara itu dikalangan masyarakat masih banyak yang

bersikap tidak peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Penguatan masyarakat merupakan bagian terpenting dalam upaya pelestarian sumber daya alam yang lestari. Dengan kesadaran dan kepeduliannya masyarakat ikut menjaga kawasan, karena sumber ekonominya tergantung dengan kawasan tersebut. Selain itu masyarakat lebih kritis terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah atau pihakpihak lain yang dapat mengancam sumber daya yang menjadi sumber ekonomi mereka. Dengan demikian masyarakat adalah salah satu aktor kunci dari pengelolaan sumber daya hayati termasuk pengelolaan Cagar Alam Danau Dusun Besar. Sebagai upaya mencapai tujuan, salah satu cara dengan menginisiasi pengelolaan kawasan dengan mengikut sertakan masyarakat di sekitar kawasan. Peranan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengupayakan dan memberikan dukungan sinergi dalam masyarakat. Jika sebelumnya, pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat lebih banyak dilakukan melalui proyek-proyek terpisah, maka selanjutnya lebih diupayakan melalui pendekatan yang dikenal dengan Co-Management.

1.3.

TUJUAN Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengelolaan kawasan

koservasi bertujuan untuk menjaga kelestariannya, dengan studi kasus Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu.

Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

2

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151

II.

ANALISIS KEBIJAKAN

2.1. Kebijakan Analisis Kebijakan dilakukan dengan menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang waktu. Menurut Dunn (1998), analisis kebijakan yang baik (berkualitas) belum tentu dimanfaatkan oleh pemakainya, dan jikapun analisis kebijakan digunakan, belum menjamin kebijakan yang lebih baik. Pada kenyataannya, ada jarak yang amat lebar antara pembuatan analisis kebijakan dan pemanfaatannya dalam proses pembuatan kebijakan. Analis kebijakan, dengan demikian, adalah salah satu diantara sejumlah banyak aktor lain di dalam sistem kebijakan. Suatu sistem kebijakan (policy system), atau seluruh institusional di mana di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu; kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik (public policy) merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, yang diformulasikan di dalam berbagai bidang (isyu), misalnya pertahanan, energi, kesehatan, lingkungan, kesejahteraan dan lain-lain (Anharudin, 2004) Menurut Dunn (1998) Prosedur analisis kebijakan paralel dengan tahap-tahap pembuatan kebijakan, kesamaannya dapat dilihat sebagaimana matrik di bawah ini. Prosedur Analisis Kebijakan Definisi (Perumusan Masalah) Prediksi (Peramalan) Preskripsi (Rekomendasi) Deskripsi (Pemantauan) Penilaian

Tahap Pembuatan Kebijakan Penyusunan Agenda Formulasi Kebijakan Adopsi Kebijakan Implementasi Kebijakan Penilai Kebijakan

Dalam Analisis Kebijakan, perumusan masalah merupakan prioritas sebelum pemecahan masalah. Masalah yang terumuskan dengan baik adalah masalah yang setengah terpecahkan. Perumusan masalah merupakan proses kognitif yang terdiri atas empat fase yang saling tergantung, yaitu

pencarian (problem search), pendefinisian

(problem definition), penspesifikasian (problem spesification), dan pengenalan (problem

sensing). Tiap-tiap fase tersebut menghasilkan informasi mengenai situasi masalah, metamasalah, masalah substantif, dan masalah formal. Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

3

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151 Hubungan antara strategi, kebijakan dan program digambarkan secara sistematis pada Gambar 1. Tujuan merupakan benang merah yang menyelaraskan strategi, kebijakan dan program. Seringkali strategi, kebijakan dan program dianggap sama dan disebut sebagai kebijakan.

TUJUAN

STRATEGI

Rumusan Kebijakan agar strategi dapat dilaksanakan

KEBIJAKAN

PROGRAM

INSTRUMEN KEBIJAKAN Bentuk Instrumen Kebijakan agar kebijakan dapat dilaksanakn

Gambar 1. Hubungan tujuan, strategi, kebijakan dan program Perlu disadari, lingkup tujuan yang ditetapkan pemerintahan tergantung dengan tugas pokoknya. Terlihat bahwa apa yang menjadi strategi pada instansi yang lebih tinggi hirarkinya, merupakan tujuan dari instansi dibawahnya. Agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan, maka perlu disiapkan pendukung kebijakan (policy measures) sebagai berikut: 1. Perlu dibentuk, dirumuskan serta dikeluarkan instrumen kebijakan yang dapat berbentuk hukum, peraturan maupun petunjuk-petunjuk; 2. Perlu dibentuk institusi sebagai lembaga administrasi dan prosedur-prosedur untuk mencatat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan 3. Adanya alokasikan sumberdaya (dana, manusia, fasilitas) untuk mendukung badan administratif di atas. 2.2. Analytical Hiearchy Process AHP (Analytical Hiearchy Process), atau proses Hierarki Analitik (PHA), merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang sederhana dan fleksibel yang menampung kreativitas dalam ancangannya terhadap suatu masalah. Metode ini dapat menjelaskan suatu keadaan yang kompleks dan tidak terstruktur dengan

cara: 1) membagi-bagi

Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

4

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151 kedalam bagian-bagiannya, 2) mengatur kembali bagian-bagian (atau peubah) tersebut kedalam bentuk hierarki, kemudian 3) menetapkan suatu nilai numerik untuk setiap peubah tersebut melalui justifikasi penentuan tingkat kepentingannya, dan melakukan sintesa untuk menentukan peubah mana

terakhir 4)

yang mempunyai prioritas paling

tinggi yang harus dikerjakan untuk memperoleh keluaran (outcome) yang diharapkan. Metode AHP

pertama

sekali dikemabngkan oleh Prof. Thomas L. Saaty dari

Wharton School of Business, Universitity of Pennsylvania pada tahun 1970. Saat ini, AHP banyak diterapkan pada berbagai bidang yang menghendaki adanya pengambilan keputusan multi-kriteria, perencanaan dan produksi, alokasi sumberdaya, penyusunan matrik input koefisien, penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki dalam situasi konflik, pengukuran performance, dan lain sebagainya. Menurut Ma’arif dan Tanjung (2003) beberapa keuntungan metode AHP sebagai alat bantu pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: ¾ Kesatuan: AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti dan luwes untuk persoalan-persoalan yang tak terstruktur. ¾ Kpmpleksitas: AHP memadukan pendekatan dedukstif dan induktif dalam pemecahan persoalan yang kompleks. ¾ Saling ketergantungan: AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran manusia untuk memilah-milah elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat. ¾ Pengukuran: AHP memberikan suatu skala untuk mengukur hal-hal yang kuantitatif dan kaulitatif untuk menetapkan suatu prioritas. ¾ Konsistensi: AHP mampu melacak konsistensi logis dari pertimbanganpertimbangan dalam menetapkan berbagai prioritas. ¾ Sintesis: AHP menuntun kepada suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan suatu alternatif. ¾ Tawar menawar: AHP dapat mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor yang memungkinkan terpilihnya alternatif terbaik. ¾ Penilaian dan konsensus: AHP tidak memaksakan konsensus melainkan mensintesis suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbedabeda. ¾ Pengulangan proses: AHP memungkinkan pengabilan keputusan memperbaiki definisi dan pertimbangan suatu persoalan melalui pengulangan. Namun demikian, beberapa kelebihan dari metode AHP

tersebut tidaklah

menunjukkan bahwa AHP merupakan suatu “magic formula” atau model yang dapat memberikan jawaban “paling benar (the right answer)”, melainkan merupakan suatu proses yang dapat membantu pengambil keputusan untuk menemukan jawaban “terbaik (the best answer)”,

yakni

jawaban (pilihan)

yang paling memenuhi tujuan/sasaran

(objective) dari permasalahan yang dihadapi. Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

5

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151 III. ANALISIS UPAYA PELESTARIAN CAGARA ALAM DANAU DUSUN BESAR

3.1. Metode Makalah ini disusun berdasarkan literatur dan data-data sekunder, untuk membuat kebijakan Generik dalam upaya pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu Untuk membuat keputusan dalam pengelolaan dalam pelestaran Kawasan Konservasi CADDB di analisis dengan menggunakan AHP, dan tools Criterium Decision Plus. 3.2. Analisis Kebutuhan Analisis kebutuhan para pihak (Stake holder) yang terlibat dalam pengelolaan daerah penyangga dan kawasan CADDB Provinsi Bengkulu, yaitu: 1. Masyarakat, yaitu penghasilannya punya ketergantungan dengan kelestarian kawasan CADBB dalam yaitu usaha pertanian, dan perikanan (petani dan nelayan tradisonil) 2. Pemeritah daeran dan instansi terkait, yaitu yang terkait dengan pengelolaan kawasan CADBB baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu Pemda Propinsi Bengkulu dan BKSDA (Unit Pelaksana Teknis Depertemen Kehutanan RI). 3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pengelolaan kawasan CADBB yaitu Yayasan Lembak Bengkulu Tabel 1. Analisis kebutuhan kepentingan para pihak dalam pengelolaan kawasan CADBB berkelanjutan

No Aktor

Kebutuhan Pelaku Sistem

1

Petani

2

Pedagang

3

Pemerintah Daerah

• • • • • • • • •

4

BKSDA

• • •

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

• • • • • •

5

Peningkatan pendapatan Kelestarian Cagar Alam Terjaganya Debit Air untuk air irigasi Peningkatan pendapatan Kelestarian Cagar Alam Terjaga Debit Air Danau Kelestarian Kawasan Peningkatan pendapat asli daerah (PAD) Pengembangan Perkotaan dengan Akses yang mudah antar Kabupaten tanpa melewati Kota (adanya jalur transfortasi alternatif) Perubahan status kawasan untuk Hutan Wisata Alam Kelestarian Kawasan Jalan di Tutup karena melewati kawasan tanpa izin resmi pemerintah pusat Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan Penegakan hukum terhadap perambahan kawasan Kelestarian Kawasan Peningkatan pendapatan masyarakat disekitar kawasan Kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan Konsep manajemen koloberasi (Co-Management)

Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

6

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151 3.3. Identifikasi Permasalah

Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi jika rekomendasi kebijakan berdasarkan persoalan yang muncul, dilakukan analisis prioritas alternative kebijakan Pengelolaan Pelestarian Cagar Alam Dusun Besar dengan factor (1) perubahan catchman area, (2) adanya jalan Ring road yang membelah kawasan, dan (3) adanya TPA yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Dari analisis kebutuhan dapat disintesisi beberapa

tujuan untuk menjaga kelestarian CADDB yaitu (1) peningkatan pendapatan, (2) Pelestarian kawasan, dan (3) adanya kemudahan akses antar Kabupaten. Berkaitan penetapan kebijakan, pandangan para aktor berperan menentukan kebijakan yang akan diambil. Untuk itu diperlukan aturan institusi yang dapat membantu para actor untuk bargaining position dengan aturan baru untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu dalam analisis alternative kebijakan sangat penting untuk mempertimbangkan para actor terlibat, yaitu Petani, Nelayan, LSM, PEMDA, dan BKSDA. Adapun alternative kebijakannya sebagai berikut : (1) penutupan Jalan yang membelah kawasan Cagar Alam, (2) Co-management, dan (3) perubahan status kawasan. Untuk analisis dan upaya memecahkan masalah yang dihadapi digunakan metode AHP. AHP merupakan teori umum pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan berpasangan yang sirkuit maupun kontinu. Perbandingan perbandingan ini dapat diambil dari ukuran atau dari suatu skla dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan preferensi relative. AHP memiliki perhatian khusus tentang penyimpangan dari konsistensi pengukuran dan pada ketergantungan di dalam dan diantara kelompok elemen strukturnya. Gambar 2 mempertimbangkan struktur hirarki untuk AHP bagi penetapan prioritas alternative kebijakan Pengelolaan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar.

Gambar 2. Struktur Hirarki Penetapan Prioritas Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

7

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Hasil Analisis Dari data wawancara dengan responden yang quisnernya menggunakan skala dasar Saaty (1980), kemudian diuji tingkat rasio konsistensinya (CR < 10%), setelah itu dibuat matrik pendapat gabungan untuk menganalisis prioritas alternatif kebijakan pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Provinsi Bengkulu.

Adapun hasil ringkasan analisisnya

dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4, dan Tabel 1 berikut ini.

Aktor

Fokus

Faktor

Tujuan

Alternatif

Gambar 3. Hasil akhir analisis peran masing-masing faktor, aktor, tujuan dan prioritas alternatif Strategi Kebijakan Generik pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar

Gambar 4. Hasil akhir penentuan prioritas kebijakan generik untuk pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Bengkulu Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

8

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151 Tabel 2. Resume hasil matrik masing-masing faktor, aktor, tujuan, dan alternatif kebijakan Generik upaya pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar

Fokus

Priorities

Rating Set

Faktor

Priorities

PEL CADDB

0,699

Catc Area

Catc Area

0,237 0,064

Perubahan CA Priority

Aktor

Priorities

0,112

NGO

NGO

0,243

Kel Kwsn

Kel Kwsn

0,300

0,648

0,052

Ring Road

0,342

BKSDA

0,701

Pen. Pendapatan

Pen. Pendapatan

0,188

0,731

0,081

TPA

0,391

Petani

0,056

Akses Antar Kab

Akses Antar Kab

0,093

0,773

0,134

0,124

Nelayan

0,300

Kel Kwsn

0,031

Pemda

0,648

Pen. Pendapatan

0,062

NGO

0,052

Akses Antar Kab

0,260

BKSDA

0,297

Kel Kwsn

0,389

Petani

0,645

Pen. Pendapatan

0,154

Nelayan

0,058

Akses Antar Kab

0,135

Pemda

0,285

Kel Kwsn

0,041

NGO

0,653

Pen. Pendapatan

0,152

BKSDA

0,062

Akses Antar Kab

0,452

Petani

0,293

Kel Kwsn

0,238

Nelayan

0,641

Pen. Pendapatan

0,117

Pemda

0,067

Akses Antar Kab

RING ROAD

TPA

Petani

Nelayan

Pemda

Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

Lowest Criteria

Co Management Priority

Rating Set

BKSDA

Rating Set

Jalan di Tutup Priority

9

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151 Dari Tabel 2, Gambar 3 dan 4 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi upaya pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar adalah catchment area, ring road (jalan lingkar), dan TPA dengan bobot masing-masing sebesar 0,699, 0,237, 0,064.

Sedangkan

aktor yang paling berpengaruhi adalah petani (dengan bobot sebesar 0,395), diikuti oleh BKSDA (0,310), Nelayan (0,138), NGO (0,096) dan yang paling kecil adalah pemerintah daerah (0,062).

Sementara itu tujuan yang paling dinginkan oleh aktor adalah

peningkatan pendapatan dengan bobot sebesar 0,652, diikuti oleh kelestarian (0,291) dan akses antar kabupaten sebagai alternatif jalan lingkar hanya sebesar 0,057. 4.2. Pembahasan Dari hasil analisis AHP (Gambar 4, Tabel 2) menunjukkan bahwa manajemen kolobarasi adalah alternatif yang paling diinginkan.

Manajemen Koloborasi (Co-

Management; Tabel 1) adalah alternatif untuk mencegah konflik berkepanjangan antara dua kutub kepentingan keinginan pemerintah untuk melakukan perubahan status Cagar Alam menjadi Hutan Wisata supaya pengelolaannya bepindah dari wewenang pemerintah pusat ke propinsi dengan keinginan Petani, BKSDA dan Nelayan pada sisi lain, yang tetap mempertahankan Status Kawasan sebagai Cagar Alam, maka manajemen yang ditawarkan oleh LSM adalah suatu bentuk penyelesaian konflik alternatif terbaik (bobotnya 0,699). Keinginan pemerintah daerah untuk mengusulkan perubahan status kawasan ini di dorong oleh keinginan untuk tetap menggunakan jalan (ring road) yang telah dibangun pada tahun 1991 yang lalu.

Penentangan terhadap pembukaan jalan oleh BKSDA, Petani

dan Nelayan disebabkan oleh adanya keinginan untuk mempertahankan catchment area agar tidak dirambah lagi seperti kejadi pada saat awal pembukaan jalan (1991) hingga tahun 1997, dimana hampir tidak ada lagi vegetasi yang tersisa. Dari Gambar 3 dan Tabel 2 menunjukkan semua aktor sepakat bahwa tujuan utama dalam pelestarian cagar alam ini adalah untuk meningkatan pendapatan.

Peningkatan

pendapatan pada petani dan nelayan yang sumber ekonominya sangat tergantung dengan kelestarian catchment area dan konservasi debit air danau, akan mempunyai multiplier

effect terhadap peningkatan pendapat daerah. Dari lahan persawahan seluas lebih kurang 1000 ha ini akan dihasilkan paling itdak 2 000 ton padi kering giling setiap musim tanamnya (dengan asumsi produksi 2 ton/ha).

Hal ini secara nyata akan mampu

mempengaruhi penggunaan APBD untuk mendatangkan beras dari daerah lain. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa petani adalah aktor yang paling besar bobot peranannya dalam pelestarian cagar alam (0,395), hal ini disebabkan bahwa sumber Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

10

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151 ekonomi petani sangat tergantung dengan kelestarian cagar alam, sebab air irigasi persawahan mereka, sangat tergantung dan hanya berasal dari debit air danau yang ditampung. Jika catchmen areanya rusak maka debit air danau tidak akan terkonservasi dengan baik. Dari Gambar 3 dan 4, serta Tabel 2 peran NGO (LSM) secara bobot tidak lebih besar dibadingkan dengan Petani dan BKSDA akan tetapi LSM mempunyai peranan penting dalam mengadvokasi petani dan nelayan untuk mempertanhankan kelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar.

Di hadapkan dengan kemampuan birokrasi mempunyai SDM, dana,

dan jaringan maka petani dan nelayan tidak akan mampu melakukan pengkajian secara akademis jika tidak mendapat pendamping dari LSM atau pihak lainnya.

Peran LSM

terlihat ketikan usulan untuk menggunakan alternatfi Co-Management menjadi alternatif yang disepakati semua aktor termasuk pemerintah dan BKSDA.

Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

11

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151

V.

KESIMPULAN

Dari uraian dan analisis di atas menunjukkan bahwa mempertahankan catchment area adalah hal yang paling penting untuk mempertahankan kelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar.

Upaya pelestarian bertujuan untuk meningkatakan pendapatan, hal ini

didukung oleh semua aktor yang berpengaruh terhadap kelestarian kawasan.

Dari

alternatif dua kutub yang bertentangan, maka manajemen koloberasi adalah jalan yang terbaik, dengan tetap mempertahankan catchment area, dan menkonservasi dan menjaga kelestarian kawasan ini.

Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

12

Usman P 062050111, Zakiyah P062040151

VI.

DAFTAR PUSTAKA

Anharudin. 2004. Memahami Proses Pengambilan Kebijakan Publik. http://www.nakertrans.go.id ©2004 Depnakertrans - All Rights Reserved

Bapedalda Provinsi Bengkulu. 2001. Pengkajian Dampak dan Daya Dukung Lingkungan Daerah Tangkapan Air Danau Dusun Besar. Bengkulu Hardjasoemantri, K. 1993. Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Gadja Mada Univ. Press. Yogyakarta Ma’arif, M.S., dan H. Tanjung. 2003. Teknik-Teknik Kuantitatif Untuk Manajemen. Grasindo, Jakarta.

Saaty L. Thomas, 1991, Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks, Jakarta : Dharma Aksara Perkasa Usman, 2001. Renungan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. J. Rafflesia 3(2):89-94 Usman, 2001a. Kawasan Danau Dusun Besar Harus Tetap Sebagai Cagar Alam. Agroekologi. 1(3): 126-131.

J.

William N Dunn. 1998 Public Policy Analysis: An Introduction

Winarno, Budi., 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta :Media Pressiondo

Analisis Kebijakan Pelestarian Cagar Alam Danau Dusun Besar Bengkulu (Usman dan Zakiyah)

13