Agama.docx

PENDAHULUAN Sumber pembiayaan pembangunan yang sebagian diharapkan dari sektor pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, karena disamping jumlahnya yang relatif stabil, juga dari sektor tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap kelangsungan hidup negara, sehingga volume penerimaan dalam negeri utamanya dari sektor pajak ini senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Pajak berperan dalam pengumpulan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya dan sebagai sarana regulasi bagi peningkatan kemampuan ekonomi nasional. Perkembangan perpajakan nasional dan agar peraturan perpajakan dapat berjalan dengan baik, tentu harus didukung pemahaman akan arti dan fungsi perpajakan oleh masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Atas dasar Undang-Undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung. Keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara termasuk dalam hukum pajak. Dalam kaitannya pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan Undangundang perpajakan tahun 1983, tahun 1994, tahun 2000, sehingga tercipta sistem perpajakan nasional yang baik serta semakin terasa lebih adil dalam pengenaan dan pemungutannya. Undang-undang perpajakan sebagai pembaharuan perpajakan tahun 2000, yaitu UndangUndang Nomor 7 tahun 1983 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.1 Uraian tentang sumber penghasilan Negara yang salah satunya adalah pajak yang dipungut dari masyakarat akan menguraikan teori dan aturan yang sangat banyak bahkan sangat detail baik mulai dari perhitungannya bahkan sampai kepada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan aturan-aturan itu. Dalam hidup bernegara yang mempunyai kewajiban terhadap Negara dan juga sebagai umat yang beragama yang tidak kalah penting menyelesaikan kewajiban untuk membayar zakat sebagimana diatur dalam Dalam QS An Nisa ayat 77 disebutkan yang artinya: “…dan dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat hartamu…”

PEMBAHASAN Adanya 5 (lima) tahap kegiatan tersebut memerlukan penyesuaian, teknik dan sarana yang digunakan sehingga benar-benar akan mampu mencapai sasaran khalayak untuk berpartisipasi dalam pengembangan, antara lain melalui kesadaran membayar pajak dan keikhlasan di dalam membayar zakat. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah sejalan pula dengan kegiatan operasional penerangan yang memerlukan ketepatan sistem pendekatan, antara lain mencakup: a. Sistem penerangan dengan pendekatan kultural, dimana manusianya merupakan faktor utama dalam proses pemberian dan penerimaan informasi. b. Pengembangan sistem penerangan sebagai pendukung pembangunan, dimana diperlukan adanya keterpaduan lintas sektoral. c. Pemantapan budaya politik Pancasila sesuai produk Undang-Undang yang kita miliki adalah mengatur pola kehidupan politik dan kemasyarakatan yang sejalan dengan Demokrasi Pancasil, kemantapan persatuan, dan kesatuan bangsa, penegakkan hukum dalam suasana kehisupan konstitusional, peningkatan peranan media massa sebagai alat penggerak pembangunan bangsa. d. Sistem penerangan terpadu dalam hubungannya dengan semua unit kerja di lingkungan Departemen Penerangan, maupun dengan semua unsur penerangan pemerintahan. e. Sistem komunikasi timbal balik, dengan meningat adgium bahwa pembangunan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. f. Pemerataan informasi, dilakukan dengan jalan meningkatkan arus informasi, khususnya bagi masyarakat pedesaan seperti tercermin dalam pemberitaan dan penulisan melalui media cetak maupun penyiaran melalui media radio dan televisi. INSPIRASI DAN MOTIVASI Tugas mulia para ulama dan pemuka agama selanjutnya adalah bagaimana memberi arah agar nilai-nilai agama dapat memberi semangat, menjiwai dan mewarnai gerak pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat kita. Hal tersebut penting karena nilainilai agama dapat memberi inspirasi dan motivasi, etik, moral dan spiritual bagi masyarakat kita dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Nilai-nilai agama membuat kita kuat menghadapi berbagai tantangan dan cobaan serta tetap tangguh dalam menghadapi berbagai perubahan dan tidak goyah dalam menghadapi berbagai godaan. Di sinilah terlihat pentingnya pendalaman dan penghayatan agama dalam kehidupan kita, termasuk dalam melaksanakan zakat dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakkan.

Dengan pola pendekatan tersebut, maka usaha-usaha positif yang dirintis oleh Majelis Ulama Indonesia untuk memasyarakatkan pelaksanaan pajak dan zakat, sekaligus juga akanmerupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegarayang berprientasi pada pembangunan nasional. Peranan dan tekan Majelis Ulama Indonesia guna memasyarakatkan pelaksanaan zakat dan pajak seperti halnya melalui kegiatan dakwah, paling sedikit akan mencapai dua sasaran pokok dalam memberikan penerangan, penyuluhan dan pendidikan, yaitu : 1. Makin mantapnya kondisi dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, maupun sebagai umat beragama yang secara tulus dan ikhlas dapat menunaikan zakat yang perlu diberikan kepada sesama umat yang berhak menerimanya. 2. Tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional di berbagai bidang. ZAKAT YANG BERDAYA HASIL DAN BERHASIL GUNA Banyak ayat ayat Al-Qur’an yang berisi perintah mengerjakan shalat diiringi dengan perintah membayar zakat. Diantaranya ialah :

۟ ُ َ ْ َ َ َ َّ ۟ ُ َ َ َ َ َّ ۟ ُ َ َ َ ‫ٱلركع‬ َ ‫وا َم‬ َّ ٰ ( ٤٣ : ‫ي) البقرة‬ ‫ع‬ ‫وأ ِقيموا ٱلصل ٰو ة وءاتوا ٱلزك ٰو ة وٱركع‬ ِ ِ Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Al Baqarah : 43) Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syaratsyaratnya, yaitu setiap muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai syaratsyaratnya, seperti kekayaan itu sampai nisabnya dan haul, wajib mengeluarkan zakat. Para pengusaha yang sukses apakah melalui usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa atau usaha-usaha lainnya harus menyadari bahwa di dalam kekayaan itu ada sebagian milik orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya melalui zakat bila telah sampai nisabnya. Dan jika belum sampai nisabnya, mengamalkan sebagian hartanya melalui infaq dan shadaq. Allah berfirman :

ْ َ ٌّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ َ ُ ( ١٩ : ‫وم) الذاريات‬ ِ ‫و ِ يف أمو ِال ِهم حق ِللس ِائ ِل والمحر‬

”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Ad Dzaariyah : 19) Esensi yang paling mendasar dari ibadah zakat , yaitu selain membersihkan diri dan harta seperti tersebut dalam Al-Qur’an surat At Taubah ayat 103, juga pertama dan paling utama ialah sarana untuk memerangi kefakiran, kemiskinan dan kedhu’afaan. Sebab kekafiran itu membawa manusia cenderung kepada kekafiran. Atsar Sahabat mengatakan :

ً‫َك َاد ْال َف ْق ُر َأ ْن َي ُك ْو َن ُك ْفرا‬ ”Nyaris saja kekafiran itu membawa kepada kekafiran”. Zakat mempunyai kekhususan, yaitu dari umat Islam, oleh umat Islam, dan untuk umat Islam dengan sasaran khusus seperti tersebut dalam Al-Qur’an surat At Taubat ayat 60, bahwa yang berhak menerima zakat harta (mustahik) adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii sabilillah dan ibnu sabil. Betapa pentingnya zakat bagi kesejahteraan umat, ibadah yang bersifat individual tetapi mempunyai dambak sosial. Di samping itu, agar zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengelolaan sebaik-baiknya. RAKYAT WAJIB MENAATI UNDANG-UNDANG Presiden Soeharto sering kali mengemukakan bahwa semakin maju pembangunan, semakin banyak tantangannya dan semakin banyak pula permasalahannya. Lebih-lebih dalam menghadapi tinggal landas pembangunan pada Repita VI nanti yang merupakan tahap awal dari pembangunan jangka panjang 25 tahun tahap kedua. Dari mana dana penyelenggaraan pemerintah itu diperoleh? Tentunya dari masyarakat, dari warga negara yang lazim disebut pajak. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa negara itu ibarat sebuah taman. “Pagar yang menjaga keselamatan taman itu adalah undang-undang, yaitu kekuasaan yang wajib ditaati. Taat dan kepatuhan rakyat terhadap undang-undang itulah yang menjadi sebab teguhnya pemerintahan. Pemerintah itu adalah ibarat pengembala dan pengawal keselamatan negara yang didukung oleh tentara yang kuat. Tentara itu adalah alat negara yang harus ditanggung semua keperluannya oleh negara yang harus ditanggung semua keperluannya oleh kas negara dan kas negara itu dikumpulkan oleh rakyat ......” Pajak mempunyai ruang lingkup dan jangkauan yang lebih luas , baik sumber maupun manfaatnya. Wajib pajak berlaku terhadap semua anggota masyarakat baik yang beragama Islam maupun yang bukan Islam.

Oleh karena itu, bisa dimengerti mengenai pendapat sebagian besar ulama baha zakat tidak bisa dipajakkan dan sebaliknya, zakat tidak bisa dipajakkan. Ini berarti setiap pribadi muslim dalam statusnya sebagai warga negara, baik kaya ataupun miskin terkena wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan membayar zakat tidaklah berlaku terhadap semua muslim, melainkan hanya berlaku terhadap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Sebenarnya zakat dan pajak, keduanya merupakan kewajiban namun mempunyai dasar berpijak yang berlainan. Zakat berpijak pada hukum Allah dan segala hal ihwalnya, termasuk orang yang berzakat (muzakki), jenis-jenis an syarat-syaratnya yang wajib dizakati serta sasaran yang berhak menerima zakat (mustahik). Sedangkan pajak berpijak pada peraturan perundangundangan yang ditentukan oleh Pemerintah baik dalam pemungutan maupun dalam pemnggunaannya. Pada umumnya, hasil pajak digunakan untuk kepentingan pengaturan jalannya pemerintahan, dalam arti yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Jadi jelaslah, bahwa zakat untuk kesejahteraan umat dan pajak untuk pembangunan bangsa dan negara. PENUTUP Zakat dalam kaitannya dengan pajak dalam hal ini pajak penghasilan pasal 21 penulis menyimpulkan bahwa tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dengan pajak atau sebaliknya, yang mungkin adalah memadukannya atau menggabungkan, sehingga dianggap sahsah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin di Indonesia, yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak sekaligus, adanya kewajiban yang sama dari dua kepentingan, yaitu yang pertama kepentingan umat atas pemenuhan kewajiban terhadap agama, dan yang kedua adalah kepentingan warga negara atas pemenuhan kewajiban terhadap negaranya, namun dalam hal ini penulis menilai bahwa penggabungan ini belum diterapkan oleh semua wajib pajak baik yang melakukan perhitungan sendiri maupun pelaksana atau pelaku yang bertugas dalam hal pemotongan pajak penghasilan, meskipun dalam penggabungan ada pengurangan yang secara nyata dapat megurangi pembayaran pajak sebagaimana dinyatakan dalam perubahan terakhir undang-undang nomor 17 tahun 2000, Dalam perhitungan juga jelas bahwa keutamaan membayar zakat sebelum membayar pajak.