63993_makalah Implementasi Nilai Nilai Pancasila

MAKALAH PANCASILA “IMPLEMENTASI NILAI NILAI PANCASILA”

DISUSUN OLEH:

UNIVERSITAS HANG TUAH FAKULTAS KEDOKTERAN PRODI PENDIDIKAN DOKTER SURABAYA 2018

I.

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Seluruh warga negara kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mengetahui, mempelajari, mendalami dan mengembangkannya serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari–hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Yang paling penting kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan merealisasikan sebuah teori atau pengertian dari pancasila tersebut. Sehingga adanya penerapan Pancasila oleh diri kita di dalam masyarakat, bangsa dan negara, kita dapat mengetahui hal–hal yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu. Secara yuridis-konstitusional kedudukan Pancasila sudah jelas, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui, dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan seharihari. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

II.

PEMBAHASAN

1. DIBIDANG POLITIK YANG SELALU BERPIHAK KEPADA RAKYAT Pembangunan serta pengembangan dalam bidang politik haruslah berdasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal tersbut berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia merupakan subjek negara, oleh karenanya kehidupan politik harus sungguh-sungguh merealisasikan tujuan demi menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara haruslah berdasarkan pada moralitas seperti yang tercantum di dalam sila-sila Pancasila dan maknanya,

sehingga dalam praktek-praktek politik paham yang menghalalkan segala cara haruslah ditiadakan segera.

A. Contoh Penerapan Sila Pertama Pancasila Dalam Kehidupan Politik Sila pertama menandakan bahwa kegiatan politik di Indonesia harus menjunjung tinggi moral. Seperti yang kita tahu, nilai moral tertinggi berdasar pada nilai – nilai ketuhanan. Sedangkan moral keagamaan sendiri bersumber pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, sebagai negara, dengan berdasar pada ketuhanan tidak membuat Indonesia menjadi sebuah negara agama. Indonesia adalah negara yang memberi kebebasan pada rakyatnya untuk memeluk beberapa agama yang diakui Indonesia. Karena Indonesia mengakui beberapa agama, maka kebijakan politik di Indonesia juga tidak boleh memihak atau memberi keuntungan pada satu agama saja. Kebijakan politik di indonesia tetaplah berdasar pada legitimasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Selain itu, penerapan nilai pancasila dalam bidang politik juga bisa diwujudkan dari perilaku para pelaku di bidang politik yang harus menjauhi sikap – sikap yang tidak benar. Sebagai contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam bidang politik antara lain: 

Menjauhi hal – hal yang bertentangan dengan nilai agama selama menjalankan tugas sebagai pejabat.



Tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan sendiri.



Pejabat di semua lapisan tidak melakukan korupsi yang merugikan rakyat.



Tidak menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan politik.



Penetapan kebijakan politik yang tidak memihak pada kepentingan satu agama.



Pemerintah menjamin kebebasan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.



Pemerintah Indonesia tidak mengakui adanya kebebasan untuk tidak memeluk agama (atheis).

B. Contoh Penerapan Sila Kedua Pancasila Dalam Kehidupan Politik Berdasar sila kedua ini, kebijakan politik di Indonesia harus berdasar nilai kemanusiaan. Manusia, dalam hal ini warga negara adalah komponen terpenting dalam sebuah negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila nilai

kemanusiaan dijunjung tinggi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Beberapa contoh penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan politik antara lain: 

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut bahkan diatur dalam undang-undang.



Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah salah satu bentuk bahwa negara melindungi dan membela hak asasi tiap warga negara.



Negara Indonesia bersifat monodualis, yaitu memfasilitasi peran warga negara sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial.



Negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban warga negara dalam bidang politik.

C. Contoh Penerapan Sila Ketiga Pancasila Dalam Kehidupan Politik Negara Kesatuan republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasar pada persatuan. Banyak perbedaan yang harus disatukan untuk menjadi Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia mempunyai beragam agama, suku, dan ras di dalamnya. Oleh kerana itu, tanpa adanya persatuan dari setiap elemen, beberapa elemen kehidupan tidak akan berjalan baik. Salah satunya adalah dalam bidang politik. Berikut contoh pengamalan nilai persatuan dalam bidang politik: 

Pemerintah mampu menerapkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.



Membina hubungan baik dengan negara – negara lain.



Menghindari isu SARA dalam persaingan politik.



Memupuk rasa cinta tanah air dan menjaga nama baik Indonesia dalam kegiatan politik Internasional.

D. Contoh Penerapan Sila Keempat Pancasila Dalam Kehidupan Politik Sila keempat dalam Pancasila menjadi dasar Indonesia untuk menjadi negara demokrasi. Hal itu menjadi perwujudan dalam penerapan asas-asas demokrasi pancasila. Dalam hal ini, Indonesia memberi kebebasan kepada rakyat untuk mengemukakan pendapat. Selain itu, Indonesia juga sangat menghargai suara rakyat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan politik. Berikut contohcontoh yang mencerminkan bahwa dunia politik indonesia menerapkan sila keempat Pancasila:



Penerapan pemilihan langsung dalam sistem pemilu di Indonesia.



Adanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili suara rakyat dalam ranah politik Indonesia.



Pengambilan kebijakan politik selalu diputuskan dengan sistem musyawarah mufakat yang melibatkan pimpinan dan perwakilan rakyat.



Pihak oposisi menghormati dan tetap melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai wujud penghormatan pada hasil musyawarah mufakat.

E. Contoh Penerapan Sila Kelima Pancasila Dalam Kehidupan Politik Sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mempunyai arti yang sangat luas. Beberapa hal yang berkaitan contoh penerapan nilai–nilai pancasila dalam bidang politik yang erat dengan konsep sila kelima ini antara lain adalah gotong royong, tolong menolong, dan kasih sayang terhadap sesama. Dalam ranah politik, keadilan sosial juga harus diterapkan. Berikut beberapa contoh penerapan nilai pancasila sila ke-5 dalam bidang politik: 

Penetapan kebijakan politik yang lebih menjunjung kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atu golongan.



Para pejabat selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban selama menjalankan tugas nya.



Tidak menggunakan kekuasaan politik untuk hal – hal yang bersifat pribadi.



Pemimpin harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.



Undang-undang ditaati oleh semua warga negara termasuk perwakilan rakyat dan pemimpin tanpa kecuali

2. DIBIDANG EKONOMI LEBIH BERPIHAK KEPADA EKONOMI KERAKYATAN

Di dalam ilmu ekonomi terdapat sebuah istilah siapa yang kuat maka ialah yang akan menang, sehingga umumnya dalam pengembangan ekonomi selalunya mengarah pada persaingan bebas. Dan sangat jarang yang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal tersebut tentunya sangat tidak sesuai dengan ciri-ciri demokrasi Pancasila yang lebih mengarah pada ekonomi kerakyatan, yakni perekonomian yang manusiawi yang berdasarkan pada tujuan guna mensejahterakan rakyat secara luas (Mubyarto,1999).

Pengembangan dalam segi ekonomi bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan belaka namun juga demi kemanusiaan juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Maka dari itu sistem perekonomian di Indonesia berdasarkan pada asas ekonomi kekeluargaan untuk seluruh bangsa. A. Sila pertama ketuhanan yang maha esa, menurut saya sila ini akan menjadi sumber poko nilai-nilai kehidupan masyarakat dunia untuk tetap menjiwai dan mendasari serta perwujudan system masyarakat yang bebas menjalankan agama nya dan kepercayaanya masing-masing tanpa ada diskriminasi guna mewujudkan adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. B. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, perlu di sadari bersama bahwa jika kemanusiaan yang adil dan beradab adalah keasadaran sikap dan perbuatan bersama maka yang akan terwujud adalah setiap orang akan bebas mempunyai kedudukan yang sama serta mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama dalam menjalankan system perekonomian secara bersama. C. Sila ketiga persatuan Indonesia, menurut saya persatuan dan kesatuan sangatlah di perlukan dalam mewujudkan perekonomian dunia yang lebih baik, karena dengan persatuan dan kesatuanlah yang akan mendorong sebuah bangsa itu untuk mewujudkan sebuah perdamaian kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan Negara D. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dalam hal ini segalah keputusan yang di ambil untuk menjalankan perekonomian sebuah Negara haruslah secara bersama dengan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan di laksanakan dengan sadar, jujur, dan tanggung jawab

E. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini berarti bahwa setiap orang yang berdiam diri didalam sebuah Negara haruslah mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, maupun budaya. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari 4 sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia yang perwujudanya adalah tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

3. DIBIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA MEMBANGUN KEHIDUPAN KEMSYARAKATAN, KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN

Dalam membangun maupun mengembangkan aspek sosial budaya di masyarakat hendaknya berdasarkan pada sistem nilai. Sebuah sistem yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai luhur budaya yang telah dimiliki oleh masyarakat. Sebab fungsi kebudayaan bagi masyarakat, terutama dalam rangka guna melakukan reformasi di segala bidang. Dengan adanya stagnansi nilai sosial budaya yang ada di masyarakat, sehingga tak jarang timbul berbagai macam konflik sosial yang dapat menimbulkan dampak ketimpangan sosial di masyarakat secara luas. Sehingga sangat dibutuhkan peran akhlak dalam pembentukan karakter bangsa supaya menjadi bangsa yang memiliki karakter Pancasila. Karenanya sebagai cara melestarikan budaya harus mengangkat nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia Yakni nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. A. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa bukanlah dokma atau kepercaya an yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui penalaran, melainkan su atu penalaran yang berpangkaldari kesadaraan manusia sebagai makhluk tuhan . Bagi kita dan dalam negara Indonesia, tidak boleh ada pertentangan dalam ha

l Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti K etuhanan Yang Maha Esa, serta anti kehidupan bergama. Dengan kata lain did alam negara Indonesia tiadak ada dan tidak boleh ada faha m yang meniadaka n atau mengingkari akan adanaya Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) dan yang s eharusnya ada yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa (monoteisme) denggan tolera nsi kebebasan untuk memeluk agama dengan keyakinannya dan untuk beribad at menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

B. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab Dalam sila ini kemanusiaan merupakan norma untuk menilai apapun yang menyangkut kepentingan manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulai denagn kesadaran martabat dan derajatnya. Kemanusiaan yang adil dan beradap adala h kesadaran sikapa dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi bu di nurani manusia dalam hubungan normanorma kebudayaan pada umumnya. Hubungan dan norma baik terhadap diri pribadi, sesame manusia dan terhadap lingkungannya. Nilainilai dalam sial Kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah nilai yang meru pakan nilai refleksi dari martabat serta harkat manusia ayng memiliki nilai cul tural. Potensi itu dihayati sebagai hal yang bersifat umum (universal) dan dipu nyai oleh semua bangsa tanpa terkecuali Dalam sila ini tersimpul nilai kemanu siaan yang lengkap, yang adil serta bermutu tinggi, karena kemampuannya ber budaya. Menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradap itu, setiap manusia I ndonesia adalah bagia dari warga dunia, yang meyakini adanaya prinsip persa maan harkat dan martabatnya sebagai hamba Tuhan.

C. Nilai Persatuan Indonesia Persatuan dalam sila ketiga ini meliputi makna persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, pilotik social budaya dankeamanan.Sila persatuan Indone sia ini mengandung nilanilai keharmonian dan nilai etis yang mencakup nilai k

edudukan dan martabat manuisa Indonesia untuk menghargai keseimbangan a ntar kepentingan pribadi dan masyarakat. Nilai yang menjunjung tinggi tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Mengandung nilai petirotik serta penghargaan ras abangga sebagai rea litas yang dinamis.

D. Nilai Sila Ke Empat Dalam sila ini, diakui bahwa negara RI menganut asas demokrasi yang bersum ber kepada nilainilai kehidupan yang berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Perwujudan asas de mokrasi itu dipersepsi sebagai paham kedaulatan rakyat, yang bersumber kepada n ilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Penghargaan nilai terting gi terhadap nilai musyawarah mencerminkan nilai kebenaran. Dalam nilai sila ke empat ini, tercermin nilai yang mengutamakan kepentingan negara dan masyaraka t yang harus didahulukan. Didalam sila ini terungkap nilai yang lebih mengahrgai kesukarelaan dan lesadaran daripada memaksakan sesuatu kepada orang lain. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini, menghargai sikap etis b erupa tanggung jawab yang harus ditunaikan, sebagai amanat seluruh rakyat. Tang gung jawab itu bukan hanya ditujukan kepada manusia, tetapi tanggung jawab mo ral kepada Tuhan Yang Mha Esa. Sila ini pun mengandung pengkuan atas nilai ke benaran dan keadilan dalam menegakkan kehidupan yang bebas dan sejahtera.

E. Nilai Sila Kelima Nilai yang terkandung dalam sila ini mencakup bahwa keadilan sosial berarti k eadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik material mau pun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang berdiam ditanah air, maupun bertempat tinggal dinegara asing. Keadilan social ini juga menjamin bahwa s etiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, elonomi, kebu

dayaan dan social. Dalam sila ini diakui bahwa kedudukan pribadi tidak dapat dipisah kan kedudukannya sebagai warga masyarakat. nilai yang terkandung dalam sila kelima ini meliputi nilai keselarasan, keseim bangan dan keserasian yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, tanpa membedakan asal suku, agama yang dianut, keyakinan politik, serta tingkat ekonominya. Dalam sila inipun terkandung nilai kedermawanan terhadap sesa ma, nilai yang memberi sikap juga mengembangkan nili untu kmenghargai karya dan norma yang menolak adanya kesewenangan serta pemerasan kepada sesama. Nilai kel ima ini juga mengandung nilai vital yaitu keniscayaan secara bersama mewujudkan ke majuan yang merata dan keadilan sosial, dalam makan untuk menjunjung tinggi harka t dan martabat manusia. Nilai yang mencakup keadilan sosial itu memberi jaminan un tuk mencapai taraf kehidupan yang layak dan terhormat sesuai dengan kodratnya dan menempatkan nilai demokrasi dalam bidang ekonomi dan sosial. 4. DIBIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN , MELAKSANAKAN ESENSI SISTEM KEAMANAN RAKYAT SEMESTA

Pada hakikatnya sebuah negara merupakan kumpulan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak dan kewajiban warga negara maka sangat dibutuhkan adanya peraturan perundang-undangan negara, guna mengatur ketertiban maupun keteraturan warga serta sebagai landasan hukum persamaan kedudukan warga negara. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Secara sistematis pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa (sila 1 dan 2), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara , harus mampu menjamin hak hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan, dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat.

III.

PENUTUP Kesimpulan Nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah, yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia. Akan tetapi dewasa ini penerapan atau implementasi nilai-nilai Pancasila sudah mulai luntur, yang diakibatkan semakin pesatnya arus globalisasi, dekadensi moral, dan sebagainya. Sebenarnya akan dapa tercipta kehidupan masyarakat Indonesia yang baik apabila nilai-nilai Pancasila tersebut diamalkan sebgan baik pula. Apabila salah satu sila Pancasila diterapkan, maka nilai dari sila yang lain akan terlaksana juga karena antar sila yang satu dengan sila yang lain dalam Pancasila memiliki keterkaitan yang kuat. Pancasila dapat berfungsi sebagai filter untuk menyaring pengaruh buruk dari luar agar tidak masuk kedalam masyaraka Indonesia. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini, bisa melalui keluarga dan masyarakat, ataupun melalui pelajaran PKn dan kuliah Pendidikan Pancasila.

Saran Hendaknya kemauan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara baik ditumbuhkan dalam diri pribadi manusia Indonesia, ditanamkan dalam jiwa pemuda Indonesia, lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi insan yang pancasilais.

IV.

Daftar Pustaka http://www.academia.edu/24338599/IMPLEMENTASI_PANCASILA_DAL AM_PEMBUATAN_KEBIJAKAN_NEGARA_DALAM_BIDANG_POLITI K https://guruppkn.com/implementasi-nilai-nilai-pancasila http://sampaiujungpelangi.blogspot.com/2016/03/makalah-implementasi-nilainilai.html

http://fatrikah.blogspot.com/2016/06/tugas-mku-pancasila-implementasi.html http://catatanotakpelajar.blogspot.com/2017/03/ringkasan-perwujudan-nilainilai.html http://implementasi-nilai-pancasila12345.blogspot.com/ https://www.kompasiana.com/tambipessybackrie/599049da4d6be90fdb0267b 2/ekonomi-kerakyatan-berbasis-nilai-pancasila-untuk-perekonomian-duniayang-lebih-baik