Analilis Pendapatan Negara 5 Tahun Terakhir.docx

MENGANALISIS PENDAPATAN NEGARA DI INDONESIA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR (2014-2018)

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Keuangan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Oleh : Anisa Nurul Fauziah (170104180021) Faisal Rahman (170104180111) Natasya Nurrahman (170104180121) Puti Dewi Fortuna (170104180053) Tania Meylina Sitinjak (170104180027)

UNIVERSITAS PADJADJARAN JATINANGOR 2018

BAB 1 Latar Belakang 1.1 Pendahuluan Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) bila kita simak secara seksama bukanlah sekedar instrument untuk mencapai stabilitas suatu pemerintahan dalam jangka waktu yang relative pendek namun pada esensinya sebuah APBN sebagimana fungsinya yaitu sebagai mobilisasi dana investasi yang merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan berupa pembangunan. Mencapai pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pendapatan nasional. Mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Dalam konteks yang lebih spesifik anggaran suatu negara seccara sederhana biasa pula kita ibaratkan dengan anggaran rumah tangga ataupn anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu: 1. Sisi penerimaan atau pemasukan dan pengeluaran atau pemakaian. 2. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian antara kedua sisi tersebut. Disini kita akan membahas anggaran pendapatan dan belanjan Negara selama 5 tahun kebelakan, dimulai dari tahun 2014-2018. Sehingga kita bisa melihat apa apa saja perubahan yang terjadi selama

5 tahun sebelumnya. dan kita juga bisa melihat kelebihan dan

kekurangan dari pendapatan Negara, pembiayaan anggaran, dan belanja Negara dari 5 tahun kebelakan.

1.2 Tujuan Tujuan dibuatnya pembahasan ini ialah untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Hal ini dapat dijadikan perbandingan bagi pembaca untuk menganalisis anggaran-anggaran tersebut, serta mengetahui jumlah anggaran pendapatan belanja negara dan pengeluaran anggaran yang dikeluarkan.

BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Untuk mencapai tujuan nasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kegiatan pemerintah yang beragam dan kompleks itu harus dilakukan berdasarkan suatu rencana kerja yang lengkap disertai dengan rencana keuangan. Yang dimaksud dengan rencana keuangan adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan uang. Suparmoko (2002: 16) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anggaran ialah suatu alat perencanaan tentang penerimaan dan pengeluaran di masa yang akan datang, umunya disusun dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Departemen Keuangan (2004: 2) , Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 17 tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN merupakan instrumen untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Peranan pemerintah di Indonesia diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejak tahun 2000 struktur APBN terdiri dari tiga bagian besar yaitu Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan. Hal ini karena Indonesia masih menganut prinsip anggaran defisit sehingga diperlukan pembiayaan untuk menutup defisitnya.

BAB 3 PEMBAHASAN 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 Pada tahun 2014 kebijakan fiskal mempunyai peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional, maka kebijakan fiskal dalam APBN 2014 ditetapkan sebagai : “Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Insklusif, Berkualitas, dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif”’. Kebijakan fiskal pada masa itu masih bersifat ekspansif dalam rangka menjaga pertumbuhan, yaitu dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui tiga bidang utama yang menjadi landasan penting bagi kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, dan kebijakaan pembiayaan. Aspek tersebut memiliki kaitan yang begitu erat serta berkesinambungan dan diharapkan dapat menjaga sentimen positif para pelaku pasar serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara sehingga memberikan dampak baik bagi perekonomian nasional. Adapun strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal tersebut diantaranya dengan mendorong agar APBN lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dengan tetap menjaga keseimbangan dalam rangka memperkuat suatu kapasitas dan daya tahan fiskal, namun tetap dapat dikelola secara hati-hati, yaitu dengan: 1. Mengendalikan Defisit Anggaran 

Optimalisasi pendapatan negara dengan meningkatkan iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan



Meningkatkan kualitas belanja dengan meningkatkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, pengendalian subsidi, dan efisiensi belanja barang (operasional dan perjalanan dinas)

2. Mengendalikan keseimbangan primer dengan: 

Mengoptimalisasi pendapatan negara



Memperbaiki struktur belanja melalui pembatasan belanja terkait, belanja madatori, dan efisiensi subsidi untuk kualitas belanja.

3. Menurunkan rasio utang terhadap PDB 

Pengendalian pembiayaan yang bersumber dari pinjaman,



Negative net flow



Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk kegiatan produktif yang meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan kapasitas perekonomian.

1) Kebijakan Pendapatan Negara Pendapatan Negara Indonesia pada tahun 2014 mencapai Rp. 1.667,1 triliun. Pendapatan ini diperoleh dari hasil pajak Rp. 1.110,2 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp. 170,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.385,4 triliun, dan dana hibah sebesar 1,4 triliun. Sedangkan penerimaan pembiayaan pada tahun 2014 mencapai Rp.250,9 triliun. penerimaan pembiayaan ini diperoleh dari Rp1,3 triliun penarikan pinjaman dalam negeri (Bruto), Rp1,0 triliun hasil pengelolaan aset, Rp205,1 triliun penerbitan surat berharga negara, Rp3,9 triliun pinjaman program, Rp35,2 triliun pinjaman proyek, Rp4,4 triliun perbankan dalam negeri. Kebijakan pendapatan negara itu sendiri dilakukan untuk mengoptimalisasi pendapatan negara, dengan tetap menjaga suatu investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam upaya mewujudkan kebijakan pendapatan negara tersebut pemerintah telah berupaya untuk memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, meningkatkan belanja modal secara signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta memanfaatkan utang untuk belanja produktif, meningkatkan kineja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hal tersebut dilakukan melalui PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk penjaminan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Dana Bergulir. Kebijakan pendapatan negara tahun 2014 diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan dari bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).  Di bidang perpajakan, kebijakan dan langkah penting yang di tempuh yaitu penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Ekstensifikasi WP orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah, perluasan basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya, dan optimalisasi pemanfaatan kewajiban penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan institusi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain. Kebijakan Insentif Perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha 

Penanaman modal bagi industry hilir pertambangan dan disinsentif bea keluar untuk ekspor barang tambang mentah



Pengembanagn industri intermediate dalam rangka substitusi impor, dalam bentuk pembebasan bea masuk dan tax allowance



Fasilitas PPnBM untuk Low Cost Green Car (LCGC)



Penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak, Penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar.



Penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hokum dan perlakuan yang adil dan wajar

 Langkah Optimalisasi Kepabeanan dan Cukai 

Mengantisipasi pemberian konsesi tarif bea masuk nol persen terhadap impor bahan baku terkait kebijakan FTA;



Ekstensifikasi Barang Kena Cukai; dan



Penyesuaian tarif cukai minuman beralkohol.

 Langkah Optimalisasi PNBP 

Mengoptimalkan lifting Minyak dan Gas dengan didukung investasi di sektor Migas untuk peningkatan cadangan minyak Indonesia;



Pemanfaatan

Sumber

Daya

Alam

secara

seimbang

dengan

tetap

memperhatikan kesinambungan produksi dan kelestarian lingkungan hidup; 

Penyesuaian tarif royalti dan penjualan hasil tambang untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi sebesar 13,5% (agar sama dengan PKP2B), sesuai kesepakatan Pemerintah dengan DPR

3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 ini ditetapkan berdasarkan UU No. 27 tahun 2014 tentang APBN 2015. APBN 2015 ini juga merupakan APBN pertama pelaksanaan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) ketiga yaitu dari tahun 2015-2019. Lalu APBN 2015 memiliki posisi yang penting dan unik karena disusun pada tahun transisi pemerintahan. APBN 2015 ini bersifat baseline budget yaitu disusun hanya berdasarkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Memberikan ruang gerak pemerintahan hasil Pemilu 2014 untuk melaksanakan program sesuai dengan rencana kerja, visi dan misi yang direncanakan. Dan yang terakhir adalah APBN tahun 2015 ini merupakan Tahun pertama dialokasikannya Dana Desa.

Telah diketahui bahwa DPR RI telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI. Adapun arah kebijakan fiskal yang telah dibahas dan disepakati diantaranya diperlukan dalam rangka percepatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ada 3 langkah utama yang berkaitan dengan hal ini, diantaranya yaitu : 1. Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan yang berupa perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam dan penghematan sumber daya alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja. 2. Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan untuk kegiatan produktif. 3. Pengandalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta pinjaman yang terukur. Ada 3 komponen utama dalam pembahasan mengenai APBN disini yaitu, yang pertama adalah pendapatan negara, yang kedua adalah belanja negara, dan yang ketiga adalah pembiayaan anggaran.

1. Pendapatan Negara Pendapatan Negara Indonesia pada tahun 2015 mencapai Rp1.793,6 Triliun. Pendapatan ini diperoleh dari 67% penerimaan pajak dan hibah, serta 33% Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Penerimaan pajak mencapai jumlah Rp1.201,7 Triliun. Pajak yang dimaksud diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp525 Triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp26,7 Triliun, Pajak Penghasilan (PPh) Migas Rp88,7 Triliun, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas Rp555,7 Triliun, dan Pajak lainnya Rp5,7 Triliun.



Penerimaan Hibah mencapai jumlah Rp3,3 Triliun.



Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi Kepabeanan dan Cukai Rp178,3 Triliun (Cukai Rp126,7 Triliun, Bea Masuk Rp37,2 Triliun, dan Bea Keluar Rp14,3 Triliun).

SDA Migas Rp224,3 Triliun, SDA Non Migas Rp30,0 Triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya R89,8 Triliun, Bagian Laba BUMN Rp44,0 Triliun, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp22,2 Triliun. Kebijakan Penerimaan Perpajakan yang pertama adalah penerimaan perpajakan dioptimalisasi dengan mencari sedalamnya kemampuan wajib pajak oleh masyarakat golongan berpendapatan tinggi dan menengah, serta sektor non tradable seperti properti, jasa keuangan dan perdagangan, serta beberapa transaksi ekonomi strategis. Yang kedua adalah pemberian intensif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada komoditas tertentu untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Yang ketiga adalah penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh. Dan yang keempat adalah penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk pengendalian barang kena cukai. Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pertama adalah penerimaan migas dioptimalisasikan (merealisasikan produksi sumur minyak baru, menahan penurunan alamiah lifting migas, dan pengendalian cost recorvery). Yang kedua adalah penyesuaian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ekstensifikasi. Yang ketiga adalah peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yang keempat adalah peningkatan pengawasan dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang kelima adalah perbaikan administrasi dan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dan yang keenam adalah perbaikan regulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas. 

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal pada tahun 2016 dikelola untuk memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk negara Indonesia, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan beberapa strategi yang memungkinkan, seperti : -

Memperkuat ransangan yang diatur untuk meningkatakan jumlah produksi dan penguatan daya saing dengan sektor lain.

-

Memberikan peningkatan dalam ketahan fiskal dan menjaga terlaksananya programprogram yang mmenjadi prioritas di tengah persaingan ekonomi global.

-

Mengendalikan resiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka waktu menengah dan panjang.



Asumsi Dasar Ekonomi Makro

-

Pertumbuhan Ekonomi

: 5,3%

-

Inflasi

: 4,7%

-

Suku Bunga SPN 3 Bulan

: 5,5%

-

Nilai Tukar (IDR/USD)

: 13.900

-

Harga Minyak (USD/Barel)

: 50

-

Lifting Minyak (Ribu Barel/hari)

: 830

-

Lifting Gas (Ribu Barel Setara Minyak/hari) : 1.155 

-

Pendapatan Negara (Rp 1.822,5 Triliun)

Pendapatan Negara Termasuk Pajak o Pajak (Rp 1.360,1 Triliun) 

PPh Non Migas

: Rp 715,8 T



PPN

: Rp 571,1 T



PPh Migas

: Rp 41,4 T



PBB

: Rp 19,4 T



Pajak Lainnya

: Rp 11,8 T

o Bea dan Cukai (Rp 186,5 Triliun)

-

-



Cukai

: Rp 146,4 T



Bea Masuk

: Rp 37,2 T



Bea keluar

: Rp 2,9 T

Pendapatan Negara Bukan Pajak (Rp 273,8 Triliun) 

PNBP Lainnya

: Rp 79,4 T



SDA Migas

: Rp 78,6 T



Non Migas

: Rp 46,3 T



Pendapatan Bagian Laba Lainnya

: Rp 34,2 T



Pendapatan BLU

: Rp 35,4 T

Penerimaan Hibah (Rp 2,0 Triliun)

3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 Pendapatan pengelolaan fiscal untuk peningkatan daya saing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelnjutan dan berkeadilan. Yang terbagi atas 3 yaitu:

1. Stimulus, pendapatan (insentif fiscal untuk kegiatan ekonomi strategi), kualitas belanja (infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing), dan pembiayaan (utang untuk kegiatan produktif) 2. Daya tahan, bantalan fiscal (fiscal buffer), meningkatkan fleksibilitas, mengendalikan kerentanan fiscal (fiscal vulnerability). 3. Keberlanjutan, mengendalikan keseimbangan primer, mengendalikan rasio utang, menjaga deficit. Kebijakan fiscal dalam APBN tahun 2017 dibuat secara kredibel, efesien dan efektif serta berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya mereformasi fiscal digulirkan pemerintah sejak 2015 dalam kebijakan APBN. Dalam APBN 2017, pemerintah memastikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan reformasi structural atas kebijakan APBN melalui tiga pilar utama. a. Optimalisasi Pendapatan Negara Pertama adalah melakukan optimalisasi pendapatan Negara. Pada sisi pendapatan Negara, optimalisasi pendapatan diarahkan pada perluasan basisi pendapatan. Namun tetap sesuai dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi. Dalam postur 2017 ditetapkan jumlah Negara sebesar Rp 1.750,3 trilliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.489,9ntrilliun, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 250 trilliun, dan enerimaan hibah sebesar Rp 1,4 trilliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada tahun 2017, termasuk realisasi program amnesti pajak dan penerimaan dan sumber sumber pajak baru. Jika di cantumkan dalam persentasi PNBP memiliki potensi untuk dioptimalkan dalam APBN 2017 dengan persentase 14,3%. Hibah dengan persentase 0,1%. Dan yang memiliki persentase paling besar adalah penerimaan perpajakan, penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata rata 77,6%. Di tahun 2017 ini juga di jelaskan bahwa rasio penerimaan perpajakn terhadap PDB (tax Ration Arti sempit) ditargetkan sebesar 10,9%. Selain itu, untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan Negara, pemerintah juga melakukan reformasi perpajak secara lebih komprehensif. Reformasi tersebut terdiri dari reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi. Reformasi kebijakan yang membahas : 

revisi UUketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



revisi UU PPN



revisi UU PPH



revisi UU Bea Material

Reformasi administrasi membahas : 

peningkatn efektivitas penegakan hokum



peningkaan kualias sistem IT perpajakan



manajemen database pajak yang lebih baik



perbaikan kapasitas dan kapabilitas SDM

3.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 Di tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam pelaksaksanaan pembangunan program Kabinet Kerja guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Di tahun ini pemerintah menanggapi dengan melalui penetapan tema kebijakan fiskal yaitu “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam kebijakan fiskal di tahun 2018 ini, terdiri atas tiga strategi fiskal yaitu : 1. Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi; 2. Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas 3. Mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Kondisi ekonomi makro juga menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan arah dalam kebijakan APBN. Terdapat sekitar tujuh Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang ditarget di tahun 2018 ini, diantaranya yaitu : pertumbuhanan ekonomi, inflasi, tingkat bunga SPN 3 bulan (%), nilai tukar rupiah (Rp/USD), harga minyak (US$/barrel), lifting minyak (ribu barrel/hari), lifting gas (ribu barrel/hari). Jika dilihat secara keseluruhan Asumsi Dasar Ekonomi Makro di tahun 2018 ini tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan tahun yang lalu atau di 2017. Dari data disamping dapat dilihat bahwa target pertumbuhan ekonomi naik sekitar 0,2% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2017 target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2% dan di tahun 2018 ini naik menjadi 5,4% cukup ambisius di saat ekonomi nasional yang saat ini relatif stagnan. Laju inflasi di tahun 2018 sebesar 3,5% dimana dalam beberapa tahun terakhir ini laju inflasi di Indonesia mengalami penurunan. Tingkat bunga SPN 3 bulan, nilai

tukar rupiah, harga minyak, dan lifting gas relatif sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan lifting gas mengalami kenaikan dimana ditahun 2017 sekitar 1.150 barrel/hari menjadi 1.200 barrel/hari di tahun 2018. Besaran indikator ekonomi makro tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari luar (global) maupun dalam negeri (domestik). Pengaruh faktor global diantaranya harga komoditas yang masih lemah, perdagangan dunia meningkat namun masih dibayangi isu proteksionisme dan perlambatan tingkat permintaan dari Tiongkok, Uni Eropa dan Jepang, serta ketegangan geo politik di Timur Tengah dan Asia. Pengaruh dari faktor domestik, yaitu tingkat kepercayaan dan daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, peningkatan peran swasta melalui kredit investasi dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran serta penguatan cadangan devisa. POKOK-POKOK KEBIJAKAN APBN TAHUN 2018

1.

Pendapatan Negara

Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara yang didapat sebesar Rp1.894,7 triliun. Pajaklah yang menjadi penyumbang terbesar dari pendapatan negara yaitu dengan jumlah Rp1.618,1 triliun,diurutan kedua ada pendapatan negara bersumber dari penerimaan Negara

Bukan Pajak atau Non Pajak dengan jumlah sebesar Rp275,4 triliun dan yang terakhir pendapatan negara dari Hibah dengan jumlah sebesar Rp1,2 triliun.

Jika dilihat dari info grafis diatas pertumbuhan perpajakan terus mengalami kenaikan dalam empat tahun terakhir dihitung dari tahun 2014 dengan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.146,9 triliun dan Rp 1.618,1 triliun di tahun 2018. Penerimaan pajak sebesar Rp 1.618,1 triliun tersebut terdiri dari penerimaan kepabean & cukai dengan jumlah sebesar Rp 194,1

triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp 1.424 triliun yang terdiri dari PPh Migas Rp 38,1 triliun dan Pajak Non-Migas Rp 1.385,9 triliun. Dalam mencapai targetnyaRAPBN yang telah dirancang pemerintah untuk tahun 2018, maka pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai, dengan cara sebagai berikut : 1. Dukungan Automatic Exchange of Information (AEoI) agar dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan; 2. Penguatan data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih up to date dan terintegrasi, melalui e-filing, e-form dan e-faktur; 3. Membangun kepatuhan dan kesadaran pajak (sustainable compliance); 4. Perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara serta, penegakan pemberantasan penyelundupan .

Dan di bagian Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP dengan jumlah sebesar Rp 275,4 triliun. Dimana jika dilihat dari info grafis diatas PNBP ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. PNBP ini didukung dari langkah efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDA dan perbaikan pelayanan publik. PNBP terdiri dari pendapatan SDA Rp 103,7 triliun yang terdiri SDA Migas Rp 80,3 triliun dan SDA non-migas Rp 23,3 triliun, pendapatan BLU dengan jumlah sebesar Rp 43,3 triliun, pendapatan dari KN dipisahkan dengan jumlah sebesar Rp 44,7 triliun yang terdiri dari pendapatan perbankan Rp 10,9 triliun dan Non-perbankan Rp 33,8 triliun, PNBP lainnya dengan jumlah sebesar Rp 83,8 triliun.

Pemerintah juga menetapkan langkah dalam kebijakan PNBP yang terdiri dari beberapa kebijakan yaitu : 1.

Peningkatan Pengawasan Pengelolaan : dengan penyetoran sesuai penerimaannya, penagihan piutang, minindaklanjuti hasil audit.

2.

Optimalisasi PNBP : efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDA, peningkatan kinerja BUMN, efisiensi operasional PNBP, revisi kontrak atau efisiensi cost recovery, menggali potensi baru.

3.

Perbaikan Pelayanan Publik : transparansi dan kemudahan, pemanfaatan IT, perbaikan pengelolaan PNBP.

4.

Penyempurnaan Peraturan : revisi UU dan PP tentang jenis dan tarif PNBP

BAB 3 PENUTUP 3.1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa APBN di Indonesia telah mengalami kemajuan dengan meningkatnya kondisi perekonomian di Indonesia itu sendiri tercatat di tahun 2014 sampai2016 dan mengalami penuruna dari 2016 ke 2017. Lalu dari tahun 2017 mengalami peningkatan sampai 2108. Terakhir yaitu di tahun 2018, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% dimana dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Dibagian pendapatan negara naik dibandingkan tahun sebelumnya.