1. Kerangka Fds Modul 1-4.pdf

KERANGKA MODUL DIKLAT PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2)/ FAMILY DEVELOPMENT SESSION (FDS) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL SOSIAL RI 2014

1

TIM PENYUSUN MODUL TOT DAN DIKLAT FDS PKH 2014: Koordinator: • Dr. Joyakin Tampubolon, MSi. Penlis Modul Awal: 1. Dina (Pendidikan/World Bank) 2. Citra (Ekonomi/World Bank) 3. OT dan Rizang Rimba Admaja (Kesehatan/Unicef) 4. Hadi Utmo (Perlindungan Unicef) Penulis (Revisi): 1. Dr. Joyakin Tampubolon, MSi 2. Drs. Afrinaldi, Msi 3. Dra. Umi Badri, MSi 4. Mujiastuti, S.Pd 5. Dra. Mutaqin, MSi 6. Dr. Sri Tjahyorini, MSi. 7. Drs. Lina Masraulina, MA 8. Drs. Bambang Triasmono, MSI 9. Dra. Lilis Susilawati, MSi 10. Dra. Yani Aryani, MSi 11. Dr. Warsono, MSi 12. Drs. Deden Djuanda, MSi 13. Dra. Wuryanti, Msi 14. Dra. R. Wina, MSi 15. Drs. Heman, Msi 16. Endang 17. Budi Pembahasan: 1. Drs. Suharyanto, MPM 2. Dra. Siti Rejeki, MSi 3. Dra. Dani, MSi 4. Drs. Ahmad, Msi 5. Dra. Enung Haripan, Msi 6. Dra. Helly, MSi 7. Dra. Endah, Msi 8. Dra. Ely Desnaili 9. Drs.Tasnah, Msi 10. Dra. Marlina 11. Drs. Sobirin, MSi

2

KERANGKA MODUL DIKLAT PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2)/ FAMILY DEVELOPMENT SESSION (FDS) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Permasalahan kesejahteraan sosial bermula dari permasalahan internal yang ada dalam keluarga. Perubahan paradigma saat ini mengedepankan pelayanan yang berbasis pendekatan pelayanan terintegrasi, komprehensi, dan preventif yang berpusat pada keluarga dan masyarakat. Pergerakan proses perubahan paradigma ini sangat memerlukan dukungan kerangka pengetahuan dan praktek yang mengarah pada penyempurnaan program dengan sasaran keluarga sangat miskin (KSM). Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bagi KSM berupa bantuan tunai bersyarat (conditional cash transfer) dengan sasaran ibu hamil, ibu nifas, balita dan anak yang berada pada pendidikan dasar. Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan program yang menekankan pada penguatan keluarga agar mampu menjalankan fungsi kesehatan, pendidikan, ekonomi sehingga mampu memberi perlindungan terhadap anggota keluarganya, terutama anak-anak. Untuk menjawab kebutuhan terebut maka perlunya meningkatkan sumber daya manusia para pendamping melalui pendidikan dan pelatihan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH agar memiliki kompetensi guna memberi pendampingan kepada KSM Agar diklat efektif maka perlu kerangka modul guna penyelenggaraan diklat yang memuat 4 komponen besaran yaitu (1) Kesehatan dan giza (2) Pengasuhan dan Pendidikan Anak (3) Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha dan (4) Perlindungan anak. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2013 tentang Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin. 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional. 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan. point lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan; 9. Inpres Nomor 1 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi point lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai Peserta Program Keluarga Harapan; 10. Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1972 Tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Pelatihan. 11. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Orgaisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. 12. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 39/HUK/2003, Tentang Kebijakan dan Program Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial. 13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2003, Tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional. 14. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesejahteraan Sosial. 15. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 39/HUK/2003 Tentang Kebijakan dan Program Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial. 16. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 53/HUK/2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. 17. Keputusan Menteri Sosial RI No. 50/HUK/2013, Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera. 18. Keputusan Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Nomor 26/Balatbangsos/S/SK/VII/2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya manusia Kesejahteraan Sosial Melalui Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2005-2010; C. TUJUAN KURIKULER Tujuan kurikuler modul ini : 1. Meningkatkan pemahaman orang tua tentang peningkatan status gizi; perilaku hidup bersih dan sehat; mengenal tanda-tanda masalah kesehatan dan gizi; memberikan motivasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan mampu bekerjasama dengan kader posyandu dan petugas kesehatan.

4

2. Meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya pola asuh yang baik di rumah dan pentingnya pendidikan untuk kesuksesan anak di masa yang akan datang. 3. Memberikan pengetahuan dasar dan mengasah keterampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran serta merencanakan usaha. 4. Meningkatan pemahaman orangtua terhadap kekerasan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. D. KOMPETENSI DASAR Setelah tersusunnya modul Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) fasilitator dan peserta diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut: 1. Kompetensi pendidikan: a. Mampu menjelasakan, menerapkan dan memberikan contoh bagaimana peran sebagai orang tua yang baik. b. Mampu menjelasakan, menerapkan dan memberikan contoh bagaimana bagaimana berperilaku baik. c. Mampu menjelasakan, menerapkan dan memberikan contoh bagaimana cara belajar anak usia dini. d. Mampu menjelasakan, menerapkan dan memberikan contoh bagaimana orang tua dapat membantu agar anak sukses di sekolah. 2. Kompetensi ekonomi: a. Mampu menjelasakan, menerapkan dan memberikan contoh bagaimana pengelolaan keuangan dalam keluarga. b. Mampu menjelasakan, menerapkan dan memberikan contoh bagaimana cara cermat meminjam dan menabung. c. Mampu menjelasakan, menerapkan dan memberikan contoh bagaimana cara memulai usaha. 3. Kompetensi kesehatan dan Gizi: a. Mampu menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, gizi ibu hamil dan Pelayanan ibu hamil. b. Mampu menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana persalinan dan masa nifas, Air susu ibu, makanan pendamping ASI. c. Mampu menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana BAB di jamban dan cuci tangan pakai sabun dan Kesakitan pada anak. 4. Kompetensi perlindungan anak : a. Mampu menjelasakan, menerapkan dan memberikan contoh bagaimana cara pencegahan Kekerasan terhadap Anak. b. Mampu menjelasakan, menerapkan dan memberikan contoh bagaimana cara pencegahan penelantaran dan Eksploitasi terhadap Anak. 5

E. PENGERTIAN 1. Kerangka modul adalah kurikulum yang berisikan mata diklat dan silabi materi pelajaran dari suatu program Diklat yang diberikan oleh suatu lembaga tertentu. 2. Jam Pelatihan adalah satuan atau ukuran satuan dalam menit lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan suatu materi tertentu kepada peserta sehingga peserta dapat memahami materi yang dimaksud. Untuk di lingkungan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial lama satu jam pelatihan adalah 45 menit. 3. Metode pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang dipergunakan dalam menyajikan atau menyampaikan materi kepada para peserta sehingga dengan mudah dapat dimengerti dan dipahami oleh para peserta. Metode adalah suatu pilihan yang disesuaikan dengan konten materi. Tidak ada suatu metode yang paling baik dibandingkan dengan metode yang lainnya. Metode sangat tergantung pada konten materi dan tujuan yang akan dicapai. 4. Media pembelajaran diartikan sebagai alat bantu proses belajar yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan keterampilan peserta. 5. Program keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada keluarga sangat miskin selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. Program ini merupakan program lintas sektoral Kementerian dan Lembaga, yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. 6. Pendampingan adalah suatu proses memfasilitasi, membantu, mendampingi, memotivasi, mendorong peserta PKH sehingga mampu melaksansanakan kewajibannya, mendapatkan haknya sesuai ketentuan, dan memanfaatkan bantuan yang diterima secara optimal untuk kesejahteraan keluarga. 7. Pendamping adalah sumber daya manusia yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan peserta PKH di tingkat Kecamatan. 8. Diklat Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan bagi peserta sebagai pendamping PKH untuk meningkatkan kompetensi dalam melakukan transformasi 6

keterampilan menjalankan fungsi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan perlindungan terhadap keluarga sangat miskin. 9. Sekuens adalah suatu urutan materi diklat yang terstruktur dan sistematis. Sekuens dibuat untuk membantu dan mempermudah para peserta memahami seluruh materi dan proses diklat.

7

BAB II STRUKTUR MODUL PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2)

A. TAHAPAN PENYUSUNAN MODUL 1. Penyusunan modul FDS ini, merupakan lanjutan dari modul yang sudah disusun oleh Tim World Bank dan Tim Unicef namun belum bentuk format modul sesuai dengan standar diklat. Untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan sehingga seragam dan sesuai dengan standar diklat. Dalam kaitan itu, dilakukan beberapa tahapan kegiatan, yang meliputi: a. b. c. d. e. f.

Identifikasi materi modul yang ada Brainstorming hasil identifikasi materi Workshop hasil brainstorming Penyempurnaan (penulisan) modul Seminar hasil penulisan Finasliasi modul

2. Dalam setiap proses tahapan selalu mengundang nara sumber yang berkompeten pada bidangnya untuk menguji validitas hasil penyempurnaan.

B. MODUL PELATIHAN Ruang lingkup Modul pelatihan terdiri dari: 1. Kebijakan FDS dalam PKH 2. Pengasuhan dan Pendidikan Anak 3. Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha 4. Kesehatan dan Gizi 5. Perlindungan Anak 6. Praktek Belajar Lapangan (PBL) 7. Pelaksanaan Praktek Kelas (Simulasi/Role Playing) 8. Pelaksanaan Revieu Materi Praktek Kelas 9. Pelaksanaan PBL 10. Pelaksanaan Revieu Materi Praktek Belajar Lapangan (PBL) C. PENGGUNAAN MODUL 1. Materi dan Jam Pelatihan 8

a. Materi Diklat Pertemuan Peningktan Kesejahteraan Keluarga (P2K2)terdiri dari 6 modul dan 12 sesi. Jumlah jam pelatihan keseluruhan 145 jam pelatihan atau 16 hari. Jadi 1 hari rata-rata 8 jam pelatihan @ 45 menit. Adapun rinciannya sebagai berikut: NO A 1 B

1

MATERI PELATIHAN MATERI DASAR

JAMLAT

Modul 1: Kebijakan FDS dalam PKH

2

Jumlah Materi Dasar MATERI INTI

2

Modul 2: Pengasuhan Dan Pendidikan Anak Sesi 1: Menjadi Orangtua yang Lebih Baik

10

Sesi 2: Memahami Perilaku Anak

6

Sesi 3: Memahami Cara Anak Usia Dini Belajar

8

Sesi 4: Membantu Anak Sukses di Sekolah

7

Jumlah

31

Modul 3: Pengelolaan Keuangan Dan Perencanaan Usaha 2

Sesi 8: Mengelola Keuangan Keluarga

7

Sesi 9: Cermat Meminjam Dan Menabung

8

Sesi 10: Memulai Usaha Jumlah

7 22

Modul 4: Kesehatan Dan Gizi 3

Sesi 5: Pentingnya 1000 hari Pertama Kehidupan Sesi 6: Anak dan Balita

7 8

Sesi 7: Higinitas, Sanitasi dan Penyakit

7

Jumlah

22

Modul 5 : Perlindungan Anak 4

5

Sesi 11 : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

7

Sesi 12 : Pencegahan Penelantaran dan Eksploitasi

8

Jumlah

15

Modul 6: PBL (4 hari dilaksanakan secara terpisah masing-masing 1 hari)

40

Jumlah (Materi Inti)

130

C

PENUNJANG

1

Pengarahan Teknis

1

2

Pengantar dan Penjelasan Modul

4

3

Pemutaran Film Dokumenter Pelaksanaan Praktek Kelas dan Lapangan

2

9

4

Diskusi Strategi Pelaksanaan Pelatihan FDS PKH

1

5 6

Pembukaan dan Penutupan Evaluasi Penyelenggaraan

4 1

Jumlah Penunjang

13

Total

145

2. Prosedur Proses pembelajaran modul pada prinsipnya mengintegrasikan 7 (tujuh) tahap seperti berikut : a. Simulasi materi, yaitu fasilitator menimulasikan atau mempraktekkan materi yang akan disampaikan kepada peserta, sekaligu waktu ini dimanfaatakan untuk Tanya jawab dengan peserta. Dalam simulasi ini metoda yang ditetapkan: ada penjelasan, ada brainstorming, ada paparan, ada pemecahan kasus, ada role playing, diskusi, ada tayangan video, ada tanya jawab, ada evaluasi terhadap proses simulasi. b. Review simulasi, yaitu suatu tahapan dimana setelah fasilitator selesai mensimulasikan sesi tertentu kemudian diadakan review menyeluruh terhadap proses simulasi yang dilakukan. c. Pengenalan materi, yaitu suatu tahapan di mana fasilitator harus memaparkan kerangka setiap materi sesi dalam kelompok kexil sebelum dipraktekkan oleh peserta dalam kelompoknya masing-masing. d. Praktek materi, yaitu tahapan mensimulasikan atau mempraktekkan kembali oleh peserta sesi atau materi yang sudah disimulasikan oleh fasilitator. Dalam proses praktek ini, peserta mempraktekkan langkah yang ada dalam setiap sesi, peserta yang lain berperan sebagai KSM, mengajukan pertanyaan. Dalam praktek ini metoda yang ditetapkan: ada penjelasan seperti layaknya seorang fasilitator, ada brainstorming, ada paparan, ada diskusi, ada pemecahan kasus, ada role playing, ada tanya jawab, ada tayangan video, ada review terhadap hasil praktek. Dalam posisi yang terakhi ini peserta juga berperan sebagai pengamat dalam kaitannya dengan proses belajar. e. Review praktek, yaitu suatu tahapan dimana setelah kelompok kecil peserta selesai mempraktekkan sesi tertentu kemudian diadakan review secara menyeluruh terhadap semua proses praktek dalam lingkup kelompok kecil. f. Debriefing dan briefing, yaitu suatu tahapan dimana Tim Fasilitator dan Panitia berkumpul setiap hari setelah semua proses belajar selesai dilaksanakan untuk 1 hari pertemuan. g. Praktek belajar lapangan, yaitu suatu tahapan praktek belajar dalam kehidupan nyata dengan KSM di mana setelah satu modul dalam materi inti selesai

10

dilaksanakan. Tahapan ini bertujuan untuk mempraktekkan secara langsung sesi dari setiap materi. h. Review praktek, yaitu suatu tahapan dimana setelah praktek belajar lapangan selesai dilaksanakan dan peserta kembali ke penginapan, diadakan review kelas besar untuk menyampaikan hasil praktek dari setiap kelompok. i. Untuk Diklat FDS PKH tidak dilakukan criteria kelulusan, pre test dan post test karena para peserta adalah pendamping yang sudah siangakt dan bertugas langsung di masyarakat (KSM. 3. Metode Metode pembelajaran yang digunakan dalam modul ini meliputi: a. Simulasi, yaitu suatu proses pembelajaran dengan memperagakan bagaimana kondisi yang sebenarnya. b. Curah Pendapat (branstorming), metode untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan serta pengalaman peserta berkaitan dengan pokok bahasan materi pelatihan. c. Ceramah dan Tanya Jawab, fasilitator/ widyaiswara memberikan uraian tentang substansi-substansi pokok yang terkandung dalam setiap materi pelatihan. Peserta mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapatnya tentang topik. Fasilitator/ widyaiswara memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan atau tanggapan peserta. d. Permainan Peran (Role playing), metode peragaan perilaku oleh fasilitator/ widyaiswara maupun peserta atas suatu konsep, sikap maupun keterampilan tertentu yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah permainan fasilitator/ widyaiswara bersama peserta memberikan tanggapan dan evaluasi atas pelatihan peran tersebut. Kegiatan ini dapat dilakukan di kelas maupun di lapangan. e. Praktek kelas, yaitu suatu proses mempraktekkan sesi dalam kelompok kecil sesuai dengan langkah yang sudah ada. f. Diskusi Kelompok dan Pleno, peserta dibagi dalam kelompok-kelompok. Tiap kelompok mendiskusikan suatu materi atau kasus sesuai dengan pedoman diskusi/ lembar kerja yang telah dipersiapkan. Fasilitator/ widyaiswara mendampingi peserta selama proses diskusi. Hasil diskusi dirumuskan dalam suatu laporan yang akan disampaikan masing-masing kelompok dalam diskusi pleno. Pada diskusi pleno tiap kelompok memberikan tanggapannya terhadap hasil diskusi kelompok lain. Fasilitator/ widyaiswara memberikan tanggapan atas materi dan jalannya diskusi. g. Review, yaitu suatu proses untuk memahami, mendalami, dan mengupas suatu sesi yang sudah di simulasikan atau dipraktekkan.

11

h. Studi Kasus, peserta mendiskusikan suatu kasus. Kasus dapat diambil dari pengalaman peserta atau telah dipersiapkan sebelumnya oleh fasilitator/ widyaiswara. Studi kasus merupakan metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam memecahkan masalah-masalah empirik dalam tugas atau kehidupannya. i. Tayangan Video, program tayangan video untuk membantu pemahaman dan keterampilan peserta terhadap materi pelatihan, sekaligus sebagai modelling perilaku, gambaran tentang setting, atau kondisi sosial. Program video dipersiapkan sebelumnya. Peserta memberikan tanggapan atau pertanyaan atas program video. Fasilitator/ widyaiswara bersama peserta memberikan penjelasan atau klarifikasinya. j. Penugasan/ Uji coba, peserta baik secara perseorangan atau kelompok diberikan tugas-tugas yang harus dilakukan atau diselesaikan. Penugasan untuk melatih keterampilan peserta dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang telah disampaikan sebelumnya. Setelah penugasan fasilitator/ widyaiswara dan peserta membahas bersama-sama hasil dan pengalaman dalam melaksanakan tugas tersebut. 4. Media a. Papan Tulis (whiteboard); b. Modul FDS PKH yang berisi proses pembelajaran dan materi pelatihan yang akan disampaikan kepada peserta. c. Lembar kasus, yakni kasus-kasus yang akan dibahas oleh peserta yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan sub pokok bahasan dalam materi pelatihan. d. Lembar kerja, yakni bahan yang dipersiapkan sebagai pedoman bagi peserta dalam melaksanakan tugas-tugas diskusi kelompok maupun tugas-tugas individu. e. Tayangan video hasil pelaksanaan PKH yang relevan, yakni tayangan yang memberikan gambaran secara audio visual kepada peserta guna memperjelas proses pembelajaran yang sudah dilakukan. f. Pedoman Praktik Belajar Lapangan (PBL) g. Alat Tulis / Spidol; h. Projector + layar; i. Komputer/Laptop; j. Alat peraga yang terkait; k. CD Driver/Video

5. Fasilitas a. Plastik Transparan 12

b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Kertas Plano (flipchart) Spidol transparan (boardmarker) TV, VCD, LCD, DVD, MP3, MP4 Wireless Ruang Diskusi Ruang Kelas Aula Perpustakaan Lapangan Olah Raga

13

BAB III PENYELENGGARAAN DIKLAT PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2)

A. PRINSIP Ada beberapa prinsip pembelajaran yang diterapkan dalam modul ini, antara lain: 1. Kesiapan, artinya fasilitator/ widyaiswara memiliki kesiapan sebelum memberikan materi dengan mempersiapkan dan membaca bahan-bahan yang akan disampaikan. 2. Partisipasi, artinya fasilitator/ widyaiswara dan peserta terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran baik dalam mengajukan pertanyaan, melaksanakan tugas-tugas terstruktur maupun dalam mengembangkan metode dan materi pelatihan. 3. Demokrasi, artinya pelatihan bersifat terbuka dan setara di mana seluruh peserta pelatihan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengemukakan argumentasinya secara aktif dan terbuka. 4. Kapabilitas, artinya fasilitator/ widyaiswara memiliki kapasitas yang memadai dalam menguasai materi pelatihan. Peserta memiliki kompetensi dasar yang diperlukan sesuai dengan pelatihan yang diikutinya. 5. Penggunaan Alat Bantu, artinya proses pembelajaran hendaknya disertai dan didukung oleh alat bantu pelatihan yang memadai seperti audio visual dan multi media yang dapat memudahkan pencapaian tujuan pelatihan/ pembelajaran. 6. Praktis, artinya materi pelatihan disampaikan dengan bahasa sesuai dengan kehidupan sehari-hari KSM, disertai dengan contoh-contoh dan kasus-kasus yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat tersebut. B. SYARAT-SYARAT PELATIHAN 1. Tersedia Modul FDS yang menjadi pegangan bagi peserta. 2. Sudah dilakukan TOT FDS PKH. 3. Tersedia lokasi dan warga masyarakat untuk menjadi sasaran PBL. 4. Ada persetujuan dari Ditjen Jamsos untuk pemanggilan Pendamping PKH sebagai peserta diklat. C. LAMA PELATIHAN 1. Pelatihan P2K2 PKH berlangsung selama 16 hari dengan jumlah jam pelatihan 145 jam pelatihan. 2. Pelatihan dilaksanakan di BBPPKS seluruh Indoensia. 14

D. PESERTA 1. Pendamping PKH tahun 2007 dan 2008 dan ditetapkan oleh Direktorat Jaminan kesejahteraan Sosial 2. Jumlah peserta untuk 1 angkat adalah sebesar 30-38 orang E. TENAGA PELATIH Narasumber/Fasilitator, yang terdiri dari: 1. Widyaiswara Kementerian Sosial dan sudah pernah mengikuti MOT FDS PKH. 2. Penyusun Modul TOT/Diklat FDS PKH 3. Pejabat Struktural Kementerian Sosial RI 4. Pejabat Struktural dari Instansi terkait yang membidangi penanganan PKH 5. Tenaga Ahli / Praktisi / Konsultan yang membidangi dan sudah mengikuti TOT FDS PKH F. ATURAN PEMBELAJARAN 1. Fasilitator dan Peserta wajib mematuhi tata tertib yang berlaku selama diklat di selenggarakan. 2. Lama penyelenggaraan diklat disesuaikan dengan ketentuaan yang telah di sepakati sesuai dengan kebutuhan diklat. 3. Menggunakan metode pembelajaran androgogi dengan Bobot pelaksanaan diklat yaitu 70 % praktik 30% teori G. EVALUASI 1. Penyelenggaraan Diklat a. Penilaian terhadap kepanitiaan b. Penilaian terhadap penyelenggaraan c. Penilaian terhadap bahan ajar d. Penilaian terhadap proses pembelajaran e. Penilaian terhadap fasilitator f. Penilaian terhadap sarana prasarana 2. Evaluasi Peserta a. Kedatangan peserta dilakukan FREE TEST b. Penilaian keaktifan dalam proses pembelajaran c. dilakukan ujian tertulis kepada peserta diklat d. Di akhir penyelenggaraan diklat dilakukan POST TEST H. INDIKATOR KEBERHASILAN 1. Terlaksananya penyelenggaraan diklat sesuai dengan tujuan 2. Peserta mampu mempraktekkan bagaimana pola pengasuhan anak 3. Peserta mampu mempraktekkan bagaimana pola pengelolaan dan keuangan 15

4. Peserta mampu mempraktekkan peningkatan kesehatan dan gizi 5. Peserta mampu mempraktekkan bagaimana memberikan perlindaungan terhadap anak BAB IV: MODUL PELATIHAN (Materi ada di Folder Modul masing-masing yg terdiri dari: proses belajar, materi bahan bacaan, power poin, lembar kasus, lembar diskusi, lembar kerja, video animasi, film, lembar evaluasi, dll) MODUL 1: KEBIJAKAN FDS DALAM PKH MODUL 2: PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN ANAK MODUL 3: PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN USAHA MODUL 4: KESEHATAN DAN GIZI MODUL 5: PERLINDUNGAN ANAK MODUL 6: PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN (PBL)

16

BAB V PENUTUP Modul ini membahas tentang modul pendidikan, ekonomi, kesehatan dan perlindungan anak yang disusun sebagai acuan dan referensi bagi fasilitator, penyelenggara diklat dan peserta sebagai pedoman selama diklat Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH berlangsung. Pencapaian tujuan modul dilakukan melalui proses pembelajaran orang dewasa (andragogi) dengan penekanan pada partisipasi aktif peserta dan lebih memperbesar bobot praktek daripada teori (70% praktek 30% teori). Untuk kesempurnaan isi modul, membuka kesempatan untuk dikoreksi dan dikritisi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan. Demikian modul diklat ini dibuat untuk dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait oleh penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan.

17

LITERATUR Allen, N.J.& Meyer,J.P, 1993, Organizational Commitment: Evidence of Career stage Effects, Jurnal of Business Researh. Aulia, Tessa F. 2009. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan Kemiskinan Aspek Sosial Budaya. Jakarta Draft Laporan Final Hibah Multidisiplin Universitas Indonesia Carles Garvin. Contemporary Group Work. (Penyadur: Herry Koswara dkk, 1999). Bandung: KOPMA STKS. Cut Zurnally,2010, “Learning Organization, Competency, Organizational Commitment and Customer Orientation”: Knowledge Worker-Kerangka Riset Manajemen Sumber Daya Manusia di Masa Depan. Bandung: Penerbit Unpad Press. Davis, Keith & Davis, John W.Newsstrom. 1996. Perilaku dalam Organisasi, Jakarta: Penerbit Erlangga. Gisela Hagemann, 1993, Motivasi untuk Pembinaan Organisasi. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Kementerian Sosial, 2010: Modul Diklat Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta: Kementerian Sosial. Kementerian Sosial RI. 2013. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH). Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Dirjen Linjamsos. Kementerian Sosial. Kementerian Sosial RI. 2013. Pedoman Operasional Kelembagaan. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Dirjen Linjamsos. Kementerian Sosial. Kementerian Sosial RI. 2013. Buku Kerja Pendamping PKH. Jakarta. Direktorat Jaminan Sosial Dirjen Linjamsos. Kementerian Sosial. Kementerian Sosial RI. 2013. Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Dirjen Linjamsos. Kementerian Sosial. Kementerian Sosial RI. 2013. Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Dirjen Linjamsos. Kementerian Sosial. Kementerian Sosial RI. 2013. Pedoman Sistem Informasi Manajemen (SIM-PKH). Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Dirjen Linjamsos. Kementerian Sosial. Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. 2012. Modul Diklat Pendamping PKH. Jakarta: Pusdiklat Kesejahteraan Sosial.

18