1.pembagian Hukum
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View 1.pembagian Hukum as PDF for free.
More details
- Words: 338
- Pages: 15
PEMBAGIAN HUKUM
Hukum dapat dilihat dari:
1.Sumber Hukum b. Undang-undang c. Hk.Adat d. Traktat e. Jurisprudensi f. Hk. Agama
2. Menurut Formatnya a. Tertulis b. Tidak tertulis
3. Tempat Berlakunya a. Hukum Nasional b. Hukum Internasional c. Hukum Asing d. Hukum Gereja
4. Menurut Sifatnya a. Hukum yang Memaksa b. Hukum yang Mengatur
5. Menurut Wujudnya a. Hukum Objektif b. Hukum Subjektif
6. Menurut Isinya a. Hukum Perdata b. Hukum Pidana c. Hukum Tata Negara d. Hukum Tata Usaha Negara e. Hukum Internasional
7. Menurut Cara Mempertahankannya a. Hukum Materiil b. Hukum Formil
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan “Prinsip negara hukum menetapkan bahwa setiap peraturan peerundang-undangan harus berdasarkan dan bersumber kepada peraturan perundangan yang berlaku lebih tinggi tingkatnya”
Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia:
Undang-Undang Dasar Ketetapan MPR Undang-undang, Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan-peraturan Pelaksana …………. Dan seterusnya
Kedudukan UUD Dalam Tata Hukum Negara
Sebuah negara memerlukan suatu aturan yang baku untuk melaksanakan kehendak, mencapai tujuan, memiliki kewenangan, mengatur sesamanya baik internal maupun eksternal, serta mengatur tata hubungan timbal balik antara dirinya dengan anggotanya dan antar sesama anggotanya.
Aturan baku tersebut berupa suatu konstitusi tertulis yang disebut dengan UUD yang memuat tentang aturan dasar / pokok mengenai suatu negara, tetapi di dalamnya belum mengandung sanksi secara paksa (pidana) bagi yang melanggarnya. Jadi diperlukan aturan yang lebih rinci untuk pengaturan hal tersebut.
Undang-undang Dasar bukan merupakan suatu hukum biasa melainkan hukum dasar tertulis, yang merupakan hukum yang menjadi sumber hukum bagi peraturan yang lebih rendah.
Perbandingan Antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata Tinjauan
Hk. Perdata
Hk. Pidana
Isi
Mengatur hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan para pihak
Mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negaranya
Pelaksanaan
Tindakan hukum baru diambil jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan
Tindakan Hukum pada umumnya segera diambil tanpa adanya pengaduan
Penafsiran Memperbolehkan untuk mengadakan macammacam penafsiran terhadap UU Perdata Sanksi
Hukuman Denda
Hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam UU Pidana
Hukuman Badan
Hukum dapat dilihat dari:
1.Sumber Hukum b. Undang-undang c. Hk.Adat d. Traktat e. Jurisprudensi f. Hk. Agama
2. Menurut Formatnya a. Tertulis b. Tidak tertulis
3. Tempat Berlakunya a. Hukum Nasional b. Hukum Internasional c. Hukum Asing d. Hukum Gereja
4. Menurut Sifatnya a. Hukum yang Memaksa b. Hukum yang Mengatur
5. Menurut Wujudnya a. Hukum Objektif b. Hukum Subjektif
6. Menurut Isinya a. Hukum Perdata b. Hukum Pidana c. Hukum Tata Negara d. Hukum Tata Usaha Negara e. Hukum Internasional
7. Menurut Cara Mempertahankannya a. Hukum Materiil b. Hukum Formil
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan “Prinsip negara hukum menetapkan bahwa setiap peraturan peerundang-undangan harus berdasarkan dan bersumber kepada peraturan perundangan yang berlaku lebih tinggi tingkatnya”
Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia:
Undang-Undang Dasar Ketetapan MPR Undang-undang, Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan-peraturan Pelaksana …………. Dan seterusnya
Kedudukan UUD Dalam Tata Hukum Negara
Sebuah negara memerlukan suatu aturan yang baku untuk melaksanakan kehendak, mencapai tujuan, memiliki kewenangan, mengatur sesamanya baik internal maupun eksternal, serta mengatur tata hubungan timbal balik antara dirinya dengan anggotanya dan antar sesama anggotanya.
Aturan baku tersebut berupa suatu konstitusi tertulis yang disebut dengan UUD yang memuat tentang aturan dasar / pokok mengenai suatu negara, tetapi di dalamnya belum mengandung sanksi secara paksa (pidana) bagi yang melanggarnya. Jadi diperlukan aturan yang lebih rinci untuk pengaturan hal tersebut.
Undang-undang Dasar bukan merupakan suatu hukum biasa melainkan hukum dasar tertulis, yang merupakan hukum yang menjadi sumber hukum bagi peraturan yang lebih rendah.
Perbandingan Antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata Tinjauan
Hk. Perdata
Hk. Pidana
Isi
Mengatur hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan para pihak
Mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negaranya
Pelaksanaan
Tindakan hukum baru diambil jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan
Tindakan Hukum pada umumnya segera diambil tanpa adanya pengaduan
Penafsiran Memperbolehkan untuk mengadakan macammacam penafsiran terhadap UU Perdata Sanksi
Hukuman Denda
Hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam UU Pidana
Hukuman Badan
