An Sakip Di Depag

B.IV

PERKEMBANGAN SAKIP/LAKIP DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

DEPARTEMEN AGAMA RI SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA TAHUN 2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat-Nya buku Perkembangan SAKIP/LAKIP di lingkungan Departemen Agama dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini disusun dan diterbitkan sebagai realisasi kegiatan Biro Organisasi dan Tatalaksana Tahun 2007 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkungan Departemen Agama mengetahui perkembangan SAKIP/LAKIP di lingkungan Departemen Agama dan dapat melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 dan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 secara utuh dan menyeluruh. Sangat disadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga buku ini dapat disusun dan diterbitkan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pejabat di lingkungan Departemen Agama.

Jakarta, Februari 2007 Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana

H. Muhammad Irfan NIP. 150157009

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

i

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ..............................................................................................................

i

DAFTAR ISI .............................................................................................................................

ii

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................................. B. Dasar Hukum ................................................................................................ C. Tujuan ...........................................................................................................

1 2 2

PERKEMBANGAN SAKIP / LAKIP DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA A. Kondisi Sekarang ........................................................................................ B. Kondisi yang Diharapkan ............................................................................ C. Kebijakan Pimpinan Departemen Agama ................................................ D. Langkah-Langkah yang Sudah Ditempuh ................................................ E. Strateji Pencapaian Akuntabilitas ........................................................ F. Kendala ................................................................................................. G. Solusi ....................................................................................................

3 9 10 10 11 11 12

PENUTUP .............................................................................................................

13

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggunjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 telah ditetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 telah disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003, dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama.

Agar para pejabat mengetahui perkembangan SAKIP/LAKIP di lingkungan Departemen Agama, perlu menyusun dan menerbitkan Buku Perkembangan SAKIP/LAKIP di lingkungan Departemen Agama. B. Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan); 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama; 6. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. C. Tujuan Agar seluruh pejabat mengetahui perkembangan SAKIP/LAKIP di lingkungan Departemen Agama dan dapat melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 dan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 secara utuh dan menyeluruh.

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

2

BAB II PERKEMBANGAN SAKIP/LAKIP DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

A. Kondisi Sekarang 1. Belum semua satuan organisasi/kerja di lingkungan Departemen Agama dapat melaporkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku ; 2. Beberapa satuan organisasi kerja masih dalam taraf memahami petunjuk pelaksanaan tentang penyusunan LAKIP, meski sampai saat ini masih terus dilakukan pembinaan dan bimbingan bagi Pejabat Pusat dan Daerah untuk dapat memahami dan menyusun serta menyampaikan LAKIP dari masing-masing unit satuan kerja mulai dari KUA, MIN sampai dengan eselon I Pusat/Daerah; 3. Adanya perubahan dan perkembangan kebijakan pemerintah perlu penyesuaian kebijakan akuntabilitas kinerja di lingkungan Departemen Agama; 4. Upaya dan kebijakan pimpinan agar seluruh satuan organisasi/kerja di lingkungan Departemen Agama dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berorientasi pada SAKIP sebagaimana Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006, inipun belum terwujud; 5. Penyusunan SAKIP/LAKIP sebahagian besar belum dilakukan secara bersama dan menyeluruh; 6. Meskipun sejak ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama telah ditempuh berbagai langkah agar satuan organisasi/kerja dapat menyusun dan menyampaikan LAKIP, namun transparansi, partisipasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Agama sampai saat ini masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah sebagai berikut : a. Tahun 2001 1) Pada Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 Nopember 2001 dalam rangka mengevaluasi tentang keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, untuk pertama kali digunakan instrumen LAKIP dengan hasil sebagai berikut : a) Dari 8 unit kerja eselon I Departemen Agama Pusat, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 6 unit (75,00%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi 5 unit, sedangkan 1 unit lainnya tidak dapat dievaluasi karena tidak dilengkapi dengan nilai capaian kegiatan. Hasil evaluasi atas laporan dari 5 unit sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 55 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 90,06%; (2) Evaluasi Kinerja dari 114 program, nilai capaian rata-rata sebesar 91,72%; (3) Evaluasi Kinerja dari 352 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 89,13%.

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

3

b) Dari 14 IAIN, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 8 IAIN (57,14%). Sedangkan 6 IAIN lainnya tidak dapat dievaluasi karena tidak dilengkapi dengan Evaluasi Kinerja Kegiatan, Program dan Kebijakan (EK-1, EK-2, EK-3). Hasil evaluasi atas laporan dari 8 IAIN sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 66 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 44,75%; (2) Evaluasi Kinerja dari 193 program, nilai capaian rata-rata sebesar 44,33%; (3) Evaluasi Kinerja dari 403 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 47,64%. c) Dari 39 Sekolah Tinggi Agama Negeri, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 24 Sekolah Tinggi Agama Negeri (61,54%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi sebanyak 15 (62,50%), sedangkan 14 Sekolah Tinggi Agama Negeri lainnya tidak dapat dievaluasi karena tidak dilengkapi dengan Evaluasi Kinerja Kegiatan, Program dan Kebijakan (EK-1, EK-2, EK-3). Hasil evaluasi atas laporan dari 15 Sekolah Tinggi Agama Negeri sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 93 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 65,90%; (2) Evaluasi Kinerja dari 141 program, nilai capaian rata-rata sebesar 71,22%; (3) Evaluasi Kinerja dari 224 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 75,25%. d) Dari 27 Kanwil Departemen Agama Propinsi, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 20 Kanwil Departemen Agama Propinsi (74,00%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi sebanyak 17 (85,00%), sedangkan 3 Kanwil Departemen Agama Propinsi lainnya tidak dapat dievaluasi karena tidak dilengkapi dengan Evaluasi Kinerja Kegiatan, Program dan Kebijakan (EK-1, EK-2, EK-3). Hasil evaluasi atas laporan dari 17 Kanwil Departemen Agama Propinsi sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 128 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 67,81%; (2) Evaluasi Kinerja dari 222 program, nilai capaian rata-rata sebesar 74,99%; (3) Evaluasi Kinerja dari 655 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 71,01%. e) Dari 25 Pengadilan Tinggi Agama, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 23 Pengadilan Tinggi Agama (92,00%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi sebanyak 19 (82,61%), sedangkan 4 Pengadilan Tinggi Agama lainnya tidak dapat dievaluasi karena tidak dilengkapi dengan Evaluasi Kinerja Kegiatan, Program dan Kebijakan (EK-1, EK-2, EK-3). Hasil evaluasi atas laporan dari 19 Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 109 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 47,44%; (2) Evaluasi Kinerja dari 115 program, nilai capaian rata-rata sebesar 62,95%; (3) Evaluasi Kinerja dari 279 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 60,72%.

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

4

b. Tahun 2002 1) Pada Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 Nopember 2002 dalam rangka mengevaluasi tentang keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, untuk yang kedua kalinya digunakan instrumen LAKIP dengan hasil sebagai berikut: a) Dari 8 unit kerja eselon I Departemen Agama Pusat, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 8 unit (100,00%). Hasil evaluasi atas laporan dari 8 unit sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 76 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 87,50%; (2) Evaluasi Kinerja dari 136 program, nilai capaian rata-rata sebesar 82,40%; (3) Evaluasi Kinerja dari 919 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 87,20%. b) Dari 14 IAIN/UIN, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 12 IAIN/UIN (85,71%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi sebanyak 5 (41,66%), Sedangkan 7 IAIN/UIN lainnya tidak dapat dievaluasi karena tidak dilengkapi dengan Evaluasi Kinerja Kegiatan, Program dan Kebijakan (EK-1, EK-2, EK-3). Hasil evaluasi atas laporan dari 5 IAIN/UIN sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 81 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 86,76%; (2) Evaluasi Kinerja dari 113 program, nilai capaian rata-rata sebesar 81,85%; (3) Evaluasi Kinerja dari 277 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 84,82%. c) Dari 39 Sekolah Tinggi Agama Negeri, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 30 Sekolah Tinggi Agama Negeri (76,92%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi sebanyak 8 (26,66%), sedangkan 22 Sekolah Tinggi Agama Negeri lainnya tidak dapat dievaluasi karena tidak dilengkapi dengan Evaluasi Kinerja Kegiatan, Program dan Kebijakan (EK-1, EK-2, EK-3). Hasil evaluasi atas laporan dari 8 Sekolah Tinggi Agama Negeri sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 102 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 77,65%; (2) Evaluasi Kinerja dari 155 program, nilai capaian rata-rata sebesar 79,24%; (3) Evaluasi Kinerja dari 285 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 81,25%. d) Dari 30 Kanwil Departemen Agama Propinsi, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 27 Kanwil Departemen Agama Propinsi (90,00%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi sebanyak 20 (74,07%), sedangkan 7 Kanwil Departemen Agama Propinsi lainnya tidak dapat dievaluasi karena tidak dilengkapi dengan Evaluasi Kinerja Kegiatan, Program dan Kebijakan (EK-1, EK-2, EK-3). Hasil evaluasi atas laporan dari 20 Kanwil Departemen Agama Propinsi sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 112 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 85,28%; (2) Evaluasi Kinerja dari 239 program, nilai capaian rata-rata sebesar 85,72%; (3) Evaluasi Kinerja dari 1.012 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 85,68%.

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

5

e) Dari 25 Pengadilan Tinggi Agama, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 25 Pengadilan Tinggi Agama (100,00%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi sebanyak 12 (48,00%), sedangkan 13 Pengadilan Tinggi Agama lainnya tidak sapat dievaluasi karena tidak dilengkapi dengan Evaluasi Kinerja Kegiatan, Program dan Kebijakan (EK-1, EK-2, EK-3). Hasil evaluasi atas laporan dari 12 Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 75 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 84,58%; (2) Evaluasi Kinerja dari 123 program, nilai capaian rata-rata sebesar 84,36%; (3) Evaluasi Kinerja dari 429 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 86,00%. 2) Selain pada saat Rapat Kerja, pada bulan April 2002 Sekeretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tatalaksana juga mengevaluasi LAKIP satuan organisasi/kerja dengan hasil sebagai berikut : a) Dari 8 unit kerja eselon I Departemen Agama Pusat, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 8 unit (100,00%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi 8 unit. Hasil evaluasi atas laporan dari 8 unit sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 246 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 86,00%; (2) Evaluasi Kinerja dari 497 program, nilai capaian rata-rata sebesar 80,00%; (3) Evaluasi Kinerja dari 975 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 85,00%. b) Dari 14 IAIN, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 4 IAIN (28,57%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi sebanyak 3 (75,00%), sedangkan 1 IAIN lainnya tidak dapat dievaluasi karena LAKIP IAIN tersebut tidak sesuai dengan KMA Nomor 489 Tahun 2000. Hasil evaluasi atas laporan dari 3 IAIN sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 10 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 90,00%; (2) Evaluasi Kinerja dari 42 program, nilai capaian rata-rata sebesar 97,00%; (3) Evaluasi Kinerja dari 106 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 95,00%. c) Dari 39 Sekolah Tinggi Agama Negeri, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 13 Sekolah Tinggi Agama Negeri (33,33%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi sebanyak 12 (92,30%), sedangkan 1 Sekolah Tinggi Agama Negeri lainnya tidak dapat dievaluasi karena LAKIP Sekolah Tinggi Agama Negeri tersebut tidak sesuai dengan KMA Nomor 489 Tahun 2000. Hasil evaluasi atas laporan dari 12 Sekolah Tinggi Agama Negeri sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 74 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 83,00%; (2) Evaluasi Kinerja dari 107 program, nilai capaian rata-rata sebesar 80,00%; (3) Evaluasi Kinerja dari 195 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 81,00%.

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

6

d) Dari 30 Kanwil Departemen Agama Propinsi, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 23 Kanwil Departemen Agama Propinsi (76,66%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi sebanyak 11 (47,82%), sedangkan 12 Kanwil Departemen Agama Propinsi lainnya tidak dapat dievaluasi karena LAKIP Kanwil Departemen Agama Propinsi tersebut tidak sesuai dengan KMA Nomor 489 Tahun 2000. Hasil evaluasi atas laporan dari 11 Kanwil Departemen Agama Propinsi sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 50 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 85,00%; (2) Evaluasi Kinerja dari 190 program, nilai capaian rata-rata sebesar 87,00%; (3) Evaluasi Kinerja dari 425 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 89,00%. e) Dari 25 Pengadilan Tinggi Agama, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 17 Pengadilan Tinggi Agama (68,00%). Dari jumlah tersebut yang dapat dievaluasi sebanyak 15 (88,23%), sedangkan 2 Pengadilan Tinggi Agama lainnya tidak dapat dievaluasi karena tidak sesuai dengan KMA Nomor 489 Tahun 2000. Hasil evaluasi atas laporan dari 15 Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja dari 57 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 85,00%; (2) Evaluasi Kinerja dari 97 program, nilai capaian rata-rata sebesar 85,00%; (3) Evaluasi Kinerja dari 315 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 90,00%. c. Tahun 2003 1) Pada tahun ini Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah tidak dapat diselenggarakan sehubungan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 488 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rapat Dinas di lingkungan Departemen Agama, dimana salah satu babnya mengatur tentang Rapat Kerja, namun Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tatalaksana telah mengevaluasi LAKIP satuan organisasi/kerja dengan hasil sebagai berikut : a) Dari 8 unit kerja eselon I Departemen Agama Pusat, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 8 unit (100,00%). Hasil evaluasi atas laporan dari 8 unit sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja 975 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 85,00%; (2) Evaluasi Kinerja 497 program, nilai capaian rata-rata sebesar 80,00%; (3) Evaluasi Kinerja 246 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 86,00%. b) Dari 30 Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 22, dengan hasil sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja 425 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 89,00%; (2) Evaluasi Kinerja 190 program, nilai capaian rata-rata sebesar 87,00%; (3) Evaluasi Kinerja 50 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 85,00%.

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

7

c) Dari 25 Pengadilan Tinggi Agama yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 21, dengan hasil sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja 315 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 90,00%; (2) Evaluasi Kinerja 97 program, nilai capaian rata-rata sebesar 85,00%; (3) Evaluasi Kinerja 57 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 85,00%. d) Dari 13 IAIN dan 1 UIN, yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 11, dengan hasil sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja 106 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 95,00%; (2) Evaluasi Kinerja 42 program, nilai capaian rata-rata sebesar 97,00%; (3) Evaluasi Kinerja 10 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 90,00%. e) Dari 33 STAIN yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 26, dengan hasil sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja 193 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 81,00%; (2) Evaluasi Kinerja 106 program, nilai capaian rata-rata sebesar 80,00%; (3) Evaluasi Kinerja 72 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 83,00%. f) Dari 3 STAKN yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 2. g) Dari 3 STAHN yang telah menyampaikan LAKIP sebanyak 3, dengan hasil sebagai berikut : (1) Evaluasi Kinerja 2 kegiatan, nilai capaian rata-rata sebesar 81,00%; (2) Evaluasi Kinerja 1 program, nilai capaian rata-rata sebesar 64,00%; (3) Evaluasi Kinerja 2 kebijakan, nilai capaian rata-rata sebesar 26,00%. Hasil evaluasi Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Tatalaksana sampai dengan akhir Maret 2003 dari 123 yang harus menyampaikan LAKIP baru 60 satuan organisasi/kerja yang menyampaikan LAKIP-nya. d. Tahun 2004 Pada Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah tahun 2004 LAKIP satuan organisasi/kerja telah dievaluasi dengan hasil bahwa secara umum LAKIP yang telah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 tahun 2003 sebesar 31,45% dan yang belum/tidak sesuai sebesar 68,55% dengan rincian sebagai berikut : 1) Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dari 19 LAKIP yang diterima telah sesuai 52,63% dan belum/tidak sesuai 47,37%. 2) IAIN/UIN Dari 9 LAKIP yang diterima telah sesuai 44,44% dan belum/tidak sesuai 55,56%. 3) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Dari 8 LAKIP yang diterima telah sesuai 37,50% dan belum/tidak sesuai 62,50%.

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

8

4) STAIN/STAKN/STAHN Dari 23 LAKIP yang diterima telah sesuai 34,78% dan belum/tidak sesuai 65,22%. 5) Pusat Dari 15 LAKIP yang diterima telah sesuai 93,33% dan belum/tidak sesuai 6,67%. e. Tahun 2005 Hasil evaluasi LAKIP tahun 2005 belum dapat digambarkan karena untuk mengevaluasi LAKIP tahun 2005 sudah harus mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. B. Kondisi yang diharapkan Diatas telah digambarkan mengenai bagaimana kondisi sekarang, hal tersebut terjadi karena masih banyak pimpinan satuan organisasi/kerja yang belum menyadari arti pentingnya AKIP/LAKIP, belum seluruh satuan organisasi/kerja dan pegawai menerima sosialisasi/orientasi AKIP/LAKIP dan pejabat/pegawai yang sudah pernah menerima sosialisasi/orientasi AKIP/LAKIP ada yang sudah beralih tugas. Oleh karena itu agar transparansi, partisipasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen dapat diwujudkan maka : 1.

Seluruh pimpinan satuan organisasi/kerja menyadari arti pentingnya AKIP/LAKIP;

2.

Seluruh pejabat harus mengikuti sosialisasi/orientasi/pelatihan SAKIP/LAKIP;

3.

Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 wajib dilaksanakan yakni : a. Seluruh satuan organisasi/kerja wajib melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. b. Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Perencanaan dalam menyusun sistem perencanaan harus merujuk kepada SAKIP. c. Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana melakukan pembinaan dan evaluasi LAKIP. d. Inspektur Jenderal dalam melakukan pemeriksaaan harus merujuk kepada SAKIP. e. Kepala Balitbang dan Diklat agar mencantumkan materi SAKIP/LAKIP pada setiap kegiatan Diklat.

4. Agar semua unit organisasi/kerja di lingkungan Departemen Agama telah dapat menyusun dan melaporkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

9

C. Kebijakan Pimpinan Departemen Agama Menindaklanjuti Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. Karena Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 telah disempurnakan dengan Keputusan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. Agar Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama dapat dilaksanakan secara optimal, maka telah dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. Instruksi ini memerintahkan kepada : 1. Seluruh Satuan Organisasi/Kerja untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003; 2. Kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Perencanaan untuk menyusun Sistem Perencanaan dengan merujuk kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kabag Evaluasi Kinerja Organisasi untuk melakukan pembinaan dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja; 4. Kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan dengan merujuk kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan Agama dan Pendidikan Pelatihan Keagamaan untuk mencantumkan materi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada kegiatan Pendidikan dan Latihan. Selain itu telah dikeluarkan pula Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SJ/B.IV/OT.01.3/2843/2003 tentang Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama dengan Format Baru. Selanjutnya telah dikeluarkan/diterbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama. D. Langkah-Langkah Yang Sudah Ditempuh Agar kebijakan Pimpinan Departemen tersebut dapat berdayaguna dan berhasilguna telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 1. Melalui Proyek Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Departemen Agama sejak tahun 2001 sampai dengan 2003 telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan SAKIP/LAKIP di 30 Provinsi; C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

10

2. Setiap akhir tahun, yang dimulai akhir tahun 2000 Sekretaris Jenderal selalu mengeluarkan surat himbauan kepada seluruh Pimpinan Satuan Organisasi/Kerja agar menyusun dan menyampaikan LAKIP masing-masing secara berjenjang dan tepat waktu; 3. Biro Organisasi dan Tatalaksana telah melakukan orientasi/asistensi SAKIP/LAKIP kepada satuan organisasi/kerja yang membutuhkan; 4. Mulai tahun 2001 bahan Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah sudah harus mengacu pada SAKIP/LAKIP. 5. Membuat surat kepada seluruh satuan organisasi/kerja agar penyusunan SAKIP/LAKIP dilakukan bersama-sama kepada yang terkait dengan kegiatan dan melaporkannya baik kegiatan yang dibiayai oleh APBN maupun non APBN; 6. Menghimbau agar dalam DIPA masing-masing satuan organisasi/kerja dialokasikan anggaran untuk pembinaan SAKIP/LAKIP, penyusunan LAKIP, dan evaluasi LAKIP. E. Strategi Pencapaian Akuntabilitas Agar kondisi yang diharapkan dengan kata lain Transparansi, Partisipasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Agama dapat terwujud maka:

dan

1.

Melanjutkan sosialisasi/orientasi SAKIP/LAKIP sampai dengan tingkat KUA/MI;

2.

LAKIP yang telah disampaikan segera dievaluasi secara berjenjang dan hasil evaluasi disampaikan kepada unit yang bersangkutan;

3.

Segera menindak lanjuti Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2003. Evaluasi LAKIP mengarah kepada diketahuinya :

1. Apa yang telah dihasilkan; 2. Berapa banyak yang belum dicapai; 3. Apa kendala/hambatan dan solusi mengatasinya; 4. Tingkat efisiensi efektifitas & akuntabilitas setiap kegiatan; 5. Kegiatan mana yang memberikan kontribusi yang tinggi pada visi dan misi dalam mencapai tujuan. F. Kendala. Meskipun sejak ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 507 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama telah ditempuh berbagai langkah agar satuan organisasi/kerja dapat menyusun dan menyampaikan LAKIP masing-masing tepat pada waktunya, namun masih dijumpai kendala sebagai berikut :

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

11

1. Masih banyak pimpinan satuan organisasi/kerja yang belum menyadari arti pentingnya AKIP/LAKIP; 2. Pejabat/pegawai yang sudah pernah menerima sosialisasi/bimbingan/orientasi/ asistensi AKIP/LAKIP masih sangat sedikit. Disamping itu ada yang sudah beralih tugas; 3. Masih terbatasnya jumlah pejabat/pegawai yang telah mengikuti pelatihan SAKIP/LAKIP; 4. Peserta yang telah mengikuti pelatihan SAKIP/LAKIP masih ada yang belum diberdayakan atau tidak ditugaskan untuk menyusun SAKIP/LAKIP; 5. Karena Organisasi dan Tatalaksana bergabung dengan Kepegawaian sedangkan Sumber Daya Manusia yang mengelola Organisasi dan Tatalaksana banyak mengerjakan kegiatan Kepegawaian sehingga kegiatan Organisasi dan Tatalaksana di daerah belum optimal. G. Solusi. 1. Seluruh pejabat/pegawai harus menerima sosialisasi/bimbingan/orientasi/asistensi/pelatihan SAKIP/LAKIP dengan jumlah peserta yang memadai termasuk para pimpinan satuan organisasi kerja masing-masing; 2. Adanya pegawai yang khusus mengelola Organisasi dan Tatalaksana di daerah.

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

12

BAB III PENUTUP

Perkembangan SAKIP/LAKIP di lingkungan Departemen Agama ini disajikan agar seluruh pejabat mengetahui dan melaksanakannya. Untuk itu agar tidak keliru dalam penerapannya, hendaknya Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama dan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 betul-betul dipelajari, dipahami dan dilaksanakan.

C:\Fjr\KMA\06\Perkembangan\Ver Zai

13