Akuntansi Sektor Publik Print.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Anggaran pemerintah merupakan salah satu implementasi ilmu akuntansi manjemen yang menjadi alat penting dalam melakukan alokasi sumber daya di pemerintah. Anggaran pemerintah merupakan proses alokasi sumber daya yang penting, mengingat sifat pemerintah yang berusaha mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang tidak terbatas. Proses penyusunan anggaran sering kali menjadi isu yang penting yang menjadi sorotan masyarakat. Pidato presiden setiap bulan Agustus tentang nota keuangan dan rancangan APBN,selalu menjadi indikator perekonomiaan Negara untuk selama setahun berikutnya. Tidak jaranganggaran pemerintah menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun oleh pihak oposisi.

1

1.2 R u m u s a n M a s a l a h 

Perencaan Pembangunan Pemerintahan



Penyusunan Anggran Pemerintah



APBN



APBD

1.3 Tu j u a a n P e m b a h a s a n 

Mengetahui konsep anggran pemerintahan



Mengetahui pendekatan penyusunan anggaran pemerintahan



Mengetahui struktur anggaran pemerintah



Mengetahui proses penyusunan APBN



Mengetahui proses penyusunan APBD

1.4 Metode Penulisan Metode yang digunakan dalam pembuatanmakalah ini adalah dengan cara browsing atau mencari dari internet dan beberapa buku panduan sebagai bahan dari pembuatan makalah.

BAB II 2

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Anggaran Pemerintah Menurut freeman (2003) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sector publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhankebutuhanyang tidak terbatas )the process of allocating resources to unlimited demands). Dalam pengertian lain,anggaran dapat di katakana sebagai sebuahh rencana financial yang menyatakan : 1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktifitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 2. Estimasi besarnta biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. 3. Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besar pemasukan tersebut. Dalam proses penyusunan anggaran pemerintah mengikuti sebuah siklus yaitu  Penyusunan anggaran Negara Tahap pertama dari proses penganggaran adalah penyusunan anggrana Negara.Pada

tahap

ini,biasanya

rencana

anggaran

disusun

oleh

pihak

eksekitif.Tahap ini diperinci menjadi dua bagian,yaitu: a. Langkah awal,yaitu langkah-langkah pendahuluan,kepala pemerintahan memberikan batasan atau kebijakan umum yang akan ditempuh pada periode anggaran berikutnya. b. Penyusunan rencana anggrana oleh unit-unit kerja yang ada.Anggrana yang disusun meliputi estimasi pendapatan dan estimasi belanja.

3

 Persetujuan Legislatif Anggrana diajukan ke lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan.Dalam hal ini lembaga legislative akan mengadakan pembahasan gua memperolehpertimbanganpertimbangan unutk menyetujui atau menolak anggrakan tersebut.  Persetujuan Anggran Pada tahap ini,anggran yang telah disetujui pada tahapan sebelumnya mulai dilaksanakan oleh pihak eksekutif organisasi atau pelaksaan anggranlainnya.  Pelaporan dan Audit Tahap terakhir dari proses penganggaran adalahmenyangkut masalah pelapor dan audit atas anggaran yang telah dilaksanakan.Pada tahap ini,realisasi anggaran akan dilaporkan dan diperbandingkan secara periode dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya. 2.2 Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintahan Pendekatan penganggaran sektor publik dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan pengambilan keputusan. Pendekatan fungsional dilakukan

dengan

penerapan

penyaluran

anggaran

terhadap

kegiatan

fungsional

organisasi/lembaga dengan tujuan untuk mengoptimalkan berbagai aktifitas lembaga sekaligus mengintegrasikan berbagai program melalui proses penyesuaian. Penyesuaian ini dapat dilakukan melalui evaluasi dan analisis keuangan secara berurutan. Pendekatan pengambilan keputusan didasarkan karena anggaran disusun melalui pengambilan keputusan terhadap kehidupan dan tujuan organisasi. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan proses gabungan dari elemen-elemen disiplin ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan administrasi publik. Pengambilan keputusan anggaran dapat dibedakan menjadi rasional dan penyesuaian /bertahap. Pendekatan rasional didasari pada pemikiran ekonomi tradisional, sedangkan konsep penyesuaian/bertahap (pluralis pemerintah) diterapkan ke arah pendekatan

pemerintah0yang0demokratis.

Ada beberapa pendekatan dalam pembuatan anggaran. Perbedaan atas pendekatan - pendekatan tersebut dapat dilihat dari hasil/tampilan anggaran itu sendiri. 1.

Pendekatan Tradisional 4

Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan tradisional (line-item/object of expenditure budget) karena pada awal perkembangannya, anggaran ditampilkan berdasarkan urutan pos belanja (line item). Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini. Cirri pertama adalah cara penyusunan yang berdasarkan pos-pos belanja. Anggaran tradisional menampilkan anggaran dalam perspektif sifat dasar (nature) dari sebuah pengeluaran atau belanja. Ciri kedua dari pendekatan ini adalah penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan tertentu. Pendekatan ini bertujuan mengendalikan pengeluaran kas dengan lebih baik. Angka-angka yang tertera dalam dokumen anggaran tersebut menunjukkan plafon anggaran atau batas atas yang tidak boleh dilewati oleh Polres-Damai dalam melaksakan kegiatan-kegiatannya. Pengendalian kas atas belanja pada pos-pos tersebut menjadi sangat kuat. Dari sudut pandang kinerja, penilaian kinerja atas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melihat tingkat ketaatan pelaksana dalam mematuhi batas anggaran tersebut. Pada pos belanja peralatan, misalnya, kinerja Polres sederhana dikatakan baik jika pembelanjaan tersebut kurang dari Rp.18.500.000. Tabel 1.1 ANGGARAN POLRES DAMAI (Rp)

2.

Belanja Gaji

15.000.000

Belanja Peralatan

18.500.000

Belanja Makanan

7.500.000

Belanja Perjalanan

5.600.000

Belanja Lain-lain

1.400.000

Jumlah

48.000.000

Pendekatan Kinerja Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam

anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencampaian tujuan dan sasaran pelayanan public. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari sebelumnya yang sangat menekankan pos belanja (object of expenditure) pada kinerja terukur dari aktivitas dan program 5

kerja. Maka, karakteristik dari pendekakatan ini adalah adanya proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi tetapi tanpa meninggalkan rincian belanja. Anggaran yang telah terkelompok dalam kegiatan-kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indicator-indikator yang relevan. Pendekatan anggaran kinerja dapat dilihat dalam contoh Polres Dama dalam table 2.

Tabel 2 ANGGARAN POLRES DAMAI

1.

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

6.000.000

6.000.000

Belanja Gaji

7.500.000

8.000.000

Belanja peralatan

1.500.000

1.500.000

Belanja perjalanan

4.000.000

3.200.000

19.000.000

18.700.000

Belanja gaji

7.000.000

6.000.000

Belanja peralatan

9.000.000

9.000.000

Belanja makanan

1.500.000

2.000.000

Belanja perjalanan

1.600.000

1.500.000

Belanja lain-lain

400.000

200.000

19.500.000

18.700.000

Belanja gaji

2.000.000

1.000.000

Belanja peralatan

2.000.000

2.000.000

Belanja makanan

4.500.000

5.000.000

Belanja lain-lain

1.000.000

1.100.000

9.500.000

9.100.000

Pengamanan Lantas

Jumlah 2.

Dalmas

Jumlah 3.

Diklat

Jumlah

6

Total

48.000.000

47.200.000

Dengan kondisi dana dan realisasinya tersebut, bagaimana kinerja Polres Damai? Secara keseluruhan, dapat kita lihat bahwa total realisasi lebih rendah dari total anggaran. Tidak seperti pendekatan tradisional, analisis tidak dilakukan pada setiap pos belanja, tetapi dilakukan pada tiap kegiatan yang telah ditetapkan. 3. pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Pendekatan system perencanaan dan penganggaran terpadu (planning, programming, and budgeting system – PPBS) dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pada system penganggaran tradisional dan juga penganggaran kinerja. Penganggaran tradisional dirasakan menitikberatkan pada control belanja namun terlalu sedikit perhatian pada kinerja. Penganggaran kinerja yang diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan dari penganggaran tradisional, ternyata juga memiliki kelemahan tersendiri. Penganggaran kinerja berhasil melakukan pengukuran kinerja yang efektif pada aspek-aspek kualitatif secara efektif, namun masih terisolasi pada program atau kegiatan tahuanan pemerintah yang dibuat pada saat itu. Oleh karena itu meskipun ada perhatian ada perhatian pada hasil, anggaran kinerja dikatakan belum berhasil menghubungkan antara hasil dengan proses perencanaaan (tujuan dan sasaran) yang telah dicanangkan di awal, yang dibiasanya dibuat secara multitahunan. Karakteristik yang membedakan PPBS antara lain : a.

Dimulai dengan mendefinisikan kembali rumusan perencanaan strategis yang dimiliki

pemerintah (visi dan misi) untuk diderivasikan dalam program dan kegiatan yang bersifat tahunan. b.

Metode perumusan program dan kegiatan yang dibuat berdasarkan perencanaan strategis

memungkinkan unit pemerintahan melakukan estimasi atas biaya-biaya di tahun-tahun mendatang, dikarenakan adanya kesinambungan atas program dan kegiatan tersebut. Karakteristik inilah yang kemudian melahirkan sebuah pendekatan modern yang disebut Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework – MTEF). Konsep PPBS merupakan konsep luas yang memandang bahwa penyusunan anggaran bukanlah proses terpisah yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi.

7

PPBS merupakan upaya sistematis yang memerhatikan integrasi dari perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. Pada PPBS, sasaran, manfaat, dan tujuan harus diterjemahkan secara eksplisit, sehingga program strategis yang berorientasi pada hasil dapat diidentifikasi. Dari sini, akan dihasilkan informasi tentang anggaran yang membantu pengalokasian sumber daya secara efektif. Alasan yang mendasari PPBS mungkin adalah kemampuannya untuk menjawab berbagai pertanyaan, seperti : a.

Sasaran dan tujuan dasar apa yang akan dicapai?

b.

Apa saja alternative metode/cara untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan?

c.

Berapa biaya yang dibutuhkan dari masing-masing alternative, baik secara financial

maupun nonfinansial? d.

Manfaat apa yang akan dicapai dari tiap alternative, dan seberapa efektif alternative-

alternatif tersebut dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan? Sebelum PPBS dapat diimplementasikan, suatu organisasi harus mengembangkan kemampuan analisisnya untuk memahami secara mendalam tujuan organisasinya, termasuk kemampuan program beserta indicator hasil untuk mencapai tujuan tersebut. Pemahaman yang baik tentang tujuan strategis organisasi akan membantu pengembangan program dan kegiatan yang baik. Secara teknis, tahapan tersebut diawali dengan proses identifikasi kebutuhan dan evaluasi keterbatasan sumber daya. Berdasarkan pengukuran kebutuhan dan evaluasi, keterbatasan sumber daya, sasaran, dan tujuan ditentukan. Berikutnya, dikembangkan struktur program organisasi secara keseluruhan. 4.

Pendekatan Anggaran Berbasis Nol

Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah bahwa setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi.

Proses dari anggaran berbasis nol (zero based budgeting – ZBB) adalah: a. Membagi tiap-tiap program dan kegiatan dalam unit-unit keputusan (decision package). Unitunit keputusan ini adlah program, aktivitas, atau unit organisasi di tingkat yang rendah. 8

b. Dasar untuk pembagian adalah aktivitas secara spesifik, jasa spesifik yang diberikan, subunit organisasi, atau alternative yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari program. c. Memilih cara terbaik untuk menyediakan jasa dengan berdasarkan analisis biaya manfaat atau analisis lain (atau menggunakan pertimbangan politis). d.Menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi sehingga didapat keputusan tentang berapa banyak jasa yang akan disediakan (sama dengan tahun lalu, ditambah atau dikurangi).

2.3 Struktur Anggaran Pemerintah Secara umum, anggaran pemerintah dapat disusun dengan dua pilihan struktur atau klasifikasi, yaitu klasifikasi ekonomis dan klasifikasi fungsional. Klasifikasi ekonomis dibuat berdasar jenis-jenis belanja yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelayanan public, sedangkan klasifikasi fungsional menyediakan informasi berdasarkan tujuan atau fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Contoh fungsional misalnya untuk pendidikan atau lingkungan hidup. Klasifikasi ekonomi untuk belanja meliputi : 1.

Kompensasi untuk pegawai

Kompensasi untuk pegawai adalah total gaji keseluruhan, baik dalam bentuk tunai maupun tidak, yang harus dibayarkan pemerintah pada pegawainya sebagai timbal balik atas pekerjaan yang telah dilakukan selama periode akuntansi. Kompensasi untuk pegawai terbaik dalam dua bagian, yaitu upah dan gaji dan tunjangan. 2.

Belanja barang dan jasa Yang dimaksud barang dan jasa dalam kategori ini terdiri atas barang dan jasa yang

digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lain, barang yang dibeli untuk kemudian dijual kembali, atau barang dan jasa yang habis dikonsumsi Berdasarkan tujuan penggunaannya, barang dan jasa yang dibeli pemerintah dan dipakai oleh pegawai pemerintah dapat dikelompokkan menjadi belanja barang dan jasa ataupun kompensasi untuk pegawai dalam bentuk selain tunai. Jika pegawai menggunakan barang dan jasa tersebut 9

agar pekerjaannya dapat terlaksana, maka penggunaan barang dan jasa tersebut dikelompokkan sebagai belanja barang dan jasa. Sedangkan bila barang dan jasa digunakan pada waktu dan tujuan yang diinginkan oleh pegawai dan dapat secara langsung memenuhi kebutuhan pegawai tersebut, maka hal ini dikategorikan sebagai kompensasi untuk pegawai. 3.

Penggunaan asset tetap

Penggunaan asset tetap adalah penurunan nilai asset tetap yang dimiliki pemerintah karena keusangan atau kerusakan yang normal sepanjang periode akuntansi. 4.

Bunga

Bunga adalah utang yang harus dibayarkan oleh pemerintah yang terjadi karena pemerintah berhutang. Utang ini terjadi ketika pemerintah meminjam dana dari pihak lain. Bunga menjadi biaya yang harus ditanggung pemerintah atas penggunaan dana pihak lain. 5.

Subsidi

Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah pada perusahaan berdasarkan level produksi, kuantitas, atau nilai dari barang dan jasa yang diproduksi, dijual, diekspor, atau diimpor. Subsidi digunakan untuk memengaruhi jumlah produksi, harga jual hasil, atau pembayaran gaji di perusahaan terkait. 6.

Hibah

Hibah adalah transfer dana atu modal yang tidak bersifat kewajiban dari pemerintah pada pihak lain (pemerintah atau organisasi lain). 7.

Tunjangan Sosial

Tunjangan social didefinisikan sebagai transfer dalam bentuk tunai atau bentuk lain untuk melindungi seluruh masyarakat terhadap risiko social tertentu. Risiko social adalah kejadian yang dapat memengaruhi kesejahteraan rumah tangga. 8.

Belanja Lain-lain

Belanja lain-lain merupakan kategori yang diperuntukkan bagi transaksi yang tidak masuk kategori yang lain. Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan fungsi meliputi : 1.

Pelayanan umum

2.

Pertahanan

3.

Ketertiban umum 10

4.

Ekonomi

5.

Lingkungan hidup

6.

Perumahan dan fasilitas masyarakat

7.

Kesehatan

8.

Pariwisata, budaya dan agama

9.

Pendidikan

10. Jaminan social

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengertian APBN APBN (Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara) adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Istilah APBN yang dipakai diindonesia secara formal mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja pemerintahh pusat,tidak termasuk anggaran pendapatan dan belanja APBD dan BUMN.

1.

Ruang Lingkup APBN

APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam rekening yang disebut rekening bendaharawan umum Negara(BUN) di Bank Indonesia. Sebagai pengecualian, pemerintah membuka rekening khusus di BI dengan alas an-alasan sebagai berikut: a)

Untuk mengelola pinjaman luar negri untuk proyek tertentu sebagaimana diisyaratkan oleh

pemberi pinjaman 11

b)

Untuk menadministrasikan dan mengelola dana-dana tertentu (seperti dana cadangan dan

dana penjaminan deposito) c)

Untuk menadministrasikan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang di anggap perlu

untuk di pisah dari rekening BUN, dimana suatu penriamaan harus digunakan untuk tujuan tertentu. Sesuai aturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan APBN, semuan pengeluaran dan penerimaan harus tercakup di APBN. Dengan kata lain, pada saat pertanggungjawaban APBN semua realisasi penerimaan dan pengeluaran rekening-rekening khusus harus dikonsolidasikan kedalam rekening BUN. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam BUN merupakan penerimaan dan pengeluaran “on budget”.

2.

Fungsi APBN Secara umumAPBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan

negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan

menentukan0arah0serta0prioritas0pembangunan.

Secara khusus APBN mempunyai fungsi yang sama dengan APBD, yaitu sebagai berikut Fungsi perencanaan Mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merancanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Fungsi otorisasi Fungsi ini mempunyai arti bahwa anggaran pendapatan da belanja negara atau daerah sebagai dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dengan demikian pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Fungsi pengawasan APBN berfungsi sebagai variabel kontrol dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan pembangunan.

12

Fungsi stabilitas APBN disusun sebagai pedoman dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Dengan disusunnya APBN, pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus baranf sehingga dapat mencegah terjadinya inflasi yang tinggi maupun deflasi yang akan mengakibatan kelesuan perekonomian (resesi). Fungsi alokasi Dalam APBN ditentukan besarnya anggaran pengeluaran masing-masing bidang, ini berarti di APBN sektor pembangunan, departemen dan lembaga telah ditentukan dengan jelas. Sehingga melalui APBN kita dapat mengetahui sasaran dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Fungsi distribusi Pendapatan negara yang dihimpun dari bebrbagai sumber akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara di berbagai sektor pembangunanan dan di berbagai departemen. Penggunaan dana harus dapat didistribusikan untuk berbagai sektor pembangunan secara merata. Fungsi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi (fungsi regulasi dan fungsi pengatur) APBN juga dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekomoni dan pengendalian tingkat inflasi, karena dalam APBN seluruh jumlah penerimaan dan pengeluaran APBN digunakan untuk menigkatkan pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya APBN dapat berpengaruh pada pengendalian inflasi. 3.

Tujuan penyusunan APBN

Untuk memberikan arahan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang diembannya. Untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterahkan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja. Sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan pendapatan dari masyarakat yang dipungut melalui pajak. 4.

Format APBN

Selama tahun anggaran 1967/1970 sampai dengan 1999/2000, APBN menggunakan format Taccount. Format ini dirasakan masih mempunyai kelemahan, antara lain tidak memberikan 13

informasi yang jelas mengenai pengendalian deficit serta kurang transparan sehingga perlu disempurnakan. Mulai tahun 2000, formatnya berubah menjadi I-account. Tujuan I-account adalah: a)

Meningkatkan transparansi dalam pnyesunan APBN

b)

Mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan

APBN c)

Mempermudah analisis komparasi(perbandingan) dengan anggaran negara lain.

d)

Mempermudah perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan

oleh pemerintah pusat ke pemda mengikuti pelaksanaan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah Perbedaan T-account dan I-account adalah: a)

Dalam T-accout sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dipisahkan dikolom yang berbeda.

Dalam I-account sisipenerimaan dan sisi pengeluaran tidak dipisahkan. b)

T-account mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis, sedangka I-account

menerapkan anggaran deficit/surplus. Dalam versi T-account, format seimbang dan dinamis diadopsi. Seimbang berarti sisi penerimaan dan pengeluaran mempunyai nilai jumlah yang sama. Dalam versi I-account, anggaran yang berimbang dan dinamis diganti dengan anggaran surplus/deficit. c)

Pengeluaran APBN diperinci menjadi belanja pemerintah pusat dan pemda. Versi T-account

tidak menunjukan dengan jelas komposisi anggraran yang dikelola pemerintahpusat dan pemda. Ini merupakan akibat dari system anggran yang terpusat. Versi I-account dengan jelas menunjukan komposisi jumlah anggaran yang dikelola oleh pemda. Pada format T-account, pinjaman luar negri dianggap sebagai penerimaan pembangunan dan pembayaran cicilan utang luar negri dianggap sebagai pengeluaran rutin. Sedangkan dalam format I-account pinjaman luar negri dan pembayaran cicilannya dikelompokan sebagai pembiayaan anggaran.

Dengan struktur baru tersebut, format APBN Pemerintah Indonesia menjadi sebagai berikut: A.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 14

I.

Penerimaan dalam negeri 1.

Penerimaan perpajakan i.

Pajak dalam negeri

a. Minyak dan gas b. Nonminyak dan gas Pajak pertambahan nilai Pajak bumi dan bangunan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Cukai Pajak lainnya ii.

Pajak perdagangan internasional Bea masuk Pajak/pungutan ekspor

2.

Penerimaan bukan pajak i.

Penerimaan sumber daya alam a. Minyak bumi b. Gas alam c. Pertambahan umum d. Kehutanan e. Perikanan

II.

B.

ii.

Bagian laba BUMN

iii.

PNBP lainnya

Hibah

BELANJA NEGARA I.

Anggaran belanja pemerintah pusat 1.

Pengeluaran rutin i.

Belanja pegawai

15

ii.

Belanja barang

iii.

Pembayaran bunga utang

iv.

Utang dalam negeri

v.

Utang luar negeri

vi.

Subsidi a. Subsidi BBM b. Subsidi non-BBM

vii. 2.

II.

III.

Pengeluaran rutin lainnya

Pengeluaran pembangunan i.

Pembiayaan pembanguna rupiah

ii.

Pembiayaan proyek

Dana perimbngan 1.

Dana bagi hasil

2.

Dana Alokasi umum

3.

Dana alokasi khusus

Dana otonomi khusus dan penyeimbang

C.

KESEIMBANGAN PRIMER

D.

SURPLUS DEFIST ANGGARAN (A-B)

E.

PEMBIAYAAN I.

Dalam negeri 1.

Perbankan dalam negeri

2.

Non-perbankan dalam negeri

3.

i.

Privatisasi

ii.

Penjualan asset program restrukturisai perbankan obligasi Negara(netto)

Penerbitan obligasi pemerintah 16

4.

Pembayaran cicilan pokok untang/obligasi dalam negeri

II. Luar negeri 1.

Pinjaman proyek

2.

Pembayran cicilan pokok utang luar negeri

3.

Pinjaman program dan penundaan cicilan utang

Sejak tahun 2005, sebgai konsekuensi dari reformasi keuangan yang diamanatkan oleh UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, struktur belanja dalam APBN mengalami perubahan untuk memenuhi criteria unified budget dengan struktur sebagai berikut: B.

BELANJA NEGARA I.

Anggaran belanja pemerintah pusat a. Belanja pegawai b. Belanja barang c. Belanja modal d. Bantuan social

II.

Anggaran belanja ke daerah i.

Dana pengembangan a. Dana bagi hasil b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus

ii.

Dana otonomi khusus dan penyesuaian

Dalam komposisi belanja terbsebut, terlihat bahwa belanja pemerintah pusat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi ekonomi yang tidak lagi terpisah menjadi belanja rutin dan pembangunan. Selain klasifikasi menurut jenis belanja tersebut, belanja pemerntah pusat dalam APBN juga di tampilkan berdasarkan organisasi dan fungsi.

17

Dalam struktur APBN, dikenal dua istilah defist anggaran, yaitu : keseimbangan primer dan keseimbangan umum.

Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.

F.

Proses Penyusunan APBN

Prose penyusunan APBN RI,setiap tahun diawali dengan pidato pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka menyampaikan nota keuangan dan rancangan pendapatan belanja negara (RAPBN) Tahun anggaran yang akan dating.rancangan ini dipakai oleh DPR sebagai pedoman dalam penetapan APBN tahun anggran berikut yang penetapannya diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat(1) Secara umum yahapan dalam penyusunan APBN dapat dibagi menjadi 5 tahap. Tahap I

: Perencanaan dan penyusunan anggaran

Tahap II

: Pengesahan Anggaran

Tahap III

: Pelaksaan Anggaran

Tahap IV

: Kontrol/pengawasan

Tahap V

: Pertanggung jawaban Anggran

Dalam lima tahap tersebut.tahap I dan III yangmemegang peranan adalah pemerintah dan tahap II dan V yang memegang peranan adalah DPR dan tahap IV yang memegang peranan adalah BPK ( Badan Pengawasan Keuangan) APBN di Indonesia masa tahun anggaran dimulai 1April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya.Akan tetapi mulai tahun 2000,masa tahun anggaran dimulai 1januari dan berakhir 31 Desember di tahun yang sama .Sistem ini dinamakan tahun kalender

18

Dalam menyusun anggaran, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dihadapkan dengan berbagai ketidak pastian. Setidaknya terdapat enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN yakni (i) harga minyak bumi di pasar internasional; (ii) kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC; (iii) pertumbuhan ekonomi; (iv) inflasi; (v) suku bunga; dan (vi) nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD). Penetapan angka-angka keenam unsur diatas memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan APBN. Hasil penetapannya disebut sebagai asum-asumsi dasar penyusunan RAPBN. Penetapan angka asumsi ini dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari wakil-wakil dari Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Menteri Koordinator Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik, yang bersidang secara rutin untuk membahas dan menentukan angka asumsi. Angka-angka asumsi yang dihasilkan oleh tim ini selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk menyusun RAPBN. Perlu diketahui bahwa angka-angka yang tertera ini masih berupa usulan dari pihak eksekutif (pemerintah) kepada pihak legislatif (DPR). Selanjutnya RAPBN ini disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam suatu sidang paripurna yang merupakan awal dari proses pembahasan RAPBN antara pemerintah dan DPR. Tentunya perubahan terhadap angka asumsi RAPBN sangat mungkin terjadi selama berlangsungnya proses pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Perubahan ini mencerminkan banyak hal diantaranya (i) Pemerintah dan DPR bertanggungjawab terhadap keputusan penetapan angka-angka asumsi dalam APBN; (ii) angka asumsi ditetapkan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan politik; dan (iii) terjadi pergeseran secara riil status APBN, dari “milik pemerintah” menjadi “milik publik”. Sesudah RAPBN disetujui oleh DPR, RAPBN kemudian ditetapkan menjadi APBN melalui Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undangundang APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Agar pelaksanaa APBN sesuai dengan rencana, maka dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keputusan Presiden tersebut terutama 19

menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalam undang-undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengertian APBD APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintah daerah. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian, serta harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Hal ini merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD. Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebaliknya, semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah. 20

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. 1.

PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. 2.

Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan sumber daya alam), Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 3.

Lain – lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang dan / atau jasa),

dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten / kota , dana penyesuaian dan dana otomnomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: 1.

Balanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 2.

Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk kepentingan administratif, pengawasan, dan evaluasi, struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan organnisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Selain klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi, belanja daerah juga dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yang tujuannya adalah untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara. Pengklasifikasian menurut fungsi ini terdiri atas: 1.

Pelayanan umum

2.

Ketertiban dan ketentraman

3.

Ekonomi

4.

Lingkungan hidup 21

5.

Perumahan dan fasilitas umum

6.

Kesehatan

7.

Pariwisata dan budaya

8.

Pendidikan

9.

Perlindungan sosial

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau deficit APBD. Surplus APBD dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, dan emberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemda lain, pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, ataupun pembentukan dana cadangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Ditetapkan pembiayaan untuk menutup deficit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Baik surplus maupun defisit, pemda wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD-nya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran bersangkutan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup deficit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam APBD, pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun annggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup: 1.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

2.

Pencairan dana cadangan

3.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.

Peneriamaan pinjaman daerah 22

5.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

6.

Penerimaan piutang daerah

Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup: 1.

Pembentukan dana cadangan

2.

Penerimaan modal (investasi) pemda

3.

Pembayaran pokok piutang

4.

Pemberian pinjaman daerah

H.

Proses Penyusunan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja (RenJa) Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Setidaknya terdapat enam subproses dalam penyusunan APBD, yaitu: 1.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Proses Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan. Seperti diketahui, setiap SKPD mengembangkan Renstra dengan mengambil program yang tercantum dalam RPJMD.Renstra tersebut kemudian dikembangkan menjadi Renja SKPD per tahun. Dokumen renja tiap SKPD ini akan dikompilasikan oleh Pemda menjadi RKPD. KUA disusun berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri melalui SE Mendagri. Proses penyusunannya diawali dengan pembuatan rancangan awal KUA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekrettaris Daerah. Rancangan awal KUA tersebut terdiri atas dua komponen utama, yaitu: a.

Target pencapaian kinerja yang terukur dari program – program yang akan dilaksanakan

oleh Pemda untuk setiap urusan pemerintahan daerah. b.

Proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan

pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program – program tersebut harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

23

2.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, di mana program kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi, dan strategi Pemda. Rancangan awal PPAS disusun berdasarkan Nota Kesepakatan KUA, dengan tahapan sebagai berikut: a.

Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan pilihan

b.

Menentukan urutan program untuk masing – masing urusan

c.

Menentukan plafon anggaran untuk tiap program

Dalam menentukan skala prioritas, TAPD harus menggunakan teknik – teknik review and ranking yang ada, baik yang berbasis statistik maupun tidak, seperti penggunaan tabel input – output atau penggunaan metodologi logical framework. 3.

Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA APBD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA. Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran SE KDH yang dibutuhkan SKPD dalam penyusunan RKA-nya, yaitu: a.

Dokumen KUA, yang memberikan rincian program dan kegiatan per SKPD

b.

Standar Satuan Harga, yang menjadi referensi dalam penentuan rincian anggaran di RKA

c.

Kode Rekening untuk tahun anggaran bersangkutan.

Selain KUA dan PPA, data tentang Analisis Standar Belanja, dokumen Standar Pelayanan Minimal, serta Standar Satuan Harga dibutuhkan dalam pembuatan rancangan awal SE KDH ini. 4.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.RKA SKPD disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD. SKPD menyusun RKA SKPD menggunakan pendekatan MTEF daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dokumen RKA SKPD terdiri atas Rincian Pendapatan Anggaran, Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung, Rincian Anggaran Belanja 24

Langsung, Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung, Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 5.

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD

Dokumen sumber yang utama dalam penyiapan Raperda APBD adalah RKA SKPD.Oleh karenanya harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin hal ini, setelah TAPD mengumpulkan RKA SKPD dari tiap – tiap SKPD, TAPD harus membahas kesesuaian RKA SKPD dengan KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran, perkiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya yang relevan, target atau capaian kinerja, indicator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta dokumen sinkronisasi program dan kegiatan antan-SKPD. Proses selanjutnya adalah pengompilasian seluruh RKA yang telah dievaluasi TAPD menjadi dokumen kompilasi RKA. Proses ini dilakukan oleh PPKD. Berdasarkan dokumen kompilasi tersebut, PPKD kemudian membuat lampiran – lampiran Raperda APBD yang terdiri atas: a.

Ringkasan APBD

b.

Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintahan dan organisasi)

c.

Rincian APBD ( menurut urusan pemerintahan, organisasi, pendapatan, belanja, dan

pembiayaan) d.

Rekap belanja (menurut urusan pemerintahan, organisasi, program dan kegiatan, dan

keselarasan urusan dan fungsi) 6.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD

Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi. Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat tiga hari kerja setelah Raper KDH disusun dan disertai dengan: a.

Persetujuan bersama Pemda-DPRD terhadap Raperda APBD

b.

KUA dan PPA yang disepakati Kepala Daerah dan pimpinan DPRD

c.

Risalah siding jalannya pembahasan Raperda APBD

25

d.

Nota Keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan

pada sidang DPRD Proses evaluasi ini dilakukan maksimal selama 15 hari kerja sejak penyerahan dilakukan. Jika kedua rancangan peraturan tersebut dinyatakan tidak lolos evaluasi, maka pemda bersama DPRD harus melakukan penyempurnaan. Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah lolos dalam proses evaluasi segera ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Penetapan tersebut dilakukan selambat – lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Contoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2004 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005

APBN 2004 dan RAPBN 2005 (miliar rupiah) APBN

% thd POB

RAPBN

% thd PDB

(1)

(2)

(3)

(4)

95)

A. Pendapatan Negara dan Hibah

349,933.7

17.5

377,886.3

17.2

I. Penerimaan Dalam Negeri

349,299.5

17.5

377,136.3

17.2

1. Penerimaan Perpajakan

272,175.1

13.6

297,510.0

13.6

a. Pajak Dalam Negeri

260,223.9

13.0

285,147.3

13.0

133,967.6

6.7

141,858.5

6.5

1. Migas

13,132.6

0.7

13,568.6

0.6

2. Non Migas

120,835.0

6.0

128,289.9

5.9

(2)

(3)

(4)

95)

i. Pajak penghasilan

(1)

26

ii. Pajak pertambahan nh!ai

86,272.7

4.3

98,828.4

4.5

iii.

Pajak bumi dan bangunan

8,030.7

0.4

10,272.2

0.5

iv.

BPHTB

2,667.9

0.1

3,214.7

0.1

v. Cukai

27,671.0

1.4

28,933.6

1.3

vi.

1,614.0

0.1

2,039.9

0.1

11,951.2

0.6

12,362.7

0.6

i. Bea masuk

11,636.0

0.6

12,017.9

0.5

ii. Pajak/pungutan ekspor

315.2

0.0

344.8

0.0

77,124.4

3.9

79,626.3

3.6

47,240.5

2.4

50,941.4

2.3

i. Migas

44,002.2

2.2

47,121.1

2.2

ii. Non Migas

3,238.3

0.2

3,820.3

0.2

b. Bagian Laba BUMN

11,454.2

0.6

9,424.0

0.4

c. PNBP Lainnya

18,429.8

0.9

19,260.9

0.9

634.2

0.0

750.0

0.0

374,351.3

18.7

394,778.5

18.0

255,309.1

12.8

264,877.3

12.1

1. Belanja Pegawai

57,235.2

2.9

62,238.1

2.8

2. Belanja Barang

35,639.9

1.8

30,971.8

1.4

3. Belanja Modal

39,775.1

2.0

42,970.0

2.0

4. Pembayaran Bunga Utang

65,651.0

3.3

63,986.8

2.9

a. Utang Dalam Negeri

41,275.9

2.1

38,844.5

1.8

b. UtangLuarNegeri

24,375.1

1.2

25,142.4

1.1

26,638.1

1.3

33,645.2

1.5

26,589.5

1.3

33,603.0

1.5

i. Lembaga Keuangan

853.4

0.0

1,153.0

0.1

ii. Lembaga Non Keuangan

25,736.1

1.3

32,450.0

1.5

48.6

0.0

42.2

0.0

Pajak lainnya

b. Pajak Perdagangan Internasional

2. Penerimaan Bukan Pajak a. Penerimaan SDA

II. Hibah B.

Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat

5. Subsidi a. Perusahaan Negara

b. Perusahaan Swasta

27

6. Belanja Hibah

-

-

-

-

7. Bantuan Sosial

14,293.3

0.7

16,268.6

0.7

8. Belanja Lain-lain

16,076.5

0.8

14,796.8

0.7

119,042.3

6.0

129,901.2

5.9

1. Dana Perimbangan

112,186.9

5.6

123,448.2

5.6

a. Dana Bagi Hasil

26,927.8

1.3

31,217.8

1.4

b. Dana Alokasi Umum

82,130.9

4.1

88,130.4

4.0

c. Dana Alokasi Khusus

3,128.1

0.2

4,100.0

0.2

6,855.4

0.3

6,453.0

0.3

a. Dana Otonomi Khusus

1,642.6

0.1

1,762.6

0.1

b. Dana Penyesuaian

5,212.8

0.3

4,690.4

0.2

II. Belanja Daerah

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

C.

Keseimbangan Primer

41,233.4

2.1

47,094.7

2.1

D.

Surplus/Defisit Anggaran (A - B)

(24,417.6)

(1.2)

(16,892.2)

(0.8)

E.

Pembiayaan

24,417.6

1.2

16,892.2

0.8

I. Pembiayaan Dalam Negeri

40,556.3

2.0

37,085.8

1.7

1. Perbankan dalam negeri

19,198.6

1.0

9,000.0

0.4

2. Non-perbankan dalam negeri

21,357.7

1.1

28,085.8

1.3

10,000.0

0.5

7,500.0

0.3

11,357.7

0.6

20,585.8

0.9

(16,138.7)

(0.8)

(20,193.6)

(0.9)

28,237.0

1.4

26,642.9

1.2

8,500.0

0.4

8,600.0

0.4

19,737.0

1.0

18,042.9

(44,375.7)

(2.2)

(46,836.5)

a. Privatisasi & Penj aset prog restrukt perbankan b. Surat Utang Negara (neto) II. Pembiayaan Luar negeri (neto) 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proyek 2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN

28

BAB III PENUTUP

A.Kesimpulan Anggaran merupakan proses alokasi sumber daya yang penting, mengingat sifat pemerintahan yang berusaha mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang tidak terbatas. Anggaran pemerintah merupakan salah satu implementasi ilmu akuntansi manajemen yang menjadi alat penting dalam melakukan alokasi sumber daya di pemerintahan. 29

Siklus Penyusunan Anggaran terdiri dari Penyusunan Rencana Anggaran, Persetujuan Legislatif, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan dan Audit. Dalam Pendekatan Penyusunan Anggaran Pemerintah terdiri dari pendekatan tradisional, pendekatan kinerja, pendekatan system perencanaan dan penganggaran terpadu, pendekatan berbasis nol. Secara umum tahapan dalam penyusunan APBN dapat dibagi menjadi 5 tahap. Tahap Perencanaan dan penyusunan anggaran, Tahap Pengesahan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Tahap Kontrol/pengawasan, Tahap Pertanggung jawaban Anggaran. Terdapat enam subproses dalam penyusunan APBD, yaitu penyusunan kebijakan umum APBD, penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyiapan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, penyiapan rancangan peraturan daerah APBD, dan yang terakhir adalah evaluasi rancangan peraturan daerah APBD.

B.SARAN Apabila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini,mohon kritikan dan saran dari para pembaca unutk perbaikan masa akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Nordiawan, Deddi., Iswahyudi, S.P., Maulidah, R. (2012). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. http://kdardika.blogspot.com/2012/09/anggaran-sektor-publik_18.html (diakses 7 oktober 2013) http://www.slideshare.net/yonesputra90/anggaran-pemerintah (diakses 7 oktober 2013) Wikipedia bahasa indoensia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ensiklopedia bebas http://abdillahhafif.blogspot.com/2012/04/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.html http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara 30

http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf

31