Ad Art Ikpmsb

RANCANGAN DRAF ANGGARAN DASAR BAB I PASAL 1 NAMA Organisasi ini bernama Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG disingkat IKPMSB-M. PASAL 2 WAKTU Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. PASAL 3 KEDUDUKAN ORGANISASI Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG berkedudukan di Malang-JATIM dan berpusat di Asrama Payung Kemutar. BAB II AZAS PASAL 1 Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG berazaskan kebenaran, keadilan, kekeluargaan dan kemerdekaan berfikir. BAB III SIFAT, TUJUAN, DAN USAHA PASAL 1 SIFAT Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG bersifat independent. PASAL 2 TUJUAN Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat – MALANG bertujuan melahirkan pribadi yang kritis dan kreatif dalam menangkap segala bentuk perubahan guna terciptanya sebuah tatanan yang berpihak pada rakyat dengan tetap mengedepankan keadilan dan kemanusiaan serta mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. PASAL 3 USAHA

1. Menghimpun Pelajar dan Mahasiswa Malang yang berasal dari Sumbawa – Barat sesuai dengan azas dan tujuan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat – MALANG. 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bidang sosial kemasyarakatan sesuai dengan azas dan tujuan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat – MALANG. 3. Peningkatan SDM melalui kajian-kajian ilmiah. BAB IV KEANGGOTAAN PASAL 1 Anggota Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG terdiri dari: 1. Anggota biasa 2. Anggota istimewa 3. Anggota kehormatan

BAB V STRUKTUR ORGANISASI PASAL 1 Struktur organisasi terdiri dari Dewan kehormatan organisasi, Pengurus (ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kordinator divisi-divisi). BAB VI PERMUSYARAWATAN PASAL 1 Permusyarawatan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG terdiri dari: 1. Mubes. 2. Rapat Kerja. 3. Musyawarah Pimpinan. BAB VII KEKAYAAN DAN SUMBER DANA ORGANISASI PASAL 1 Kekayaan dan sumber dana Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG diperoleh dari: 1. Hasil usaha organisasi. 2. Bantuan yang legal, ikhlas, dan tidak mengikat. 3. Iuran anggota. BAB VIII PERUBAHAN DAN PERALIHAN PASAL 1

1. Anggaran dasar ini dapat dirubah oleh Mubes, dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang harus hadir. 2. Keputusan diambil dengan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. PASAL 2

1. Apabila Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan Mubes atau referendum yang khusus diadakan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi lain yang sevisi, semisi, azas dan tujuannya tidak bertentangan. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 3. Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Mubes dan berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan. ATURAN PERALIHAN Untuk pertama kali kepengurusan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG dipilih dalam Mubes pertama. ATURAN TAMBAHAN Dalam satu bulan sesudah Mubes kepengurusan sudah harus menyelenggarakan tugasnya dan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I ATRIBUT DAN LAMBANG PASAL I ATRIBUT 1. Atribut organisasi berupa bendera, kaos, bedge, pin, stempel dan pandel. 2. Atribut organisasi hanya boleh dipergunakan pada saat kegiatan-kegiatan organisasi. PASAL 2 LAMBANG

1. Lambang Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG.................................................. 2. Lambang seperti ayat 1 (satu) diatas dipergunakan pada bendera, kaos, bedge, pandel, stempel, benda dan tempat-tempat lain yang tujuannya untuk menunjukkan identitas organisasi. BAB II USAHA PASAL 1

1. Meningkatkan dan mengembangkan kesadaran mahasiswa, masyarakat Sumbawa – Barat yang sesuai dengan azas dan tujuan organisasi. 2. Melakukan kajian yang mendalam, terarah dan sistematis mengenai persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. 3. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional dibidangnya. 4. Melakukan kegiatan kerjasama dengan organisi sosial kemasyarakatan lainnya yang mempunyai pandangan, azas, dan tujuan yang sama dengan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat – MALANG. 5. Membina serta membangun jaringan kerjasama dan solidaritas yang saling memperkuat dengan organisasi yang pro demokrasi dan pro masyarakat. 6. Melakukan advokasi terhadap kebijakan yang merugikan mahasiswa dan masyarakat Sumbawa Barat. BAB III KEANGGOTAAN PASAL 1

1. Anggota biasa adalah Pelajar dan Mahasiswa yang berasal dari Sumbawa Barat. 2. Anggota istimewa terdiri dari pelajar, mahasiswa Sumbawa Barat - Malang yang aktif dalam organisasi. 3. Anggota kehormatan terdiri dari penasihat organisasi, simpatisan dan orang-orang yang dianggap berjasa terhadap organisasi. PASAL 2 Perekrutan anggota dilakukan dengan jalan : 1. Permintaan secara lisan dan tertulis kepada pengurus Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat – MALANG. 2. Seorang baru dianggap sah menjadi anggota apabila telah memenuhi ketentuan pada ayat 1 (satu). 3. Anggota yang telah melaksanakan ayat 1 (satu) berhak ikut dalam kegiatan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat – MALANG. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PASAL 1

1. Anggota biasa berhak memilih, dipilih, mengajukan usul, saran, dan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. 2. Anggota istimewa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, dan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. 3. Anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, saran, secara lisan maupun tulisan. 4. Anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi lainnya. 5. Anggota berkewajiban mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat – MALANG.

6. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik organisasi. PASAL 2 Anggota dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi kemasyarakatan lainnya dengan izin tertulis dari pengurus. BAB V PEMBERHENTIAN ANGGOTA PASAL 1 1. Anggota berhenti karena: a. Meninggal dunia. b. Mengundurkan diri secara lisan maupun tulisan kepada dewan kehormatan organisasi. c. Diberhentikan dengan tidak hormat karena berbuat sesuatu yang mencemarkan nama baik organisasi. d. Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi. 2. Proses pemberhentian anggota : a. Untuk pelanggaran yang dinilai ringan, pengurus dapat melakukan teguran secara lisan. b. Untuk pelanggaran yang dinilai berat pengurus memberi peringatan secara tertulis kepada anggota yang bersangkutan agar memperbaiki kesalahannya serta mengklarifikasi kesalahannya dihadapan pengurus, dan setelah 3 (tiga) kali tidak mengindahkan, ketua berhak memberhentikannya secara tidak hormat. 3. Upaya banding: a. Anggota diberhentikan oleh pengurus dapat mengajukan banding kepada dewan kehormatan organisasi selambatlambatnya 14 hari setelah dikeluarkan surat pemberhentian. b. Dewan kehormatan organisasi dapat melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan pemberhentian anggota dan berhak mengeluarkan surat keputusan yang berupa menerima atau menolak banding, serta bersifat terakhir dan memiliki kekuatan tetap. BAB VI SUSUNAN ORGANISASI SUSUNAN PENGURUS DAN WEWENANG PASAL 1

1. Susunan organisasi Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat - MALANG terdiri dari: a. b.

Dewan kehormatan organisasi. Pengurus. 2. Susunan pengurus dan wewenang a. Pengurus adalah badan eksekutuf pengemban amanat Mubes dan pimpinan tertinggi Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat – MALANG. b. Dewan kehormatan organisasi adalah lembaga yang memberikan arahan, nasehat, dan sangsi bagi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, amanat serta aturan organisasi. c. Masa jabatan pengurus adalah 1 (satu) tahun. d. Masa jabatan dewan kehormatan organisasi adalah 1 (satu) tahun. e. Pengurus terdiri dari : Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, dan kordinator divisi-divisi. f. Pengurus berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Mubes. PASAL 2 Pengisi jabatan antar waktu: Apabila terjadi lowong jabatan antar waktu, maka lowong tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan dibawahnya. BAB VII PERMUSYAWARATAN PASAL 1

1.

Musyawarah dalam organisasi Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sumbawa Barat MALANG terdiri dari : a. Mubes. b. Rapat Kerja. c. Musyawarah Pimpinan. 2. Musyawarah Bersama (Mubes) adalah: a. Merupakan forum tertinggi dalam organisasi. b. Dihadiri oleh anggota dan undangan. c. Diadakan 1 tahun sekali. d. Dalam kondisi mendadak dan dipandang perlu bisa dilaksanakan Mubes luar biasa. e. Mubes dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota atau berdasarkan persetujuan forum.

3.

4.

Rapat kerja a. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan organisasi dan menentukan program kerja selanjutnya. b. Diadakan oleh pengurus minimal setahun sekali. Musyawarah pimpinan

a. Musyawarah pimpinan adalah forum tertinggi setelah Mubes. b. Musyawarah pimpinan dihadiri oleh semua pengurus dan dewan kehormatan organisasi. c. Musyawarah pimpinan diadakan paling sedikit 1 kali dalam periode kepengurusan. d. Musyawarah pimpinan menghasilkan ketetapan-ketetapan organisasi dan peraturan-peraturan organisasi.

BAB VIII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PASAL 11

1.

Rapat kerja, rapat pimpinan, dan rapat organisasi lainnya dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota atau berdasarkan persetujuan forum. 2. Pengambilan keputusan diupayakan melalui musyawarah mufakat dan apabila hal itu tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 3. Keputusan mengenai pemilihan ketua dilaksanakan secara bebas, jujur, adil dan rahasia. 4. Jika terdapat suara yang sama, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan sidang dengan azas musyawarah mufakat. BAB IX KEUANGAN PASAL 1

1. 2.

Besarnya uang iuran organisasi ditentukan oleh hasil rapat pengurus dan anggota. Keuangan dilakukan dengan transparan, jujur dan bertanggung jawab. BAB X PERUBAHAN DAN PERALIHAN PASAL 1

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan dibahas dalam peraturan – peraturan organisasi lainnya.