3. Fraud Risk Assessment & Instrumen Kepatuhan.pptx

FRAUD RISK ASSESSMENT & PENILAIAN KESIAPAN FASKES UNTUK MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN KECURANGAN JKN

Puti Aulia Rahma, drg., MPH, CFE – PKMK FK KMK UGM

Sistematika Penyampaian Materi 1. 2. 3.

4.

5.

Pengantar Fraud Risk Assessment Cara Penggunaan Instrumen Fraud Risk Assessment Penilaian Kesiapan Faskes untuk Membentuk Sistem Pencegahan Kecurangan JKN Cara Penggunaan Instrumen Penilaian Kesiapan Faskes untuk Membentuk Sistem Pencegahan Kecurangan JKN Diskusi

Pengantar Fraud Risk Assessment

Pengantar 





Bila sebuah organisasi menghendaki upaya pengendalian kecurangan (fraud) yang efektif, maka semua resiko fraud harus diidentifikasi menggunakan prosedur penilaian resiko fraud (fraud risk assessment). Fraud risk assessment (FRA) bila dikerjakan dan digunakan dengan baik akan menjadi instrumen proaktif yang memadai untuk mengendalikan fraud. Hasil kajian dalam FRA, nantinya akan membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan efektivitas program anti fraud.

Pengertian Resiko Fraud 



Resiko fraud (fraud risk)  kerentanan yang dihadapi oleh sebuah organisasi akibat perilaku individu yang mampu mengkombinasikan 3 komponen fraud (motif, kesempatan, dan rasionalisasi). Dua jenis resiko  inherent risk dan residual risk. Inherent risk adalah resiko yang muncul sebelum ada inisiatif/ program pengendalian.  Residual risk adalah resiko yang masih tersisa setelah ada inisiatif/ program pengendalian. 



Program pengendalian fraud yang efektif bertujuan untuk menciptakan residual risk <<< inherent risk.

Faktor yang Mempengaruhi Resiko Fraud Banyak faktor yang mempengaruhi kerentanan suatu organisasi terhadap fraud. Beberapa faktor utama adalah: 1. Sifat alamiah bisnis  Resiko fraud akan berbeda pada organisasi satu dengan yang lain. Resiko fraud di organisasi kesehatan berbeda dengan organisasi perbankan , konstruksi, maupun pendidikan. 2. Lingkungan operasional bisnis  Profil resiko fraud pada organisasi dengan pelayanan berbasis online, akan berbeda dengan orgnasasi dengan pelayanan berbasis tatap muka. Grup rumah sakit lokal akan memiliki resiko fraud yang berbeda dengan grup rumah sakit internasional.

Faktor yang Mempengaruhi Resiko Fraud 3.

4.

Efektivitas kontrol internal  Sistem internal kontrol yang baik, yang merupakan keseimbangan antara pencegahan dan proses deteksi, akan membantu menurunkan kerentanan organisasi terhadap fraud. Etika dan tata nilai yang dikembangkan di organisasi dan staf yang ada di dalamnya.

Pengertian & Tujuan Fraud Risk Assessment 

Adalah: 



Proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara aktif dan menilai kerentanan institusi terhadap kejadian fraud baik secara internal maupun external

Tujuan: Meningkatkan komunikasi dan kesadaran tentang fraud  Mengidentifikasi titik/ tempat paling riskan terjadi fraud  Mengetahui siapa yang paling berpotensi melakukan fraud  Mengembangkan rencana untuk memitigasi resiko  Mengembangkan teknik untuk investigasi  Menilai kontrol internal  Mematuhi regulasi dan standar profesional 

Cara Penggunaan Instrumen Fraud Risk Assessment

Kerangka Fraud Risk Assessment Nama Unit/ Organisasi Terkait

Bentuk Kemungkinan Dampak Ketersediaan Penilaian Potensi Terjadi (B) Kontrol Anti Efektivitas Fraud yang (A) Fraud Kontrol Anti Mungkin (C) Fraud (D) Muncul/ Dilakukan

Skor (E)

Catatan: A: Semakin besar kemungkinan, nilai semakin besar (skala 1 – 10) B: Semakin besar dampak kerugian/ kerusakan, nilai semakin besar (skala 1 – 10) C: Bila tersedia, nilai kecil (1). Bila tidak tersedia, nilai besar (10) D: Semakin efektif, nilai semakin kecil (skala 1 – 10) E: Hasil total A x B x C x D

Respon

Cara Penggunaan Instrumen  



Tetapkan nama unit/ organisasi terkait Tetapkan bentuk potensi fraud yang mungkin muncul/ dilakukan di masing-masing unit/ organisasi terkait  masing-masing unit mungkin memiliki bentuk potensi fraud yang sama Beri skoring sesuai petunjuk

Penilaian Kesiapan Faskes untuk Membentuk Sistem Pencegahan Kecurangan JKN







Penyusunan Instrumen Kepatuhan Implementasi PMK No. 36/ 2015  kerjasama KPK dan PKMK FK UGM “Kemurahan hati” KPK  menilai apakah PMK 36/ 2015 implementatif Fraud dalam JKN seperti gunung es  175.774 klaim Juni 2015 dengan nilai sebesar Rp. 440 Milyar yang terduga Fraud (data BPJS Kesehatan, per Juni 2015)  Per Februari 2017, sudah mencapai 1 juta klaim terdeteksi fraud.



Tujuan:  Mendapatkan

alat diagnostik dan evaluasi untuk memetakan tingkat implementasi sistem pencegahan fraud yang diimplementasikan di FKRTL.  Mendapatkan panduan untuk langkah-langkah pembangunan sistem pencegahan fraud yang dapat digunakan oleh seluruh FKRTL di Indonesia  untuk meminimalkan variasi “selera” FKRTL



Laporan lengkap kegiatan penyusunan instrumen dapat diunduh di: https://acch.kpk.go.id/id/pengkajian/pembanguna n-alat-diagnostik-dan-petunjuk-pelaksanaanpencegahan-korupsi-di-fkrtl ATAU di: http://www.mutupelayanankesehatan.net/41-copfraud/2408-edukasi-anti-fraud-system-cek-riceksudahkah-rumah-sakit-anda-patuhi-amanatpermenkes-no-36-tahun-2015





Model alat diagnostik menyerupai instrumen survey akreditasi RS  agar mudah dikenali dan ditindaklanjuti oleh rumah sakit Alat diagnostik terdiri dari: 4

poin utama amanat Permenkes No. 36 tahun 2015  10 standar yang harus dipatuhi  27 kriteria penilaian  43 bukti penilaian yang harus tercapai 

Form instrumen







Uji coba di 2 RS Pemerintah di wilayah Indonesia Barat dan Timur pada tanggal 8 – 10 Desember 2015. Tim narasumber dari RS  direktur, wakil direktur, bidang yanmed, bagian keuangan, komite medik, koder, dan SPI. Tim survey  3 orang dari Tim Pencegahan KPK dan 1 orang narasumber dari PKMK FK UGM.

Cara Penggunaan Instrumen





Penilaian dengan cara memberi kategori ada, sebagian, dan tidak ada sama sekali. “ada”  terpenuhi bukti penilaian sepenuhnya.  Contohnya

pada kriteria penilaian 1.1.a “tersedia kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan JKN” akan mendapat nilai “ada” bila terdapat bukti 1.1.a.i “tersedia SK direktur tentang kebijakan pencegahan kecurangan JKN” DAN bukti 1.1.a.ii “tersedia dokumen pedoman pencegahan kecurangan JKN”.



“sebagian”  tidak semua bukti dapat terpenuhi hanya berlaku untuk kriteria penilaian yang mensyaratkan lebih dari 1 bukti penilaian  Contohnya

pada kriteria penilaian 1.1.a “tersedia kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan JKN” akan mendapat nilai “sebagian” bila hanya terdapat salah satu bukti, misal, hanya bukti 1.1.a.i “tersedia SK direktur tentang kebijakan pencegahan kecurangan JKN” ATAU bukti 1.1.a.ii “tersedia dokumen pedoman pencegahan kecurangan JKN”.



“tidak ada sama sekali”  tidak ada bukti yang dapat dipenuhi.  Contohnya

pada kriteria penilaian 1.1.a “tersedia kebijakan dan pedoman pencegahan kecurangan JKN” akan mendapat nilai “tidak ada sama sekali” bila TIDAK ADA satupun bukti, baik 1.1.a.i DAN 1.1.a.ii yang terpenuhi.

TERIMA KASIH [email protected]