Ringkasan Mata Kuliah Pengauditan I
Oleh : Luh Pringgita Tami Sarasmita
(1707532020)
I Gusti Ayu Paramitha Candra Dewi
(1707532021)
Luh Putu Indah Wiranti Atmaja
(1707532023)
Dosen Pengampu : Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., Ak., CPA
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 2019
STANDAR AUDITING Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi berkewajiban untuk menetapkan standar auditing. Untuk melaksanakan tugas tersebut IAI membentuk
Dewan
Standar Audit yang ditetapkan sebagai badan teknis senior dari IAI untuk menerbitkan pernyataan-pernyataan tentang standar auditing. Dewan ini juga berkewajiban untuk membuat pedoman penerapan pernyataan standar auditing bagi para auditor dengan menerbitkan penafsiran atau interpretasi. SEPULUH STANDAR AUDITING Sepuluh standar auditing terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Secara keseluruhan kesepuluh standar tersebut menetapkan kualitas pelaksanaan kerja dan tujuan keseluruhan yang harus dicapai dalam suatu audit laporan keuangan. Oleh karena itu standar auditing di atas digunakan sebagai ukuran untuk menilai pekerjaan auditor. A.
Standar Umum
Standar umum berhubungan dengan kualifikasi auditor dan kualitas pekerjaan auditor. Standar umum terdiri atas tiga buah standar. 1.
Keahlian dan Pelatihan Cukup Sebagai Auditor Dalam melaksanakan audit sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus
senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus cukup mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior yang baru masuk ke dalam karir auditing harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan supervisor yang memadai dan review atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman. Sifat dan luasnya supervisi dan review terhadap hasil pekerjaan tersebut harus meliputi keanekaragaman praktik yang luas. Akuntan publik yang bertanggung jawab atas suatu penugasan, harus menggunakan pertimbangan matang dalam setiap tahap pelaksanaan supervisi dan dalam review terhadap hasil pekerjaan dan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat asistennya. Pada gilirannya para asisten tersebut harus juga memenuhi tanggung jawabnya menurut tingkat dan fungsi pekerjaan mereka masing-masing. 1
2.
Indepedensi dalam Sikap Mental Kompetensi saja tidaklah cukup. Auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah
dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bilaman tidak demikian halnya, bagaiamanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia aan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebiasaan pendapatnya. Namun independensidalam hal ini tidak berarti sebagaimana sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, tetapilebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajaran tidak hanya dari sudut manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga dari sudut kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor, seperti calon-calon pemilik dan calon kreditor. 3.
Menggunakan Kemahiran Jabatan dengan Cermat dan Seksama Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap petugas audit yang
bekerja pada suatu kantor akuntan publik untuk mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan sebaik-baiknya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya review secara krostis pada setiap supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan oleh mereka yang membantu audit. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya. Misalnya, kecermatan dan keseksamaan dalam hal kertas kerja audit mengharuskan bahwa isinya cukup menunjang pendapat yang diberikan oleh auditor dan penyajiannya harus mengikuti pedoman yang tercantum dalam standar auditing. B.
Standar Pekerjaan Lapangan Seperti tersirat dari namanya, standar ini terutama berhubungan dengan pelaksanaan audit
di temoat bisnis klien atau di lapangan. Standar ini juga terdiri dari 3 butir standar yang intinya adalah sebagai berikut. 1.
Perencanaan dan Supervisi Agar audit dapat berjalan dengan efisien dan efektif, maka audit harus direncanakan
dengan sebaik-baiknya. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksaan dan lingkupp audit yang diharapkan. Sifat, luas, dan saat perencanaan bervariasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas satuan usaha, pengalaman mengenai satuan usaha, dan pengetahuan tentang bisnis satuan usaha. 2
Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten yang terkait dalam pencapaian tujuan audit dan penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada asisten, mereview pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat diantara staf audit kantor akuntan. Luasnya supervisi yang menandai bagi suatu keadaan tergantung pada banyak faktor, termasuk kompleksitas masalah dan kualifikais orang yang melaksanakan audit. 2.
Pemahaman atas Struktur Pengendalian Intern Struktur pengendalian intern pada perusahaan klien merupakan faktor penting dalam
suatu audit. Sebagai contoh, apabila struktur pengendalian intern pada perusahaan klien dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara efektif akan mengamankan aset klien dan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Sbaliknya, apabila pengendalian tidak efektif akan memungkinkan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekayaan perusahaan dan melahirkan informasi keuangan yang tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu sangatlah penting bagi auditor untuk memahami struktur pengendalian intern agar dapat merencanakan audit efektif dan efisien. 3.
Mendapatkan Bukti Audit Kompeten yang Cukup Tujuan akhir dari standar pekerjaan lapangan adalah agar auditor memperoleh dasar yang
layak untuk menyatakan suatu pendapat tentang laporan keuangan klien. Untuk memenuhi standar ini diperlukan pertimbangan profesional, baik dalam menentukan jumlah maupun kualitas bukt yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor. Sebagian besar pekerjaan akuntan publik dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Ukuran keabsahan bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor. Dalam hal ini bukti audit berbeda dengan bukti hukum yang diatur secara tegas oleh peraturan yang ketat. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Ketepatan sasaran, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti audit lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kometensi bukti.
3
C.
Standar Pelaporan
1.
Menyatakan Laporan Keuangan Telah Disusun Sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia Standar ini mengharuskan auditor untuk mengidentifikasikan dan menggunakan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagai kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen. 2.
Menunjukkan/Menyatakan, Jika Ada, Ketidakkonsistenan Penerapa Prinsip Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Periode Berjalan Dibandingkan dengan Penerapan Prinsip Akuntansi Tersebut dalam Periode Sebelumnya Konsistensi merupakan suatu konsep di dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya
standar secara terus-menerus, tidak berubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan misalnya agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan untuk menghindari informasi yang menyesatkan. 3.
Pengungkapan Informatif dalam Laporan Keuangan Harus Dipandang Memadai, Kecuali Dinyatakan Lain dalam Laporan Audit Standar ini berkaitan erat dengan informais tambahan sebagai pendukung dan pelengkap
laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan maupun bentuk pengungkapan lainnya 4.
Laporan Audit Harus Memuat Pernyataan Pendapat Mengenai Laporan Keuangan Secara Keseluruhan atau Asersi bahwa Pernyataan yang Demikian Tidak Bisa Diberikan Standar ini bertujuan untuk mencegah terjadinya salah tafsir tentang tingkat tanggung
jawab yang dipikul auditor bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Auditor harus menyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang tidak di audit tetapi namanya dikaitkan dengan laporan keuangan tersebut. Auditor juga harus menyatakan bahwa ia tidak dapat memberikan pendapatnya meskipun seandainya melakukan beberapa prosedur audit apabila ia tidak independen terhadap klien.
4
D. Hubungan Standar Audit Dengan Standar Lainnya
Setelah mengetahui kesepuluh standar tersebut,sampailah kita pada kesimpulan yang bisa kami petik. Menurut Haryono Yusup, standar audit sendiri adalah pedoman untuk membantu para auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesional mereka dalam pengauditan laporan keuangan historis.
Dari kesepuluh standar tersebut jika dihubungkan dengan konsep auditing maka standar umum didasari konsep kehati-hatian,independensi,dan etika. Seperti standar pekerjaan lapangan didasari konsep bukti,dan standar pelaporan didasari konsep penyajian atau pengungkapan yang wajar.
Standar auditing seperti yang dikemukakan dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Nah,standar tersebut kemudian dirinci ke dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA).
SPAP merupakan landasan konsepsual yang dijabarkan ke PSA yang dimaksudkan untuk memberikan panduan rinci kepada auditor dalam memberikan jasa auditing oleh masyarakat.
Jadi kesimpulannya,kesepuluh standar tersebut menetapkan kualitas pelaksanaan kerja dan tujuan keseluruhan yang harus dicapai dalam suatu audit laporan keuangan dan digunakan sebagai ukuran untuk menilai pekerjaan auditor, ini merupakan hasil dari hubungan standar audit dengan standar lainnya.
5
DAFTAR PUSTAKA Jusup, Haryono. 2001. Auditing. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
6