Akad Akad Syariah.docx

1

MAKALAH AKAD – AKAD SYARIAH Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Manajemen Bank Syariah Dosen : Mujaddid Faruk, S.E., M.M.

Disusun Oleh: Nama

: Linda Mulya Juwita

NIM

: 3402160099

Kelas

: Manajemen G Reguler

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GALUH CIAMIS 2019

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul “Akad – Akad Syariah“ ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami memohon saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun.

Ciamis, 09 April 2019 Penulis

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang ................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................. 1 C. tujuan ................................................................................................. 2 BAB II PEMBAHASAN .............................................................................. 3 A. Pengertian Akad ................................................................................ 3 B. Rukun Akad ....................................................................................... 4 C. Syarat Akad ........................................................................................ 7 D. Mani ‘ Nufudz ................................................................................... 8 E. Pembagian Akad ................................................................................ 9 F. Macam – Macam Akad ...................................................................... 13 G. Hikmah Akad ..................................................................................... 17 H. Dasar Hukum Akad ............................................................................ 17 BAB III PENUTUP ....................................................................................... 18 A. Kesimpulan ....................................................................................... 18 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 20

4

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Hubungan ini merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah karena itu merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan fiqih, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk membahas mengenai berbagai hal yang terkait dengan akad dalam pelaksanaan muamalah di dalam kehidupan kita sehari-hari.

B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian akad? 2. Bagaimana rukun akad? 3. Bagaimana syarat akad? 4. Apa saja penghalang akad? 5. Bagaimana pembagian dalam akad? 6. Apa saja macam-macam akad? 7. Apa saja hikmah dalam akad? 8. Apa saja dasar hukum dari akad? 5

9. Apa saja yang menyebabkan berakhirnya akad?

C. Tujuan Masalah 1. Untuk dapat mengetahui pengertian dari akad. 2. Untuk dapat mengetahui rukun akad. 3. Untuk dapat mengetahui syarat dari akad. 4. Untuk dapat mengetahui penghalang dalam akad. 5. Untuk dapat mengetahui pembagian dalam akad. 6. Untuk dapat mengetahui macam-macam akad. 7. Untuk dapat mengetahui hikmah dari akad. 8. Untuk dapat mengetahui dasar hukum dari akad. 9. Untuk dapat mengetahui penyebab berakhirnya akad.

6

BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Akad Perikatan atau perjanjian, ataupun transaksi-transaksi lainya dalam konteks fiqih muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa arab al‘aqd bentuk jamaknya al-‘uqud yang mempunyai arti perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan perikatan. Adapun secara terminology ulama fiqh melihat akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara khusus. 1. Secara umum Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama SAyafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu : َّ ‫اء َوال‬ ‫ق واليَ ِمي ِْن أ َ ْم اِحْ ت َا َج إِلَى‬ ِ ‫ف َواْ ِإلب َْر‬ ِ ‫صدَ َر بِا َِرادَةٍ ُم ْنفَ ِردَةٍ ك َْال َو ْق‬ َ ‫ُك ُّل َما َعزَ َم ال َم ْر ُء َعلَى فِ ْع ِل ِه‬ َ ‫س َوا ٌء‬ ِ َ‫طال‬ . ‫الر ْه ِن‬ ِ ْ ‫إِ َرادَتَي ِْن فِي إِ ْنشَائِ ِه ك َْلبَيْعِ َو‬ َّ ‫ار َوالت َّ ْو ِك ْي ِل َو‬ ِ ‫اْل ْي َج‬ Artinya : “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.” Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa akad adalah “Setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakanya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya daam hal wakaf, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang misalnya dalam hal jual beli atau ijaroh.” Sehingga secara umum akad adalah segala yang diinginkan dan dilakukan oleh kehendak sendiri, atau kehendak dua orang atau lebih yang mengakibatkan berubahnya status hukum objek akad (maqud alaih). 2. Pengertian akad secara khusus Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah ُ ‫ِإ ْرت َ َبا‬ .‫لى َوجْ ٍه َم ْش ُر ْوعٍ َي ْثبُتُ أَثَ ُرهُ ِفى َم َح ِل ِه‬ ٍ ‫ط ِإ ْي َجا‬ َ ‫ب ِبقَب ُْو ٍل َع‬

7

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.” Selain itu juga ada Definisi lain tentang akad yaitu “Suatu perikatan Antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan syarak dengan menetapkan akibatakibat hukum pada objeknya.” Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah ijab dan qobul yang melahirkan akibat hukum baru. Dengan demikian ijab dan qobul adalah sutu bentuk kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Ijab qobul adalah tindakan hukum yang dilakukan kedua belah pihak, yang dapat dikatakan sah apabila sudah sesuai dengan syara’. Oleh karena itu dalam islam tidak semua ikatan perjanjian atau kesepakatan dapat dikategorikan sebagai akad, terlebih utama akad yang tidak berdasarkan kepada keridloan dan syariat islam. Sementara itu dilihat dari tujuanya, akad bertujuan untuk mencapai kesepakatan untuk melahirkan akibat hukum baru. Sehingga akad dikatakan sah apabila memenuhi semua syarat dan rukunya. Yang akibatnya transaksi dan objek transaksi yang dilakukan menjadi halal hukumnya.

B. Rukun Akad Rukun-Rukun Akad sebagai berikut: 1. ‘Aqid, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. 2. Ma’qud ‘alaih, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

8

Ma’qud ‘Alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : a)

Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.

b)

Obyek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan

syara’ untuk ditransaksikan)

dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. c)

Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.

d)

Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.

e)

Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

3. Maudhu’ al-‘aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti. 4. Shighat al-‘aqd, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah peryataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

Dalam ijab kabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut: a.

Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.

b.

Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul

c.

Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

9

d.

Menggambarkan

kesungguhan

kemauan

dari

pihak-pihak

yang

bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan. Ijab kabul akan dinyatakan batal apabila : a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat kabul dari si pembeli. b. Adanya penolakan ijab dari si pembeli. c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan kabul dianggap batal. d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan. e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya kabul atau kesepakatan. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu 1) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua ‘aqid berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah: “Tulisan itu sama dengan ucapan”. 2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

10

C. Syarat Akad Beberapa syarat tersebut meliputi: 1. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama Alsyuruth Al-in’iqad. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad,ialah: a.

Pihak yang berakad(aqidain) disyaratkan tamyiz.

b. Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad. c.

Objek

akad,

dapat

diserahkan,

dapat

ditentukan

dan

dapat

ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki) d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara

2. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in’iqad tersebut dipenuhi. Antar lain: a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jka pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa,maka akad dianggap batal b. Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarat c. Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad d. Bebas dari riba 3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum(al-syuruth an-nafadz) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah : a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad,atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.

11

c. Syarat mengikat (al-syarth al-luzum) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas,belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persayaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya: 1) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak,seperti akad kafalah (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak,yaitu tidak mengikat sebelah pihak,yaitu tidakmengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan,dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (al-kafil) akad tersebut mengikat sehinggan ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor. 2) Terbebas dari khiyar,akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak khiyar berakhir. Selama hak khiyar belum berakhir,akad tersebut mengikat. D. Mani’ Nufudz (Penghalang Akad) Mani’ nufudz banyak macamnya. Namun demikian dapat kita kembalikan kepada dua macam saja, yaitu ikrah (paksaan) dan haqqul ghair (hak orang lain). Ikrah, adalah cacat yang terjadi pada keridlaan (kehendak) yang paling penting dalam fiqh Islam. Para fuqaha mengadakan pembahasan tersendiri tentang ikrah ini. Mengenai haqqul ghair ini perlu dijelaskan sedikit. Haqqul ghair mempunyai tiga keadaan : 1. Haqqul ghair, akad yang berpautan dengan benda. Seperti menjual milik orang lain, tindakan orang sakit menjelang maut, dan seperti tasharruf orang murtad menurut jumhur atau menurut Abu Hanifah. 2. Berpautan dengan maliyah, benda obyek akad; bukan dengan benda (‘ain)nya, hanya dengan maliyahnya, dengan hartanya, seperti tasharruf si madin yang tidak majhur secara yang menimbulkan kerugian pihak dain, lantaran hak-hak si dain itu berpautan dengan

12

maliyah benda itu, bukan dengan zatnya benda itu. Uang si dain bukan bersangkut dengan rumah si madin, tetapi bersangkut dengan harta si madin. Maka jika si madin dapat membawakan harta-harta yang lain untuk bayar hutang, sahlah tabarru’nya itu. Ini perbedaan perpautan hak dengan ‘ain, dengan perpautan hak dengan maliyah ‘ain. Kalau berpautan dengan hak si dain berpautan dengan maliyah si madin, maka kalau simadin itu bisa membayar walaupun dengan bukan yang itu, niscaya si madin dapat bertasharruf dengan hartanya itu. 3. Berpautan dengan dapat tidaknya tasharruf itu sendiri, bukan dengan benda, yang dikatakan dalam istilah fiqh shalahiatul tasharruf; (boleh bertasharruf), seperti tasharruf si majhur alaih, baik karena masih kecil, maupun karena safih (boros), atau lantaran hutang. Apabila wali atau washi setuju, maka persetujuan ini berlaku surut. Ini penting kita perhatikan.

E. Pembagian Akad Pembagian akad dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu: 1.

Berdasarkan ketentuan syara’

1.

Akad shahih akad shahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan

oleh syara’. Dalam istilah ulama Hanafiyah, akad shahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syara’ pada asalnya dan sifatnya. 2)

Akad tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan oleh

syara’. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan akad bathil dan fasid termasuk kedalam jenis akad tidak shahih, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara fasid dengan batal. Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti akad yang

13

dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad. Misalnya orang gila, dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad yang yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara’ seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekcokan. 2. 1)

Berdasarkan ada dan tidak adanya qismah: akad musamah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara’ dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah.

2)

Ghair musamah yaitu akad yang belum ditetapkan oleh syara’ dan belum ditetapkan hukumnya.

3. Berdasarkan zat benda yang diakadkan : 1.

benda yang berwujud

2.

benda tidak berwujud.

4.

Berdasarkan adanya unsur lain didalamnya :

1)

Akad munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan adanya akad.

2)

Akad mu’alaq adalah akad yand didalam pelaksaannya terdapat syaratsyarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

3)

Akad mu’alaq ialah akad yang didalam pelaksaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksaan akad, pernyataan yang pelaksaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tidanya waktu yang ditentukan.

5.

Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad :

1)

Akad musyara’ah ialah akad-akad yang debenarkan syara’ seperti gadai dan jual beli.

2)

Akad mamnu’ah ialah akad-akad yang dilarang syara’ seperti menjual anak kambing dalam perut ibunya.

14

6. 1)

Berdasarkan sifat benda yang menjadi objek dalam akad : akad ainniyah ialah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang seperti jual beli.

2)

Akad ghair ‘ainiyah ialah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barangg karena tanpa penyerahan barangpun akad sudah sah.

7. 1)

Berdasarkan cara melakukannya: Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.

2)

Akad ridhaiyah ialah akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak seperti akad-akad pada umumnya.

8. 1)

Berdasarkan berlaku atau tidaknya akad : Akad nafidzah, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalangpenghalang akad

2)

Akad mauqufah, yaitu akad –akad yang bertalian dengan persetujuanpersetujuan seperti akad fudluli (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta)

9. 1)

Berdasarkan luzum dan dapat dibatalkan : Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad nikah. Manfaat perkawinan, seperti bersetubuh, tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Akan tetapi, akad nikah bisa diakhiri dengan dengan cara yang dibenarkan syara’

2)

Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak, dapat dipindahkan dan dapat dirusakkan seperti akad jual beli dan lain-lain.

3)

Akad lazimah yang menjadii hak kedua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak. Seperti titipan boleh diambil orang yang menitip dari orang yang dititipi tanpa menungguu persetujuan darinya. Begitupun sebalikanya, orang yang dititipi boleh mengembalikan barang titipan pada orang yang menitipi tanpa harus menunggu persetujuan darinya.

15

10. Berdasarkan tukar menukar hak : 1)

Akad mu’awadhah, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti akad jual beli

2)

Akad tabarru’at, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti akad hibah.

3)

Akad yang tabaru’at pada awalnya namun menjadi akad mu’awadhah pada akhirnya seperti akad qarad dan kafalah

11. Berdasarkan harus ganti tidaknya : 1)

Akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua setelah benda-benda akad diterima seperti qarad.

2)

Akad amanah, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda bukan, bukan oleh yang memegang benda, seperti titipan.

3)

Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu seginya adalah dhaman dan segi yang lain merupakan amanah, seperti rahn.

12. Berdasarkan tujuan akad : 1)

tamlik: seperti jual beli

2)

mengadakan usaha bersama seperti syirkah dan mudharabah

3)

tautsiq (memperkokoh kepercayaan) seperti rahn dan kafalah

4)

menyerahkan kekuasaan seperti wakalah dan washiyah

5)

mengadakan pemeliharaan seperti ida’ atau titipan

13. Berdasarkan faur dan istimrar 1)

Akad fauriyah, yaitu akad-akad yang tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksaaan akad hanya sebentar saja seperti jual beli.

2)

Akad istimrar atau zamaniyah, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti I’arah

14. Berdasarkan asliyah dan tabi’iyah : 1)

akad asliyah yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli dan I’arah.

2)

Akad tahi’iyah, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti akad rahn tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang.

16

F. Macam-macam Akad Akad banyak macamnya dan berlain-lainan namanya serta hukumnya, lantaran berlainan obyeknya. Masyarakat, atau agama sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Istilah-istilah ini tidak diberikan oleh para ulama, namun ditentukan agama sendiri. Karenanya terbagilah akad kepada : 1. ‘Uqudun musammatun, yaitu: akad-akad yang diberikan namanya oleh syara’ dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu. 2.

‘Uqudun ghairu musammah, yaitu: akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara’ sendiri. ‘Uqudun musammatun ada dua puluh lima macam. Nama-nama ini semuanya kita ketemukan satu persatu sesudah kita mempelajari bagian muamalah maliyah dalam ilmu fiqh. 1) Bai’

‫ام‬ ِ ‫الم ْل ِكيّا‬ ِ ‫اس ُم َبادَلَ ِة ال َما ِل لُي ِف ْيدَ ت َ َباد ُ َل‬ ِ ‫س‬ َ ‫ت‬ َ ‫ع ْقد ٌ َي َق ْو ُم‬ َ َ َ ‫علَى ا‬ َ ‫علَى الد َّو‬ “Akad yang berdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap” Akad ini adalah pokok pangkal dari uqud mu’awadlah, hukum-hukumnya merupakan naqis ‘alaihi, dalam kebanyakan hukum akad. Karena itulah kalau kita membaca kitab-kitab fiqh, maka yang mula-mula kita ketemukan dalam bab muamalah, ialah: Babul ba’i (Kitabul Ba’i). Bab ini merupakan titil tolak untuk membahas segala masalah muawadlah maliyah. 2) Ijarah

ّ ‫عهُ ال ُمبَادَلَةُ َعلَى َم ْنفَعَ ِة ال‬ ‫ى تَ ْم ِل ْي ُك َها‬ ُ ‫ع ْقد ٌ َم ْو‬ ُ ‫ض ْو‬ َ ْ َ ‫ش ْي ِء بِ ُمدّةٍ َم ْحد ُْودَةٍ أ‬ ‫ي َب ْي ُع ال ُمنَا ِف ِع‬ ٍ ‫ِب ِع َو‬ َ ‫ض َف ِه‬ “Akad yang obyeknya, ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu artinya: memilikkan manfaat dengan iwadl, sama dengan menjual manfaat”. 3) Kafalah

17

َ ‫ض ُّم ِذ َّم ٍة ِإلى ِذ َّم ٍة ِفى ال ُم‬ ‫طالَ َب ِة‬ َ “Menggabungkan dzimmah kepada dzimmah lain dalam penagihan”. Atau dalam ibarat yang lain dikatakan:

َ ‫علَى‬ ‫اك نَ ْف ِس ِه َمعَهُ فِى‬ ِ ‫غي ِْر ِه َوا ْش َر‬ ٍ ‫اج‬ ٍ ‫ام ش َْخ‬ َ َ ‫ع ْقد ٌ َيت‬ َ ‫ب‬ َ ِ ‫ق َو‬ ِ ّ ‫ص ِب َح‬ َ َ‫ض َّم ُن ْالتِز‬ َّ َ‫ال َم ْس ُؤ ِليَّ ِة بِ ِه ت ُ َجاه‬ ‫ب‬ ِ ‫الطا ِل‬ “Akad yang mengandung perjanjian dari seseorang, bahwa padanya ada hak yang wajib dipenuhi untuk selainnya dan menserikatkan dirinya bersama orang lain itu dalam tanggung jawab terhadap hak itu dalam menghadapi seseorang penagih”. Multazim, dalam hal ini dinamakan kafiil. Multazim asli dinamakan makful atau makful ‘anhu. Multazim bihi, yaitu benda, dinamakan makful bihi. 4) Hawalah

َ ‫ي ِ ِإلَى‬ ‫غي ِْر ِه‬ ُ ‫ع ْقد ٌ َم ْو‬ ُ ‫ض ْو‬ ْ َ ‫عهُ نَ ْق ُل ال َم ْسئُو ِليَّ ِة ِمنَ الدَّائِ ِن األ‬ َ ّ ‫ص ِل‬ “Suatu akad yang obyeknya memindahkan tanggung jawab dari yang mula-mula berhutang kepada pihak lain”. Madin dinamakan muhil, da’in dinamakan muhal, orang yang ketiga dinamakan muhal ‘alaih, hutang itu sendiri dinamakan muhal bihi. 5) Rahn

ُ‫ق ي ُْم ِك ُن ا ْستِ ْيفَا ُؤهُ ِم ْنه‬ ُ ‫ع ْقد ٌ َم ْو‬ ُ ‫ض ْو‬ ُ َ‫عهُ ا ِْح ِتب‬ َ ٍ ّ ‫اس َما ٍل ِلقَا َء َح‬ “Suatu akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh pembayaran dengan sempurna”. Maka orang yang memegang rahn (mahrum) dinamakan murtahin. Orang yang memberi rahn, atau menggadaikan atau si madin, dinamakan rahin. Barang yang dinamakan barang gadaian itu dinamakan marhun bihi. 6) Bai’ul Wafa’

َّ ‫اظ‬ ‫ضي ِْن‬ ْ ‫اس‬ ِ َ‫اح ِتف‬ ُ ‫ي ِفي‬ ِ ‫س‬ َ ‫ق الت َّ َرا ِدّ ِفى ال ِع َو‬ َ ٍ‫ص ْو َر ِة َبيْع‬ َ َ َ ‫علَى أ‬ ِ ّ ‫الط َرفَي ِْن ِب َح‬ ٌّ ‫ع ْقدٌت َ ْو ِف ْي ِق‬ “Akad taufiqi dalam rupa jual beli atas dasar masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali pada kedua-kedua iwadl itu (harga dan benda)”.

18

Aqad bai’ul wafa’ ini merupakan akad yang bercampur antara bai’dan iarah. Padanya ada unsur-unsur bai’ dan juga padanya ada juga unsure iarah, sedang hukum rahn lebih mempengaruhi akad itu. Akad ini mengandung arti jual beli; karena musytari dengan selesainya akad, memiliki segala manfaat yang dibeli itu. Dapat dipakai sendiri benda yang dibeli itu, dapat disewakan. Berbeda dengan rahn. Rahn tidak boleh ditasharrufkan oleh si murtahin dengan sesuatu tasharruf. Dan bai’ul wafa’ ini pula mengandung makna rahn, karena si musytari tidak boleh membinasakan barang itu, tidak boleh memindahkan barang itu kepada orang lain. Maka di suatu segi, kita katakan itu bai’, karena si musytari boleh mengambil manfaat barang itu, boleh bertasharruf dengan sempurna, dari segi yang lain kita katakana rahn; karena si musytari tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain. Kemudian si musytari dalam bai’ul wafa’ ini harus mengembalikan barang kepada si penjual, si penjual mengembalikan harga. Inilah yang dimaksudkan dengan bai’ul wafa’. Dan si musytari dapaat mendesak si penjual mengembalikan harga. 7) Al’ida

‫ان ِب َغي ِْر ِه ِفى ِح ْف ِظ َما ِل ِه‬ ُ ‫ع ْقد ٌ َم ْو‬ ُ ‫ض ْو‬ َ َ ‫اإل ْن‬ ِ ‫س‬ ِ ُ‫عهُ ا ْس ِت َعانَة‬ “Sebuah akad yang obyeknya meminta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harga si penitip itu”. Si pemilik harga dinamakan mudi’; orang yang dipercaya untuk dititipkan barang dinamakan wadi’, benda yang dititipkan itu dinamakan wadi’ah. Harta wadi’ah yang diletakkan dibawah penjagaan si wadi’ dipandang amanah dan si wadi’ dipandang ‘amiin. Terkadang lafad wadi’ah dipakai untuk akad sendiri. Artinya amanah dalam istilah fuqoha, ialah si wadi’ tidak bertanggung jawab terhadap bencanabencana yang tak disingkirkan, seperti bencana alam; dan si ‘amiin itu diharuskan bertanggung jawab apabila kerusakan terjadi lantaran kesalahannya. Akad Ida’ merupakan pokok dari segi akad amanah; karena akad inilah yang dilakukan untuk mempercayakan harga kepada seseorang.

19

8) Al I’arah

َّ ‫علَى التَّبَ ُّرعِ بِ َمنَافِعِ ال‬ ‫ش ْى ِء ِْل ْستِ ْع َما ِل ِه َو َر ِدّ ِه‬ َ ُ ‫ع ْقد ٌ يَ ِرد‬ َ “Akad yang dilakukan atas dasar pendermaan terhadap manfaat sesuatu untuk dipakai dan kemudian dikembalikan”. Dalam akad terdapat tamlik manfaat tanpa iwadl. Orang empunya barang dinamakan mu’ir, orang yang meminjam dinamakan musta’ir, barang yang dipinjamkan namanya ‘ariyah. I’arah kebalikan ijarah. Ijarah, memiliki manfaat iwadl, atau menjual manfaat, sedang I’arah memberikan manfaat tanpa bayaran. Karenanya dalam ijarah wajib ditentukan batas waktu mengambil manfaat, umpamanya sebulan lamanya. 9) Hibah

‫ض‬ ُ ‫ع ْقد ٌ َم ْو‬ ُ ‫ض ْو‬ ٍ ‫ان َمالَهُ ِلغَي ِْر ِه َم ًّجانًا ِب َال ِع َو‬ َ َ ‫اإل ْن‬ ِ ‫س‬ ِ ُ‫عهُ ت َ ْم ِل ْيك‬ “Akad yang obyeknya ialah mengalih hak milik kepada orang lain secara cumacuma tanpa adanya bayaran”. Orang

yang

memberikan

hibah

dinamakan

wahib,

yang

menerimanya dinamakan mauhub lahu, harta yang diberikan itu dinamakan mauhub. 10) Aqdul Qismati

َّ ‫ص ال‬ ُ ‫ِإ ْف ُر‬ ‫ْص ُك ِّل ِم ْن َها ِب ُج ْزءٍ ُم َعي ٍَّن‬ ْ ‫شائِ َع ِة فِ ْى ْال ِم ْل ِك َو‬ ُ ‫صي‬ ِ ‫ص‬ ِ ‫تح‬ َ ‫از ْال ِح‬ “Mengasingkan (menentukan) bagian-bagian yang berkembang (yang dimiliki bersama) dalam harta milik dan menentukan bagi masing-masing pemilik dari bagian itu, bagian tertentu”. Pelaksanaan qismah terdiri dari dua unsur : a.

Unsur ifraz, mengasingkan atau memisahkan dari yang lain. b. Unsur jual beli dan tukar menukar. Hal ini berlaku dalam suatu yang dimiliki secara musyarakah (secara

bersama), yang terdapat hak bersama pada tiap-tiap bagian dari benda itu. Dan qismah ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, dan kadang-kadang dilakukan atas putusan hakim berdasarkan permintaan kongsi

20

G. Hikmah Akad Diadakannya

akad

dalam

muamalah

antarsesama

manusia

tentu

mempunyai hikmah, antara lain 1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. 2.

Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar’i.

3. Akad merupakan ”payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

H. Dasar Hukum Akad Adapun dasar hukum dilakukannya akad berdasarkan Al-quran adalah surat AlMaidah ayat 1 yang berbunyi: ١……… ‫َٰٓيَأَيُّ َها ٱلَّذِينَ َءا َمنُ َٰٓواْ أَ ۡوفُواْ ِب ۡٱلعُقُو ِِۚد‬ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. …..”1[11][11] Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memenuhi akad yang pernah dilakukan atau disepakati adalah wajib hukumnya.

9. Berakhirnya Akad 1.

Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai

tenggang waktu. 2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat. 3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika: a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

21

b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat. c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak d) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna. 4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

22

BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah ijab dan qobul yang melahirkan akibat hukum baru. Akad memiliki rukun dan syarat yaitu: ‘Aqid, Ma’qud ‘alaih, Maudhu’ al-‘aqd, dan Shighat al-‘aqd. sedangkan syarat akad meliputi :syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, dan syarat-syarat berlakunya hukum akibat.

Pada dasarnya akad memiliki penghalang yang scara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu: ikrah (melalui paksaan) dan haqqul ghair (hak orang lain). Akad dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya: Berdasarkan ketentuan syara’, Berdasarkan ada dan tidak adanya qismah, Berdasarkan zat benda yang diakadkan, Berdasarkan adanya unsur lain didalamnya, Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad, Berdasarkan sifat benda yang menjadi objek dalam akad, Berdasarkan cara melakukannya, Berdasarkan berlaku atau tidaknya akad, Berdasarkan luzum dan dapat dibatalkan, Berdasarkan tukar menukar hak, Berdasarkan harus ganti tidaknya, Berdasarkan tujuan akad, Berdasarkan faur dan istimrar, dan Berdasarkan asliyah dan tabi’iyah. Secara

garis

besar

macam-macam

akad

yaitu:

‘Uqudun

musammatun dan ‘Uqudun ghairu musammah. Hikmah dari mempelajari dan mempraktekkan akad dalam kehidupan sehari-hari yaitu: Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar’i, Akad merupakan ”payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Dasar dari hukum melakukan akad yaitu wajib hal ini terdapat dalam Al-qur’an surah Al-Maidah ayat 1. Berakhirnya suatu akad dapat dikarenakakan beberapa hal diantaranya ialah: Berakhirnya masa berlaku akad itu, 23

apabila akad itu mempunyai tenggang waktu, Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat, Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

24

DAFTAR PUSTAKA Rafmad Syafe’i. Fiqih Muamalah. Pustaka Setia Bandung.2001 Prof. Dr. H. rachmat Syafei, MA.Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustak Setia, 2001). http://www.academia.edu/25949554/Makalah_Fiqih_Muamalah_1_Teori_Akad_d alam_Perspektif_Fiqh_Muamalah, pada tanggal 08 oktober 2017 pukul 22:17 wib. Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Kencana:2010). Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997). Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, Jogjakarta: Logung Puataka, 2009. http://juminardi-ardi.blogspot.co.id/2012/09/akad-kedudukan-dan-fungsiakad.html, pada tanggal 08 oktober 2017 pada pukul 20:45 wib. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah; ed. Revisi, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009. Abdul Rahman Ghazaly, et.al, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010). QS. AlMaidah (5):1

25