2c. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan (lpk) Individu 2018.docx

Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Individu)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (Individu) KULIAH KERJA NYATA PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2018 SUB UNIT

: …………………………………………….

UNIT

: …………………………………………….

KECAMATAN

: …………………………………………….

KABUPATEN

: …………………………………………….

PROVINSI

: …………………………………………….

Disusun oleh Nama Mahasiswa : ………………………………………....... Nomor Mahasiswa : …………………………………………….

SUBDIREKTORAT KKN DIREKTORAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2018

I.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN •

Deskripsikan pelaksanaan kegiatan KKN-PPM dalam laporan individu dalam bentuk essay.

No

Permasalahan

Alasan Pemilihan*

1

Masih belum terpenuhinya akuntabilitas publik dalam setiap penggunaan dana/anggaran publik/pemerintah desa tahun 2017.

Belum terpenuhinya akuntabilitas keuangan publik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangtengah tahun 2017 pada bagian rincian pelaksanaan kegiatan per bidang dan rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memang diakui kebenerannya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kepala desa yang bersangkutan kepada kami mahasiswa KKN yang sedang melakukan upaya observasi untuk melaksanakan salah satu program Revolusi Mental dari Kementerian PMK. Maka dari itu ketika kami menanyakan kepada bapak Kepala Desa terkait hal apa saja yang mungkin dapat membantu desa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka opsi yang ditawarkan adalah dengan membantu perangkat desa yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaaan ulang satu persatu berkas yang dibutuhkan untuk menuyusun laporan akhir penggunaan anggaran di tahun 2017. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui pencocokan data antara perencanaan dengan pelaksanaan dimana keduanya harus mencapai kesesuaian. Pemeriksaan yang lain dapat dilihat dari bukti apa saja yang sudah dicantumkan dalam pembelanjaan anggaran serta pelaksanaannya. Jika ada alat bukti pembayaran yang sah seperti Nota/alat bukti pembayaran lainnya yang masih belum dilampirkan serta belum adanya tanda tangan dari perangkat desa yang bersangkutan maka kami akan melakukan upaya koreksi dengan cara menuliskan apa saja yang harus dilakukan perangkat desa dalam bentuk catatan kecil dalam lembar sticky note. Kemudian pada saat semuanya sudah diselesaikan dan diberikan kepada perangkat desa yang bersangkutan untuk dilakukan peenuhan kewajiban yang belum terlaksana, maka tugas kami selanjtunya adalah menginput data yang sudah dinyatakan lengkap serta mengurutkan seluruh laporan tersebut dalam bentuk LPPD Desa (Laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja Pembangunan Desa yang disampaikan oleh kepala desa kepada Pemerintah Daerah), Sehingga Pemerintah Desa dapat menyelesaikan realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2017 tersebut

sesegera mungkin. Tentu untuk melaksanakan program ini, 2 orang dari kami mahasiswa klaster soshum saja tidaklah sanggup untuk melakukan semuanya sekaligus. Maka dari kami meminta 2 mahasiswa masing-masing dari klaster agro dan saintek yang memiliki pengalaman serupa untuk bisa membantu terselesaikannya program.

2

Sistem Informasi Warga telah ada namun belum digunakan secara menyeluruh di tiap padukuhan.

Inisiasi Kepala Desa Karangtengah yang ingin menerapkan kampung online sudah ada sejak beberapa tahun belakangan. Kampung online yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan website dari pengembang lokal yaitu SI Warga yang dianggap mampu meningkatkan pelayanan administrasi baik di tingkat dusun sampai ke tingkat desa. Namun karena banyaknya hal-hal yang harus dipenuhi sebelum bisa diterapkan secara maksimal, maka dari itu penggunaan SI Warga baru dapat efektif disosialisasikan hanya kepada masyarakat satu dusun saja. Salah satu infrastruktur yang harus terpenuhi adalah Desa harus memiliki data kependudukan yangvalid serta up to date, sehingga data yang telah dimiliki nantinya dapat langsung diinput kedalam sistem penyimpanan data website. Atas dasar tersebut, maka kami mahasiswa yang berada di dusun yang belum diberikan akses terhadap SI Warga harus segera mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan sehingga penerapannya dapat dilaksanakan di semua dusun di desa Karangtengah. Dengan diterapkannya salah satu dusun sebagai acuan diharapkan dapat memacu dusun yang lain untuk dapat menerapkan hal yang serupa seiring berjalannya waktu. persiapan tahapan awal dalam SI warga yang kami jalankan adalah dengan melakukan pengambilan data penduduk berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang berada di padukuhan. Data yang sebelumnya sudah dimiliki perangkat desa dan perangkat dusun, kami lakukan pemeriksaan kembali sehingga data penduduk yang sudah terlampau daluwarsa bahkan dengan nomor yang tidak sesuai dapat dilakukan perubahan serta pembaharuan, sehingga validitas data bisa lebih ditingkatkan. Pembaharuan data penduduk yang sudah dilakukan kemudian kami cetak sehingga dapat langsung diserahkan kepada perangkat dusun yang berkepentingan. Dan file yang sudah ada nantinya akan bisa langsung diinput dalam SI Warga desa Karangtengah.

3

Belum adanya satupun analisis yuridis terkait keberadaan SI warga yang mulai diterapkan pemerintah desa.

Akan diberlakukannya SI Warga di desa Karangtengah, ternyata tidak lepas dari berbagai permasalahan yang akan menantinya pula. Pasalnya dalam hal yang sekompleks SI warga pun, pihak terkait belum pernah melakukan satupun analisis yuridis terkait keberadaannya. SI Warga merupakan suatu website yang memberikan wadah bagi data kependudukan suatu desa, sehingga perangkat desa dapat lebih mudah mengakses data kependudukan untuk hal yang menyangkut pelayanan administrasi warga. Dengan adanya SI Warga, perangkat desa diharapkan tidak lagi harus melakukan pendataan secara manual yang memakan waktu relatif panjang. Begitu strategisnya keberadaan SI Warga tersebut, telah menimbulkan pertanyaan baru. Apakah keberadaan SI warga akan bisa sepenuhnya aman dari potensi penyalahgunaan di kemudian hari? Jika di kemudian hari sampai terjadi penyalahgunaan data, siapakah yang harus mempertanggungjawabkannya? Apakah ada landasan yuridis terkait keberadaannya? Haruskah ada izin dari instansi terkait untuk bisa melakukan pengumpulan data secara kolektif ke dalam suatu jaringan internet? Dari sedikit yang bisa disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa setidaknya harus ada sedikitnya analisis yuridis awal untuk mencoba mencari tahu duduk permasalahan, dan mencoba memberikan setidaknya saran serta rekomendasi. Sehingga saran serta rekomendasi yang dibuat nantinya diharapkan dapat menjadi bagian dari perancangan database kependudukan desa yang lebih baik lagi dan tentunya tidak merugikan masyarakat di kemudian hari.

4

3.2.02 Pengembangan sarana pendukung pariwisata

Sebagai entitas yang menduduki gerbang terdepan desa dengan predikat desa wisata, Dusun Numpukan perlu diadakan peningkatan kapasitas SDA lebih tinggi dibandingkan dusun lainnya. Peningkatan SDA yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi khusus terhadap kepala dusun beserta perangkat RT/RW dibawahnya. Sosialisasi khusus yang dimaksud dapat berupa peningkatan pemahaman terhadap warga sebagai gerbang terdepan desa untuk bisa lebih menjaga kebersihan, kerapian serta perilaku bermasyarakatnya. Dengan adanya peningkatan

pemahaman tersebut diharapkan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat juga lebih bisa ditingkatkan.

•

PENDAHULUAN (kondisi awal lokasi, penerimaan masyarakat, pengalaman pertama di lokasi, dll)

•

PEMBAHASAN, berisi hal-hal sebagai berikut –

Hasil kegiatan

–

Hambatan dan tantangan

–

Jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat

–

Keterlibatan dalam masyarakat

–

Temuan Baru dan atau unik dalam hal kekayaan alam, teknologi lokal dan budaya

–

Potensi pengembangan/keberlanjutan

–

Pengayaan batin dan petualangan kemanusiaan

II.

KESIMPULAN

III.

SARAN

IV.

LAMPIRAN