06. Buku Ad-art.pdf

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

KATA PENGANTAR KETUA UMUM PENGURUS PUSAT PERHIMPUNAN DOKTER UMUM INDONESIA Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dunia sedang mengalami perubahan yang bergerak dengan cepat. Kemajuan teknologi dan interaksi antar manusia membuat tantangan peradaban manusia semakin kompleks. Dunia kesehatan tidak luput dari pengaruh perubahan cepat ini. Perubahan pola penyakit menular, ketersediaan gizi, jaminan kesehatan nasional hingga masa depan profesi yang mencemaskan menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Dokter Umum sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan perlu menyatukan pikiran dalam wadah bersama untuk memperjuangkan kepentingan profesi demi mencapai kemaslahatan bersama. Wadah bernama Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) telah melaksanakan Kongres III di Medan yang melahirkan beberapa keputusan strategis baik secara Nasional maupun Regional. Fokus kebijakan strategis meliputi proses konsolidasi organisasi dan peningkatan profesionalisme Dokter Umum terhadap kualitas pelayanan untuk rakyat Indonesia khususnya pada tingkat pelayanan primer. Kongres PDUI Medan melahirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dan landasan bagi pengurus dan anggota dalam menjalankan aktivitas keorganisasian. Naskah AD/ART ini disusun berdasarkan kontribusi pikiran peserta kongres dalam merespon dinamika keorganisasian dan tantangan profesi kedokteran. Suksesnya pelaksanaan Kongres III PDUI Medan merupakan hasil kerja keras panitia pelaksana yaitu PDUI Cabang Sumatera Utara dan partisipasi aktif Pengurus PDUI cabang seluruh Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan atas kepemimpinan dan dedikasi para presidium sidang Kongres III PDUI Medan yang terdiri dari DR. Dr. Masrifan Djamil, MPH, MMR (PDUI cabang Jawa Tengah), Dr. Marzuki, MA (PDUI cabang Sumatera Utara), dan Dr. Irwan Ashari (PDUI cabang Sulawesi Selatan). Ucapan terima kasih yang sama juga kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi membantu kelancaran kongres PDUI ini. Demikian naskah AD/ART ini kami susun sebagai panduan menjalankan roda organisasi. Semoga membuat PDUI semakin jaya dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kemajuan dunia kesehatan Indonesia. Salam Sehat Indonesia. Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Ketua Umum Pengurus Pusat PDUI

Dr. Abraham Andi Padlan Patarai, M.Kes. NPA. IDI : 1104 08178

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

penuh kebijakan, digerakkan dengan pedoman yang berbentuk anggaran dasar maka disusunlah Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Umum Indonesia sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN DOKTER UMUM INDONESIA MUKADIMAH Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka setiap warga negara berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah negara kesatuan republik indonesia menuju tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1.

Pasal 1 Organisasi ini bernama Perhimpunan Dokter Umum Indonesia disingkat PDUI Dokter umum sebagaimana dimaksud ayat satu adalah semua dokter selain spesialis dan/atau melaksanakan pelayanan di tingkat primer

Dokter Umum Indonesia sebagai warga bangsa yang ikut aktif dalam gerakan dan perjuang kemerdekaan, sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawabnya kepada umat manusia dan bangsa, bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan keprofesian, dan merupakan dokter yang belum spesialis dan atau melaksanakan pelayanan primer.

2.

Sesuai dengan visi universal terbentuknya organisasi profesi yang mengedepankan pentingnya kemandirian dokter, maka dalam darma baktinya sebagai salah satu pilar pokok pembangunan kesehatan, dokter Indonesia perlu meningkatkan peran advokasi, kesehatan, pelaku-pengubah (agen of change), dan profesionalisme dengan berpegang teguh pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia, menuju kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat se rt a berhak me mpe role h pel ayanan kesehatan.

Pasal 3 Pimpinan Pusat PDUI yang terdiri dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PP PDUI) dan Pengurus Kolegium Dokter Indonesia (KDI) berkedudukan di Jakarta

Peran advokasi kesehatan, pelaku-pengubah dan peran profesionalisme dalam kehidupan kemasyarakatan dapat terlaksana jika jiwa dan semangat persaudaraan dokter-dokter Indonesia terwujud sejak 1911 diteruskan dengan jalan menggalang seluruh potensi yang dimiliki dalam satu organisasi.

BAB III TUJUAN, USAHA, DAN SIFAT

Meyakini bahwa tujuan dan cita-cita organisasi hanya dapat dicapai atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa disertai usaha-usaha teratur, terencana dan 1

Pasal 2 PDUI didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2008 untuk batas waktu yang tidak ditentukan

BAB II DASAR Pasal 4 PDUI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

1.

Pasal 5 Tujuan Menghimpun segenap potensi dokter umum, meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan dokter umum. 2

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

Membina, melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota PDUI. Meningkatkan mutu profesi dokter umum Mengemban amanat keilmuan dan kompetensi dokter umum sesuai tuntutan profesi. Pasal 6 Usaha Memelihara dan membina etika profesi dokter umum Memelihara dan meningkatkan standar pendidikan serta standard kompetensi dokter umum sesuai tuntutan profesi. Meningkatkan pengabdian profesi dokter umum untuk kemaslahatan masyarakat. Membangun hubungan kerjasama dengan berbagai pihak dengan tidak melanggar aturan-aturan pokok organisasi dan hukum Negara Republik Indonesia. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter umum sesuai dengan harkat dan martabat profesi dokter umum. Melakukan upaya-upaya untuk kesejahteraan anggota. Usaha-usaha lain yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan sifat dan dasar organisasi Menjaga dan meningkatkan kompetensi dokter umum melalui P2KB. Melakukan resertifikasi dokter umum dan sertifikasi dokter umum lulusan luar negeri

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Pasal 9 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia berfungsi sebagai pemersatu, pembina, dan pemberdaya dokter umum di Indonesia. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 10 Anggota terdiri atas : 1. Anggota Biasa 2. Anggota Luar Biasa 3. Anggota Kehormatan 4. Anggota Muda BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11 Kekuasaan Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada kongres nasional, konferensi cabang, dan rapat anggota komisariat sesuai dengan tingkatannya. Pasal 12 Struktur Kepemimpinan

Pasal 7 PDUI adalah organisasi profesi bagi dokter umum Indonesia yang bersifat otonom bernaung di bawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

1.

BAB IV STATUS DAN FUNGSI

3.

Pasal 8 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia merupakan organisasi Profesi Dokter Umum Nasional di Indonesia.

3

2.

1.

Tingkat Pusat : Terdiri atas Pengurus Pusat dan Pengurus KDI Tingkat Cabang : Terdiri atan Pengurus Cabang. Tingkat Komisariat : Terdiri atas Pengurus Komisariat. Pasal 13 Pimpinan Pusat Struktur kepemimpinan PDUI di tingkat pusat, terdiri dari Pengurus Pusat PDUI dan Pengurus KDI yang merupakan satu kesatuan dan 4

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

2.

3.

1.

2.

masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya Pengurus Pusat adalah pimpinan organisasi ditingkat pusat yang melaksanakan kegitan eksekutif organisasi dan bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi Pengurus KDI adalah salah satu unsur pimpinan ditingkat pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi dalam bidang pendidikan. Pasal 14 Badan Kelengkapan dan Badan Khusus Badan Kelengkapan dibentuk oleh pengurus pusat, cabang atau komisariat untuk membantu pengurus pusat, pengurus cabang dan pengurus komisariat menjalankan amanat kongres, konferensi cabang dan rapat anggota serta bertanggungjawab kepada ketua masing-masing tingkatan kepengurusan terdiri dari : a. Biro Hukum dan Mediasi (BHM). b. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (HUMAS & KAL) c. Dewan Etik PDUI Badan khusus dibentuk oleh pengurus pusat, dan apabila diperlukan dapat dibentuk ditingkat cabang dan komisariat untuk membantu pengurus pusat, pengurus cabang, dan pengurus komisariat menjalankan amanat kongres, konferensi cabang dan rapat anggota serta bertanggungjawab kepada ketua masing-masing tingkatan kepengurusan terdiri dari: a. Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BPPKB) b. Badan Usaha PDUI

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

BAB VII PERBENDAHARAAN Pasal 15 Kekayaan PDUI diperoleh dari : 1. Uang Pangkal 2. Iuran Anggota 3. Pengumpulan Dana Abadi 4. Sumbangan anggota dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN Pasal 16 Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional Pasal 17 Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional yang diadakan khusus untuk itu, atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah cabang. BAB IX ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dimuat dalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan pengurus pusat, cabang atau komisariat sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Pasal 19 Pengesahan anggaran dasar ditetapkan pada Kongres Nasional

5

6

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN DOKTER UMUM INDONESIA 3. BAB I KEANGGOTAAN BAGIAN I ANGGOTA Pasal 1 Anggota biasa adalah dokter umum, Warga Negara Indonesia yang berijazah dokter yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 2 Anggota luar biasa adalah dokter umum Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia dan telah teregistrasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan IDI Pasal 3 Anggota kehormatan adalah mereka yang telah berjasa pada Perhimpunan Dokter Umum Indonesia.

4.

1.

2. 3.

Pasal 4 Anggota muda adalah sarjana kedokteran yang sedang menempuh pendidikan profesi dokter dan/ atau dokter lulusan luar negeri yang sedang menempuh program adaptasi / penyetaraan

1.

2.

Pasal 5 Anggota biasa adalah dokter umum, Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah dan atau sertifikat profesi dokter yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, yang terdaftar sebagai anggota PDUI Semua dokter umum yang telah mendapatkan dan/ atau sedang dalam 7

Pasal 6 Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus melalui penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk khusus untuk itu terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, dan/atau Pengurus Komisariat yang mengusulkannya Pengurus yang dapat mengusulkan sebagaimana ayat 1 (satu) adalah Pengurus Komisariat dan Pengurus Cabang Pengesahan sebagai anggota kehormatan dilakukan di forum kongres. BAGIAN III HAK DAN KEWAJIBAN

1.

BAGIAN II TATA CARA KEANGGOTAAN

proses mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Indonesia, otomatis menjadi anggota PDUI Anggota Luar Biasa : Dokter Umum Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia dan telah teregistrasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan IDI, dan melakukan pendaftaran serta pernyataan mematuhi AD ART PDUI, melalui Pengurus Komisariat. Bila belum ada komisariat PDUI di tempat calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), pendaftaran dapat dilakukan melalui Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Pusat. Anggota muda adalah sarjana kedokteran yang sedang menempuh pendidikan profesi dokter dan/atau dokter lulusan luar negeri yang sedang menjalani adaptasi/penyetaraan pendidikan profesi dokter

2.

Pasal 7 Hak Anggota Anggota muda, anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul, pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, dan mengikuti semua kegiatan organisasi tetapi tidak mempunyak hak memilih dan dipilih. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan, dan/atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi dan memiliki hak memilih dan dipilih serta mendapatkan pembinaan. 8

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

3. 4.

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas PDUI dan/atau melaksanakan profesinya. Anggota berhak mendapatkan manfaat dari upaya organisasi profesi untuk mensejahterakan anggotanya .

BAGIAN VI SKORSING DAN PEMBERHENTIAN DARI ANGGOTA PDUI

1.

1. 2. 3.

Pasal 8 Kewajiban Anggota Membayar uang pangkal dan iuran anggota. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat Anggota biasa dan anggota luar biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan dan keputusan PDUI

2. 3. 4.

BAGIAN IV RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN Pasal 9 Dalam keadaan tertentu anggota PDUI dapat merangkap menjadi anggota dan/atau rangkap jabatan pada organisasi lain sepanjang tidak bertentangan dengan kehormatan dan tradisi luhur kedokteran serta tidak mengganggu tugasnya.

BAGIAN VII SKORSING DAN PEMBERHENTIAN DARI PENGURUS PDUI

1. 2.

BAGIAN V KEHILANGAN KEANGGOTAAN

1. 2.

Pasal 10 Anggota dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Cabang asal sekurangkurangnya satu bulan sebelumnya.

9

Pasal 11 Anggota dapat diskors atau diberhentikan karena : a. Melanggar AD/ART PDUI b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan PDUI c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PDUI Anggota yang diskors atau diberhentikan diberi kesempatan meminta bantuan kepada Biro Hukum dan Mediasi (BHM). Anggota yang diskors atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu. Tata cara skorsing dan/atau pemberhentian dan tata cara pembelaan akan diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri

3. 4. 5.

Pasal 12 Ketua Pengurus Pusat PDUI dan/atau Ketua Pengurus KDI dapat diberhentikan sebelum selesai masa jabatan melalui Kongres Luar Biasa Pengurus Cabang / Komisariat dapat diberhentikan oleh PP PDUI karena: a. Melanggar AD/ART PDUI b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Pengurus Pusat c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PDUI Pengurus yang diskors atau diberhentikan diberi kesempatan meminta bantuan kepada Biro Hukum dan Mediasi (BHM). Pengurus yang diskors atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu. Tata cara skorsing dan/atau pemberhentian dan tata cara pembelaan akan diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh PP PDUI

10

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

2. 3. 4. 5.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI A. STRUKTUR KEKUASAAN

6.

BAGIAN VIII KONGRES NASIONAL

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

8. 9.

1.

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Pasal 13 Status Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi. Kongres Nasional adalah musyawarah nasional dokter umum Indonesia yang diwakili oleh utusan cabang, dan diberi nama “Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia”. Kongres Nasional diadakan sekali dalam tiga tahun. Peserta kongres terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, unsur badan kelengkapan dan unsur badan khusus Utusan cabang ditunjuk oleh rapat khusus yang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang. Utusan cabang menampung aspirasi dokter-dokter umum dan masyarakat yang berada di daerah tempat cabang berada, untuk disampaikan pada Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Dalam keadaan luar biasa Kongres dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas inisiatif satu cabang dan mendapat persetujuan lebih dari 2/3 dari jumlah cabang. Kongres menyelenggarakan sidang ilmiah dan sidang organisasi Sidang organisasi terdiri dari sidang pleno, sidang khusus kolegium dan sidang komisi Pasal 14 Tugas dan Wewenang Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pedomanpedoman pokok dan garis-garis besar haluan organisasi, kebijakan strategis nasional serta program kerja nasional PDUI

11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Menilai pertanggungjawaban Pengurus Pusat PDUI dan Pengurus KDI Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Pusat PDUI mengesahkan Ketua Pengurus KDI tepilih melalui sidang khusus KDI Menetapkan tiga calon tempat pelaksanaan Kongres berikutnya yang memenuhi persyaratan untuk itu. Mengesahkan anggota kehormatan PDUI. Pasal 15 Tata Tertib Pengurus Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan Kongres Nasional Kongres Nasional dihadiri oleh Pengurus Pusat PDUI, Pengurus KDI, Pengurus / Utusan Cabang, peserta sidang-sidang khusus, dan undangan. Peserta penuh adalah Utusan Cabang dan Pengurus Pusat. Peserta peninjau adalah Pengurus Cabang, peserta sidang-sidang khusus, dan undangan. Jumlah peserta peninjau dan undangan ditetapkan Pengurus Pusat. Peserta undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara Mekanisme pengambilan keputusan dalam kongres dilaksanakan dalam sidang pleno dan sidang khusus. Tata tertib sidang pleno : a. Peserta sidang pleno adalah peserta penuh dengan mandat resmi yang mempunyai hak bicara dan hak suara sedangkan peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara. b. Banyaknya suara peserta utusan cabang dalam kongres diatur dalam peraturan tersendiri berdasarkan jumlah komisariat. c. Sidang Pleno Kongres dipimpin oleh tiga orang presidium yang dipilih dari peserta, dan oleh peserta. d. Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno kongres dipimpin oleh panitia pengarah kongres. e. Kongres Nasional dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50% + 1 jumlah cabang yang hadir pada saat perhitungan kuorum. f. Apabila ayat 8.e. tidak terpenuhi maka kongres diundur paling lama 1x24 jam dan setelah itu kongres dianggap sah. 12

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

g. h.

1. 2. 3. 4.

Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat diterima oleh kongres, maka Pengurus Pusat dinyatakan demisioner. Sidang Pleno dapat membentuk sidang komisi untuk membahas topik tertentu yang telah diagendakan.

Pasal 16 Sidang Khusus KDI Peserta sidang khusus KDI terdiri dari utusan P2KB PDUI Pusat dan utusan PDUI Cabang dari unsur P2KB. Memilih Anggota Pengurus KDI dari unsur PDUI Cabang Menetapkan garis - garis besar program kerja KDI Memilih Ketua Pengurus KDI

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Pasal 18 Tugas dan Wewenang 1. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang mengenai pelaksanaan amanat Konferensi Cabang. 2. Menetapkan program kerja cabang dengan tetap berpedoman kepada kebijakan operasional yang telah ditetapkan dan garis besar haluan organisasi serta program kerja nasional yang ditetapkan oleh Kongres Nasional 3. Memilih ketua Pengurus Cabang

1. BAGIAN IX KONFERENSI CABANG

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

2.

Pasal 17 Status Konferensi Cabang merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat cabang. Konferensi Cabang adalah musyawarah dokter umum Indonesia yang diwakili oleh utusan komisariat. Konferensi Cabang diadakan sekali dalam tiga tahun. Peserta konferensi cabang terdiri dari utusan komisariat, Pengurus Cabang, unsur badan kelengkapan dan unsur badan khusus Utusan komisariat ditunjuk oleh rapat khusus yang dilaksanakan oleh Pengurus Komisariat. Utusan komisariat menampung aspirasi dokter-dokter umum dan masyarakat yang berada di daerah tempat komisariat berada, untuk disampaikan pada Konferensi Cabang. Dalam keadaan luar biasa konferensi cabang dapat diadakan sewaktuwaktu atas usul atau inisiatif satu komisariat dan mendapat persetujuan lebih dari 2/3 jumlah komisariat yang ada.

13

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

Pasal 19 Tata Tertib Penanggung jawab penyelenggaraan konferensi cabang adalah Pengurus Cabang Konferensi Cabang dihadiri oleh peserta utusan komisariat, Pengurus Cabang dan Pengurus Pusat PDUI serta undangan. Peserta penuh adalah utusan komisariat yang mempunyai hak suara dan hak bicara. Peserta peninjau adalah Pengurus Cabang dan Pengurus Pusat PDUI Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Cabang. Sidang Konferensi Cabang dipimpin oleh tiga orang presidium yang dipilih dari peserta dan oleh peserta. Sidang pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib serta sidang pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh ketua panitia pengarah musyawarah anggota cabang. Konferensi Cabang dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50% atau setengah jumlah anggota biasa. Apabila ayat 7 tidak terpenuhi maka konferensi cabang diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu konferensi cabang dianggap sah. Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang diterima oleh Konferensi Cabang, maka Pengurus Cabang dinyatakan demisioner. Apabila enam bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal tiga kali diingatkan untuk mengadakan konferensi cabang tetapi Pengurus Cabang tidak melakukan konferensi cabang maka Pengurus Pusat segera menunjuk tim caretaker yang terdiri dari satu orang Pengurus Pusat, satu orang Pengurus Cabang yang telah kadaluarsa 14

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

dan salah seorang anggota PDUI cabang, untuk menyelenggarakan konferensi cabang. BAGIAN X RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT

1. 2. 3. 4.

Pasal 20 Status Rapat Anggota Komisariat merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat komisariat. Rapat Anggota Komisariat adalah rapat para anggota atas undangan penanggung-jawab rapat anggota komisariat. Rapat Anggota Komisariat dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun. Dalam keadaan luar biasa rapat anggota komisariat dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif tiga orang anggota dan mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota biasa yang ada.

Pasal 21 Tugas dan Wewenang 1. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Komisariat mengenai pelaksanaan amanat rapat anggota komisariat. 2. Menetapkan program kerja komisariat dengan tetap berpedoman kepada kebijakan operasional yang telah ditetapkan dan garis besar haluan organisasi serta program kerja nasional yang ditetapkan oleh Kongres Nasional 3. Memilih ketua Pengurus Komisariat Pasal 22 Tata Tertib 1. Penanggung jawab penyelenggaraan rapat anggota komisariat adalah Pengurus Komisariat 2. Rapat anggota komisariat dihadiri oleh peserta anggota komisariat dan Pengurus PDUI Cabang serta undangan.

15

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

3. Anggota biasa adalah peserta rapat anggota komisariat yang mempunyai hak suara dan hak bicara. 4. Anggota luar biasa, anggota kehormatan serta dokter bukan anggota PDUI atas undangan Pengurus Komisariat adalah peninjau yang mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara. 5. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Komisariat. 6. Sidang rapat anggota komisariat dipimpin oleh tiga orang presidium yang dipilih dari peserta dan oleh peserta. Sidang pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib serta sidang pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh ketua panitia pengarah rapa t anggota komisariat. 7. Rapat anggota komisariat dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari 50% atau setengah jumlah anggota biasa. 8. Apabila ayat 7 tidak terpenuhi maka rapat anggota komisariat diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu rapat anggota komisariat dianggap sah. 9. Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat diterima oleh rapat anggota komisariat, maka Pengurus Komisariat dinyatakan demisioner. 10. Apabila enam bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal tiga kali diingatkan untuk mengadakan rapat anggota komisariat tetapi Pengurus Komisariat tidak melakukan rapat anggota komisariat maka Pengurus Cabang segera menunjuk tim caretaker yang terdiri dari satu orang Pengurus Cabang, satu orang Pengurus Komisariat yang telah kadaluarsa dan salah seorang anggota PDUI komisariat, untuk menyelenggarakan rapat anggota komisariat. BAGIAN XI MUSYAWARAH KERJA NASIONAL (MUKERNAS) Pasal 23 Status 1. Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) adalah rapat yang dihadiri oleh segenap perangkat organisasi dari tingkat pusat dan tingkat cabang yang diadakan sekali setahun. 2. Dalam keadaan luar biasa mukernas dapat diadakan sewaktu-waktu atas 16

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

usul Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang dan mendapat persetujuan lebih dari 50% dari jumlah cabang. Pasal 24 Tugas dan Wewenang 1. Membahas program kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan amanat kongres. 2. Membahas usulan program kerja yang dianggap perlu untuk kepentingan anggota secara nasional. 3. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan kongres yang akan datang dan/atau mengevaluasi program kerja nasional berdasarkan amanat kongres.

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2. 3. 4.

Pasal 25 Tata Tertib Pengurus Pusat adalah penanggung-jawab penyelenggaraan Mukernas Mukernas dihadiri oleh seluruh perangkat organisasi yang terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, dan undangan dari Pengurus Pusat Sidang-sidang Mukernas terdiri dari sidang pleno mukernas dan komisi komisi Sidang Pleno Mukernas dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Pusat dan sidang-sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi yang ditunjuk di sidang pleno. BAGIAN XII SIDANG PLENO PENGURUS PUSAT

Pasal 26 Status 1. Sidang Pleno Khusus Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pengurus Pusat. 2. Sidang pleno khusus Pengurus Pusat diadakan sebulan sekali selama periode kepengurusan 3. Dalam keadaan luar biasa sidang pleno khusus Pengurus Pusat dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul Pengurus Pusat. 17

Pasal 27 Tugas dan Wewenang Monitoring dan evaluasi kinerja kepengurusan Membahas program kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan amanat Mukernas. Membahas usulan program kerja yang dianggap perlu untuk kepentingan anggota secara nasional Pasal 28 Tata Tertib Ketua Umum Pengurus Pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan Sidang Pleno Pengurus Pusat Sidang Pleno Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum atau yang diberi mandat oleh Ketua Umum Pengurus Pusat. B. STRUKTUR KEPEMIMPINAN Bagian XIII Pengurus Pusat

1.

2. 3. 4.

5.

Pasal 29 Status Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi yang mengurus dan melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis dan operasional yang bersifat nasional yang diputuskan dalam kongres. Bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi. Masa jabatan kepengurusan Pengurus Pusat adalah tiga tahun Dalam melaksanakan kebijakan strategis yang berskala nasional oleh Ketua Umum Pengurus Pusat, dan dibantu oleh anggota Pengurus Pusat, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar Dalam melaksanakan kebijakan operasional yang berskala nasional, Pengurus Harian dibantu oleh badan-badan kelengkapan, badan-badan khusus, komite- komite tetap dan ad-hoc, yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

18

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

6.

Seorang anggota hanya diperbolehkan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat maksimal dua kali masa kepengurusan.

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

2. 3.

1.

2.

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7.

1.

Pasal 30 Personalia Pengurus Harian Pusat Personalia kepengurusan sekurang-kurangnya terdiri dari ketua , sekretaris, ketua-ketua bidang, badan kelengkapan dan badan khusus yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan secara kolektif. Yang dapat menjadi Pengurus Pusat adalah anggota biasa yang pernah menjadi Pengurus Cabang atau anggota biasa yang mempunyai komitmen terhadap visi dan misi PDUI. Pasal 31 Tugas dan Wewenang Melaksanakan isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah ditetapkan Kongres. Mengumumkan kepada seluruh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang yang menyangkut pengambilan keputusan organisasi ataupun perubahan keputusan kongres nasional dan kemudian mempertanggungjawabkan kepada kongres nasional berikutnya. Mensosialisasikan penjabaran program sesuai ketetapan Kongres Nasional kepada seluruh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui forum Kongres Nasional Menyelenggarakan Kongres Nasional pada akhir periode. Menyiapkan draft materi Kongres. Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Cabang serta perangkat organisasi tingkat pusat.

4. 5.

1.

2.

3.

4. 5.

6.

Pelantikan Pengurus Pusat harus telah dilakukan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah kongres. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus Pusat harus mengadakan rapat-rapat berupa Mukernas, rapat pleno terbatas serta rapat Pengurus Harian tetap. Rapat pleno terbatas dihadiri oleh segenap Pengurus Pusat dan dilaksanakan sekurang- kurangnya sekali dalam satu bulan. Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh seluruh aparat Pengurus Pusat dan diadakan setiap kali diperlukan. Pasal 33 Tata Cara Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Menyelenggarakan administrasi keanggotaan yang dikelola oleh unit khusus yang bertugas untuk mendaftar, mendata, menyimpan dan mengelola potensi dasar anggota. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, yang berfungsi sesuai dengan beban kerja organisasi yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan tata cara serta tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabilitas dan dipimpin oleh seorang ketua bidang keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum. Menyelenggarakan audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas internal secara berkala dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum. Satuan pengawas internal terdiri dari personalia Pengurus Pusat yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan/atau berpengalaman pada bidang pengelolaan keuangan. Membuat laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik dan disampaikan pada seluruh anggota.

Pasal 32 Tata Cara Pengelolaan Pengurus Pusat menjalankan tugas segera setelah dilakukan serah terima dengan Pengurus Pusat demisioner pada akhir pelaksanaan Kongres Nasional.

19

20

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

BAGIAN XIV PENGURUS KDI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 34 Status Kolegium Dokter Indonesia adalah kolegium dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Kolegium Dokter Indonesia bertugas membina dan mengembangkan amanat keilmuan dan kompetensi dokter umum. Kolegium Dokter Indonesia dibentuk dan bertanggung jawab pada Kongres Nasional PDUI Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya, Kolegium Dokter Indonesia berkoordinasi dengan Pengurus Pusat PDUI Dalam hal pengambilan keputusan yang strategis harus mendapatkan persetujuan dari rapat pleno PP PDUI Masa jabatan kepengurusan Pengurus KDI adalah tiga tahun

Pasal 35 Personalia Pengurus KDI 1. Personalia Pengurus KDI terdiri dari ketua , wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris bendahara, dan komisi - komisi, serta panel ahli 2. Yang dapat menjadi Pengurus KDI adalah anggota biasa, berpendidikan minimal S2 atau setara, berpengalaman dibidang pendidikan dan/atau berpengalaman dibidang pelayanan kesehatan. 3. Anggota pengurus KDI terdiri dari : a. Unsur P2KB PUSAT yang diangkat dan/atau ditetapkan dalam Kongres Nasional PDUI dan unsur P2KB CABANG atau perwakilan cabang yang diangkat dan/atau ditetapkan sidang khusus KDI. b. Anggota pengurus yang terdiri dari unsur AIPKI, Panel Ahli, dan Penasehat ditetapkan oleh Pengurus KDI terpilih c. Anggota Pengurus EX Officio yaitu Ketua Umum PP PDUI dan Ketua AIPKI.

21

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 36 Tugas dan Wewenang Terlibat dalam penyusunan standar kompetensi dan standar pendidikan dokter berkoordinasi dengan AIPKI Menyelenggarakan Uji Kompetensi Dokter Warga Negara Indonesia lulusan dalam dan luar negeri Penerbitan sertifikat kompetensi bagi dokter Terlibat dalam evaluasi pembukaan institusi pendidikan kedokteran baru dan kelayakan program studi baru dalam koordinasi MKKI Terlibat dalam proses akreditasi pendidikan profesi dokter oleh LAMPTKes dalam koordinasi MKKI

Pasal 37 Tata Cara Pengelolaan Tata Cara Pengelolaan diatur dalam Kompendium / Tata Kelola KDI Bagian XV PENGURUS CABANG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pasal 38 Status Cabang merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di Provinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya satu komisariat Pengurus Cabang adalah instansi kepemimpinan tertinggi dalam satu cabang dan bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi. Pengurus Cabang melakukan koordinasi kegiatan organisasi. Pengurus Cabang dipilih dalam Konferensi Cabang. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah tiga tahun. Pengurus Cabang adalah kesatuan organisasi yang dibentuk di Provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Seorang anggota hanya diperbolehkan dipilih menjadi ketua cabang maksimal dua kali masa kepengurusan.

22

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

1.

2. 3.

4.

Pasal 39 Personalia Pengurus Cabang Personalia Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua cabang, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang dapat menjadi Pengurus Cabang adalah anggota biasa yang mempunyai minat, perhatian dan komitmen serta loyalitas pada organisasi. Ketua, Sekretaris dan Bendahara harus berdomisili di ibukota provinsi Apabila ketua cabang tidak dapat menjalankan tugas dan/atau non aktif maka wakil ketua dapat diangkat sebagai ketua cabang melalui sidang pleno khusus cabang untuk itu sampai akhir masa kepengurusan. Pasal 40 Tugas dan Wewenang Atas nama Pengurus Pusat melantik Pengurus Komisariat. Mewakili Pengurus Pusat bila diperlukan dan atas permintaan Pengurus Pusat. Melaksanakan program kerja yang diputuskan pada konferensi cabang dan program kerja yang merupakan penjabaran program kerja PDUI yang diputuskan Kongres Nasional Pasal 41 Tata Cara Pengelolaan Pengurus Cabang terpilih oleh ketua cabang terpilih dan mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat dan selanjutnya dilantik oleh Pengurus Pusat Pengurus Cabang yang baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan dan serah terima jabatan dengan Pengurus Cabang Demisioner. Ketua Cabang yang baru harus dapat menyusun kepengurusannya paling lambat tiga puluh hari setelah pelaksanaan konferensi cabang dan segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Cabang Demisioner. Untuk menyelenggarakan kegiatan, Pengurus Cabang melaksanakan rapat pleno yang dihadiri oleh Pengurus Cabang dan diadakan sekurangkurangnya sekali dalam enam bulan.

23

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

BAGIAN XVI PENGURUS KOMISARIAT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 42 Status Komisariat merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk di kabupaten/kota yang mempunyai sekurang-kurangnya lima puluh anggota biasa. Dalam satu kabupaten/kota hanya boleh ada satu komisariat. Bila dianggap perlu komisariat dapat membentuk perangkat -perangkat pengelolaan organisasi secara internal. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah tiga tahun. Periode kepengurusan ketua komisariat hanya dipilih maksimal dua kali masa kepengurusan. Dalam kepengurusan komisariat dapat dibentuk dewan penasehat komisariat dengan fungsi memberi saran kepada Pengurus Komisariat diminta maupun tidak diminta. Dewan penasehat komisariat terdiri dari para mantan ketua dan para tokoh senior.

Pasal 43 Personalia Pengurus Komisariat 1. Personalia Pengurus Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. 2. Yang dapat menjadi Pengurus Komisariat adalah anggota biasa. 3. Apabila ketua komisariat tidak dapat menjalankan tugas dan/atau non aktif maka wakil ketua dapat diangkat sebagai ketua komisariat melalui sidang pleno khusus komisariat untuk itu sampai akhir masa kepengurusan. Pasal 44 Tugas dan Wewenang 1. Melaksanakan keputusan Kongres Nasional, Konferensi Cabang dan Rapat Anggota Komisariat. 2. Memberikan laporan kepada Pengurus Cabang tentang hasil kerja yang dilakukan minimal sekali dalam enam bulan . 3. Bertanggung jawab kepada rapat anggota komisariat.

24

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

1.

2. 3.

4. 5.

6.

Pasal 45 Tata Cara Pengelolaan Pengurus Komisariat dipilih oleh ketua komisariat terpilih dan mendapatkan pengesahan dari Pengurus Cabang dan selanjutnya dilantik oleh Pengurus Cabang. Pengurus Komisariat baru dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan dan serah terima jabatan dengan Pengurus Komisariat Demisioner. Ketua komisariat yang baru harus dapat menyusun kepengurusannya paling lambat tiga puluh hari setelah rapat anggota komisariat dan segera mengadakan serah terima jabatan dengan Pengurus Komisariat Demisioner. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus Komisariat harus mengadakan rapat- rapat berupa rapat pleno dan rapat Pengurus Harian. Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan perangkat organisasi yang ada di komisariat. Rapat Pengurus Harian diadakan sekali dalam satu bulan dan dihadiri Pengurus Komisariat.

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Pasal 47 Biro Hukum dan Mediasi (BHM) 1.

2.

3.

BAGIAN XVII Pasal 46 Badan Kelengkapan PDUI 1. Status umum Badan kelengkapan adalah anggota Pengurus Pusat dan merupakan anggota pleno. 2. Badan kelengkapan terdiri atas Biro Hukum dan Mediasi (BHM) dan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (HUMAS & KAL) dan Dewan Etik PDUI 3. Tugas dan wewenang Tugas dan wewenang badan kelengkapan diatur dalam Kompendium Organisasi PDUI

1.

2.

25

Status BHM dibentuk di tingkat pusat, cabang dan bila diperlukan dapat dibentuk di tingkat komisariat. Tugas dan wewenang a. Melakukan pembinaan dalam kesadaran hukum kesehatan. b. Membela anggota dalam menjalankan profesinya baik yang menyangkut masalah etik, hukum, administrasi, atau organisasi, baik diminta atau tidak diminta. c. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan saran dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan pihak pihak yang dianggap perlu. Tata cara pengelolaan a. Personalia Pengurus BHM ditetapkan oleh Pengurus PDUI sesuai tingkatan b. Yang dapat dipilih sebagai anggota BHM adalah anggota biasa. c. BHM dapat mengikutsertakan profesi lain yang dipandang perlu dalam kepengurusannya. d. Pengurus BHM sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. e. BHM segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai kongres. f. Masa jabatan sama dengan kepengurusan PDUI sesuai tingkatan g. BHM dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Pasal 48 Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Antar Lembaga (HUMAS & KAL) Status Biro HUMAS & KAL dibentuk di tingkat pusat, cabang dan bila diperlukan dapat dibentuk di tingkat komisariat. Tugas dan Wewenang a. Melakukan kegiatan kehumasan dalam rangka meningkatkan citra organisasi 26

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

b.

3.

Memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan lembaga lain dengan prinsip tidak mengikat dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi c. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan saran dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan pihak pihak yang dianggap perlu. Tata Cara Pengelolaan a. Personalia Pengurus Biro HUMAS & KAL ditetapkan oleh pengurus sesuai tingkatan

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

g.

BAGIAN XVIII Pasal 50 Badan Khusus PDUI 1.

Pasal 49 Dewan Etik PDUI 1.

2.

3.

Status Dewan Etik PDUI dibentuk di tingkat pusat, cabang dan bila diperlukan dapat dibentuk ditingkat komisariat Tugas dan wewenang a. Melakukan tugas pembinaan, pengawasan, dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran, termasuk perbuatan anggota yang melanggar kehormatan dan tradisi luhur kedokteran b. Dalam melaksanakan tugas kemahkamahan menyarankan kepada anggota teradu untuk didampingi oleh BHM c. Merekomendasikan pemberian sanksi etik terhadap anggota kepada ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia sesuai tingkatan Tata cara Pengelolaan a. Personalia Pengurus Dewan Etik PDUI ditetapkan oleh Pengurus PDUI sesuai tingkatan b. Yang dapat dipilih sebagai anggota Dewan Etik PDUI adalah anggota biasa c. Dewan Etik PDUI dapat mengikutsertakan profesi lain yang dipandang perlu dalam kepengurusan d. Pengurus Dewan Etik PDUI sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota e. Dewan Etik PDUI segera menjalankan tugasnya setelah selesai kongres f. Masa jabatan sama dengan kepengurusan PDUI sesuai tingkatan 27

Dewan Etik PDUI dapat mengadakan pertemuan dengan pihakpihak lain yang dianggap perlu

2.

1.

2.

3.

Status a. Badan khusus adalah anggota Pengurus dan merupakan anggota pleno. b. Badan Khusus terdiri atas Kolegium Dokter Umum Indonesia (KDUI), Badan Penyelenggara Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BPPKB) dan Badan Usaha PDUI. Tugas dan Wewenang Tugas dan wewenang badan khusus diatur dalam Kompendium Organisasi PDUI Pasal 51 Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BPPKB) Status BPPKB dibentuk di tingkat pusat, cabang dan bila diperlukan dapat dibentuk di tingkat komisariat. Tugas dan wewenang a. Melakukan pembinaan dalam pendidikan keprofesian berkelanjutan. b. Memfasilitasi anggota dalam bidang pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan profesi sesuai kompetensi dokter umum c. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan saran dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan pihak pihak yang dianggap perlu. Tata cara pengelolaan a. Personalia Pengurus BPPKB ditetapkan oleh Pengurus Pusat b. Yang dapat dipilih sebagai anggota BPPKB adalah anggota biasa. c. Pengurus BPPKB sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. 28

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

d. e. f.

BPPKB segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai kongres. Masa jabatan sama dengan kepengurusan Pusat PDUI BPPKB dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Pasal 52 Badan Usaha Dokter Umum Indonesia (BADUI)

1.

2.

3.

1. 2.

Status BADUI dibentuk di tingkat pusat, cabang dan dan dapat dibentuk perwakilannya di tingkat cabang/komisariat bila diperlukan. Tugas dan wewenang a. Melakukan usaha pendanaan organisasi yang sifatnya tidak mengikat dan halal. b. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengarkan pendapat dan saran dari badan kelengkapan organisasi yang sehubungan dan pihak pihak yang dianggap perlu. Tata cara pengelolaan a. Personalia Pengurus BADUI ditetapkan oleh Pengurus Pusat b. Yang dapat dipilih sebagai anggota BADUI adalah anggota biasa. c. Pengurus BADUI sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. d. BADUI segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai kongres. e. Masa jabatan sama dengan kepengurusan Pusat PDUI f. BADUI dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Pasal 53 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga, akan diatur dalam kompendium tata kelola organisasi PDUI. Apabila terdapar kekliruan didalam anggaran rumah tangga ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

29