1. Islam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi.docx

  • Uploaded by: Anonymous pmRNaLi
  • 0
  • 0
  • December 2019
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View 1. Islam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi.docx as PDF for free.

More details

  • Words: 1,151
  • Pages: 4
ISLAM MENYELESEIKAN KESENJANGAN EKONOMI Oleh : Andik Annaafi’

Pada tahun 2016 tepatnya bulan maret BPS(badan pusat statistic) melansir jumlah kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, dari 28,01 juta penduduk menjadi 27,76 juta. (cnnindonesia). Survei BPS menyebutkan, dari total 27,76 juta penduduk miskin di Indonesia, sebanyak 62,24 persen atau 17,28 juta orang berada di kawasan pedesaan. Sementara, sisanya 37,76 persen atau 10,49 juta penduduk miskin berada di perkotaan. BPS juga mencatat, sebanyak 21,98 persen penduduk miskin berada di Maluku dan Papua dengan jumlah mencapai 1,55 juta orang. Diikuti Bali dan Nusa Tenggara 14,72 atawa sebanyak 2,11 juta orang, Sulawesi 10,97 persen (2,09 juta orang), Jawa 10,09 persen (14,83 juta orang), Sumatra 11,03 persen (6,21 juta) dan Kalimantan 6,45 persen (0,97 juta). Penurunan angka kemiskinan ini suatu hal yang harus di syukuri dan di apresiasi, walaupun penurunan kemiskinan ini di lakukan pemerintah dengan cara menurunkan standart kemiskinan. Selain itu penurunan kemiskinan ternyata tidak di ikuti dengan turunya angka kesenjangan. Laporan World Bank pada 2015 memberikan peringatan. Sejak tahun 2000, ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh 20 persen penduduk terkaya daripada masyarakat umum lainnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 Abraham Samad menilai ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi nasional sudah mencapai taraf mengkhawatirkan dengan angka mencapai 49,3 persen. Ironisnya, dia menyebut, satu persen orang kaya di Indonesia menguasai 49 persen total kekayaan negara. Hasil riset world bank 304 perusahaan besar di Indonesia menguasai 26 juta hektare konsesi hutan. Dia pun membandingkan dengan 23,7 juta petani Indonesia yang memiliki luas tanah lebih kecil yaitu 21,5 juta hektare lahan, daripada kepemilikan lahan para konglomerat itu. Dengan itu semua Indonesia menempati urutan ke 4 negara dengan kesenjangan tinggi setelah rusia, india, dan Thailand

Terciptanya segelintir orang kaya yang menguasai Indonesia tidak terjadi karena adanya kapitalisme krooni. Abraham mengutip angka yang pernah dikeluarkan World Bank di mana lembaga itu menempatkan Indonesia pada peringkat 7 crony capitalism paling tinggi di dunia. "Hampir dua per tiga harta kekayaan konglomerat Indonesia didapat dari hasil bisnis yang terkolaborasi dengan penguasa," katanya. Kondisi ini menjadi suatu hal yang wajar dalam system kapitalisme demokrasi, walaupun itu tidak di benarkan dalam islam. Mengingat dalam system demokrasi membutuhkan dana yang sangat besar untuk bisa mencapai kekuasaan. Ini menjadi suatu simbiosis mutualisme antara penguasa dan konglomerat. Contoh kecilnya, para konglomerat akan lebih mudah untuk mendapatkan perizinan dan juga memenangkan tender proyek proyek pemerintah jika pemegang kekuasaan adalah orang orang yang dulunya pernah di bantu untuk mencapai kekuasaan. Atau bahkan yang lebih parah, para pemegang kekuasaan adalah orang orang yang sengaja di tugaskan oleh para konglomerat untuk menempati posisi strategis pemerintahan. Adapun beberapa dampak dari kesenjangan sosial adalah : terjadinya Kemiskinan, tingginya Angka Pengangguran, meningkatnya Kriminalitas, memicu terjadinya BentukBentuk Konflik Sosial, Adanya Monopoli, Penyimpangan Sosial, dan

munculnya

Kompetisi walaupun kompetisi ini tidak selamanya buruk. Penyebab utama dari kesenjangan sosial ini adalah adanya kebebasan kepemilikan penuh oleh individu, kelompok maupun asing yang di sebut dengan investasi. Negara hanya berperan sebagai wasit saja, walaupun negara juga mempunyai hak, contoh saja BUMN. Tetapi pada faktanya negara tidak cukup kuat dalam pengelolaan BUMN. Kebebasan kepemilikan ini mencakup dalam semua hal. Inilah ciri negara dengan ideologi kapitalisme yang menerapkan system ekonomi kapitalisme. Dengan kebebasan ini maka siapapun yang mempunyai modal besar, dia yang akan menangusai. Keadaan ini berbeda dengan islam, dalam pandangan islam sebagai ideologi, kepemilikan di atur oleh hukum syara. Hukum asal semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah dan manusia bisa memiliki ketika sudah di izinkan oleh Allah (cara yang di halalkan)

"Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan." (Al imran : 109) Adapun konsep pemilikan dalam islam terdapat 3 unsur yaitu kepemilkan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan Individu Kepemilikan individu adalah kepemilikan yang bersifat perseorangan dan berhak mendapatkan kuasa atas sesuatu yang dia miliki. Pernyataan ini di gambarkan oleh Rasulullah SAW didalam haditsnya. "Dari Rafi' bin Khadij RA berkata; Rasulullah bersabda; barang siapa menanam tanaman di lahan seorang kaum tanpa seizinnya, maka ia tidak berhak mendapatkan hasil tanamannya sedikitpun dan walaupun ia telah mengeluarkan modal untuk mengelolanya" (HR Abu Daud).

Kepemilikan umum Kepemilikan umum adalah suatu hak kepemilikan yang bersifat umum untuk di manfaatkan dan telah di izinkan oleh hukum syar'i. Benda benda yang dalam kategori kepemilikan umum ini meliputi air, rumput, serta api. Dalam hadits dijelaskan bahwasanya orang muslim berserikat dengan 3 benda yang disebutkan di atas. Nabi bersabda: "Dari Ibnu Abbas RA berkata; sesungguhnya Nabi SAW bersabda; orang muslim berserikat dalam 3 hal yaitu: air, rumput (pohon), api (bahan bakar), dan harganya haram. Abu said berkata maksudnya: air yang mengalir" (HR. Ibnu Majah).

Kepemilikan Negara Kepemilikan Negara adalah kepemilikan yang haknya dimiliki oleh seluruh warga Negara, sedangkan pengelolaannya menjadi wewenang negara, hukum syariat telah menentuan harta-harta milik Negara, dan yang berhak untuk mengelolanya adalah Negara. Perbedaaan harta kepemilikan umum dengan kepemilikan Negara yaitu, harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak bisa diberikan oleh negara kepada individu, sedangkan harta kepemilkan Negara dapat di berikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Selain mengatur kepemilikan untuk mengatasi kesenjangan dalam islam juga ada yang namanya zakat mal. Dimana zakat mal ini hukumnya wajib bagi seorang muslim yang sudah memenuhi syarat syarat tertentu. Contohnya saja emas. Maka jika ada seorang muslim yang mempunyai emas sebanyak 85 gram dan telah di simpan selama 1 tahun wajib di keluarkan zakat 2,5 % karena sudah memenuhi syarat untuk di keluarkanya zakat. Ini artinya, semakin banyak orang kaya maka makin banyak orang yang berzakat, ketika banyak yang berzakat maka akan semakin banyak orang yang terbantu. Tidak hanya itu jika pendidikan yang ada berlandaskan islam di terapkan akan mendorong lebih kuat seorang muslim dalam hal bersodhaqoh dan berbagi. Dalam islam juga di larang menabung/menyimpan uang dengan alasan yang tidak jelas tujuanya. Dengan begitu uang akan terus berputar dan ini adalah suatu hal yang sangat bagus dalam perekonomian. Tidak adanya praktik riba juga akan menghilangkan inflasi dan penguasaan modal di bank. “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beri mereka kabar gembira berupa azab yang pedih.”• (QS At-Taubah [9] : 34). Namun semua itu hanya menjadi sebuah teori yang syarat untuk di kagumi. Karena faktanya tidaklah demikian, selamanya pula akan tetap menjadi teori dan hayalan belakang selama sistem ekonomi islam tidak di terapkan. Tetapi bagaimana mungkin sistem ekonomi islam di terapakan kalaulah sistem politik dan pemerintahan tidak menggunakan sistem islam, terlebih dalam negara dengan ideologi kapitalisme sekuler. Karena sistem ekonomi islam yang berlandaskan syariat islam hanya bisa di terapkan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang menerapkan sistem politik islam. Maka kesimpulanya tidak ada solusi lain untuk menyeleseikan masalah negeri ini dan dunia selain menerapkan islam secara menyeluruh dalam semua lini kehidupan. Karena pada hakikatnya memang syariat islam di turunkan Allah untuk mengatur kehidupan dunia. “Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang adzab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya” ( Az Zumar : 55).

Related Documents


More Documents from "Ahmad Sidi"