Alleviating Poverty Through Equity Based Development Agung Sugiri

Apli kasi Keadila n dalam K ebija kan Publik : So lusi Me nyelu r uh Terhadap Ma sala h Kemiskin an di In donesia SEMINAR PASCASARJANA VIII ITS, Surabaya 13 Agustus 2008

Agung Sugiri

Sistematika Latar belakang  Penanggulangan kemiskinan di Indonesia  Prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan  Penerapan keadilan dalam pembangunan berbasis sumberdaya alam  Ke arah reformulasi kebijakan publik  Kesimpulan 

Kemiskinan di Indonesia, 1996-2006 (BPS 2007)

Anggaran Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, 2002-2007 (TKPK 2007)

Kemiskinan di Indonesia Angka fluktuatif dalam 10 tahun terakhir  Anggaran cenderung naik terus, menunjukkan ketidakefisienan penanggulangan  Dibarengi kesenjangan kaya-miskin yang buruk  Rent-seeking behaviour  ⇒ ketidakadilan struktural (diakui oleh Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan/SNPK 2005)  ⇒ Perlu penanganan menyeluruh berbasis keadilan (equity based) 

Penanggulangan Kemiskinan   



SNPK (TKPK 2005); disusun sejak awal 2004, tapi belum berkekuatan hukum Right based; menghormati, melindungi dan memenuhi hakhak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif Sudah cukup komprehensif; “kemiskinan bersumber dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak dasar; kerentanan masyarakat menghadapi persaingan usaha, konflik dan tindak kekerasan; lemahnya penanganan masalah kependudukan; ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender; dan kesenjangan pembangunan yang menyebabkan masih banyaknya wilayah yang dikategorikan tertinggal dan terisolasi” (KPK, 2005: 46) However …

Penanggulangan Kemiskinan  





SNPK belum dilaksanakan Meski kelihatannya kebijakan sudah cukup menyeluruh, tapi masih ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip SNPK (misal BLT), dan terjadinya ketidakkonsistenan (misal kenaikan BBM) – masih ada ketidakadilan Pendekatan berbasis Hak Dasar rakyat miskin cukup bagus, hanya saja, bisa melupakan hak-hak lainnya yang boleh jadi berkaitan pula dengan penanganan kemiskinan; contoh hak sumberdaya alam yang terlupakan karena market failure (rem. tragedy of the commons, Hardin 1968) – masih ada ketidakadilan Pendekatan berbasis keadilan (equity based) akan menutupi flaw ini.

Keadilan dan Pembangunan Berkelanjutan  Keadilan

(equity) dan kesamaan (equality); sering dirancukan, bahkan di literatur  Rawls – equality of opportunity (primary goods)  Sen – capability – functionings  Imam Ali – put things in their proper places  Kesempatan awal yang sama untuk memenuhi fungsi spesifik masing-masing

Keadilan dan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable development: “pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri” (WCED 1987)  Pembangunan berkelanjutan: “pembangunan yang menerapkan keadilan (equity) sedemikian hingga baik hasil maupun kesempatan dapat terdistribusikan secara berkeadilan (equitably) di dalam generasi sekarang sementara tetap menjaga kemampuan dan kapabilitas generasigenerasi mendatang untuk melakukan hal yang minimal sama” (Sugiri 2005) 

Model Sustainable Development

Dalam Pembangunan Berbasis Sumberdaya Alam (Sugiri 2005)

Equity Failures I: distribusi manfaat Ia: poverty and/or deep inequality  Ib: akses buruk ke fasilitas dan pelayanan 

II: fungsi produksi IIa: akses buruk dan penghargaan rendah ke sumberdaya alam sebagai faktor produksi  IIb: persaingan tidak sehat  IIc: eksploitasi tinggi  IId: eksternalitas negatif 

Equity Failures

III: fungsi non-produksi  ketidakseimbangan

ekosistem

IV: reinvestasi untuk keberlanjutan  IVa:

kompensasi kerugian yang tidak memadai bagi masyarakat  IVb: ada reinvestasi tapi tidak mencukupi

Menuju Reformulasi Kebijakan Publik: Tujuan-tujuan Untuk jangka 10 hingga 15 tahun Tujuan 1: meningkatkan kesejahteraan sedemikian hingga hanya sedikit saja masyarakat yang merasa terpinggirkan atau terampas haknya, tapi bahkan mereka pun mengakui bahwa semua kebutuhan dasar telah terpenuhi dan mereka sekarang telah lebih baik kesejahteraannya dibanding 10-15 tahun lalu Tujuan 2: mencapai keadaan ketika hanya sedikit saja penduduk yang mendapatkan akses kurang baik pada fasilitas dan pelayanan publik, tapi merekapun mengakui bahwa fasilitas dan pelayanan dasar telah mereka dapatkan dan keadaan mereka pun lebih baik dibanding 15 tahun lalu

Menuju Reformulasi Kebijakan Publik: Tujuan-tujuan Tujuan 3: meningkatkan akses pada sumberdaya alam dan menempatkan nilainya yang wajar sebagai faktor produksi, sedemikian hingga masyarakat yang tadinya terhalangi bisa mendapatkan akses yang memadai walaupun mungkin mereka belum sepenuhnya puas, dan kegagalan pasar dalam menghargai sumberdaya alam bisa terkoreksi Tujuan 4: memperbaiki sistem persaingan usaha sedemikian hingga masyarakat yang tadinya merasa terzalimi, keadaan mereka akan lebih baik dan menilai bahwa persaingan sudah lebih sehat

Menuju Reformulasi Kebijakan Publik: Tujuan-tujuan Tujuan 5: meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam sehingga hanya sedikit saja kasus ketidakberlanjutan yang muncul dalam eksploitasinya (unsustainable rates), itupun telah menunjukkan kecenderungan yang membaik Tujuan 6: meningkatkan pengawasan kegiatan usaha sedemikian hingga sebagian besar aktifitas ekonomi yang mengeksploitasi sumberdaya alam telah menginternalkan eksternalitas negatif yang ada

Menuju Reformulasi Kebijakan Publik: Tujuan-tujuan

Tujuan 7: memperbaiki kualitas lingkungan alami sehingga hanya sedikit saja terindikasikan kerusakan lingkungan Tujuan 8: memperbaiki sistem kegiatan usaha dan lingkungan sehingga hanya sedikit saja kasus komplain masyarakat karena kurangnya kompensasi kerugian yang terjadi Tujuan 9: meningkatkan reinvestasi untuk keberlanjutan pada tingkat yang memadai.

Menuju Reformulasi Kebijakan Publik: Strategi Strategi 1: mendukung pengembangan kegiatan ekonomi padat karya --- tujuan 1-4 Strategi 2: menciptakan iklim usaha kondusif (hubungan saling menguntungkan antar kegiatankegiatan ekonomi) --- tujuan 1-4 Strategi 3: mendukung sistem penghargaan yang memadai --- tujuan 1-2 Strategi 4: memfasilitasi pengembangan fasilitas dan pelayanan publik serta perumahan yang terjangkau oleh masyarakat miskin --- tujuan 1-2 Strategi 5: memfasilitasi peningkatan akses pada sumberdaya alam bagi worse off ---tujuan 3

Menuju Reformulasi Kebijakan Publik: Strategi Strategi 6: mendukung koreksi pasar dalam menghargai sumberdaya alam sebagai faktor produksi --- tujuan 3 Strategi 7: memfasilitasi perbaikan persaingan usaha --- tujuan 4 Strategi 8: menerapkan sustainability thresholds eksploitasi sumberdaya alam --- tujuan 5-9 Strategi 9: meminimalkan eksternalitas negatif --tujuan 5-9 Strategi 10: memfasilitasi agar semua pihak terkait membayar reinvestasi untuk keberlanjutan --tujuan 9

Menuju Reformulasi Kebijakan Publik: Kebijakan Kebijakan 1: perluasan kesempatan kerja; terkait dengan strategi 1 dan 2 Kebijakan 2: perpajakan penghasilan; terkait banyak strategi, utamanya strategi 4 Kebijakan 3: gaji minimum; --- strategi 3 Kebijakan 4: jaminan sosial (social security); --strategi 3; (pensiun, asuransi kesehatan, bantuan perumahan, tunjangan pencari kerja, dll.) Kebijakan 5: pelayanan pendidikan; --- strategi 4 Kebijakan 6: pelayanan kesehatan; --- strategi 4

Menuju Reformulasi Kebijakan Publik: Kebijakan Kebijakan 7: pengembangan infrastruktur (listrik, telepon, air bersih, jalan, dll.); --- strategi 4 Kebijakan 8: perumahan rakyat berpenghasilan rendah; --- strategi 4 Kebijakan 9: kredit usaha kecil/mikro; --- strategi 5 Kebijakan 10: penyehatan persaingan usaha; --strategi 5 dan 7 Kebijakan 11: kepemilikan dan akses atas tanah dan sumberdaya alam, termasuk upaya koreksi atas pasar; --- strategi 5, 6 dan 7 Kebijakan 12: anti rent seeking; --- strategi 6 dan 7

Menuju Reformulasi Kebijakan Publik: Kebijakan Kebijakan 13: anti monopoli; --- strategi 5, 6 dan 7 Kebijakan 14: batas eksploitasi maksimal (maximum sustainable yields); --- strategi 8 dan 9 Kebijakan 15: batas ambang aman lingkungan (environmental threshold); --- strategi 8 dan 9 Kebijakan 16: reinvestasi untuk keberlanjutan; --strategi 9 dan 10 Kebijakan 17: pencemar membayar (polluters pay); --- strategi 9 dan 10 Kebijakan 18: pengembangan substitusi sumberdaya alam; --- strategi 10

Kesimpulan  Pengentasan

kemiskinan memerlukan reformulasi kebijakan publik secara komprehensif berlandaskan keadilan sehingga tercapai keberhasilan yang berkelanjutan.  Prioritas utama adalah menjamin Equity I (distribusi manfaat) dan Equity II (fungsi produksi).

Aplikasi Keadilan dalam Kebijakan Publik: Solusi Menyeluruh Terhadap Masalah Kemiskinan di Indonesia

Agung Sugiri

SEMINAR PASCASARJANA VIII ITS, Surabaya 13 Agustus 2008

TERIMAKASIH