Akuntansi Forensik_bareskrim.pptx

PERAN FORENSIC ACCOUNTING DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

oleh: Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA. CA Anggota VII BPK-RI

Definisi Auditing Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.

Arens, et al. (2009)

Terjemahannya: Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilaksanakan oleh orang independen yang kompeten.

JENIS AUDIT KRITERIA

TUJUAN

KEWAJARAN PERTANGGUNGJAWABAN

KETAATAN/KEU

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

OPERASIONAL

KRITERIA TIDAK HANYA PERATURAN PER UU AN

EKONOMIS, EFISIEN, EFEKTIF

INVESTIGASI

PERATURAN PER UU AN TERMASUK HUKUM

PENGUNGKAPAN KEBENARAN ATAS KASUS

INFORMASI AWAL

Agency Problem • Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan berkaitan dengan pemecahan dua masalah dalam hubungan antara prinsipal dan agen atau yang dikenal dengan agency problems, terdiri dari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, serta kegagalan prinsipal untuk memantau perilaku agen; • Agency Problem juga relevan dalam konteks negara, karena dalam negara juga ada agen (pemerintah) dan prinsipal (Rakyat). Dapat diterapkan di tingkat yang lebih rendah, prinsipal (presiden) dan agen (para menteri), dst.

Dampak Agency Problem • Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa permasalahan keagenan yang timbul adalah terjadinya moral hazard (contoh: fraud) dan adverse selection (contoh: pengadaan barang/jasa tidak sesuai kebutuhan, atau dengan harga yang tidak ekonomis)oleh agen; • Dalam perspektif Undang-undang 31 Tahun 1999 Jo. UU 20 Tahun 2001, kerugian keuangan negara adalah kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

SIKLUS KEUANGAN NEGARA

PENYUSUNAN APBN/RAPBD/RKAP PERTANGGUNG JAWABAN

PEMBAHASAN

PELAKSANAAN

RAPBN/RAPBD/RKAP DGN

APBN/APBD/RKAP

DPR/DPRD/RUPS

RISIKO PENYIMPANGAN

UU 15/2004 Psl 20, 23, 26

PENETAPAN UU

PENGAWASAN DAN

APBN/PERDA

PEMERIKSAAN

APBD/RKAP

Temuan Audit - Administrasi - Pidana

PENCATATAN DAN

PELAKSANAAN

PELAPORAN

APBN/APBD/RKAP

Sesuai dengan: -UU Paket Keuangan Negara - Peraturan Menteri Keu/Menteri Teknis -Peraturan Kepala Daerah

PERBUATAN DAN PERISTIWA

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

PRO JUSTISIA

sebesar mark-up harga HPS/Kontrak

PERBUATAN “ Unsur Melawan Hukum “ Contoh: Adanya persekongkolan dalam proses lelang

PERISTIWA “ Fakta dan Proses Kejadian “ Contoh: Adanya selisih antara harga HPS/ kontrak dan harga pasar

Pengertian Forensic Accounting Didefinisikan menurut G. Jack Bologna dan Robert J. Lindquist (1995) dalam bukunya “Fraud Auditing and Forensic Accounting, New Tools and Techniques”, yaitu :

“Audit yang mencakup reviu dokumentasi keuangan untuk tujuan tertentu, yang dapat dikaitkan dengan dukungan litigasi, klaim asuransi dan tindak pidana kejahatan”. Menurut ACFE (ACFE Manual, 2007) : Unsur Utama dari forensic accounting adalah upaya untuk merekonstruksi kejadian masa lalu berdasarkan informasi keuangan yang ada dalam rangka proses hukum baik pidana, perdata, maupun mediasi.

Financial Audit vs Fraud Audit Perihal

Financial Audit

Fraud Audit

Waktu

Berulang. di laksanakan secara reguler.

Tidak berulang. Dilaksanakan jika terdapat bukti yang cukup.

Ruang Lingkup

Umum, pada data keuangan.

Spesifik, sesuai dugaan.

Tujuan

Pendapat terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Apakah kecurangan telah terjadi dan siapa yang bertanggungjawab

Hubungan dengan hukum

Tidak ada

Ada

Metodologi

Teknik Audit, pengujian data keuangan.

Teknik fraud examination, meliputi pengujian dokumen, reviu data eksternal, wawancara.

Anggapan

Skeptisme professional

Pembuktian

10

MASALAH BUKTI AUDIT DAN ALAT BUKTI

Penangan Kasus Korupsi oleh BPK Nilai Indikasi Kerugian/Kerugian (Juta Rupiah)

S.d. 31 Des 2017

Tahun 2018 s.d. Juni

Total Selesai

1. Pemeriksaan Investigatif (PI)

16

8

24

8.223.087,74

2. Penghitungan Kerugian Negara (PKN)

175

31

206

57.914.977,50

3. Pemberian Keterangan Ahli (PKA)

310

80

390

PI/PKN/PKA

BPK menangani kasus-kasus berindikasi korupsi melalui Pemeriksaan Investigatif sebanyak 24 kasus dengan nilai kerugian Rp 8,2 Triliun, Penghitungan Kerugian Negara sebanyak 206 kasus 12 dengan nilai kerugian Rp 57,9 Triliun.

Contoh Hasil Audit Investigasi BPK

No

Judul LHP

Permintaan APH

Nilai Kerugian

1.

Pembangunan PLTU di Bau - Bau Sulawesi Tenggara dan Bareskrim di Maluku pada tahun 2010 s.d. 2014

Rp36 milyar

2.

Pengadaan Jasa MPPT Bblok Alas Dara Kemuning PT Bareskrim Pertamina EP Cepu ADK Tahun 2014.

Rp178 milyar

13

Contoh Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

No

Judul LHP

Permintaan APH

Nilai Kerugian

1.

Pengadaan BBM jenis HSD pada PT PLN Tahun 2010 2012

Bareskrim Polri

Rp188 milyar

2.

Pengadaan 10 unit Mobile Crane pada PT Pelindo II TA 2012

Bareskrim Polri

Rp37,9 milyar

3.

Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013 s.d. Kejagung 2015

4.

Pengadaan Pupuk Urea Tablet di Perhutani

5.

Pengadaan 2 unit kapal AHTS di PT Pertamina Trans Kejagung Kontinental Tahun 2012.

Rp35 milyar

6.

Pemberian Fasilitas Kredit CBC Mandiri Cabang Bandung Kejagung kepada PT Tirta Amarta Bottling

Rp1,8 triliun

7.

Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013 sampai Kejagung dengan Tahun 2015 Khususnya pada Penempatan Investasi Saham SUGI

Rp599 milyar

KPK

Rp599 milyar Rp27 milyar