127990_127975_21807_birokrasi Nadya Dinda Okta.docx

A. Pengertian Birokrasi Menurut Para Ahli Menurut Hegel Dan Karl Marx Keduanya mengartikan birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial. Hegel berpendapat birokrasi ialah medium yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general “umum”. Semenetara itu teman seperjuangannya, Karl Marx berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo “1984” Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi ialah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi. Menurut Blau Dan Page “1956” Birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugastugas administratuf yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis “teratur” pekerjaan dari banyak orang”. Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadalangkala di dalam pelaksanaannya birokratisasi seringkali mengakibatkan adanya ketidak efisienan. Menurut Ismani “2001” Bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan efisiensi dan setinggi-tingginya, dari padangan yang demikian tidak sedikitpun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien. Menurut Fritz Morstein Marx Dengan mengutip pendapat Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo “1984” mengemukakan bahwa birokrasi ialah “tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagi tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan.

Menurut Riant Nugroho Dwijowijoto Dengan mengutip Blau dan Meyer, Dwijowijoto “2004” menjelaskan bahwa “Birokrasi ialah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar”. Yang selanjutnya dikemukan bahwa ” di dalam masyarakat modern, dimana terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus dan ajeg, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya, birokrasi dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil”. Menurut Farel Heady “1989” Birokrasi ialah struktur tertentu yang memiliki karakteristik tertentu; hierarki, diferensiasi dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarkhi berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Diferensisasi yang dimaksud ialah perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan kualifikasi atau kompetensi maksudnya ialah seorang birkrat hendaknya orang yang memiliki kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional. Dalam hal ini seorang birokrat bukanlah orang yang tidak tahu menahu tentang tugas dan wewenangnya, melainkan orang yang sangat profesioan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut. Menurut Blau Dan Meyer Birokrasi merupakan suatu yang penuh dengan kekakuan “inflexibility” dan kemandegan struktural “structiral static” tata cara yang berlebihan “ritualism” dan penyimpangan sasaran “pervesion goals” sifat pengabaian “alienation” serta otomatis “automatism” dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat “constrain of dissent”. Dengan demikian Blau dan Meyer melihat bahwa birokrasi ialah sesuatu yang negatif yang hanya akan menjadi masalah bagi masyarakat. Menurut Yahya Muhaimin Keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah “untuk memberikan pelayanan publik” dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu. Menurut Almond and Powell “1966” The Governmental Bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, Inked in a complex grading subordinates to the formal roler maker “Birokrasi pemerintahan ialah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal”.

Menurut Max Weber Weber menulis banyak sekali tentang kedudukan pejabat dalam masyarakat modern, baginya kedudukan pejabat merupakan tipe penanan sosial yang makin penting. Ciriciri yang berbeda dari peranan ini ialah:  Pertama, seseorang memiliki tugas-tugas khusus untuk dilakukan.  Kedua, bahwa fasilitas dan sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas itu diberikan oleh orang-orang lain, bukan oleh pemegang peranan itu.

B. TEORI BIROKRASI 1. Deduksi birokrasi berasal dari teori mengenai historical materialisme, asal muasal birokrasi dapat ditemukan dalam empat sumber: agama, pembentukan negara, perdagangan, dan teknologi. Kemudian, bentuk birokrasi paling awal terdiri dari tingkatan kasta rohaniawan/tokoh agama, pegawai pemerintah dan pekerja yang mengoperasikan aneka ritual, dan tentara yang ditugaskan untuk mentaati perintah. Di dalam transisi sejarah dari komunitas egaliter primitif ke dalam civil society terbagi kelas-kelas sosial dan wilayah, muncul sekitar 10.000 tahun yang lalu, dimana kewenangan terpusat dan dipaksakan oleh pegawai pemerintah yang keberadaannya terpisah dari masyarakat. 2. Hipotesa banyak aspek dari administrasi publik moderen berpaling kepadanya; pendekatan klasik, pegawai pemerintah yang secara organisasi hirarkhis selanjutnya disebut “Weberian civil service.” akan tetapi, bertolak belakang dengan pendapat masyarakat umum, “bureaucracy” merupakan kata yang berasal dari inggris ; Kamus Bahasa Inggris terbitan Oxford menyebutkan kata ini beberapa kali dalam edisi tahunan yang berbeda antara tahun 1818 dan 1860. Weber menggambarkan tipe birokrasi ideal dalam nada positif, membuatnya lebih berberntuk organisasi rasional dan efisien dari pada alternatif yang terdapat sebelumnya, yang dikarakterisasikan sebagai dominasi karismatik dan tradisional. Menurut terminologinya, birokrasi merupakan bagian dari dominasi legal. Akan tetapi, ia juga menekankan bahwa birokrasi menjadi inefisien ketika keputusan harus diadopsi kepada kasus individual. atribut birokrasi moderen termasuk kepribadiannya, konsentrasi dari arti administrasi, efek daya peningkatan terhadap perbedaan sosial dan ekonomi dan implementasi sistem kewenangan yang praktis tidak bisa dihancurkan. birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial. Hegel berpendapat birokrasi adalah medium yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general (umum). Sementara itu teman seperjuangannya, Karl Marx, berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas

kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa birokrasi adalah: Suatu prosedur yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien; Keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.

C. KONSEP BIROKRASI Menganalisis dan mengkritik falsafah Hegel mengenai negara yang menganalisis bahwa administrasi negara atau birokrasi sebagai satu jawaban antara negara (pemerintahan) dengan kelompok masyarakat. Dimana kelompok masyarakat terdiri dari kelompok kepentingan khusus (particular interest) yang diwakili oleh kelompok para pengusaha dan kelompok profesional. Sedangkan kelompok kepentingan umum (general interest) diwakili oleh negara. Diantara keduanya pemerintah merupakan perantara yang memungkinkan pesanpesan kepentingan khusus tersalurkan ke kepentingan umum. Sehingga birokrasi jugaa diharuskan pada posisi netral. Menurut Marx, negara itu tidak mewakili kepentingan umum, tetapi mewakili khusus dari klas dominan. Dari perspektif ini birokrasi merupakan kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. Kepentingan partikular yang memenangkan perjuangan kelas itulah yang dominan dan berkuasa. Birokrasi merupakan satu instrument dimana klas dominan melaksanakan dominasinya atas klas lainnya. Dalam hal ini kepentingan birokrasi pada tingkat tertentu menjalin hubungan intim dengan klas dominan dalam suatu negara. Dari sinilah netral atau tidak netralnya birokrasi mulai dibicarakan. Pada prinsipnya, Marx menempatkan posisi birokrasi sbagai satu kelompok kepentingan tersendiri. Marx menekankan bahwa birokrasi juga merupakan klas tersendiri yang tidak mungkin netral melainkan berpihak pada klas yang berkuasa. Birokrasi bukanlah klas masyarakat, walaupun eksistensinya berkaitan dengan pembagian masyarakat ke dalam klas-klas tertentu. Lebih tepatnya birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Birokrasi adalah instrument yang digunakan oleh klas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas klas-klas sosial lainnya. Dengan kata lain birokrasi memihak kepada klas partikular yang mendominasi Birokrasi sendiri pada tingkatan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan klas yang mendominan dan pada pemerintahan. Eksistensinya sangat tergantung pada klas yang dominan dan pada pemerintahan. Birokrasi akan menjadi kekutan yang otonomi dan opresif yang disarankan oleh mayoritas rakyat atau masyarakat sebagai kekuatan yang isterius. Betapa tidak disatu pihak birokrasi berbuat baik mengatur kehidupan rakyat akan tetapi dilain pihak kekuatan ini diluar

jangkauan rakyat untuk mengontrolnya. Jika demikian birokrasi maka birokrasi itu menjadi kekuatan yang tertutup Birokrasi tidak lebih dri alat yang digunakan oleh orang yang menguasai bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan partikular. Jadibirokrasi tidak bertindak demi kepentingan univrsal atau umum akan tetapi kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lain.Kesimpulannya, keberadaan birokrasi pemerntah berpihak kekuatan politik yang memerintah.

D. JENIS BIROKRASI Menurut ideal typhus Amerika Serikat dapat kita ketahui tipe-tipe birokrasi negara yang dapat kita manfaatkan sebagai pemisahan tipe birokrasi. Dengan melihat Ideal typhus tersebut dapat kita bandingkan dengan apa yang ada di Indonesia. Di Amerika Serikat, terdapat 4 (empat) jenis birokrasi sebagai berikut : 1.

Departemen-Departemen di Dalam Kabinet (The Cabinet Departments) Dalam birokrasi ini terdiri atas beberapa lembaga birokrasi yang dibedakan berdasarkan tugasnya. Seperti departemen pertahanan, departemen pendidikan, departemen kesehatan dan departemen lain yang memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga eksekutif dan yudikatif.

2. Agen-Agen Federal (Federal Agencies)

Agen-agen federal ialah kata lain dari kepanjangan tangan atau tangan kanan dari lembaga kepresidenan. Agen ini dibentuk didasarkan atas pilihan presiden yang tengah memerintah pada saat itu. Contohnya adalah NASA dan FBI (Federal Bureau Investigation). Sedangkan di Indonesia contohnya adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Badan Tenaga Atom Nasional (Batan). 3. Perusahaan-Perusahaan Federal Milik Federal (Federal Corporation)

Birokrasi jenis ini adalah birokrasi yang menggabungkan antara lembaga pemerintah sekaligus sebagai lembaga bisnis. Contoh di Indonesia adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara), seperti Garuda Indonesia Airways (GIA), Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Bank Mandiri dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). 4.

Agen-Agen Pengaturan Independen (Independent Regulatory Agencies). Agen-agen Pengaturan Independen merupkan birokrasi yang didirikan untuk kebutuhan dalam penyelenggaraan regulasi ekonomi terhadap dunia bisnis. Contoh di Indonesia adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) , Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU),

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

E. KLASIFIKASI BIROKRASI Birokrasi dapat diklasifikasikan kedalam beberapa pengertian atau pandangan, dimana fungsinya yang berbeda-beda sebagaimana para pemerintah yang menjalankannya, sebagi berikut :       

Kepentingan partikular dengan kepentingan universal sebagai hal yang tak bermakna karena negara sesungguhnya tidak mencerminkan kepentngan universal Kepentingan klas Dominan dan Alienasi, justifikasi dan eksistensi dari birokrasi sepenuhnya tergantung kepada klas yang berkusa. Kaum birokrat menempati posisi yang ambigu, disatu sisi mereka bukanlah bagian dari kelas sosial manapun karena posisinya yang non-organis. Birokrasi menjadi entitas yang berperan ckup penting dalam proses alienasi, suatu konsep yang cukup sentral dalam pemikiran marxis. Birokrasi menjadi kekuatan otonom dan opresif yang dirasakan masyarakat sebagai entitas yang misterius, asing dan berjarak. Alienasi birokrasi tidak hanya terjadi antara birokrat dengan publik melainkan juga ditemukan di dalam lingkup birokrasi itu sendiri. Patologi yang akut

F. BIROKRASI IDEAL MENURUT MARXIS Mengemukakan konsep birokrasi, yang menyatakan organisasi bergerak atas dasar rasionalitas. Tipe ideal birokrasi menurut Marxis bukan cerminan dari realitas, tetapi menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi disusun dan dirancang agar menjadi lebih efisien. Tipe ideal birokrasi Marxis tersebut antara lain:











Ada pembagian tugas berdasarkan kemampuan tertentu.Maksudnya adalah mengelola realita yang ada bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda, begitu juga dengan personil yang mempunyai kelebihan dalam satu hal namun kurang di hal yang lain. Untuk itu organisasi harus dapat menempatkan personil di dalam bidang yang dikuasainya untuk memberikan efisiensi terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan. Contoh : menempatkan anggota yang memiliki latar pendidikan intelijen di fungsi intelijen dan menempatkan anggota yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran di Bid Dokkes. Ada hierarki wewenang; terdapat struktur organisasi dimana ada posisi atas dan bawah. Struktur yang di bawah diawasi oleh yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi berwenang mengawasi yang di bawahnya. Hierarki ini sangat perlu agar sistem pengendalian dapat dilaksanakan sehingga mengefiensi pelaksanaan tugas. Contoh: Dalam birokrasi di Polres Kapolres memimpin 2500 anggota polisi yang tersusun dalam sebuah struktur berjenjang dari atas ke bawah dimana atasan mengawasi bawahannya. Posisi ini tentunya disertai perbedaan kewenangan yang telah ditentukan sebelumnya, semakin ke atas posisinya maka kewenangan akan lebih besar. Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku sama di seluruh organisasi. Untuk suatu hal yang sama, dalam kondisi dan waktu yang sama maka harus berlaku juga sebuah peraturan yang sama di seluruh organisasi. Artinya ada peraturan yang harus ditaati oleh anggota organisasi tanpa pengecualian. Dengan adanya peraturan yang egaliter maka pelaksanaan tugas dapat lebih mudah diukur. Contoh: Dalam birokrasi Polri ada aturan mengenai kenaikan pangkat anggota. Peraturan itu berlaku sama untuk seluruh anggota Polri di seluruh Indonesia. Menjaga hubungan yang impersonal karena keputusan yang rasional hanya dapat dibuat secara obyektif tanpa emosi.Dalam birokrasi administrator harus menjaga keputusannya agar tetap objektif berdasarkan fakta secara objektif. Administrator harus dapat mengesampingkan penilaian subjektif dalam mengambiil keputusan. Contoh: dalam menentukan arah penyidikan suatu perkara kita harus mengacu pada kajian yuridis yang sebenarnya bukan kepada sifat subjektif suka/tidak suka kepada pihak yang berperkara.

Pemilihan dan promosi pegawai didasarkan pada kemampuan, bukan pertimbanganpertimbangan yang irrelevant. Dalam memberikan promosi jabatan hendaknya menggunakan standar yang jelas dan berlaku secara universal bagi seluruh personil dalam organisasi. Dengan memanfaatkan rekam jejak prestasi dan hasil kinerjalah seharusnya seseorang diangkat untuk menduduki posisi tertentu bukan berdasarkan pertimbangan subjektif atau yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Contoh: Dalam memilih Kasat serse pimpinan harus melihat bagaimana kompetensi calon yang diajukan dan memberikan jabatan tersebut kepada orang yang paling cocok dari segi kemampuan dan karakter. Yang sering terjadi dalam organisasi Polri adalah pemilihan jabatan didasarkan oleh subjektivitas pimpinan tergantung pada kepentingan dan kedekatan.