1.pembagian Hukum

  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View 1.pembagian Hukum as PDF for free.

More details

  • Words: 338
  • Pages: 15
PEMBAGIAN HUKUM

Hukum dapat dilihat dari:

1.Sumber Hukum b. Undang-undang c. Hk.Adat d. Traktat e. Jurisprudensi f. Hk. Agama

2. Menurut Formatnya a. Tertulis b. Tidak tertulis

3. Tempat Berlakunya a. Hukum Nasional b. Hukum Internasional c. Hukum Asing d. Hukum Gereja

4. Menurut Sifatnya a. Hukum yang Memaksa b. Hukum yang Mengatur

5. Menurut Wujudnya a. Hukum Objektif b. Hukum Subjektif

6. Menurut Isinya a. Hukum Perdata b. Hukum Pidana c. Hukum Tata Negara d. Hukum Tata Usaha Negara e. Hukum Internasional

7. Menurut Cara Mempertahankannya a. Hukum Materiil b. Hukum Formil

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan “Prinsip negara hukum menetapkan bahwa setiap peraturan peerundang-undangan harus berdasarkan dan bersumber kepada peraturan perundangan yang berlaku lebih tinggi tingkatnya”

Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia:   

   

Undang-Undang Dasar Ketetapan MPR Undang-undang, Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden Peraturan-peraturan Pelaksana …………. Dan seterusnya

Kedudukan UUD Dalam Tata Hukum Negara 

Sebuah negara memerlukan suatu aturan yang baku untuk melaksanakan kehendak, mencapai tujuan, memiliki kewenangan, mengatur sesamanya baik internal maupun eksternal, serta mengatur tata hubungan timbal balik antara dirinya dengan anggotanya dan antar sesama anggotanya.



Aturan baku tersebut berupa suatu konstitusi tertulis yang disebut dengan UUD yang memuat tentang aturan dasar / pokok mengenai suatu negara, tetapi di dalamnya belum mengandung sanksi secara paksa (pidana) bagi yang melanggarnya. Jadi diperlukan aturan yang lebih rinci untuk pengaturan hal tersebut.



Undang-undang Dasar bukan merupakan suatu hukum biasa melainkan hukum dasar tertulis, yang merupakan hukum yang menjadi sumber hukum bagi peraturan yang lebih rendah.

Perbandingan Antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata Tinjauan

Hk. Perdata

Hk. Pidana

Isi

Mengatur hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan para pihak

Mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negaranya

Pelaksanaan

Tindakan hukum baru diambil jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan

Tindakan Hukum pada umumnya segera diambil tanpa adanya pengaduan

Penafsiran Memperbolehkan untuk mengadakan macammacam penafsiran terhadap UU Perdata Sanksi

Hukuman Denda

Hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam UU Pidana

Hukuman Badan

Related Documents

Hukum
June 2020 34
Hukum
November 2019 62
Hukum
June 2020 29
Hukum
April 2020 41
Hukum
December 2019 42
Hukum
November 2019 50