After (pkn).docx

  • Uploaded by: geby olivia
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View After (pkn).docx as PDF for free.

More details

  • Words: 686
  • Pages: 4
1. Sebutkan tujuan tunggal dari Bank Indonesia! Jawab: Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. (Maurisatina Fillah, hal:49, alinia:1, baris:1) 2. Sebutkan dua aspek yang terkandung dalam kestabilan nilai rupiah! Jawab: Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. 3. Apa yang dimaksud dengan Bank Indonesia? Jawab: Bank Indonesa adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak lainnya. (Maurisatina Fillah, hal;48, alinia-2, baris-1) 4. Mengapa sumber keuangan negara tidak selamanya memberikan hasil yang optimal? Jawab: Karena diperlukan tindakan yang amat bijak dalam menggunakan uang negara. (Fitri Purnama Sari,hal:44, alinia-2, baris-1) 5. Sebutkan salah satu kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pundi-pundi keuangan negara ! Jawab: Bahan tambang. (Fitri Purnama Sari, hal:43, alinia-1, baris-3). 6. Apa kepanjangan dari RAPBN? Jawab : Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. (Fitri Purnama Sari, hal:45, alinia-3, baris-3). 7. Siapa sajakah yang menjalankan kekuasaan pengelolaan keuangan negara? Jawab: Menteri keuangan, Menteri dan Pimpinan lembaga Negara, serta kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan walikota). (Maulian, hal:45, alinia-2, baris2). 8. Sebutkan lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan mengelola keuangan negara! Jawab:

DPR,DPD, Kementrian Negaraan Pemerintah Daerah. (Mauliani, hal;45, alinia-4, baris-3).

9. Sebutkan Undang-Undang nomor berapakah yag menjelaskan tentang keuangan negara! Jawab: UUD Nomor 17 Tahun 2003. (Mauliani, hal:45, alinia-1, baris-2). 10.Sebutkan tujuan dari Bank Indonesia? Jawab: - Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, - Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, - Mengatur dan mengawasi bank. ? (Geby Olivia Septiani, hal:49, alinia3, baris-1). 11.Sebutkan isi dari UUD 1945 Pasal 34D! Jawab: Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, dudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang Dasar. (Geby Olivia Septiani, hal:48, alinia-3, baris ke-1). 12.Kepada siapakah Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan? Jawab: Pemerintah dan DPR. (Geby Olivia Septiani, hal:50, alinia-2, baris-8). 13.Sebutkan pengertian keuangan negara sesuai pasal 1 angka 1 UURI nomor 17 tahun 2003! Jawab: Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. (Jihan Fadhillah Mukti, hal:39, alinia-1, baris-2 ). 14.Sebutkan sumber keuangan negara! Jawab: Pajak, retribusi, keuangan BUMN/BUMD, denda&sita, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan(hadiah,hibah), penyelenggaraan undian berhadiah. (Jihan Fadhilah Mukti, hal:41, alinia-4, baris-1).

15.Sebutkan isi pasal UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 23B! Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang. (Jihan Fadhillah Mukti, hal:40, alinia-1, no.3). 16.Sebutkan apa yang dimaksud dengan APBN! Jawab: APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditunjuk untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Jihan Fadhillah Mukti, hal:40, baris-3). 17.Terdiri dari berpakah sanksi yang akan dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran HAM dinegaranya? Jawab: Ada 7 sanksi. (Razi Qurrahman, hal:29, alinia-3, baris-2) 18.Apakah arti asas nebus in idem? Jawab: Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan peradilan yang berkekuatan tetap. (Razi Qurrahman, hal:29, alinia-2). 19.Mengapa Indonesia tidak mau disebut sebagai Unwillingness state? Jawab: Karena Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari mahkamah Internasional. (Razi Qurrahman, hal:25, alinia-2, baris-2). 20.Sebutkan empat konsekuensi jika sebuah negara tidak melakukan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM ! Jawab: - Memperbesar pengangguran - Memperlemah daya beli masyarakat - Memperkecil pendapatan nasional - Merosostnya tingkat kehidupan masyarakat (Asri Amanda, hal:25, info kewarganegaraan)

21.Apakah yang dimaksud dengan unwillingnes state ? Jawab: Unwillingnes states adalah negara yang tidak mau menanggani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya. (Asri Amanda, hal:25, pag:1, baris:2) 22.Berapa lamakah penahanan pemeriksaan dalam sidang di pengadilan mahkamah agung dilakukan? Jawab: Paling lama selama 60 hari. (Asri Amanda, hal:26, pag:2,baris:9) 23.Sebutkan UUDRI yang menjelaskan tentang pengadilan HAM! Jawab: UUDRI Nomor 26 Tahun 2000. (Shafwan Arief Rachman, hal:26, baris:1) 24.Terdiri dari berapakah majelis hakim pengadilan HAM? Jawab: Terdiri dar 5 orang. Dua orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan, tiga orang hakim ad hoc yang diketahui oleh hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan. (Shafwan Arief Rachman, hal:26, alinia:5, baris:4) 25.Sebutkan UUDRI yang menjelaskan tentang Pelanggaran HAM ? Jawab : Pasal 10 UUDRI nomor 26 tahun 2000 . (Shafwan Arief Rachman, hal:26, baris:1)

Related Documents

After
April 2020 31
After
May 2020 30
B1-after
April 2020 5
After Index
August 2019 21
After Mendelssohn
May 2020 21

More Documents from "Matthew Lee Knowles"