375881516-karmil-puan-ter-2016-doc.doc

TERBATAS PENINGKATKAN LIMA KEMAMPUAN TERITORIAL APARAT SATUAN KOWIL DALAM PELAKSANAAN BINTER

BAB I PENDAHULUAN 1. Umum. a.

Selaku penegak kedaulatan negara, TNI-AD mempunyai tugas pokok

mempertahankan

keutuhan

wilayah

daratan

bersama-sama

dengan

komponen pertahanan negara lainnya. Sesuai Doktrin TNI AD “ Kartika Eka Paksi “ salah satu fungsi organik militer TNI AD adalah teritorial, yang implementasinya dilaksanakan melalui pembinaan teritorial. Dengan Binter, TNI AD berupaya untuk mendayagunakan potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah yang mampu untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang mungkin timbul merongrong NKRI yang kita cintai. b.

Usaha, tindakan dan kegiatan dalam membina hubungan dengan

segenap lapisan masyarakat sehingga tercapai Kemanunggalan TNI - Rakyat untuk didayagunakan semaksimal mungkin bagi kepentingan pertahanan negara matra darat. c.

Upaya mencapai keberhasilan tugas-tugas pembinaan teritorial seperti

diuraikan di atas, aparat teritorial harus memiliki

kemampuan dasar di

bidang teritorial. Kemampuan dasar tersebut yaitu ; “Kemampuan temu cepat

dan lapor cepat, Kemampuan manajemen teritorial, Kemampuan penguasaan wilayah, Kemampuan pembinaan Wanra dan Kemampuan komunikasi sosial.” Lima kemampuan tersebut dikenal dengan istilah “Lima Kemampuan Teritorial”. TERBATAS

2 / 2. Maksud ... 2. Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Memberikan gambaran tentang pembinaan lima kemampuan teritorial kepada aparat satuan komando kewilayahan. b. Tujuan. Sebagai bahan masukan kepada komando atas tentang upaya meningkatkan lima kemampuan teritorial bagi aparat satuan komando kewilayahan dalam pelaksanaan Binter. 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

Karangan militer ini membahas masalah

lima kemampuan teritorial bagi aparat satuan Kowil khususnya Babinsa sebagai ujung tombak Binter,

yang meliputi latar belakang, kondisi saat ini, faktor yang

mempengaruhi, kondisi yang diharapkan dan upaya meningkatkannya, dengan tata urut sebagai berikut : a. Pendahuluan. b.

Landasan Pemikiran.

c.

Kemampuan Teritorial Babinsa Saat ini.

d.

Faktor yang Mempengaruhi Lima Kemampuan Teritorial.

e.

Kemampuan Teritorial yang Diharapkan.

f.

Upaya Meningkatkan Lima Kemampuan Teritorial.

g.

Penutup.

4. Pengertian-pengertian. a. Pembinaan Teritorial. Adalah usaha, tindakan dan kegiatan dalam membina hubungan dengan segenap lapisan masyarakat sehingga tercapai Kemanunggalan TNI - Rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara matra darat .

3 / b. Teritorial ... b. Teritorial. 1)

Dalam arti luas.

perairan

dan

ruang

Bagian dari permukaan bumi atas daratan, udara

dengan

batas-batas

tertentu

yang

ditetapkan oleh suatu negara sebagai wilayah nasionalnya dengan seluruh isinya baik materiil, spiritual maupun tenaga manusia dalam bentuk perikehidupan sosial sebagai suatu sistem. 2)

Dalam arti sempit. Wilayah teritorial nusantara darat atau laut

ditinjau dari aspek pertahanan. 3)

Dalam arti khusus. Sebagai fungsi organik militer TNI AD

adalah pembinaan teritorial di suatu wilayah tertentu. c. Komunikasi Sosial. 1)

Sebagai metode, komunikasi sosial adalah kegiatan yang

diselenggarakan

TNI

AD

guna

memelihara

dan

meningkatkan

hubungan dengan komponen bangsa lainnya agar terwujudnya saling kebersamaan yang memungkinkan timbul keinginan masyarakat untuk berpartisipasi di bidang pertahanan negara. 2)

Sebagai kemampuan, komunikasi sosial adalah kemampuan

prajurit TNI AD dalam berinteraksi dengan masyarakat. d. Lima Kemampuan Teritorial.

Adalah

serangkaian

tuntutan

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI AD khususnya aparat kowil baik secara individu maupun dalam hubungan satuan agar dapat melaksanakan tugas secara profesioanal, efektif dan efisien.

4 BAB II LANDASAN PEMIKIRAN 5. Umum. Pembinaan

teritorial

diselenggarakan

sepanjang

masa,

baik

dalam keadaan damai, darurat sipil, darurat militer maupun perang, dengan tujuan menyiapkan komponen cadangan dan komponen pendukung yang tangguh. Pembinaan teritorial diselenggarakan secara rutin dan terus menerus

dengan

menggunakan metode bhakti TNI, Bintahwil dan komunikasi sosial sesuai dengan mekanisme dan tata laksana Binter. 6. Landasan Historis. a.

Komando teritorial yang sekarang dikenal dengan istilah komando

kewilayahan, dalam sejarahnya berasal dari bentuk pemerintahan darurat militer yang bernama “tentara dan teritorium”. Bentuk pemerintahan tersebut kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Kodam pada tahun 1950-an. b.

Bentuk pemerintahan “tentara dan teritorium” itu sendiri berasal dari

bentuk pemerintahan gerilya ketika bangsa Indonesia berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. c.

Di dalam sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh

komponen bangsa, pembinaan teritorial dilaksanakan sepanjang masa. 7. Landasan Filosofis. Bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila mempunyai cita-cita luhur, yaitu menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI selanjutnya untuk mempertahankan kemerdekaan, menyatukan bangsa dan menjamin keadilan wilayah NKRI. 8.

Landasan Konstitusional. a.

UUD 1945. Di dalam UUD 1945 pasal 30 disebutkan bahwa setiap

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Salah satu wujud keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara adalah pengabdian sesuai profesinya, baik di lingkungan militer maupun lingkungan sipil.

5

b.

Ketetapan MPR RI (TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang

Peran TNI dan Polri). TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 9.

Landasan Konsepsional. a.

Wawasan Nusantara.

Adalah cara pandang bangsa Indonesia

dalam mengartikan wilayah Indonesia beserta segala isinya sebagai satu kesatuan wadah dan sarana perjuangan hidup bangsa secara bulat dan utuh, termasuk di dalamnya kesatuan pertahanan dan keamanan. b.

Ketahanan nasional.

Bangsa

Indonesia

menyadari

bahwa

berbagai aspek kehidupan bangsa tidak mungkin diselenggarakan secara parsial ataupun terpisah-pisah, tetapi harus merupakan upaya terpadu sehingga akan menghasilkan suatu sinergi kemampuan berupa peningkatan ketahanan setiap aspek kehidupan bangsa secara selaras, serasi dan seimbang. 10.

Landasan Doktrin.

Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi sebagai doktrin

tertinggi yang bersifat strategis di lingkungan TNI AD bersifat konseptual, digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas pokok. Salah satu fungsi organik militer TNI AD adalah teritorial, yaitu menyelenggarakan komunikasi dengan berbagai komponen masyarakat dan aparat pemerintah dalam rangka pembinaan teritorial untuk membangun kesadaran pertahanan aspek darat guna kepentingan pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI AD.

6 BAB III KEMAMPUAN TERITORIAL BABINSA SAAT INI 11.

Umum.

Istilah kemampuan teritorial sebagai kemampuan pokok bagi

aparat satuan Kowil, menjadi tren setelah reformasi internal TNI digelar sejak kurun waktu 1998. Babinsa sebagai ujung tombak pembinaan teritorial belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. 12.

Latar Belakang. a.

Secara kuantitas aparat satuan Kowil khususnya Babinsa, sampai saat

ini belum dapat memenuhi organisasi sehingga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas. Khususnya Babinsa yang seharusnya dijabat oleh seorang bintara, di satuan tertentu ada yang dijabat oleh seorang tamtama. b.

Secara kualitas, aparat satuan Kowil khususnya Babinsa sumber daya

manusianya masih jauh ketinggalan dibanding dengan tuntutan profesi. Khususnya di perkotaan, eksistensi Babinsa sangat tidak seimbang dengan masyarakat yang dibina yang rata-rata telah memiliki pendidikan di atas sekolah menengah umum. Bahkan di wilayah pedesaan atau daerah terpencil, Babinsa dijabat oleh seorang tamtama yang hanya lulusan sekolah dasar. 13.

Kemampuan Temu Cepat dan Lapor Cepat. a.

Babinsa belum memahami makna temu cepat dan lapor cepat. Mereka

belum bisa mengambil sikap dengan cepat apabila mengetahui kejanggalankejanggalan di wilayahnya. b.

Babinsa belum dapat mengantisipasi dan memperkirakan tentang

kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di suatu wilayah, karena belum memiliki bekal pengetahuan yang memadahi.

7 c.

Karena luasnya wilayah binaan,

seorang Babinsa tidak dapat

menjangkau secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal itu diperlukan jaringan informasi, tetapi mereka belum memilikinya. 14.

Kemampuan Manajemen Teritorial. a.

Babinsa belum memahami pengetahuan tentang manajemen teritorial

yang intinya adalah ketatalaksanaan Binter yang meliputi : pengumpulan data, tabulasi data, klasifikasi wilayah dan laporan berkala. b.

Babinsa belum mampu mengorganisir tugas-tugasnya dengan anggota

maupun teman kerjanya. c.

Babinsa belum mampu melaksanakan koordinasi dengan aparat dan

instansi pemerintah serta lembaga lain dalam melaksanakan tugas. 15.

Kemampuan Penguasaan Wilayah. a.

Babinsa kurang dapat mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang sangat pesat dan berdampak kepada dinamika masyarakat yang sangat cepat berubah. b.

Babinsa kurang mengenali secara mendalam setiap perubahan yang

terjadi di wilayahnya, sehingga tidak dapat mengantisipasi terhadap kemungkinan masalah baik aspek geografi, demografi maupun kondisi sosial. c.

Paradigma baru peran TNI yang sudah beberapa tahun disosialisasikan

belum dipahami secara mendalam oleh anggota TNI AD. d.

Babinsa belum mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan

instansi terkait untuk mendapatkan data guna mengikuti perkembangan situasi di wilayahnya.

8 16.

Kemampuan Pembinaan Wanra. a.

Aparat satuan Kowil khususnya Babinsa melum memahami makna

perlawanan rakyat sebagai kekuatan yang harus dibina sebagai kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan rakyat semesta. Mereka hanya memahami bahwa perlawanan rakyat hanyalah sebagai suatu organisasi seperti Hansip dan Kamra. Yang dimaksud perlawanan rakyat sebagai kekuatan adalah kemampuan suatu wilayah dalam mengorganisir warganya agar memiliki kemampuan daya tangkal dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang timbul. b.

Babinsa belum memahami tentang cara/teknik pembinaan Wanra,

sehingga tujuan pembinaan yang sebenarnya belum berhasil. c.

Babinsa

belum

memahami

tentang

prosedur

pembinaan

dan

mekanisme permintaan tenaga Wanra. d.

Babinsa masih beranggapan bahwa pembinaan Wanra hanya tugas

dan tanggung jawab TNI, padahal juga tugas instansi pemerintah yang dilaksanakan secara terkoordinir. 17.

Kemampuan Komunikasi Sosial. a.

Aparat satuan Kowil khususnya Babinsa belum memahami tentang

pengetahuan komunikasi sosial. Mereka menganggap bahwa komunikasi sosial hanya sebatas berhubungan dengan masyarakat secara langsung, padahal komunikasi sosial adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang Babinsa dengan segala aspek yang mendukungnya. b.

Dengan pengertian tersebut di atas, para Babinsa belum mampu

melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat secara utuh. c.

Babinsa belum mampu mengenali lingkungan binaannya secara

maksimal, sehingga tidak dapat melaksanakan komunikasi sosial dengan baik. Sebelum melaksanakan komunikasi sosial, terlebih dahulu harus mengenali secara mendalam tentang kondisi sosial yang berkembang di wilayah binaannya.

9 BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIMA KEMAMPUAN TERITORIAL 18.

Umum.

Dalam suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang

satu dengan yang lainnya saling berkaitan, tidak dapat lepas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar. 19.

Faktor Intern. a.

Bila dikaitkan dengan perkembangan situasi dewasa ini, dimana

banyak terjadi pemekaran wilayah mulai dari tingkat propinsi hingga tingkat desa. Maka jumlah Babinsa masih kurang. b.

Secara kualitas, SDM Babinsa belum memadai dihadapkan dengan

perkembangan masyarakat, khususnya di perkotaan masih dijabat seorang tamtama yang hanya lulusan sekolah dasar. 20.

Faktor Ekstern. a.

Adanya pandangan masyarakat yang keliru menilai pembinaan

teritorial. Akhir-akhir ini muncul isu-isu yang dilontarkan seperti pada masa orde baru. Sehingga muncul tuntutan agar komando teritorial dibubarkan . b.

Kepercayaan masyarakat terhadap TNI semakin menurun akibat ulah

segelintir oknum anggota TNI yang tidak melaksanakan tugas dengan baik.

BAB V KEMAMPUAN TERITORIAL YANG DIHARAPKAN 21.

Umum.

Kemampuan teritorial yang meliputi : Kemampuan temu cepat

dan lapor cepat, Kemampuan manajemen teritorial, Kemampuan penguasaan wilayah, Kemampuan pembinaan Wanra dan Kemampuan komunikasi sosial.

10 22.

Kemampuan Temu Cepat dan Lapor Cepat. a.

Kemampuan temu cepat berkaitan dengan deteksi dini dan cegah dini.

Deteksi dini adalah kemampuan mencari dan menemukan terhadap berbagai masalah yang timbul atau yang akan terjadi sebagai akibat dari perubahan dan dinamika sosial yang terjadi. b.

Kemampuan cegah dini adalah kemampuan untuk mengantisipasi

segala masalah sebagai akibat dari perubahan seawal mungkin, sehingga masalah tidak berkembang menjadi lebih besar. c.

Kemampuan lapor cepat adalah kemampuan untuk melaporkan secara

cepat kepada atasan yang berwenang terhadap kejadian yang sedang berlangsung. d.

Deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat merupakan kegiatan yang

dilaksanakan secara terus menerus oleh aparat satuan Kowil

untuk

menemukan permasalahan atau segala bentuk kemungkinan ancaman. e.

Agar aparat satuan Kowil dapat melaksanakan Deteksi Dini, Cegah Dini

dan Lapor Cepat, harus memiliki kemampuan “3 DL dan SSK” , yaitu : 1)

Deteksi dini : a)

Datangi dan dekati obyek kejadian.

b)

Dengarkan dan lihat kejadian yang ada di sekitar obyek

kejadian. c) 2)

3)

Dapatkan informasi selengkap-lengkapnya.

Cegah dini : a)

Lokalisir kejadian agar tidak meluas.

b)

Lakukan sesuatu sesuai kemampuan.

c)

Laporkan kepada komando atas.

Lapor cepat : a)

Saring berita.

b)

Sandi berita.

c)

Kirim berita.

11

f.

Aparat satuan Kowil harus dapat mencari berbagai permasalahan yang

timbul atau yang akan terjadi dengan cepat. g.

Khususnya kemampuan deteksi dini dan cegah dini, salah satu cara

yang efektif adalah dengan jalan membina mitra karib atau semacam badan pengumpul keterangan yang dapat dipercaya sebagai sumber informasi. i.

Apabila informasi telah didapat, aparat satuan Kowil harus memiliki

kemampuan untuk melaporkan kepada satuan atas dengan cepat. Laporan harus mengandung unsur “Si A Bi Di Me” (siapa, apa, bilamana, di mana dan mengapa). 23.

Kemampuan Manajemen Teritorial. a.

Manajemen teritorial

adalah

ketatalaksanaan

pembinaan teritorial

yang mencakup : 1)

Pengumpulan data.

b)

Pembuatan tabulasi data.

c)

Klasifikasi wilayah.

d)

Pembuatan laporan berkala tentang perkembangan situasi dan

hambatan pelaksanaan kegiatan. b.

Seorang Babinsa harus memiliki kemampuan untuk : 1)

Mengorganisir

kegiatan dengan cara membagi tugas kepada

anggota dalam menangani kegiatan di wilayahnya. 2)

Menyelenggarakan ketatalaksanaan Binter.

3)

Mampu membuat produk dasar Sisrendal Binter, meliputi Jukter,

Anpotwil, Anpothan, Renbinter, Telaahan Binter dan Program Binter. c.

Dalam rangka pengumpulan data teritorial Babinsa harus dapat

melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait dan membentuk jaring

12 informasi. Salah satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan data dan informasi adalah dengan membina mitra karib. d.

24.

Di dalam manajemen, hal mendasar yang harus dilakukan adalah : 1)

Perencanaan (planning)

2)

Pembagian tugas (organizing)

3)

Pelaksanaan (actuating)

4)

Pengawasan/pengendalian (controling)

Kemampuan Penguasaan Wilayah. a.

Kemampuan Penguasaan Wilayah. Adalah

kecakapan

dan

kesanggupan untuk mengenali secara mendalam tentang ciri-ciri dari unsurunsur Geografi, Demogarafi dan Kondisi Sosial suatu wilayah serta dapat mengantisipasi hakekat ancaman yang mungkin timbul. b.

Penguasaan wilayah dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun

cara yang paling mudah digunakan adalah :

1)

Dilakukan dengan pengamatan (observasi)

yang meliputi

kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial). 2)

Dilakukan

melalui

komunikasi

dengan masyarakat, baik

langsung (wawancara) maupun tidak langsung (menggunakan sarana komunikasi). d.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penguasaan wilayah : 1)

Penguasaan

wilayah

tidak

diartikan

sebagai

mengambil

tugas/fungsi dari instansi lain, tetapi mengenali secara mendalam setiap perubahan yang terjadi di wilayah tugas dan tanggung jawab aparat satuan Kowil, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan perkembangan yang akan terjadi.

13 2)

Sikap

dan

perilaku

simpati aparat satuan Kowil sebagai

penjabaran dari sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI. 3)

Aparat satuan Kowil khususnya Babinsa harus trampil dalam

mencari dan memelihara data teritorial yang lengkap dan mutakhir mengetahui permasalahan yang berkembang di wilayahnya. 4)

Menentukan prioritas dan sasaran pembinaan yang diarahkan

untuk mengantisipasi permasalahan / ancaman yang timbul. 25.

Kemampuan Pembinaan Wanra. a.

Kemampuan pembinaan Wanra adalah kemampuan untuk menyiapkan

masyarakat yang telah terpilih secara fisik dan mental untuk dilatih dan diorganisir,

sehingga

memiliki

motivasi,

semangat

dan

kemampuan

perlawanan dan memiliki kekuatan daya tangkal dalam upaya bela negara. b.

Di dalam sistem pertahanan negara, salah satu komponen yang harus

dibina adalah komponen cadangan untuk mendukung komponen utama. Pelaksanaannya

dilakukan

oleh

Departemen

Pertahanan

dan

TNI

berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga fungsional pemerintah yang terkait, disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dukungan anggaran pertahanan. c.

Salah satu keterlibatan warga negara dalam upaya pertahanan negara

yang diwadahi dalam komponen cadangan adalah rakyat terlatih (Ratih). d.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembinaan Ratih agar berhasil dan

berdaya guna dapat dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut : 1)

Tahap 1.

Menanamkan pengertian, kesadaran dan

menumbuhkan motifasi serta keyakinan tentang peran serta fungsi kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara, baik dalam rangka pembangunan maupun pembelaan kepentingan nasional.

14 2)

Tahap 2.

Mewujudkan atau mengarahkan sikap dan tingkah

laku masyarakat agar memiliki kesediaan berpartisipasi aktif dalam upaya mengisi kemerdekaan dan membela kepentingan masyarakat. 3)

Tahap 3.

Mengorganisir partisipasi masyarakat

ke dalam

wadah-wadah Ratih yang teratur dan terarah sehingga menjadi kekuatan sosial yang berdaya guna. 4)

Tahap 4.

Membina dan mengembangkan organisasi Ratih

sesuai tujuan dan sasaran baik di bidang kesejahteraan maupun di bidang pembelaan negara. 5)

Tahap 5.

Menyelenggarakan pengerahan dan pengendalian

kemampuan Ratih dalam bentuk karya dan pengabdian yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. g.

Jenis dan Cara Pembinaan Ratih / Wanra. 1)

Jenis Pembinaan dapat dilakukan dengan latihan fisik, latihan

dasar-dasar

militer secara terbatas atau kegiatan non fisik berupa

ceramah tentang kesadaran bela negara. 2)

Cara Pembinaan. a)

Memberi

saran

masukan

kepada

Pemda

tentang

kebutuhan organisasi Ratih (kerangka tentang kebutuhan untuk membentuk regu, peleton atau kompi Ratih). b)

Melakukan Rekruitmen / memilih calon Ratih (dilihat

fisiknya, kesehatannya dan latar belakang kepribadiannya). c)

Membuat rencana latihan, baik latihan fisik maupun

latihan non fisik. d)

Adakan koordinasi dengan Pemda untuk pelaksanaannya.

15 h.

Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1)

Penyelenggaraan pembinaan Ratih merupakan penjabaran

tugas TNI AD, sesuai UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 dan UU No. 3 / 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat (1) dan (2). 2)

Dalam menyelenggarakan pembinaan, aparat satuan Kowil

harus terlebih dahulu menguasai peraturan perundang-undangan dan buku-buku petunjuk yang mengatur tentang Ratih. 3)

Menguasai prosedur dan mekanisme permintaan bantuan

tenaga Ratih. 26.

Kemampuan Komunikasi Sosial. a.

Dalam melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat, sebagai

aparat satuan Kowil harus memahami tentang sifat dan cara berkomunikasi. Sifat komunikasi sosial adalah : 1)

Persuasif.

Artinya

komunikasi

sosial

bersifat

mengajak

komponen masyarakat lainnya agar memiliki kesadaran bernegara dan bela negara, dalam rangka meningkatkan ketahanan wilayah. 2)

Terkoordinir dan terencana.

Artinya pelaksanaan komunikasi

sosial perlu dibuat rencana terlebih dahulu dan dikoordinir dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. b.

Komunikasi sosial dapat dilaksanakan dengan cara menyelami,

menghubungi,

mempengaruhi

dan

mengajak

(Lambungrujak)

serta

memelihara hubungan dengan seluruh komponen.

c.

Dalam melaksanakan komunikasi sosial,

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

aparat satuan Kowil perlu

16 1)

Kenali Lingkungan. Yaitu memahami adat istiadat, kebiasaan-

kebiasaan yang dilaksanakan serta keharusan-keharusan sesuai peraturan yang berlaku di masyarakat. 2)

Sikap Demokratis.

Artinya

mencerminkan

sikap

menghargai dan menghormati pendapat orang lain, mendukung dan mematuhi keputusan bersama dan tidak memaksakan kehendak. 3)

Sikap Akomodatif.

Artinya

mencerminkan sikap mau

menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang disampaikan. 4)

Terarah.

Artinya pesan-pesan yang disampaikan hendaknya

tidak menyimpang dari kebijaksanaan dalam program pembinaan teritorial yang telah direncanakan. 5)

Sikap Santun.

Artinya dapat menciptakan suasana yang

ramah, terbuka dan santai, sehingga memancarkan simpati rakyat.

BAB VI UPAYA MENINGKATKAN LIMA KEMAMPUAN TERITORIAL 27.

Umum.

Agar penyelenggaraan fungsi teritorial TNI AD dapat berjalan

dengan baik dan mencapai hasil yang optimal, maka perlu adanya upaya konkrit oleh aparat satuan Kowil dalam melaksanakan program Binter. Oleh karena itu, kemampuan teritorial yang dimiliki oleh para Babinsa harus tetap dipelihara dan ditingkatkan agar fungsi teritorial TNI AD yang intinya adalah kemanunggalan TNI rakyat dapat terwujud. 28.

Menumbuhkan Budaya Membaca. a.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berakibat pada

cepatnya arus informasi, seolah-olah dunia ini tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa yang terjadi di suatu tempat, dapat kita lihat dan kita dengar saat itu juga melalui media komunikasi. Membaca adalah cara paling mudah untuk mendapatkan informasi guna mengikuti perkembangan dan dinamika sosial.

17 b.

Bahan bacaan dapat berupa buku, majalah, koran, brosur dan lain-

lain, baik yang bersifat umum maupun kedinasan yang dikeluarkan oleh satuan atas berupa buletin, lembar penerangan, buku petunjuk, buku perundang-undangan atau referensi lain yang berkaitan dengan tugas-tugas TNI AD. Khusus bidang teritorial, Pusat Teritorial TNI AD dan Staf umum teritorial Angkatan Darat telah mengeluarkan berbagai media komunikasi berupa Buletin Teritorial, Petunjuk Praktis Aparat Teritorial, Petunjuk Praktis Binter, Lembar Teritorial, Modul dan lain-lain yang dikeluarkan secara berkala dan insidentil. c.

Apabila aparat satuan Kowil telah memiliki kesenangan membaca,

maka mereka akan mendapatkan informasi dan pengetahuan sebanyakbanyaknya. d.

Di samping bahan bacaan tentang teritorial, bahan bacaan lain juga

sangat sangat menunjang pelaksanaan Binter di antaranya tentang budaya, adat istiadat masyarakat, kondisi geografi dan demografi serta karakter masyarakat. Dengan mengetahui kondisi masyarakat secara lengkap, maka pelaksanaan Binter dapat optimal. 29.

Kesempatan Mengikuti Pendidikan. a.

Di samping teritorial, salah satu fungsi organik militer TNI AD adalah

pendidikan, yaitu menyelenggarakan pembinaan pendidikan dalam rangka pembinaan personel TNI AD yang profesional. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan

di

bidang

teritorial

sebagai

upaya

untuk

meningkatkan

profesionalisme prajurit khususnya aparat satuan Kowil. Pendidikan teritorial di lingkungan TNI AD dilaksanakan oleh Pusdikter (terpusat) dan Rindam (tersebar). Jenis pendidikan yang dilaksanakan meliputi : 1)

Susdanrem.

2)

Susdandim.

3)

Susfungter

18

b.

4)

Suspater.

5)

Susdanramil.

6)

Susbabinsa.

7)

Susbatih Madya Ter.

8)

Susbater.

Jenis pendidikan cukup banyak, namun alokasi peserta didik sangat

sedikit dibanding dengan kebutuhan personel satuan Kowil yang sangat banyak. Khususnya pendidikan perwira yang dilaksanakan di Pusdikter, alokasinya sangat tidak seimbang dengan kebutuhan personel. Demikian halnya dengan pendidikan bintara yang dilaksanakan oleh Rindam, alokasi sangat sedikit. Sebagai contoh; Susbabinsa, alokasi setiap Rindam hanya 20 orang. Padahal jumlah Babinsa di setiap satuan cukup banyak. c.

Dengan diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan, aparat satuan

Kowil akan mendapatkan ilmu pengetahuan. apabila alokasi peserta didik ditambah, maka setiap prajurit yang bertugas di satuan Kowil akan mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan/kursus di bidang teritorial. d.

Disamping melalui pendidikan, TNI AD telah melaksanakan upaya

melalui penataran, baik terpusat maupun tersebar. Namun upaya inipun belum dapat menjangkau seluruh personel karena keterbatasan alokasi. Masih banyak prajurit yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti penataran. Apabila alokasi ditingkatkan untuk memberi kasempatan kepada personel mengikuti penataran, maka kualitas/profesionalisme akan dapat ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan tugas. 30.

Distribusi Bahan Bacaan. a.

Kita mengetahui bahwa upaya untuk meningkatkan kemampuan di

bidang teritorial telah banyak dilakukan, namun karena keterbatasan dan kemampuan TNI AD, upaya tersebut belum dapat menjangkau kepada semua

19 prajurit. Demikian juga dengan pengadaan bahan bacaan (referensi), di samping

jumlahnya sangat terbatas, distribusinya

juga tidak dapat

menjangkau kepada seluruh satuan terutama yang berada di wilayah terpencil. b.

Kalaupun bahan bacaan dapat diterima oleh sebagian prajurit, tetapi

terlambat. Hal ini disebabkan karena distribusi yang kurang lancar akibat keterlambatan pengiriman sampai ke alamat di mana satuan berada. Terlebih dengan satuan yang berada di daerah terpencil seperti Trikora. 31.

Penugasan. a.

Penugasan prajurit di berbagai tempat berupa tour of duty maupun

tour of area dapat meningkatan dan menambah kemampuan Babinsa dalam melaksanakan Binter. b.

Semakin bervariasi seorang babinsa melaksanakan tugas, akan

semakin memperkaya pengalaman dan wawasannya. Dengan berbagai pengalaman, Babinsa akan lebih inovatif dan kreatif dalam melaksanakan pembinaan teritorial. 32.

Peningkatan Kesejahteraan. a.

Kesejahteraan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja

prajurit. krisis ekomomi tahun 1998, kebutuhan hidup semakin meningkat. Meningkatnya kebutuhan hidup tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan bagi prajurit, sehingga tingkat kesejahteraannya makin menurun, sehingga akan mempengaruhi pelaksanaan tugas. b.

Apabila kesejahteraan prajurit terjamin, maka dalam kehidupan sehari-

hari para prajurit tidak lagi memikirkan bagaimana mencari penghasilan tambahan

untuk

menyambung

biaya

hidupnya.

Konsentrasi

dalam

20 melaksanakan tugas akan lebih baik, yang ada dalam pikiran prajurit hanyalah tugas dan tugas. BAB VII PENUTUP 33.

Kesimpulan. a.

Teritorial merupakan salah satu fungsi organik militer TNI AD, yang

implementasinya dilaksanakan oleh satuan komando kewilayahan melalui pembinaan

teritorial.

Dengan

Binter,

TNI

AD

berupaya

untuk

mendayagunakan potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah yang mampu untuk menghadapi ancaman yang mungkin timbul. b.

Agar dapat melaksanakan tugas pembinaan teritorial, aparat satuan

Kowil khusunya Babinsa harus memiliki kemampuan dasar teritorial yaitu : Kemampuan temu cepat dan lapor cepat, Kemampuan manajemen teritorial, Kemampuan penguasaan wilayah, Kemampuan pembinaan Wanra dan Kemampuan komunikasi sosial. Lima kemampuan tersebut dikenal dengan istilah “Lima Kemampuan Teritorial”. c.

Para Babinsa belum memiliki kemampuan untuk menerapkan lima

kemampuan teritorial, sehingga tujuan pembinaan teritorial belum dapat dicapai dengan maksimal. Oleh karena itu, perlu diadakan upaya untuk meningkatkan lima kemampuan teritorial tersebut. d.

Peningkatan lima kemampuan teritorial

lima dapat dilakukan oleh

satuan maupun perorangan. 35.

Saran.

Dalam rangka meningkatkan lima kemampuan teritorial bagi

aparat satuan Kowil khususnya Babinsa agar dapat melaksanakan tugas pembinaan teritorial, disarankan hal-hal sebagai berikut :

21 a.

Menumbuhkan budaya membaca bagi Babinsa. Dengan membaca,

seseorang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. b.

Memberi kesempatan mengikuti pendidikan bagi para Babinsa, baik

pendidikan formal maupun non formal. c.

Mendistribusikan

bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah

teritorial kepada seluruh aparat satuan Kowil, khususnya Babinsa. d.

Memberika variasi penugasan kepada para babinsa, baik tour of duty

maupun tour of area. e.

Meningkatkan kesejahteraan aparat satuan Kowil, sehingga dapat

melaksanakan

tugas

dnegan

baik

tanpa

dibebani

dengan

masalah

kesejahteraan keluarganya. 36.

Demikian karangan militer ini dibuat sebagai bahan masukan bagi pimpinan

dalam upaya meningkatkan 5 kemampuan teritorial bagi aparat satuan kowil dalam pelaksanaan binter.

MAGELANG, Mei 2016 PENULIS

SULISTRI ANURIA . KAPTEN CBA (K) NRP 1930004370566

22 TERBATAS PENINGKATKAN LIMA KEMAMPUAN TERITORIAL APARAT SATUAN KOWIL DALAM PELAKSANAAN BINTER

Diajukan Oleh :

Nama

: SULISTRI ANURIA

Pangkat/Corps/NRP : 2920031180469

Magelang,

Mei 2016

23

TERBATAS