17 - 19

NAMA : ICHLASUL AMAL KELAS : 2 LG MATA KULIAH : KEWARGANEGARAAN NIM : 061830311303 1. Kebijakan Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Bidang Sosial dan Budaya ? Eksekutif : Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, bidang social dan budaya mulai dibenahi dikarenakan berakhirnya masa orde baru dan mulainya reformasi. Presiden Indonesia yang kelima ialah Megawati Soekarnoputri adalah yang menjabat sejak 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004. Beliau merupakan wanita pertama yang menjadi seorang presiden. Beliau merupakan anak dari Ir. Soekarno (presiden pertama RI). Megawati menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Pemilu 1999. Megawati diangkat presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001, sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diakannya pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Kebijakan megawati dalam bidang sosial : Departemen Pendidikan Nasional telah merekrut guru baru sejumlah 4.110 orang dengan penempatan di Aceh dan menyiapkan sekitar 3000 guru aktif dari daerah lain untuk mengajar di daerah konflik seluruh Aceh. Ada sekitar 506 bangunan sekolah di seluruh NAD terbakar, atau 10% dari total bangunan sekolah di seluruh NAD. Rehabilitasi fisik sekolah baru akan dimulai awal 2004 dan diperkirakan membutuhkan waktu satu tahun serta dana lebih dari Rp 300 miliar untuk menyelesaikannya. Kebijakan megawati dalam bidang budaya Pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati, masyarakat berpegang pada kebudayaan indonesia.Pada masa pemerintahan Megawati, pemerintah mencanangkan bahwa tahun 2004 sebagai tahun budaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pencanangan tahun budaya itu dilakukan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Ardika, pada tanggal 23 Februari 2004 di Gedung Prof. Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh. Momentum tahun 2004 sebagai tahun kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan suatu kesadaran untuk menggali kembali nilai-nilai budaya asli daerah Aceh yang juga budaya nasional serta komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan, baik sosial politik dan kesejahteraan atau pembangunan Aceh melalui pendekatan budaya dan adat yang diyakini dan berlaku secara turun temurun sekaligus menjadi idetentitas masyarakat Aceh.

Legislatif : RUU tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan sebagai usul inisiatif DPR RI pada sidang Paripurna tanggal 17 Desember 2015. Hadirnya RUU ini dimaksudkan untuk membuka ruang dan akses kepada Pemerintah Daerah, Akademisi, Budayawan, Maestro, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk memberikan masukan terhadap draft RUU tentang Kebudayaan. (Pemberitaan DPR RI).

Yudikatif : Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Univrsitas Indonesia (FHUI) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) menyelenggarakan seminar dengan tema Membangun Sistem Peradilan yang Menjamin Hak Perempuan untuk Mendapatkan Akses `Keadilan yang Setara Melalui Pelaksanaan Perma 3 tahun 2017