Audit Sap 1.docx

PENGAUDITAN I SAP I

OLEH: Kelompok 3 1. Gintar Gimbara 2. Koming Ayu Triana Dewi 3. Ni Kadek Sridara Agustiara

(1607531073) (11) (1607531115) (17) (1607531142) (26)

AKUNTANSI REGULER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2018

A. PENGAUDITAN DAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK a. Pengertian Auditing Menurut ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts) Auditing adalah proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi- asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan criteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Menurut Arens et al. (2010:4) auditing kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independent. Sedangkan menurut Mulyadi (2002:9) auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan- pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Agoes (2012:4) berpendapat bahwa auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen,

beserta

catatan-catatan

pembukuan dan bukti-bukti

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut R.K Mautz, Husain A sharaf (1993) mendefinisikan auditing sebagai rangkaian praktek dan prosedur, metode dan teknik, suatu cara yang hanya sedikit butuh penjelasan, diskripsi, rekonsiliasi dan argumen yang biasanya menggumpal sebagai teori. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan auditing adalah proses yang sistematis, yang merupakan rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi dalam memeriksa dasar – dasar pernyataan, mengevaluasinya secara bijaksana, secara independen, untuk menyatakan pendapatnya mengenai kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak pihak yang berkepentingan

b. Tujuan Audit Ikatan Akuntan Indonesia (2001) menyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 110, PSA No. 02 tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam hal semua yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan jika ada, menunjukan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c. Tipe – Tipe Audit 

Audit operasional (operational audit) Audit ini meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efesiensi, efektivitas, maupun kehematan ekonomis operasional. Audit ini sering disebut juga audit menejemen atau audit kinerja.



Audit kepatuhan (compliance audit) Audit ini mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan financial maupun operasional tertentu dari suatu entitas sesuai kondisi-kondisi, aturan-aturan dan regulasi yang telah ditentukan. Kreteria yang telah ditentukan itu berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun lembaga pemerintah.



Audit laporan keuangan (financial statement audit)

Audit ini mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kreteria yang ditetapkan, yaitu PABU.

d. Klasifikasi Audit 

Pemeriksaan Eksternal ( External Auditing ) Pemeriksa eksternal adalah suatu kontrol sosial yang memberikan jasa kebutuhan akan informasu untuk pihak luar dari suatu organisasi yang diperiksa. Pemeriksanya adalah pihak luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan.



Pemeriksaan Internal ( Internal Auditing ) Pemeriksaan internal adalah suatu control organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektifitas organisasi. Pemeriksanya adalah karyawan organisasi itu sendiri dan dibayar oleh organisasi itu pula.



Pemeriksaan Sektor Publik (Public Sector Auditing) Pemeriksaan sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat. Pemeriksanya adalah berasal dari pemerintah (Akuntan Pemerintah )

e. Tipe atau Jenis Auditor 

Auditor Publik atau Pemeriksa Independen Akuntan Publik atau pemeriksa independen adalah akuntan yang menjual jasa professionalnya kepada masyarakat/klien, terutama untuk jenis pemeriksaan laporan keuangan.



Auditor Intern atau Pemeriksa Intern Akuntan Intern adalah pegawai dari perusahaan yang diperiksa. Tugas pokok akuntan intern adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen teras telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan perusahaan.



Auditor Pemerintah Akuntan Pemerintan adalah akuntan yang bekerja pada pemerintah, baik pemerintah lokal maupun pusat.

f. Profesi Akuntan Publik Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh ijin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntn public di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 2011. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa non-assurance. 

Jasa assurance Jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan.



Jasa atestasi Suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure).



Jasa non-assurance atau non-atestasi Jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa non-assurance yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi.

Menurut aturan, izin untuk berpraktek sebagai akuntan public dapat diberikan kepada mereka yang telah bersertifikat akuntan public (BAP). Untuk memperoleh sertifikat tersebut, maka para akuntan harus mengikuti ujian sertifikasi akuntan public (USAP) yang diselengarakan oleh IAI dau kali dalam setahun dengan materi ujian: a) Teori dan praktek akuntansi b) Auditing dan jasa prosfesional akuntan public c) Akuntan manajemen dan manajemen keuangan

d) Sistem informasi akuntansi e) Perpajakan dan hukum komersial.

B. HUBUNGAN AUDIT DENGAN DISIPLIN ILMU YANG LAINNYA Auditing, suatu disiplin ilmu yang terkait tetapi terpisah dari akuntansi. Auditing adalah suatu proses dimana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini, yang masuk akal tapi tidak dijamin sepenuhnya mengenai kewajaran dan kesesuiannya dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Berdasarkan pernyataan mengenai definisi auditing, dapat kita hubungkan antara akuntansi dan auditing. Dua ilmu ini saling terkait satu sama lain, Secara umum hubungan antara auditing dan accounting dapat dijelaskan sebagai berikut, Accounting adalah suatu proses menghasilkan data dan informasi dalam bentuk Financial Statement. Sedangkan Auditing adalah suatu proses mengevaluasi informasi dan menghasilkan kesimpulan (opini / rekomendasi) yang membandingkan antara fakta dan kriteria. Tahapan dalam audit terjadi setelah tahapan akuntansi selesai dilaksanakan, karena dalam melakukan audit di perlukan Laporan Keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Proses Akuntansi bersifat konstruktif, diawali dengan mengumpulkan bukti pembukuan (bukti – bukti transaksi), bukti pembukuan dicatat dalam bentuk Special Journal (Jurnal Penjualan, Jurnal Pembelian, Jurnal Penerimaan Kas, dan Jurnal Pengeluaran Kas). Setelah semua transaksi dicatat pada masing – masing kolom Special Journal, Tiap – tiap jurnal dicatat dalam General Ledger, dan dilakukan penyesuaian pada transaksi yang memerlukan penyesuaian. Melalui transaksi yang telah disesuaikan dapat diperoleh Trial Balance yang terdiri atas Aktiva dan Passiva dari suatu perusahaan. Tahap selanjutnya adalah pembuatan Worksheet, kemudian diperoleh Financial Statement (Laporan Keuangan) yang akan menjadi bahan bukti untuk melakukan audit. Financial Statement yang dihasilkan dari proses akuntansi, akan mengalami tahap audit. Audit terhadap Laporan Keuangan diperlukan karena, a. Ada potensi konflik antara penyedia informasi dengan pengguna informasi,

b. Informasi mempunyai konsekuensi ekonomi yang sangat penting bagi business maker, c. Keahlian sering menghendaki informasi disajikan dan diverifikasi, d. User sering tercegah mempunyai hubungan langsung dengan informasi. Dalam melakukan audit harus sesuai dengan Standar Auditing yang telah ditetapkan seperti standar umum, kerja lapangan dan standar pelaporan.

C. PERKEMBANGAN AUDIT a. Sejarah fungsi pengauditan Pengauditan telah mulai dilakukan sejak abad ke-15. Tahun kelahiran pengauditan laporan keuangan secara pasti tidak diketahui, tetapi dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa pada sekitar awal abad ke-15 jasa auditor telah mulai digunakan di Inggris. Meskipun pengauditan telah lahir sejak beberapa abad yang lalu, namun perkembangan yang pesat baru terjadi pada abad ini.

b. Pengauditan Independen Sebelum Tahun 1900 Kelahiran fungsi pengauditan di Amerika Utara berasal dari inggris. Akuntansi sebagai profesi diperkenalkan di bagian benua ini oleh Inggris pada paruh kedua abad ke-19. Para akuntan di Amerika Utara mengadopsi bentuk laporan dan prosedur audit sebagaimana yang berlaku di Inggris. Perusahaan-perusahaan publik di Inggris pada wakti itu harus tunduk pada undang-undang yang disebut Companiest Act. Menurut undang-undang tersebut, semua perusahaan publik harus diaudit. Ketika fungsi audit mulai diekspor ke Amerika Serikat, bentuk pelaporan model Inggris turut diadopsi pula meskipun peraturan yang berlaku di Amerika Serikat tidak sama dengan yang berlaku di Inggris. Sebagaimana disebutkan diatas, di Inggris semua perusahaan publik harus diaudit, sedangkan di Amerika Serikat pada waktu itu tidak wajib diaudit. Keharusan untuk diaudit datang dari badan yang mengatur pasar modal yang disebut Securities and Exchange Commission (SEC), serta dari pengakuan umum mengenai manfaat pendapat auditor atas laporan keuangan.

Tidak hanya peraturan undang-undang yang mengharuskan audit atas laporan yag diberikan kepada para pemegang saham, menyebabkan audit pada abad kesembilan belas menjadi beraneka ragam, kadang-kadang hanya meliputi neraca saja, tapi ada pula yang berupa audit atas semua rekening yang ada pada perusahaan dan dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Auditor biasanya mendapat penugasan dari manajemen atau dari dewan komisaris perusahaan, dan laporan hasil audit biasanya dialamatkan kepada pihak intern perusahaan, bukan kepada pemegang saham. Pemberian laporan kepada para pemegang saham pada waktu itu tidak biasa dilakukan. Para manajer perusahaan hanya menginginkan untuk mendapat jaminan dari auditor bahwa kecurangan dan kekeliruan dalam pencatatan tidak terjadi.

c. Perkembangan di Abad Ke-20 Memasuki abad ke-20, revolusi industri kira-kira telah berusia 50 tahun dan selama masa itu jumlah perusahaan industri telah berkembang dengan pesat. Jumlah pemegang saham juga semakin bertambah dan mereka sudah mulai menerima laporan auditor. Kebanyakan pemegang saham baru ini tidak memahami makna pekerjaan seorang auditor, dan kesalahpahaman melanda banyak pihak termasuk para pimpinan perusahaan dan bankir. Pada umumnya mereka beranggapan bahwa pendapat auditor adalah jaminan keakuratan laporan keuangan. Profesi akuntansi di Amerika berkembang dengan pesat setelah berakhirnya perang dunia I. Sementara itu kesalahpahaman tentang fungsi pendapat auditor masih terus berlangsung, sehingga pada tahun 1917 Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Buletin yang memuat cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute Of Accountant (yang selanjutnya berubah menjadi American Institute Of Certified Public Accountants atau AICPA pada tahun 1957) yang berisi himbauan tentang perlunya akuntansi yang seragam, tetapi tulisan tersebut sesungguhnya lebih banyak menguraikan tentang bagaimana mengaudit neraca. Pernyataan teknis ini merupakan pernyataan pertama yang

dikeluarkan oleh profesi akuntansi di Amerika Serikat dari sekian banyak pernyataan yang dikeluarkan selama abad kedua puluh. Pada awalnya, para akuntan publik menyusun laporan tanpa mengikuti pedoman resmi. Akan tetapi pada 50 tahun terakhir, profesi dengan cepat mengembangkan redaksi laporan yang umum digunakan melalui AICPA. Redaksi atau susunan kalimat laporan yang umum saat ini telah makin diperbaharui sehingga pembuatan laporan hasil audit tidak lagi merupakan pekerjaan mengarang kalimat dalam laporan, melainkan merupakan proses pengambilan keputusan. Alternatif bentuk tipe laporan yang dapat dipilih auditor tidak banyak, dan sekali auditor memilih jenis pendapat yang diberikan dalam situasi tertentu, auditor tinggal memilih jenis laporan yang telah dirancang untuk menyatakan pendapat tersebut.

d. Perkembangan Pengauditan di Indonesia Profesi akuntansi di Indonesia

masih tergolong muda. Pada masa

penjajahan Belanda, jumlah perusahaan di Indonesia belum begitu banyak, sehingga akuntansi dengan sendirinya hampir tidak dikenal. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia pada waktu itu, mengikuti model pembukuan seperti yang berlaku di negaranya. Situasi seperti itu berlangsung hingga Indonesia merdeka. Akuntansi baru mulai dikenal di Indonesia setelah tahun lima puluahn, yaitu ketika semakin banyak perusahaan didirikan dan akuntansi sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Tonggak penting perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menetaplan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia dan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA). Prinsip akuntansi dan norma tersebut hamper sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku di Amerika Serikat. Penetapan pronsip akuntansi dan norma pemeriksaan di Indonesia terutama dipicu oleh lahirnya pasar modal yang mensyaratkan perusahaan yang akan menjual sahamnya di pasar modal untuk memiliki laporan keuangan yang telah diaudit. Selain itu perkembangan terjadi dalam dunia perbankan sejak tahun 1988 semakin menuntut dilakukannya audit atas

laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit ke bank. Pada tahun 1955 lahir Undang-undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas untuk menyusun laporan keuangan dan jika p[erseroan merupakan perusahaan public, maka laporan keuangannya wajib diaudit oleh akuntan public. Pada tahun yang sama lahir pula Undang-undang Pasar Modal yang semakin meningkat peran akuntansi dan pengauditan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual di pasar modal (perusahaan public). Pada than 1994 IAI melakukan penyusunan ulang prinsip akuntansi dan standar audit yang disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Professional Akuntan Publik (SPAP). Sejalan dengan itu Dewan Standar Akuntansi yang dibentuk oleh IAI secara terus menerus menerbitkan Pernyatan Standar Akuntansi Keuangan (SPAP) yang hingga saat ini telah mencapai 56 buah. Seperti terjadi di Amerika Seratus tahun lalu, fungsi pengauditan di Indonesia memasuki abad 21 ini masih belum dipahami masyarakat.Banyak kesalah- pahaman terjadi atas laporan auditor, karena fungsi audit tidak dipahami benar. Situasi demikian Nampak sekali ketika berbagai kasus terkenal seperti kasus Bank Summa, skandal Bank Bali yang diaudit oleh Pricewaterhouse Coopers, dan sejumlah kasus lainnya, dikomentari berbagai fihak. Kebanyakan komentar tersebut mencerminkan kesalahpahaman masyarakat, tidak saja mengnai makna pendapat auditor atas laporan keuangan yang diperiksanya, tetapi juga mengenai perbedaan antara berbagai jenis audit yang bisa dilakukan seorang auditor.

D. PERAN AUDIT DIDALAM SUATU NEGARA a. Peran Audit dalam Instansi Pemerintahan Setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Pusat wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Setelah pemerintah menyampaikan laporan keuangan, maka BPK akan melakukan kegiatan audit sebagai salah satu bentuk evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Hasil audit BPK yang berupa opini, temuan, dan rekomendasi tindak lanjut temuan kemudian diberikan kepada

pemerintah sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan tahun-tahun anggaran selanjutnya. Hasil audit tersebut juga akan menjadi bahan informasi bagi masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintahan selama ini sehingga dapat menentukan pilihan politik mereka di masa yang akan datang. Adapun peran audit tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, peranan auditor pada tahap perencanaan. Dalam tahap ini seluruh kebijakan publik yang telah disusun pemerintah perlu direview secara independen oleh auditor untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah. Dalam tahap perencanaan, kegiatan auditor yang dapat dilakukan ada dua macam yaitu: a) analisis proposal anggaran yang disampaikan oleh pemerintah dan b) review terhadap proposal kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Kedua, kegiatan auditor ini ditujukan untuk menghasilkan saran, pandangan, ataupun alternatif kebijakan yang mungkin dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan untuk memperbaiki perencanaan yang telah disusun. Dengan adanya peranan auditor dalam perencanaan maka pemerintah dapat menghindari permasalahan yang terjadi dalam perencanaan antara lain yaitu: a) kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu (preferred policies) dan b) data yang bias. Peranan auditor dalam tahap ini hanya sebatas pada review dan asistensi saja. Oleh karena perlu diingat bahwa auditor tidak berhak mengajukan usulan kebijakan secara resmi kepada institusi legislatif sehingga pengambil keputusan tetap berada di tangan pemerintah. Kedua, peranan auditor pada tahap pelaksanaan. Fungsi auditor dalam tahap ini difokuskan untuk mengawasi proses pelaksanaan kebijakan dan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan legislatif. Dalam proses pelaksanaan anggaran, proses eksekusi kegiatan dan administrasi keuangan negara menjadi fokus utama dalam pengawasan yang dilakukan oleh auditor. Dalam hal ini auditor intern pemerintah yang ada di dalam setiap Kementerian/Lembaga memiliki peranan yang cukup penting mengingat

mereka merupakan institusi pengawasan yang terintegrasi dengan executing agency. Kegiatan utama yang dilakukan oleh auditor dalam tahap pelaksanaan anggaran adalah: a) Asistensi dan konsultasi pengelolaan kegiatan baik dari

administratif

maupun substantif dan b) Monitoring dan evaluasi kegiatan secara integral. Kedua macam kegiatan ini ditujukan agar pengelolaan kegiatan tetap berjalan pada koridor perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu kegiatan auditor tersebut ditujukan juga untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kegiatan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan kegiatan maka executing agency dapat segera melakukan tindakan korektif sehingga output dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tetap dapat dicapai. Ketiga, peranan auditor pada tahap pertanggungjawaban. Dalam tahapan pertanggungjawaban peranan auditor sebenarnya saat ini sudah dijalankan sepenuhnya oleh institusi pengawasan dan pemerikasaan yang telah ada. Dalam tahap pertanggungjawaban auditor berperan untuk melakukan post audit atas implementasi kegiatan dan pengelolaan keuangan negara dalam satu tahun anggaran. Kegiatan post audit yang dilakukan oleh auditor ditujukan untuk memberikan opini atas kinerja dan laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah. Hasil dari pemeriksaaan kemudian dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara.

b. Peran Audit pada Instansi Swasta Auditing dilaksanakan dalam rangka membandingkan kesesuaian antara kebijakan yang berlaku dalam suatu entitas swasta terhadap pelaksanaan yang sebenarnya terjadi untuk melihat efektifitas dan efisiensi entitas. Auditor dapat memberikan penilaian yang objektif dan relavan baik atas pelaporan keuangan, operasional, dan kepatuhan atas prosedur yang berlaku yang dilaksankan oleh pihak manajemen (audit), karena posisinya yang independen dan memiliki kompetisi yang cukup, tidak perlu terbebani dengan aktivitas yang tidak dia lakukan ( aktivitas yang diaudit),

Auditing adalah hilir dari serangkaian proses yang dilaksanakan, sehingga audit yang baik dapat menjamin entitas tersebut mampu sustainable. Menginformasikan keadaan yang sebenarnya mengenai besaran untung atau rugi, posisi yang harus diperbaiki, dan yang mengalami kemajuan, dapat dijadikan acuan bagi entitas tersebut untuk bertindak restropektif, memprioritaskan aktivitas yang dianggap perlu, dan mengestimasi aktivitas strategis. Pada akhirnya hasil dari audit akan menjadi acuan bagi pengguna laporan keuangan entitas swasta dalam menjalankan usahanya, menilai kinerja perusahaan, mempengaruhi keputusan investasi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan perekonomian secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Arens, Alvin A; Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Amir Abadi Yusuf,2009, Auditing and Assurance Services, An Integrated Approach, An Indonesian Adaption, Prentice Hall International Edition Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.

Jusup, Al. Haryono (2001). Pengauditan. Buku 1. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN

Mulyadi, 2002, Auditing, Buku 1, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta