1 Rencana Kerja Akreditasi Menghadap Dinkes.docx

RENCANA KERJA AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2017/2018

DAFTAR ISI

1.

DAFTAR ISI.............................................................................................................. 1

2.

PENDAHULUAN...................................................................................................... 2

3.

LATAR BELAKANG................................................................................................ 3

4.

TUJUAN..................................................................................................................... 4

5.

TABEL KEGIATAN.................................................................................................. 4

6.

ALTERNATIF PELAKSANAAN............................................................................. 5

7.

PENUTUP................................................................................................................... 5

1 RENCANA KERJA AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAHA SEJAHTERA TAHUN 2017/2018

I. PENDAHULUAN Akreditasi menurut ensiklopedi nasional adalah suatu bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah untuk suatu lembaga atau institusi. Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 417 tahun 2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit menyebutkan bahwa Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku. Untuk sampai kepada pengakuan, rumah sakit melalui suatu proses penilaian yang didasarkan pada standar nasional perumahsakitan. Perkembangan pelayanan rumah sakit akhir-akhir ini dan perubahan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu menyebabkan rumah sakit harus segera melakukan “perubahan” menuju pelayanan yang berorintasi pada mutu dan keselamatan pasien. Oleh karena itu salah satu upaya dalam melakukan “perubahan” tersebut adalah dengan mengikuti akreditasi rumah sakit. Sebagai Rumah Sakit Pemerintah maka kegiatan akreditasi ini tentunya tidak luput dari dukungan pihak Manajemen Rumah Sakit, Pemerintah dan Pemda setempat, sesuai dengan UU No: 44 /2009 Pasal 6 Ayat I (c) Pemerintah dan Pemda setempat bertanggung jawab untuk Membina dan mengawasi penyelenggaraan RS, dan berdasarkan Permenkes No 12 / 2012 tentang Akreditasi RS terdapat beberapa kewajiban Pemerintah dan Pemda sehubungan dengan akreditasi, yaitu : Pasal 16 1. Pemerintah dan Pemda wajib mendukung, memotivasi, mendorong & memperlancar proses pelaksanaan Akreditasi untuk semua RS. 2. Pemerintah dan Pemda dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada RS untuk proses akreditasi. 3. Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 II. LATAR BELAKANG Kementerian Kesehatan berupaya untuk menjaga mutu layanan melalui kegiatan akreditasi rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta. Dasar hukum pelaksanaan akreditasi rumah sakit adalah UU no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, permenkes no. 159 B tahun 1988 yang mengatur tentang akreditasi rumah sakit, S.K.Menkes no 436/93 tentang berlakunya standar layanan rumah sakit dan layanan medik dan SK Dirjen YanMedik no. YM.02.03.3.5.2626 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan lainnya (KARS) berbagai keputusan strategis mengenai peraturan perundang-undangan juga mengamanatkan bahwa program akreditasi rumah sakit harus dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari dua Undang-Undang yaitu UU Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dapat dilihat bahwa semua penyedia pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan profesi kedokteran harus membenahi diri. Penyedia pelayanan kesehatan tersebut meliputi Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek Dokter, Rumah Sakit, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, kemudian pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Dari kedua Undang-Undang tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Akreditasi rumah sakit penting untuk dilakukan dengan alasan agar mutu/kualitas diintegrasikan dan dibudayakan kedalam sistem pelayanan di Rumah Sakit. Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1995, dengan 5 pelayanan, kemudian pada tahun 1998 bertambah menjadi 12 pelayanan dan pada tahun 2001 menjadi 16 pelayanan dan pada tahun 2018 ini akreditasi mengacu pada SNARS edisi 1, Keputusan KARS nomor : 1666/KARS/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014, tentang Penetapan Status Akreditasi Rumah Sakit, dimana terdapat program khusus yang terdiri dari 4 BAB yaitu SKP, HPK, PPI, KKS dengan sertifikat kelulusan PERDANA, sasaran program khusus ini adalah RS kelas D Pratama dan kelas D, RS kelas C tanpa subspesialistik, RS khusus kelas C tanpa

3

subspesialistik. Sesuai dengan profil RSUD Daha Sejahtera maka kami akan mengambil Akreditasi dengan Program Khusus. Dengan terbentuknya TIM akreditasi RSUD Daha Sejahtera, maka perlu disusun program kerja akreditasi yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam persiapan dan pelaksanaan akreditasi rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan sesuai standar.

III. TUJUAN a. Tujuan Umum Program kerja ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tugas dan pekerjaan yang akan dilaksanakan Tim Akreditasi b. Tujuan Khusus Program kerja ini disusun secara khusus untuk:  Menjelaskan kegiatan tim  Menjelaskan rincian kegiatan di setiap program tim  Menjelaskan tentang penanggungjawab setiap kegiatan  Menjelaskan waktu pelaksanaan setiap kegiatan  Menjelaskan sarana dan prasarana kegiatan yang dibutuhkan  Menjelaskan indikator kinerja keberhasilan setiap kegiatan

IV. TABEL KEGIATAN Adapun kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Tim Akreditasi RSUD Daha Sejahtera terlampir.

4

V. ALTERNATIF PELAKSANAAN

I. DILAKSANAKA TAHUN 2018 a. Keuntungan 1. Akreditasi progsus dengan 4 pokja ( SKP, PPI, HPK, KKS ) 2. Kerjasama dengan BPJS bisa berlanjut 3. Minim biaya b. Kekurangan 1. Ketersediaan dana belum siap 2. Batas waktu terlalu mepet ( maksimal November 2018 ) II. DILAKSANAKAN TAHUN 2019 a. Keuntungan 1. Ketersedian dana sudah siap b. Kekurangan 1. Akreditasi SNARS dengan 15 Pokja 2. SDM yang minim 3. Kerjasama dengan BPJS terhenti sementara

VI. PENUTUP Demikian rencana kerja akreditasi RSUD Daha Sejahtera ini dibuat agar dapat dijadikan sebagai acuan atau petunjuk dalam persiapan dan pelaksanaan akreditasi RSUD Daha Sejahtera untuk mewujudkan pelayanan sesuai standar.

5