Akuntansi Sektor Publik K5.docx

AKUNTANSI MANAJEMEN DAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

OLEH : Kelompok 5 Nama Kelompok : Dava Zakaria Yunas Yahya

1702622010256

( 03 )

I Made Alit Arya Wibawa

1702622010263

( 10 )

Kadek Putri Kristiani

1702622010266

( 13 )

Ni Nyoman Iin Purnama Sari

1702622010284

( 31 )

Putu Kartinita Apryani

1702622010294

( 41 )

Putu Mega Aryani Dewi

1702622010295

( 42 )

PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

5.1

Ruang Lingkup Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbedabeda. Dari sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan suasta. Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentaralisasi fiskal. Desentarlisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah tetapi pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor suasta misalnya untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik dll, akan tetapi untuk tugastertentu tugas sekotr publik tidak dapat digantikan oleh sektor suasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya akuntansi sektor publik dalam beberapa hal bebeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

1

Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi dan Pengendalian Organisasi 1. Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi Perencanaan merupakan cara organisasi menertapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya stategik, taktis dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan oprganisasi akuntansi menejemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk menfasilitasi perencanaan. Dalam organisasi sektor publik, lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tangkat kestabilan organisasi. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksiprediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang diakitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu : 1. Informasi yang sifatnya rutin ataukah ad hoc 2. Informasi kuantitatif ataukah kualitatif 3. Informasi disampaiakan melalui saluran formal ataukah informal Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran atau bulanan. Sementara itu organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang sifatnya segera. Untuk melakukan perencanaan temporer diperlukan informasi yang sifatnya temporer. Informasi akuntansi utntuk perencanmaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah disampaikan secara formal atau informal. Mekanisme formalnya misalanya melaului rapat-rapat dinas, rapat komisis dsb. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan informal relatif jarang dilakukan.

2

Hal tersebut disebabkan karena adanya batasan transparansi dan akunbtabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja.

2. Akuntansi Sebagai Alat Pengendali Organisasi Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda tyergantung pada jenis dan karakteristik organisasi. Pada organisasi bisnis yang sifatnya berorientasi pada laba, amak alat pengendalinya lebih banyak bertumpu pada mekanisme negoisasi (negotiated bargain), meskipun hal tersebut bervariasai untuk setiap organisasi dan tingkat manajemen. Pengendalian untuk menajemen level bawah lebih bersifat tegas dan memaksa, sedangkan untuk manajmen level atas bersifat normatif. Untuk organisasi sektor publik karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, amak alat pengendalinya lebih banyak berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja terutama pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas (value for money), akuntansi manajemen memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasi keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akunatnsi umumnya disampaiakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintgrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi.

3

Dalam memahami organisasi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (financial control) dengan akuntansi sebagai alat pengendali organisasi (organization control). Pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas diandingkan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih komplek tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh dalam sebuah usulan investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan profitabilitas dari investasi tersebut. Sementara itu untuk tujuan pengendalian organisasi dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi asapek ekonomi, sosial dan politik dari investasi yang diajukan.

Proses Perencanaan dan pengendalian Manajerial Sektor Publik Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya tindak lanjut (follow up) untuk menidentifikasi apakah rencana organisasi telah tercapoai. Sebaliknya tanpa pengendalian perencanaan tidak akan berarti karena tidak adanya target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupalkan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap aklan terkait dengan tahap yang lainnya dan terintegrasi dalam satu organisasi.

4

Jones dan Pendlebury membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi lima tahap yaitu : 1. Perencanaan tujuan dan sasaran dasar 2. Perencanaan operasional 3. Penganggaran 4. Pengendalian dan pengukuran 5. Pelaporan, analisis dan umpan balik

Gambar Proses Perencanaan dan Pengendalian Manajerial Organisasi Sektor Publik

1. Perencanaan Tujuan dan Susunan dan Dasar Revisi/modifikasi Tujuan dan Sasaran Dasar

2. Perencanaan Operasional Revisi Perencanaan Operasional

5. Pelaporan Analisis dan Umpan Balik

3. Pengangguran Revisi Anggaran

Aksi

4. Pengendalian dan Pengukuran

5

5.2

No.

1

Struktur Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Bentuk Organisasi Publik Pemerintah

Manajemen

a. b.

2

Partai politik

a.

b.

c.

d.

e.

3

Lembaga swadaya masyarakat

Lembaga Perwakilan

Pemerintah pusat Pemerintah daerah

a.

Dewan pimpinan pusat (DPP) Dewan pimpinan wilayah (DPW) Dewan pimpinan daerah (DPD) Dewan pimpinan cabang (DPC) Dewan pimpinan ranting

a. Dewan Penasi hat

Dewan pengurus

Pengurus Harian Organisasi (Pelaksana Program)

b.

a.

b.

DPR DPRD

Dewan pendiri Dewan penya ntun

Pemilik (yang Dilayani)

a.

Sekretariat negara bersama kementerian/ lembaga b. Sekretariat daerah bersama c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Masyarakat

Sekjen DPP b. Sekretaris DPW c. Sekretaris DPD d. Sekretaris DPC e. Sekretaris dewan pimpinan ranting

Konstituen

a.

Kelompok Pengurus beserta staf/divisi/ binaan bagian dalam struktur organisasi yang bersangkutan

6

4

Yayasan

Dewan pengurus Tim penasihat/ badan yayasan

5

Organisasi tempat peribadatan

Pengurus

Pengurus beserta Donatur/ staf/divisi/ binaan bagian dalam struktur organisasi yang bersangkutan

Penasihat

Pengurus beserta Umat staf/divisi/ bagian dalam struktur organisasi yang bersangkutan Berikut ini adalah ilustrasi struktur organisasi yang terdapat dalam organisasi

publik dan contoh-contoh instansi di Indonesia.

Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur pengendalian yang

baik

.

Struktur

organisasi

termanifestasi

dalam

bentuk

pusat

pertanggungjawaban (responsibility centers).

7

Daftar Pustaka kupdf.net_mardiasmoakuntansi-sektor-publik Prof. Indra Bastian, Ph.D. EKSI4207-M1. E-book Akuntansi Sektor Publik

8