Analisis Kebijakan Penanganan Sampah.docx

MAKALAH ANALISIS KEBIJAKAN ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH SAMPAH

Disusun Oleh:

ZAKIA D2D017053

Dosen Pengampu :

Dr. Khairil M.Pd

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB) KOTA BENGKULU 2019

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa Karya Ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, Sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Amin.

Bengkulu,

Penulis,

i

2

April 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ...................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...................................................................................

1

B. Rumusan Masalah ..............................................................................

2

C. Tujuan Masalah ...................................................................................

2

BAB II PEMBAHASAN A. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)................................................

3

B. Formulasi Kebijakan ...........................................................................

4

C. Adopsi Kebijakan ................................................................................

6

D. Implementasi Kebijakan......................................................................

7

E. Evaluasi Kebijakan..............................................................................

8

F.

8

Penilaian Kebijakan ............................................................................

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................................

9

B. Saran ...................................................................................................

9

DAFTAR PUSTAKA

ii 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata telah menimbulkan masalah-masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya yang mengakibatkan timbulnya sampah. Persoalan Sampah saat ini adalah persoalan yang paling global. Sampah yang dibuang sembarangan dan menumpuk akan menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan. Sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah wajib memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dan menangani sampah. Jakarta sebagai Ibu Kota dengan kepadatan penduduk 13.667,01 per km2 menghasilkan sampah sebanyak 7.896 ton per harinya. Hasil tersebut setara dengan setengah volume Candi Borobudur. Sekitar 12 persennya atau sebanyak 1.342 ton merupakan sampah plastik yang sulit untuk terurai secara alami. Jika tidak dikelola dengan benar, maka bisa dibayangkan berapa banyak gunungan sampah yang terbangun yang dapat mengakibatkan banyak musibah seperti banjir, penyebaran penyakit, polusi, dan lain-lain. Di wilayah Cipete Utara setiap harinya tercatat sekitar 20 ton sampah di yang dibuang ke TPST Bantar Gebang. Sebelum dibuang sampah ditransit terlebih dahulu di Transito Jalan Damai, selain itu ada pula sampah yang dibuang langsung ke TPS Karamat Pela. Sampah sebagai barang yang masih mempunyai nilai tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijikan, melainkan harus dapat dimanfaatkan sebagai bahan mentah atau bahan yang berguna lainya. Prinsip asal buang tanpa memilah-milah dan mengolahnya terlebih dahulu selain akan menghabiskan lahan yang sangat luas sebagai tempat pembuangan ahir juga merupakan pemborosan energi dan bahan baku yang sangat terbatas tersedia di alam. sebaliknya mengolah

1

sampah dan menggunakan sampah sebagai bahan baku skunder dalam proses produksi adalah suatu penghematan bahan baku, energi dan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan sampah perlu dilakukan langkah yang inovatif. Salah satu kebijakan yang diambil Kelurahan Cipete Utara adalah menginisiasi pembentukan bank sampah berbasis pemberdayaan warga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Rumah Zakat. Bank Sampah merupakan sebuah konsep pengumpulan sampah kering, seperti karton, majalah, kaleng, dan sampah plastik yang sudah terkoordinasi dan memiliki jaringan kerja dengan para pelapak sampah yang dibantu dikoordinasikan oleh pembina Bank Sampah. Lebih lanjut penjelasan mengenai “Analisis Kebijakan Penanganan Sampah dengan pembentukan Bank Sampah RW Kelurahan Cipete Utara ”, akan dibahas dalam makalah ini.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Penyusunan Agenda (Agenda Setting)? 2. Bagaimana Formulasi Kebijakan? 3. Bagaimana Adopsi Kebijakan? 4. Bagaimana Implementasi Kebijakan? 5. Bagaimana Evaluasi Kebijakan? 6. Bagaimana Penilaian Kebijakan?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 2. Untuk mengetahui Formulasi Kebijakan 3. Untuk mengetahui Adopsi Kebijakan 4. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan 5. Untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan 6. Untuk mengetahui Penilaian Kebijakan

2

BAB II PEMBAHASAN

Beradasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) No.81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Pasal 35 ayat 1); Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Oleh karena itu maka selain usaha penanganan masalah sampah yang dilakukan oleh pemerintah harus didukung pula oleh peran serta aktif masyarakat salah satunya dengan membangun Bank Sampah tingkat RW nyang dikelola oleh kader-kader yang berasal dari anggota masyarakat. Ide Bank Sampah sebenarnya berasal dari seseorang yang bertempat tinggal di Yogyakarta. Ide ini berawal dari keprihatinannya melihat banyak sampah yang berserakan di daerah tempat tinggalnya. Ide tersebut direalisasikan bersama pemuda yang ada di sekitar rumahnya. Ternyata ajakannya disambut hangat oleh para pemuda. Sambutan ini mengatarkannya untuk menyewa tanah kosong untuk dibangun bank sampah. Bangunan ini cukup sederhana, dengan anyaman bamboo sebagai pengganti temboknya. Sistem kerja dari bank sampah tersebut sebenarnya sederhana yakni: 1. Menyadarkan masyarakat untuk memisahkan sampah rumah tangga yang terdiri dari botol, plastik dan kertas lalu menjualnya ke bank sampah. 2. Mencari pengepul yang mau memebeli sampah yang telah terkumpul tiap 2 minggu sekali.

A. Penyusunan Agenda (Agenda Setting) Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-

3

tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. Terkait kebijakan dari KKP, masalah ini mendapat prioritas dalam agenda publik dan juga digolongkan pada karekateristik masalah yang saling bergantung (interdependence). Masalah saling bergantung menurut, William N Dunn (1995;94) yaitu masalah kebijakan dalam satu bidang seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya. Maka dari itu ada berbagai pertanyaan yang kiranya dapat menemukan persoalan serta mencari solusi atau alternatif terhadap masalah tersebut, yaitu : 1. Apa penyebab dari masalah menumpuknya sampah di Kelurahan Cipete Utara ? 2. Bagaimana cara atau solusi dalam mengatasi masalah tersebut ? 3. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan serta implementasi dari kebijakan tersebut ? 4. Apa tujuan atau target yang diharapkan dari kebijakan inisiasi pembentukan Bank Sampah ini ? Berdasarkan beberapa pertanyaan diatas maka dapat dijabarkan bahwa isu ini telah menjadi proritas dalam agenda kebijakan pemerintah karena memenuhi beberapa kriteria berdasarkan Kimber (1974); Salesbury (1976); Sanbach (1980); Hogwood dan Gunn (1986).

B. Formulasi Kebijakan Dalam tahapan ini masalah yang telah menjadi prioritas berusaha untuk didefinisikan serta dicarikan solusi atau alternatif kebijakan melalui pembahasan oleh para pembuat kebijakan. Alternatif kebijakan diharapkan dapat menguji masa depan yang secara normatif bernilai dan mengestimasi akibat dari kebijakan yang diusulkan serta mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan.

4

Untuk mengatasi masalah publik terkait penanganan masalah sampah, maka para pembuat kebijakan/stake holder mengambil alternatif melalui pembahasan yang panjang, yaitu : 1. Manajemen Tata Kelola Pembuangan dan pengangkutan sampah 2. Membangun Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 3. Membangun Bank Sampah Dari ketiga alternatif tersebut

Alternatif kebijakan ini diambil karena

disebabkan : Volume sampah yang mencapai 20 Ton per hari Merupakan salah satu upaya memberdayakan masyarakat dengan penggerak pengurus RT dan RW serta pengurus PKK Kegiatan Bank Sampah yang merupakan upaya mengumpulkan sampah kemudian mendaur ulang diatur Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 20 butir 1 yang menyebutkan, Setiap orang wajib melaksankan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan cara: a. Menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah; b. Menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alami; c. Menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan d. Memanfaatkan kembali smapah secara aman bagi kesehatan. Serta pasal 22 butir 1 yang menyebutkan, Pengurangan sampah sebagimana dimaksudkan dalam pasal 19, dilakukan dengan cara: a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah terurai oleh proses alam; dan/atau b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari kemasan dan/atau produk yang sudah digunakan Dalam Membangun Bank Sampah hal yang harus dilakukan, yaitu: 1. Pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya yang dilakukan sejak dari sumbernya (rumah tangga). 2. Tiap rumah memiliki sarana untuk mengumpulkan sampah kering terpilah, misalnya glansing atau plastik. 3. Menyediakan pengurus bank sampah. 4. Membuat kesepakatan jadwal penjualan.

5

5. Membuat sistem administrasi. 6. Memiliki pengepul dengan jadwal pengambilan rutin. Biaya operasional bank sampah diambil dari keuntungan bank sampah tiap bulannya, baik untuk biaya sewa dan biaya gaji para pegawainya. Dengan adanya bank sampah ini masyarakat bisa merasakan hasilnya selain tercapainya pola hidup bersih dan bisa menambah pundi-pundi keuangan keluarga. Sebagai akibat dari alternatif kebijakan ini, yaitu : 1. Berkurangnya jumlah sampah yang berserakan 2. Berkurangnya penumpukan sampah yang harus dibawa ke TPS 3. Bertambahnya pendapatan kelurga yang menjadi nasabah Bank Sampah Kebijakan ini telah mampu mengurangi jumlah sampah yang tidak tertangani, maka jika kebijakan ini terus dilakukan diprediksikan lingkungan akan

semakin

bersih.

Adapun

kendala-kendala

yang nanti

akan

memperhambat implementasi kebijakan ini; yaitu : 1. Kekurangan Kader/ Relawan Pengurus Bank Sampah 2. Penentuan Lokasi Bank Sampah karena ada beberapa RW yang tidak memiliki Pos RW Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang yang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementation policy.

C. Adopsi Kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan (Dunn 2000:24).

6

Sebelumnya, sampah

dikelola dengan cara dibakar, namun hal ini tentu saja hanya merusak kondisi lingkungan. Bank Sampah merupakan solusi yang tepat untuk pengelolaan sampah di lingkungan Kelurahan Cipete Utara. Dengan diadakannya sosialisasi mengenai bank sampah yang disertai dengan edukasi mengenai pemilahan sampah, diharapkan masyarakat bisa ikut bergabung menjadi nasabah serta ikut membantu menjaga lingkungan.

D. Implementasi Kebijakan Sebagaimana telah dikatakan bahwa sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Dengan demikian maka implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut. Bank sampah sangat diharapkan untuk bisa mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dengan adanya bank sampah ini, ditargetkan 10 persen volume sampah yang ada diwilayah Cipete Utara dibuang bisa berkurang. Dari 11 jumlah RW di Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, delapan diantaranya sudah memiliki bank sampah. Delapan bank sampah di wilayahnya masing-masing adalah, Bank Sampah Kober RW 06, Bank Sampah Karwa RW 03, Bank Sampah Citra Antasari RW 09, Bank Sampah Suka Damai RW 04, Bank Sampah Kirai Mandiri RW 01, Bank Sampah Sawo RW 02, Bank Sampah Saraswati RW 07 dan Bank Sampah Reformasi RW 08.

7

E. Evaluasi Kebijakan Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan; tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

F. Penilaian Kebijakan Penilaian kebijakan adalah langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Penilaian suatu kebijakan mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Hal inilah yang sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat luas, karena dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan tersebut akan dapat dikenali tingkat efektivitas suatu kebijakan dan sebagai bahan masukan yang sangat berguna dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah ada atau perumusan kebijakan baru.

8

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah Interdepensi (saling tergantung), Subjektif, Artifisial, Dinamis dan Tidak terduga. Upaya untuk menghasilkan informasi dan argumen, analis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Empiris, Evaluatif, dan Normatif (Dunn, 1988). Metode analisis kebijakan, yaitu Metode peliputan (deskripsi), Metode peramalan (prediksi) dan Metode evaluasi. 3 jenjang Metode analisis kebijakan, yaitu Pendekatan modus operandi, Pendekatan modus evaluative dan Pendekatan modus anjuran. Analisis

kebijakan

tidak

hanya

sekedar

menghimpun

data

dan

menghasilkan informasi. Analisis kebijakan juga harus memanfaatkan atau memindahkan informasi sebagai bagian dari argumen yang bernalar mengenai kebijakan publik untuk mencari solusi masalah kebijakan publik. Menurut Dunn (1988) struktur argumen kebijakan menggambarkan bagaimana analis kebijakan dapat menggunakan alasan dan bukti yang menuntun kepada pemecahan masalah kebijakan. Bank sampah perlahan tapi pasti bisa mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Dengan demikian bank sampah yang ditargetkan mengurangi 10 persen volume sampah yang ada diwilayah Cipete Utara kelak dapat tercapai.

B. Saran Cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan, walaupun kadang harus dihadapkan pada

9

mitos tertentu. Peraturan yang tegas dari pemerintah juga sangat diharapkan karena jika tidak maka para perusak lingkungan akan terus merusak sumber daya. Keberadaan Undang-Undang persampahan dirasa sangat perlukan. UndangUndang ini akan mengatur hak, kewajiban, wewenang, fungsi dan sanksi masing-masing pihak. UU juga akan mengatur soal kelembagaan yang terlibat dalam penanganan sampah. Menurut dia, tidak mungkin konsep pengelolaan sampah berjalan baik di lapangan jika secara infrastruktur tidak didukung oleh departemen-departemen yang ada dalam pemerintahan.

10

DAFTAR PUSTAKA

Dunn N. William. 1998. Analisa Kebijaksaan Publik. PT Hanindita Graha Widya : Yogyakarta. ______________. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua. Universitas Gadja Mada : Yogyakarta. Hadiwijoto, S. 1983. Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Penerbit Yayasan Idayu. Jakarta Biro Bina Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. 1998. Laporan Agung Suprihatin, S. Pd; Ir. Dwi Prihanto; Dr. Michel Gelbert. 1996. Pengelolaan Sampah. Malang : PPPGT / VEDC Malang. .

11