02_form Worksheet Qa V13.xlsx

KKQA-Lead 1 QA PM-SPIP Kota : Dummy Tahun : 2017 Disusun Oleh :_______________ Tanggal :_______________ Direview Oleh :_______________ Tanggal :_______________

Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota : Dummy Tahun : 2017

Kesesuaian dengan Standar

Bobot

Persiapan

63.25%

20.00%

12.65%

KKA-P1

Penilaian Pendahuluan Tingkat Maturitas SPIP

100.00%

20.00%

20.00%

KKA-P2

Pengujian Bukti Maturitas SPIP

0.00%

40.00%

0.00%

KKA-P2

Penyusunan Laporan Penilaian

60.83%

20.00%

12.17%

KKA-P3

Tahap

Skor QA

Ref

44.82%

Skor Asesor

Skor Reviu

Skor QA

Tidak Sesuai

∆

3.0080

3.0080

Lingkungan Pengendalian

3.1250

3.1250

3.0000

-0.125

Penilaian Risiko

3.0000

3.0000

3.0000

0.000

Aktivitas Pengendalian

3.1818

3.1818

3.0909

-0.091

Informasi dan Komunikasi

3.0000

3.0000

3.0000

0.000

Pemantauan dan Evaluasi

2.5000

2.5000

3.0000

0.500

Skor Maturitas

2017

Opini Laporan Keuangan

WTP

3.0227 0.015

2016

WTP

Keterangan

2015

WTP

2014

WDP

Nilai SAKIP Nilai Evaluasi RB Simpulan Umum atas Hasil QA

Hal-Hal yang perlu Diperhatikan

- Menerbitkan laporan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai dengan hasil quality assurance, yang ditujukan kepada Bupati. - Melakukan perbaikan secara mandiri (self improvement) atas kondisi permasalahan yang ada untuk peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP.

Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahap Persiapan Tahap Penetapan satuan kerja sebagai sampel % Anggaran Satker Sampel dibandingkan total Anggaran % Satker Sampel dibandingkan total Satker Satker dengan Kegiatan Kompleks dibandingkan dengan jumlah satker sampel % Jumlah Sampel terhadap jumlah Pegawai Keterwakilan Fungsi Penyiapan tim assessor Pembentukan tim yang akan menjadi rekan kerja (counterpart) Penetapan rencana (action plan) penilaian maturitas Presentasi awal (entry meeting) berupa pemaparan rencana penilaian maturitas Total Skor QA Tahap Persiapan Simpulan Tahap Persiapan

hal-hal yang perlu diperhatikan

KKQA-P1 QA PM-SPIP Kota : Dummy Tahun : 2017 Disusun Oleh :_______________ Tanggal :_______________ Direview Oleh :_______________ Tanggal :_______________

Ref

Kesesuaian dengan standar

KKQA-P1A 0.00% 61.73% 100.00%

KKQA-P1B1 KKQA-P1B2 KKQA-P1B3 KKQA-P1B4

0.00% 87.50% 90.00% 100.00% 37.50% 92.50% 63.25%

KKQA-P1A QA PM-SPIP Kota : Dummy Tahun : 2017 Disusun Oleh :_______________

Kertas Kerja Penjaminan Kualitas

Tanggal :_______________

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Direview Oleh :_______________

Tahap Persiapan

Tanggal :_______________

Penentuan Sampel Kriteria No

Satker Sampel

1

2

Aspek Risiko Anggaran Belanja per OPD Jumlah Sampel Sampel 3

4

Kompleksitas Kegiatan

Aspek Keterwakilan Fungsi*

5

6 PP

Prc

1 Sekretariat Daerah;

Kompleks

2 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Kompleks

3 Inspektorat; 4 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;

Kompleks Sederhana

5 Dinas Kesehatan; 6 Dinas Pendidikan; 7 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

Sederhana Kompleks Kompleks

1

8 Dinas Komunikasi dan Informasi; 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Kompleks Kompleks

1 1

Kompleks

1

10 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Jumlah Total Anggaran Kota : Dummy

-

0.00

1 % Anggaran Satker Sampel dibandingkan total Anggaran

0.000%

Satker yang disampel

10

Jumlah Satker/Unit pada Kota : Dummy

54

2 % Satker Sampel dibandingkan total Satker

18.52%

3 Satker dengan Kegiatan Kompleks dibandingkan dengan jumlah satker sampel

80.00%

Jumlah Pegawai Kota : Dummy

2,000.00

4 % Jumlah Sampel terhadap jumlah Pegawai

0.000%

5 Keterwakilan Fungsi Pelayanan Publik

6

Perencanaan

1

Pengawasan Internal

1

Penunjang

1

Keuangan

1

Aset SDM dan Organisasi

1 1

Infokom

87.50%

SKOR QA Tahap Persiapan - Penentuan Sampel

37.204%

Capaian kesesuaian dengan standar penentuan sampel adalah sbb: % Anggaran Satker Sampel dibandingkan total Anggaran % Satker Sampel dibandingkan total Satker

0.000% 18.52%

%Satker dengan Kegiatan Kompleks dibandingkan dengan jumlah satker sampel

80.00%

% Jumlah Sampel terhadap jumlah Pegawai

0.000%

Pj

1

Keu

Ast SDM

Kif

1 1 1 1

1

1

1

1

1

6

1,888,027,231,040.00

Pi

1

1

1

1

-

% keterwakilan fungsi

87.50%

Capaian kesesuaian dengan standar pada tahap persiapan - penentuan sampel (di luar tahap penyiapan tim assessor s.d Entry Meeting) sebesar menunjukkan bahwa penentuan sampel cukup memadai.

KKQA-P1B QA PM-SPIP Kota : Dummy Tahun : 2017 Disusun Oleh :_______________ Tanggal :_______________ Direview Oleh :_______________ Tanggal :_______________ Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahap Persiapan

Tahapan

Kesesuaian dengan standar*

1 Penyiapan Tim Assessor

2

3

KKA-P1B1

Administrasi Penugasan

A/B/C

c

1

Pemahaman Tim Terkait SPIP

A/B/C/D

d

1

Kecukupan Hari Penugasan

A/B/C/D

c

0.7

Skor QA Penyiapan Tim Assessor Pembentukan Counterpart

Penjelasan

0

a) tidak ada b) ada surat tugas c) ada surat tugas berdasarkan PKPT/Jakwas a ) Tim belum pernah ikut diklat/sosialisasi SPIP b) Tim pernah ikut sosialisasi/PPM SPIP c) Tim pernah ikut diklat SPIP d) Tim pernah ikut diklat penilaian maturitas SPIP a) Tidak memadai/tidak sesuai rencana (< 5 hr) b) Kurang memadai (> 5 hr, < 10 hr) c) Cukup memadai (> 10 hr, < 15 hr) d) Memadai (> 15 hr)

90.00%

KKA-P1B2

Administrasi Tim Counterpart (Pembentukan Satgas)

A/B/C/D

d

1

Pemahaman Tim Counterpart Terhadap SPIP

A/B/C/D

d

1

Skor QA Pembentukan Counterpart

0

Penetapan Rencana Penilaian Maturitas SPIP (RPM) KKA-P1B3 Kelengkapan Unsur Latar belakang perlunya pelaksanaan penilaian Tujuan dan manfaat penilaian Ruang lingkup penilaian Metodologi penilaian yang digunakan Tahapan dan jadwal waktu penilaian Sistematika pelaporan Rencana kebutuhan sumber daya pembahasan bersama di antara tim penilaian dan tim counter Skor QA Penetapan RTP

a ) Tim belum pernah ikut diklat/sosialisasi SPIP b) Tim pernah ikut PPM SPIP c) Tim pernah ikut Sosialisasi/Workshop SPIP d) Tim pernah ikut Diklat SPIP

100.00%

t Y y t y t t t

0 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 1 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 1 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 0 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 1 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 0 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 0 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 0 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 37.50%

Y/T

y

1

Kehadiran Pejabat yang Berwenang

A/B/C/D

c

0.7

Dokumentasi Entry Meeting

A/B/C/D

d

1

Y/T

y

1 "y" jika disetujui, "t" jika tidak disetujui 92.50%

Entry Meeting Paparan atas RPM

Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T

a) Tidak ada b) Ada, tidak diformalkan c) Ada, diformalkan dengan Surat Tugas d) Ada, diformalkan dengan SK

0

KKA-P1B4

Persetujuan atas RPM Skor QA Entry Meeting

0

"y" jika dilaksanakan, "t" jika tidak dilaksanakan a) Tidak ada b) sebagian kecil Satker sampel c) sebagian besar Satker sampel d) Seluruh satker Sampel a) Tidak ada b) terdapat daftar hadir c) terdapat daftar hadir dan notulen d) terdapat foto, daftar hadir dan notulen

Simpulan Tahap Persiapan Capaian kesesuaian dengan standar pada tahap persiapan di luar penentuan sampel (untuk tahap penyiapan tim assessor s.d Entry Meeting sebesar 84,58%), menunjukkan bahwa tahap persiapan di luar penentuan sampel telah cukup memadai, terdiri dari: - Skor QA Penyiapan Tim Assessor 90.00% - Skor QA Pembentukan Counterpart 100.00% - Skor QA Penetapan Rencana Penilaian Maturitas SPIP (RPM) 0.00% - Skor QA Entry Meeting 100.00% - Kegiatan reassement penilaian maturitas SPIP telah dilakukan oleh Inspektorat sebagai Tim Assesor berdasarkan Surat Tugas terkait namum kegiatan tersebut belum merupakan bagian dari PKPT/Jakwas Inspektorat - Salah satu anggota Tim Satgas SPIP Kabupaten (Sekretaris) sebagai rekan kerja Inspektorat (counterpart) dalam pelaksanaan kegiatan penilaian mandiri maturitas SPIP telah mengikuti mengikuti diklat SPIP - Penetapan Rencana Penilaian Maturitas (RPM) SPIP telah sesuai Hal-hal yang perlu diperhatikan

QA PM-SPIP Kota :

KKQA-P2 Dummy

Disusun Oleh :_______________ Tanggal :_______________ Direview Oleh :_______________ Tanggal :_______________ Kertas Kerja Quality Assurance Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Unsur

Sub Unsur

1 2 Lingkungan Pengendalian 146% Penegakan Integritas dan Etika 0.9375 Komitmen thd Kompetensi

Bobot

Skor survey sebelum Validasi

3 30%

Skor Penilaian Uji Pendahuluan* Validasi 4

5

Pilihan Fokus Pengujian 6

Diuji oleh tim** 7

5.00

4.875 5.00

K

Diuji

Ya

Kelengkapan Bukti Skor menurut Skor menurut Skor menurut Pendukung dalam Keterangan Assessor Reviu QA KKA**** 8 9 10 11 3.1250 3.1250 3.0000 0.00% 3 3 3 0.00% 3 3 3 0.00% 3 3 3 0.00% 3 3 3 0.00% 3 3 3 0.00% 3 3 3 3 3 3 0.00% 0.00% Evaluasi atas kebijakan dan implementasi dari SOP saling uji belum pernah dilaksanakan Peer reviu belum pernah dilaksanakan 4 4 3

4.00

4.00

K

Diuji

Ya

Kepemimpinan yg kondusif Struktur organisasi sesuai kebutuhan Delegasi wewenang & tanggung jwb Kebijakan pembnaan SDM

5.00

5.00

K

Diuji

Ya

5.00

5.00

K

Diuji

Ya

5.00

5.00

K

Diuji

Ya

5.00

5.00

K

Diuji

Ya

Peran APIP yang efektif Hubungan kerja yg baik

5.00 5.00

5.00 5.00

K K

Diuji Diuji

Ya Ya

1.00 -

0.500 1.00 -

K K

Tidak Diuji

Ya Ya

0.00% 0.00%

5.00 4.00 4.00

4.727 5.00 4.00 4.00

K K K

Diuji Diuji Diuji

Ya Ya Ya

0.00% 0.00% 0.00%

5.00 5.00

5.00 5.00

K K

Diuji Diuji

Ya Ya

0.00% 0.00%

Pemisahan fungsi Otorisasi Pencatatan

5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00

K K K

Diuji Diuji Diuji

Ya Ya Ya

0.00% 0.00% 0.00%

Pembatasan akses Akuntabilitas Dokumentasi SPI

5.00 5.00 4.00

5.00 5.00 4.00

K K K

Diuji Diuji Diuji

Ya Ya Ya

0.00% 0.00% 0.00%

5 3 3 3

5 3 3 3

4 3 3 3

4.00 4.00

4.000 4.00 4.00

K K

Diuji Diuji

Ya Ya

0.00% 0.00%

3.0000 3 3

3.0000 3 3

3.0000 3 3

5.000 5.00

2.5000

2.5000

3.0000

5.00

K

Diuji

Ya

0.00% 3 2

3 2

3 3

Penilaian Risiko 10% Identifikasi Risiko 0.6 Analisis Risiko

20%

Kegiatan Pengendalian 118% Reviu kinerja 0.795455 Pembinaan SDM Pengendalian Sistem Informasi Pengendalian fisik aset Penetapan & riviu indikator

25%

Informasi & Komunikasi 40% Informasi 0.3 Komunikasi Efektif

10%

Pemantauan 75% Pemantauan berkelanjutan

15%

0.375 Evaluasi terpisah

Skor SPIP Fokus Pengujian Kelengkapan Bukti pendukung

5.00

5.00 Survai Pendahuluan 3.894 3.01 100%

K

Diuji

Ya

0.00%

3.0000 3 3

3.0000 3 3

3.0000 3 3

3.1818 3 3

3.1818 3 3

3.0909 3 3

3 3

3 3

3 3

3 3 3

3 3 3

3 3 3

Menurut Menurut Reviu Assessor 3.0080 3.0080 0%

24.00

25.00 0.00%

Menurut QA 3.0227

Aplikasi terkait pencatatan belum terintegrasi, dan belum terdapat dashboard yang memungkinkan pemantauan secara otomatis dan online oleh pimpinan

NO.

PARAMETER

PENGUKURAN PARAMETER

PENGUMPULA N DATA REF

1.

Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)

1.1.1 1.1.2

Kebijakan/Standard Operating Procedure (K/SOP) tentang Aturan Pengkomunikasian Perilaku K/SOP tentang Aturan Perilaku

Adanya dokumen kebijakan/prosedur tentang D.1.1.1.1 Aturan Perilaku (Kode Etik) yang mengatur mengenai keteladanan pimpinan, integritas, nilai Adanya media/dokumen sosialisasi Aturan D.1.1.2.1 etika, dan penegakan disiplin dalam rangka Perilaku kepada sebagian besar pegawai dalam penguatan komitmen terhadap integritas dan nilai setiap unit entitas K/L/P. Persepsi mengenai pemahaman atas Aturan W.1.1.2.1 etika Perilaku. K.1.1.2.1

1.1.3

Adanya Pakta Integritas sebagai wujud komitmen D.1.1.2.2 penerapan kebijakan/prosedur tentang Aturan Perilaku Implementasi Aturan Persepsi mengenai penerapan Aturan Perilaku W.1.1.3.1 Perilaku dan penegakan oleh sebagian besar pegawai disiplin K.1.1.3.1 Persepsi mengenai keteladanan integritas dan nilai etika pimpinan

K.1.1.3.2

Persepsi mengenai penegakan disiplin yang tepat terhadap pelanggaran Aturan Perilaku

W.1.1.3.2 K.1.1.3.3

Adanya dokumen pengenaan sanksi disiplin yang D.1.1.3.1 tepat terhadap pelanggaran Aturan Perilaku 1.1.4

Evaluasi atas Aturan Perilaku dan penegakan disiplin

Adanya dokumen evaluasi terhadap D.1.1.4.1 konsistensi pelaksanaan penegakan disiplin terhadap setiap pelanggaran Aturan Adanya dokumen evaluasi terhadap D.1.1.4.2 Perilaku. efektivitas pemberlakuan Aturan Perilaku

1.1.5

Pengembangan berkelanjutan (continuous

secara Adanyaberkala dokumen tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan atas hasil evaluasi

D.1.1.5.1

Adanya program aplikasi seperti

O.1.1.5.1

K/SOP berkaitan Komitmen terhadap kompetensi

Adanya dokumen kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai standar kompetensi untuk seluruh jabatan. Adanya dokumen kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai uraian tugas untuk seluruh jabatan berdasarkan analisis beban kerja. Adanya media/dokumen sosialisasi mengenai standar kompetensi untuk seluruh posisi jabatan dalam entitas K/L/P. Adanya media/dokumen sosialisasi mengenai uraian tugas untuk seluruh posisi jabatan dalam entitas K/L/P. Persepsi mengenai pemahaman atas standar kompetensi jabatan

D.1.2.1.1

2.

improvement) dan whistleblower system sebagai saluran pengaduan otomatisasi atas sekaligus pemantauan penerapan Aturan Perilaku Komitmen Terhadap Kompetensi (1.2) pemantauan

1.2.1

1.2.2

Pengkomunikasian K/SOP tentang Komitmen terhadap kompetensi

D.1.2.1.2 D.1.2.2.1 D.1.2.2.2 W.1.2.2.1 K.1.2.2.1

Persepsi mengenai pemahaman atas uraian tugas jabatan jabatan.

W.1.2.2.2 K.1.2.2.2

1.2.3

Implementasi komitmen Adanya dokumen atas pertimbangan pimpinan D.1.2.3.1 terhadap kompetensi mengenai kompetensi teknis/ manajerial pegawai dalam penempatan pada suatu formasi jabatan, Adanya dokumen peta kebutuhan formasi D.1.2.3.2 sesuai dengan kebijakan/prosedur yang berlaku. jabatan sesuai struktur organisasi yang ada. Persepsi atas kesesuaian antara kompetensi pejabat yang ada dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan

1.2.4 1.2.5

Evaluasi implementasi Adanya dokumen hasil evaluasi komitmen terhadap pemberlakuan kebijakan/prosedur tentang kompetensi kompetensi maupun uraian tugas Pengembangan secara standar Adanya sistem/database kompetensi untuk seluruh jabatan secara berkala. berkelanjutan pegawai sebagai mekanisme perencanaan/ (continuous

improvement)

pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, dan penempatan/ penetapan formasi jabatan Persepsi mengenai penerapan untuk seluruh posisi jabatan. sistem/database kompetensi pegawai.

W.1.2.3.1 K.1.2.3.1 D.1.2.4.1 O.1.2.5.1 D.1.2.5.1 W.1.2.5.1 K.1.2.5.1 K.1.2.5.2

3.

Kepemimpinan yang kondusif (1.3)

1.3.1 1.3.2

K/SOP berkaitan Kepemimpinan yang kondusif Pengkomunikasian K/SOP tentang Kepemimpinan yang kondusif

Adanya dokumen kebijakan/prosedur yang D.1.3.1.1 mengatur mengenai sistem manajemen kinerja, misalnya Prosedur SAKIP Adanya media/dokumen sosialisasi mengenai D.1.3.2.1 kebijakan/prosedur sistem manajemen kinerja kepada seluruh level pimpinan unit entitas K/L/P Persepsi mengenai pemahaman atas penerapan W.1.3.2.1 dan pegawai terkait. sistem manajemen kinerja K.1.3.2.1

1.3.3

Implementasi kepemimpinan yang kondusif

Adanya dokumen/laporan akuntabilitas kinerja yang didukung dengan sumber data kinerjanya.

D.1.3.3.1

Persepsi mengenai implementasi sistem manajemen kinerja

W.1.3.3.1 K.1.3.3.1

1.3.4 1.3.5

Evaluasi implementasi kepemimpinan yang kondusif Pengembangan secara berkelanjutan (continuous

improvement) 4.

Adanya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan kebijakan/prosedur atas sistem manajemen kinerja secara berkala. Adanya sistem berbasis aplikasi komputer sebagai mekanisme penerapan sistem manajemen kinerja secara berkelanjutan.

D.1.3.4.1 O.1.3.5.1 D.1.3.5.1

Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan (1.4)

1.4.1 1.4.2

Struktur Organisasi Adanya dokumen Struktur Organisasi dan tata D.1.4.1.1 beserta tata laksananya laksananya mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Pengkomunikasian Adanya dokumen sosialisasi mengenai Stuktur D.1.4.2.1 Struktur Organisasi Organisasi beserta tata laksananya kepada beserta tata laksananya seluruh level pimpinan unit entitas dan pegawai yang berkepentingan.

Persepsi mengenai pemahaman struktur organisasi beserta tata laksananya.

W.1.4.2.1 K.1.4.2.1

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Implementasi Struktur Adanya dokumen kebijakan/prosedur yang Organisasi beserta tata memberikan kejelasan hubungan dan jenjang laksananya pelaporan intern dalam entitas. Persepsi bahwa seluruh level pimpinan dan pegawai telah melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugasnya secara seimbang Evaluasi implemetasi Struktur Organisasi beserta tata laksanannya

W.1.4.3.1 K.1.4.3.1

Adanya dokumen hasil evaluasi permberlakuan D.1.4.4.1 Struktur Organisasi entitas K/L/P secara berkala.

Adanya dokumen hasil evaluasi pemberlakuan tata laksana terkait Struktur Organisasi secara berkala. Pengembangan secara Adanya dokumen tindak lanjut perbaikan berkelanjutan secara berkelanjutan atas hasil evaluasi (continuous Adanya program aplikasi sebagai sarana

improvement)

5.

D.1.4.3.1

D.1.4.4.2 D.1.4.5.1 O.1.4.5.1

pemantauan secara otomatis atas pelaksanaan tugasyang setiap level(1.5) pimpinan dan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Tepat pegawai sesuai uraian tugasnya

1.5.1

Dokumen prosedur pendelegasian wewenang

Terdapat prosedur pendelegasian wewenang yang mengatur antara lain:

D.1.5.1.1

- Surat pendelegasian wewenang secara formal yang ditandatangani pejabat yang memberikan delegasi - Dokumen pendelegasian formal - Laporan atas pelaksanaan pendelegasian wewenang

1.5.2

1.5.3

1.5.4 1.5.5 6.

Pengkomunikasian Adanya dokumen pengkomunikasian prosedur prosedur pendelegasian pendelegasian wewenang kepada seluruh level wewenang pimpinan unit entitas dan pegawai yang berkepentingan

D.1.5.2.1

Persepsi mengenai pemahaman atas pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat/pegawai terkait

W.1.5.2.1

Implementasi Prosedur Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Pendelegasian wewenang dilaksanakan dan dilengkapi dengan dokumen sesuai prosedur.

D.1.5.3.1

Persepsi atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

W.1.5.3.1

Evaluasi prosedur pendelegasian wewenang dan secara Pengembangan tanggung jawab. berkelanjutan

Adanya dokumen hasil evaluasi secara D.1.5.4.1 berkala atas prosedur pendelegasian wewenang dan tanggungberkelanjutan jawab, termasuk Adanya pengembangan D.1.5.5.1 mekanismenya terhadap prosedur pendelegasian wewenang

K.1.5.2.1

K.1.5.3.1

(continuous tanggung Penyusunan dan Penerapan dan Kebijakan yang jawab Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (1.6)

1.6.1

improvement)

Kebijakan dan prosedur Adanya kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d. pemberhentian

D.1.6.1.1

W.1.6.1.1

1.6.2

1.6.3

Komunikasi kebijakan dan prosedur

Adanya dokumen yang menunjukkan pengkomunikasian kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

D.1.6.2.1 W.1.6.2.1

Kebijakan dan prosedur Implementasi pembinaan SDM (rekrutmen s.d. D.1.6.3.1 berlaku bagi semua unit pemberhentian) yang telah diimplementasikan di kerja unit kerja sesuai kebijakan/aturannya. KL.1.6.3.1 W.1.6.3.1.

1.6.4

Evaluasi atas penerapan kebijakan dan prosedur

Adanya evaluasi terhadap kebijakan/aturan D.1.6.4.1 mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) W.1.6.4.1

Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi pelaksanaan supervisi/evaluasi kebijakan daya manusia secara - Kebijakan sumber pembinaan SDM secara otomatis 1.6.5 Pemantauan otomatis pembinaan berkala mampu memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan -standar    Pengelolaan SDM termasuk mutu dan prosedur kerja yang telah pemenuhan terhadap standar ditetapkan. Pengabaian terhadap kewajiban tsb saat namun dapat ketaatan terpantau. 7. Perwujudan Peran APIP yangkompetensi Efektif (1.7) berakibat padasetiap punishment, ataupun pelampauan thd kewajiban berakibat reward. 1.7.1 Kebijakan dan prosedur pada Adanya satuan pengawasan intern

D.1.6.4.2

1.7.2

D.1.7.2.1

O.1.6.5.1 W.1.6.5.1

D.1.7.1.1 (inspektorat/inspektorat jenderal) yang memiliki piagam audit atau kebijakan pengawasan atau W.1.7.1.1 dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern

1.7.3

Komunikasi kebijakan dan prosedur

Adanya dokumen yang menunjukkan pengkomunikasian piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang, tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang Kebijakan dan prosedur Adanya pemberian lingkup audit intern keyakinan yang memadai berlaku bagi semua unit atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, kerja pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja oleh inspektorat/itjen

D.1.7.3.1

1.7.4

Adanya penilaian internal dan eksternal D.1.7.4.1 (penelaahan sejawat oleh aparat pengawasan lain) dan hasilnya telah ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan keyakinan yang memadai Adanya bukti yang menujukkan frekuensi D.1.7.4.2 pelaksanaan penilaian internal dan berkala 1.7.5 Pemantauan otomatis eksternal -   Secara secara otomatis mekanisme yang ada O.1.7.5.1 mampu memberikan upaya peringatan dini, mis. inspektorat/itjen memberikan masukan -   Adanya program aplikasi pemantauan ke Baperjakat; membantu organisasi/unit kebijakan dan prosedur organisasi mengidentifikasi/ evaluasi Pimpinan instansi memiliki inisiatif untuk eksposure risiko; penjaminan melalui reviu W.1.7.5.1 berkonsultasi dengan inspektorat/itjen atas proses PBJ; evaluasi efektivitas permasalahan peningkatan kualitas tata pengendalian intern; reviu system; 8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)reviu kelola kebenaran & ketepatan informasi keuangan & operasi; evaluasi pengamanan asset; reviu 1.8.1 Kebijakan dan prosedur Adanya pedoman/kebijakan/prosedur mekanisme D.1.8.1.1 efisiensi & kehematan penggunaan saling uji antar unit organisasi/ unit kerjaSumber Daya. (pencocokan data dengan unit kerja/unit 1.8.2 Komunikasi kebijakan Adanya dokumen yang menunjukkan D.1.8.2.1 organisasi yang menangani anggaran, akuntansi dan prosedur pengkomunikasian pedoman/kebijakan/prosedur dan perbendaharaan). mekanisme saling uji antar unit organisasi/ unit 1.8.3 Kebijakan dan prosedur Semua unit organisasi/ unit kerja berkoordinasi D.1.8.3.1 kerja berlaku bagi semua unit dengan unit organisasi/ unit kerja lain (yang kerja berfungsi mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta tanggung jawab pengendalian) 1.8.4 Evaluasi atas Adanya bukti yang menunjukkan evaluasi D.1.8.4.1 penerapan kebijakan atas saling uji/rekonsiliasi unit organisasi/ dan prosedur unit kerja

1.8.5 9.

Adanya evaluasi atas hasil kinerja pengawasan inspektorat/ itjen

Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi pelaksanaan evaluasi mekanisme saling uji Pemantauan otomatis secara Adanyaberkala program aplikasi pemantauan mekanisme saling uji

D.1.8.4.2 O.1.8.5.1

Identifikasi Risiko (2.1)

2.1.1

Kebijakan dan prosedur Adanya pedoman penilaian risiko (identifikasi D.2.1.1.1 risiko) termasuk pengaturan penilaian risiko pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian W.2.1.1.1 tujuan entitas dan kegiatan. Atau jika belum terdapat pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko), telah terdapat kebijakan penilaian risiko dari pimpinan organisasi/unit organisasi untuk dilakukan penilaian risiko (identifikasi risiko) pada organisasi/unit organisasi ybs.

2.1.2

Komunikasi pedoman/kebijakan penilaian risiko

Adanya dokumen yang menunjukkan D.2.1.2.1 pengkomunikasian pedoman/kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) kepada pegawai yang W.2.1.2.1 berkepentingan

2.1.3

Implementasi Adanya daftar risiko atas kegiatan utama yang pedoman/kebijakan oleh ditetapkan secara formal oleh pimpinan semua unit kerja organisasi/ unit-organisasi

D.2.1.3.1

W.2.1.3.1 2.1.4

Adanya evaluasi atas Adanya evaluasi terhadap pedoman penerapan kebijakan penilaian risiko/kebijakan penilaian risiko dan prosedur dan daftar risiko Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi pelaksanaan evaluasi daftar risiko

D.2.1.4.1 W.2.1.4.1 D.2.1.4.2 D.2.1.4.2

2.1.5

Pemantauan otomatis Adanya aplikasi komputer/web untuk memantau pemutakhiran daftar risiko sesuai dengan perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders

O.2.1.5.1 W.2.1.5.1

10. Analisis Risiko (2.2) 2.2.1

Kebijakan dan prosedur Adanya pedoman penilaian risiko (analisis risiko) termasuk pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan. Atau jika belum terdapat pedoman penilaian risiko (analisis risiko), telah terdapat kebijakan penilaian risiko dari pimpinan organisasi/unit organisasi untuk dilakukan penilaian risiko (analisis risiko) pada organisasi/unit organisasi ybs.

D.2.2.1.1 D.2.1.4.2 D.2.1.4.2 D.2.1.4.2 D.2.1.4.2 D.2.1.4.2

2.2.2

Komunikasi pedoman/kebijakan penilaian risiko

Adanya dokumen yang menunjukkan D.2.2.2.1 pengkomunikasian pedoman/kebijakan penilaian risiko (analisis risiko) kepada pegawai yang berkepentingan

2.2.3

Implementasi pedoman/kebijakan analisis risiko oleh Adanya evaluasi atas seluruh unit kerja penerapan kebijakan dan prosedur

Adanya rencana tindak pengendalian (RTP) D.2.2.3.1 /rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan Adanya evaluasi terhadap D.2.2.4.1 organisasi/ unit-organisasi pedoman/kebijakan penilaian risiko (analisis risiko) rencana tindak W.2.2.4.1 pengendalian/rencana penanganan risiko

Frekuensi evaluasi

Adanya bukti yang menunjukkan frekuensi pelaksanaan evaluasi RTP

D.2.2.4.2

Pemantauan otomatis Pegawai mampu mengidentifikasi seluruh risiko yang muncul dalam setiap langkah kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

O.2.2.5.1

2.2.4

2.2.5

11. Reviu Kinerja (3.1)

W.2.2.5.1

Adanya aplikasi komputer/web untuk O.2.2.5.2 memantau pemutakhiran RTP/rencana penanganan risiko sesuai dengan perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

Keberadaan tolok ukur kinerja

Adanya dokumen penetapan kinerja organisasi dan unit organisasi/ unit kerja unit kerja (PK/Tapkin) tahunan dan atau triwulanan Pengomunikasian tolok Adanya pengkomunikasian dokumen penetapan ukur kinerja kinerja organisasi dan unit organisasi/unit kerja kepada seluruh pegawai yg berkepentingan Pelaksanaan reviu Adanya bukti pelaksanaan reviu kinerja kinerja berdasarkan triwulanan dan tahunan berdasarkan tolok ukur tolok ukur kinerja kinerja organisasi/unit organisasi/unit kerja Keberadaan evaluasi Adanya bukti evaluasi berkala dan berkala atas kinerja pendokumentasian pelaksanaan evaluasi atas kinerja dan adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja utk meningkatkan efsiensi dan efektivitas kinerja

3.1.5

Pemantauan otomatis Adanya pemantauan otomatis/ online atas atas kinerja dan kinerja Pengembangan terus menerus metode dalam rangka meningkatkan kinerja Adanya pengembangan berkelanjutan atas metode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 12. Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) pencapaian kinerja organisasi/unit organisasi/ unit kerja 3.2.1

3.2.2 3.2.3

D.3.1.1.1 W.3.1.2.1 D.3.1.3.1 D.3.1.4.1 D.3.1.4.2 W.3.1.4.3 O.3.1.5.1 W.3.1.5.2 W.3.1.5.3

rencana pengadaan Adanya kebijakan dan prosedur pemetaan D.3.2.1.1 pegawai berdasarkan kebutuhan pegawai yang didasarkan pada komposisi kebutuhan rencana strategis Penetapan persyaratan Adanya kebijakan penetapan persyaratan jabatan D.3.2.1.2 pegawai dalam renstra jabatan berdasarkan sesuai dengan tugas fungsi renstra Penetapan Standar Adanya kebijakan yang menetapkan Sasaran D.3.2.1.3 kinerja selaras dengan Kerja Pegawai yang diturunkan dari target kinerja target kinerja pada pada renstra Pengomunikasian Adanya dokumen yang menunjukkan W.3.2.2.1 renstra kebutuhan pegawai, pengomunikasian kebutuhan pegawai, persyaratan jabatan, dan persyaratan jabatan, dan standar kinerja Perencanaan SDM Adanya bukti pemetaan kebutuhan pegawai yang D.3.2.3.1 standar kinerja dilakukan di semua unit didasarkan pada rencana strategis kerja Adanya persyaratan jabatan sesuai dengan tugas D.3.2.3.2 fungsi Adanya Sasaran Kerja Pegawai yang diturunkan D.3.2.3.3 dari target kinerja pada renstra

3.2.4

3.2.5

Keberadaan evaluasi berkala dan terdokumentasi

Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas kinerja pegawai

D.3.2.4.1 D.3.2.4.2

Pemantauan otomatis Adanya program aplikasi pemantauan atas pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai Adanya pengembangan berkelanjutan pembinaan SDM

O.3.2.5.1 W.3.2.5.2

13. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) 3.3.1 3.3.2 3.3.3

Keberadaan Kebijakan Adanya Kebijakan dan SOP yang memuat D.3.3.1.1 dan SOP pengendalian pengendalian umum dan pengendalian aplikasi umum dan pengendalian TI Pengomunikasian Adanya pengomunikasian Kebijakan dan SOP W.3.3.2.1 aplikasi TI Kebijakan dan SOP pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pengendalian umum dan TI Pelaksanaan Adanya bukti pengendalian umum, yg menjamin 0.3.3.3.1 pengendalian aplikasi TI Pengendalian umum sistem informasi selalu dalam keadaan siap untuk dan pengendalian digunakan Adanya bukti pengendalian aplikasi, yg menjamin 0.3.3.3.2 aplikasi TI validitas, kelengkapan, dan akurasi data yg diolah dlm sistem informasi

3.3.4

Keberadaan evaluasi berkala dan terdokumentasi

Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi

D.3.3.4.1 D.3.3.4.2

3.3.5

pengembangan Adanya pengembangan berkelanjutan atas W.3.3.5.1 berkelanjutan atas pengendalian umum dan pengendalian pengendalian umum aplikasi sistem informasi 14. Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) dan pengendalian aplikasi sistem 3.4.1 Keberadaan Adanya aturan terkait dengan pengamanan aset D.3.4.1.1 informasi aturan pengamanan BMN/BMD dari pencurian/kerusakan/penyimpangan penggunaan aset. 3.4.2 Pengomunikasian aturan Adanya pengomunikasian aturan pengamanan W.3.4.2.1 pengamanan BMN/D aset 3.4.3

Pengamanan BMN/D

Adanya pengamanan BMN/D sesuai aturan pengamanan aset

D.3.4.3.1 O.3.4.3.2 O.3.4.3.3

3.4.4

3.4.5

Keberadaan evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pengamanan fisik aset

Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi D.3.4.4.1 pelaksanaan evaluasi atas pengamanan BMN/D D.3.4.4.2

Pemantauan otomatis Adanya pemantauan otomatis/ online atas atas pengamanan aset pengamanan BMN/D

O.3.4.5.1 W.3.4.5.2

Adanya pengembangan berkelanjutan atas pengamanan aset organisasi/unit organisasi/ unit kerja 15. Penetapan dan Reviu Indikator (3.5)

W.3.4.5.3

3.5. 1 3.5.2 3.5.3

3.5.4

3.5.5

Keberadaan indikator kinerja organisasi dan unit org/unit kerja Pengomunikasian IKU

Adanya IKU organisasi dan unit org/unit kerja

D.3.5.1.1

Adanya bukti pengomunikasian IKU

W.3.5.2.1

Pennggunaan IKU dalam pengukuran kinerja

Adanya bukti pengukuran kinerja organisasi/unit D.3.5.3.1 org/ unit kerja menggunakan IKU

Keberadaan evaluasi berkala atas terdokumentasi atas IKU

Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas IKU

Pengembangan berkelanjutan atas IKU

Adanya pengembangan berkelanjutan atas IKU

W.3.5.5.1

Kesesuaian IKU dengan tupoksi/mandat organisasi/tujuan/sasaran strategis

D.3.5.5.2

Adanya pemisahan tanggung jawab dan tugas secara formal

D.3.6.1.1

Adanya pengomunikasian kebijakan

W.3.6.2.1

D.3.5.3.2 D.3.5.4.1 D.3.5.4.2

16. Pemisahan Fungsi (3.6) 3.6.1 3.6.2

Kebijakan terkait pemisahan tanggung jawab dan tugas Pengomunikasian kebijakan

3.6.3 3.6.4

3.6.5

Pelaksanaan Pemisahan Adanya bukti Pemisahan tanggung jawab dan tanggung jawab dan tugas yg efektif/sesuai ketentuan tugas keberadaan evaluasi Adanya evaluasi berkala dan berkala terdokumentasi atas pemisahan tanggung jawab dan tugas

W.3.6.3.1

Pengembangan berkelanjutan

W.3.6.5.1

Adanya pengembangan berkelanjutan atas Pemisahan tanggung jawab dan tugas

D.3.6.4.1 D.3.6.4.2

17. Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting (3.7) 3.7.1

keberadaan aturan Adanya aturan/pedoman/SOP yg memuat terkait otorisasi transaksi otorisasi atas transaksi

D.3.7.1.1

3.7.2

Pengomunikasian otorisasi transaksi

Adanya pengomunikasian aturan/pedoman/SOP W.3.7.2.1 otorisasi transaksi

3.7.3

Pelaksanaan Otorisasi transaksi sesuai aturan

Adanya bukti penerapan otorisasi transaksi

D.3.7.3.1 D.3.7.3.2

3.7.4

keberadaan evaluasi berkala

Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas otorisasi transaksi

D.3.7.4.1 D.3.7.4.2

3.7.5

Pengembangan berkelanjutan

Adanya pengenbangan terus menerus atas O.3.7.5.1 aturan dan pelaksanaan otorisasi transaksi

18. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu (3.8) 3.8.1 3.8.2 3.8.3 3.8.4

Keberadaan aturan/pedoman ttg pencatatan transaksi Pengomunikasian dan kejadian aturan/pedoman ttg pencatatan transaksi Pencatatan transaksi dan kejadian akurat dan tepat waktu

Adanya aturan/pedoman ttg kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian penting

D.3.8.1.1

Adanya pengomunikasian aturan/pedoman pencatatan transaksi dan kejadian penting

W.3.8.2.1

Adanya bukti pencatatan transaksi dan kejadian penting secara akurat (termasuk pengklasifikasian transaksi) dan tepat waktu Keberadaan evaluasi Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi berkala terdokumentasi atas pencatatan transaksi dan kejadian penting

D.3.8.3.1 D.3.8.4.1 D.3.8.4.2

3.8.5

Pemantauan otomatis Adanya pemantauan otomatis/online atas pencatatan transaksi dan kejadian penting

O.3.8.5.1 W.3.8.5.2

19. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan (3.9) 3.9.1 3.9.2 3.9.3

3.9.4

Keberadaan pembatasan akses atas sumber daya dan Pengomunikasian catatan pembatasan akses

Adanya pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan kpd pegawai yg berwenang yg ditetapkan secara formal Adanya pengomunikasian pembatasan akses atas sumber daya dan catatan

Pelaksanaan Adanya bukti bahwa akses atas sumber daya pembatasan akses atas dan catatan hanya dilakukan pegawai yang sumber daya dan berwenang catatan keberadaan evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pembatasan akses

D.3.9.1.1 W.3.9.2.1 O.3.9.3.1 W.3.9.3.2

Adanya evaluasi berkala dan D.3.9.4.1 terdokumentasi thd pembatasan akses atas sumber daya dan catatan

D.3.9.4.2 3.9.5

Pengembangan berkelanjutan

Adanya pengembangan berkelanjutan atas pembatasan akses

W.3.9.5.1

20. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya (3.10) 3.10.1 Keberadaan penanggung jawab atas pencatatan dan sumber 3.10.2 Pengomunikasian daya penetapan penanggung jawab pencatatan dan 3.10.3 Pertanggungjawaban barang atas pencatatan dan sumber daya 3.10.4 keberadaan evaluasi berkala dan terdokumentasi

Adanya SK pengelola barang, pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola perijinan, pengelola pendapatan, dll yg relevan. Adanya pengomunikasian penetapan penanggung jawab pencatatan dan barang

D.3.10.1.1

Adanya pertanggungjawaban atas pencatatan dan sumber daya

D.3.10.3.1

Adanya evaluasi berkala dan terdokumentasi atas akuntabilitas/pertanggungjawaban pencatatan dan sumber daya

D.3.10.4.1

3.10.5 Pengembangan berkelanjutan

Adanya pemantauan otomatis/ online atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya

O.3.10.5.1

W.3.10.2.1

D.3.10.4.2

W.3.10.5.2 Adanya pengembangan terus menerus atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya

W.3.10.5.3

21. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting (3.11) 3.11.1 Keberadaan kebijakan/aturan/SOP

3.11.2 Pengkomunikasian kebijakan/aturan/SOP 3.11.3 Penerapan Kebijakan/ aturan/SOP

Adanya kebijakan/ aturan/ SOP untuk melakukan D.3.11.1.1 dokumentasi atas implementasi /penyelenggaraan SPI serta transaksi dan Dokumentasi atas implementasi SPI antara D.3.11.1.1 kejadian penting, yaitu: lain Dokumen terkait identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Dokumentasi atas transaksi dan kejadian D.3.11.1.1 Pemerintah pada tingkatan kegiatan serta penting yang lengkap dan akurat sehingga pengendaliannya yang tercermin dalam kebijakan memudahkan penelusuran transaksi dan Adanya pengomunikasian Kebijakan/aturan/SOP administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman W.3.11.2.1 kejadian penting sejak otorisasi, inisiasi, pendokumentasian atas implementasi SPI serta lainnya. pemrosesan, hingga penyelesaian transaksi dan kejadian penting Adanya bukti penerapan kebijakan/aturan/ SOP D.3.11.3.1 pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting antara lain dalam Terdapat dokumentasi baik dalam bentuk D.3.11.3.1 bentuk: cetakan maupun elektronis terkait implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting Adanya dokumentasi termasuk pengarsipan D.3.11.3.1 atas implementasi SPI dan transaksi/kejadian penting yang memadai sehingga memudahkan Dokumen dapat tersedia saat dibutuhkan D.3.11.3.1 penulusuran, Dokumen implementasi SPI dan transaksi/kejadian penting dicatat, dikelola dan dipelihara dengan baik.

3.11.4 Keberadaan evaluasi berkala terdokumentasi atas kebijakan/aturan/SO P 3.11.5 Pengembangan berkelanjutan (continuous

improvement) atas kebijakan/aturan/SOP

D.3.11.3.1 W.3.11.3.2

Adanya bukti evaluasi berkala dan D.3.11.4.1 terdokumentasi atas kebijakan/aturan/ SOP pendokumentasian implementasi SPI serta D.3.11.4.2 transaksi dan kejadian penting. Adanya pemantauan otomatis/ online atas kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting

O.3.11.5.1 W.3.11.5.2

Adanya pengembangan berkelanjutan atas kebijakan/aturan/SOP pendokumentasian 22. Informasi yang Relevan (4.1) implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting 4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Identifikasi kebutuhan Spesifikasi kebutuhan Informasi SPIP telah D.4.1.1.1 informasi bagi para ditetapkan secara formal (Infokom masuk dalam pengguna yang dokumen Renstra dan RKT unit organisasi yang Terdapat dokumen ‘user requirement’ untuk D.4.1.1.2 bersumber dari internal bersangkutan) sistem informasi tertentu dan eksternal Informasi yang diperoleh Kesesuaian informasi dengan tujuan Instansi W.4.1.1.1 mempunyai relevansi Pemerintah. dengan tujuan Instansi Informasi yang diperoleh Kesesuaian informasi dengan perkembangan W.4.1.1.2 Pemerintah yang telah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta perubahan bersangkutan. perkembangan politik dan ekonomi Informasi internal dan Mekanisme perolehan informasi oleh semua W.4.1.2.1 peraturan perundangeksternal bisa diperoleh tingkatan Pimpinan Instansi Pemerintah secara undangan serta semua tingkatan manual Informasi baik Terdapat rancangan perekaman dan penyimpan W.4.1.2.2 perubahanyang politik dan Pimpinan Instansi dapat digunakan untuk data yang dilakukan secara tertib administrasi ekonomi Pemerintah. melaksanakan tugas Informasi yang diperoleh Terdapat dokumen hasil analisis informasi dan D.4.1.2.1 dan tanggungjawab Pimpinan Instansi tindakan khusus yang dilaksanakan. secara efisien dan Pemerintah merupakan Informasi Mekanisme pengolahan data menjadi informasi D.4.1.3.1 efektif. internal dan hasil analisis yang dapat eksternal bisa diolah rinci dan sesuai untuk semua tingkatan Pimpinan membantu dalam bentuk rincian Instansi Pemerintah Evaluasi atas penerapan Pembangunan sistem informasi yang O.4.1.3.1 mengidentifikasi yang tepat sesuai kebijakan dan prosedur memungkinkan tindakan pengecekan rinci, tindakan khusus yang dengan semua tingkatan informasi yang pemantauan dan tindakan korektif secara cepat. perlu dilaksanakan. Informasi tersedia O.4.1.3.1 Pimpinan Instansi tepat memungkinkan waktu sebagai bahan Pemerintah. pengecekan rinci pemantauan dan bahan Informasi operasional Menggunakan sistem informasi operasional O.4.1.4.1 melakukan tindakan dan keuangan dapat dan keuangan yang dapat mendukung korektif secara cepat. mendukung program program dan kegiatan Frekuensi evaluasi Laporan program kegiatan yang memuat D.4.1.4.1 yang dilaksanakan kebijakan dan SOP Evaluasi Infokom infokom Dokumentasi evaluasi

4.1.5

W.3.11.5.3

Informasi operasional, Kesesuaian program kegiatan dengan keuangan dan peraturan perundang-undangan anggaran dapat Pemantauan telah Tingkat otomatisasi penyajian laporan digunakan untuk dilaksanakan secara keuangan menentukan otomatis pelaksanaan program Terdapat kegiatan analisis biaya dan manfaat infokom telah sesuai dengan peraturan perundang23. Komunikasi yang efektif (4.2) undangan yang berlaku. 4.2.1 Arahan Pimpinan Adanya notulen, kick off, pakta integritas, tentang tanggungjawab pencanangan arahan Pimpinan tentang pengendalian intern. tanggungjawab pengendalian intern. Pegawai telah Adanya sosialisasi dan pemahaman pegawai memahami beban tentang beban tugas, aspek pengendalian intern, tugas, aspek peran masing-masing pegawai dan hubungan Komunikasi harus Pimpinan telah menetapkan mekanisme untuk pengendalian intern, kerja antar pegawai. menjangkau mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan peran masing-masing permasalahan dan pegawai dan hubungan penyebab, sehingga kerja antar pegawai. kerugian bisa Pegawai memahami Terdapat saluran komunikasi untuk memahami ditanggulangi dengan sikap perilaku yang tidak aturan perilaku , serta pemahaman pegawai atas identifikasi kelemahan bisa diterima serta perilaku yang tdk bisa diterima serta pengendalian 4.2.2 potensial Tersedia saluran Adanya saluran komunikasi ke atasan alternatif konsekuensinya. konsekuensinya. intern. komunikasi informasi selain melalui atasan langsung keatas, dan komitmen pimpinan mendengar keluhan bawahan.

D.4.1.4.1 D.4.1.5.1 O.4.1.5.1 D.4.1.5.2

D.4.2.1.1 W.4.2.1.1 W.4.2.1.2 W.4.2.1.3 W.4.2.1.4 W.4.2.2.1 W.4.2.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Aliran informasi Adanya distribusi informasi ke seluruh pegawai menjangkau ke seluruh yang berkepentingan, dan komunikasi antar bagian yang kegiatan fungsional terjamin Tersedia saluran Adanya saluran komunikasi informal seperti memerlukan dan adanya komunikasi informal atau melalui mailist, short message service (sms) , jaminan komunikasi terpisah sebagai coffe morning dlsb. Jaminan perlindungan Adanya whistleblower system di Instansi yang lancar antar alternatif. bagi pegawai yang Pemerintah dan perlindungan bagi pegawai yang kegiatan fungsional. melaporkan informasi melaporkan. Pegawai mempunyai Adanya reward yang disiapkan untuk upaya yang negatif, perilaku kesempatan perbaikan/ inovasi yang dilakukan oleh pegawai. yang tidak benar, atau menyampaikan Pimpinan Instansi Mekanisme komunikasi antar pimpinan pada penyimpangan. rekomendasi Pemerintah menjalin berbagai jenjang dan lintas unit telah berjalan penyempurnaan komunikasi efektif efektif Pimpinan Instansi kegiatan dan tersedia Adanya forum bersama dengan APIP seperti dengan APIP Pemerintah melaporkan pemutakhiran data hasil pengawasan reward kinerja, risiko, inisiatif Tersedia dokumen laporan kinerja, profil risiko penting dan kejadian penting lainnya kepada Tersedia saluran Mekanisme memberikan masukan yang APIP komunikasi yang signifikan terhadap kualitas pelayanan terbuka dan efektif Instansi Pemerintah. Kode etik Stake holder mengetahui kode etik dengan stake holder. dikomunikasikan dengan stake holder Frekuensi evaluasi berkala komunikasi internal dansaluran eksternal Disediakan untuk mengetahui pengaduan berfungsinya masyarakat dan Penyajian hasil pengendalian intern penanganan tindak pengawasan dan lanjut Tindakatas Lanjut hasil pengaduan. pengawasan untuk memonitor Saluran komunikasi perkembangan tindak yang lanjuttepat dengan

O.4.2.2.1 O.4.2.2.2 O.4.2.2.3 W.4.2.3.1 W.4.2.3.2 W.4.2.3.3 D.4.2.3.1 W.4.2.4.1 O.4.2.4.2

Laporan setiap program kegiatan yang D.4.2.4.1 dilaksanakan yang memuat evaluasi berkala dan pengaduan eksternal. O.4.2.5.1 Terdapatkomunikasi mekanismeinternal pencatatan masyarakat dan mekanisme penyelesaian pengaduan tersebut. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Forum D.4.2.5.1 pemutakhiran data. O.4.2.5.2

Website Instansi Pemerintah gambaran misi, O.4.2.5.3 tujuan serta risiko yang dihadapi Insatansi stake holder untuk Pemerintah Pengembangan Pengembangan Sistem informasi yang O.4.2.5.4 menggambarkan misi, system informasi terintegrasi mulai dari Transaction tujuan serta risiko yang secara Processing System (TPS), Decision Support 24. Pemantauan Berkelanjutan (5.1) dihadapiterintegrasi Instansi untuk mendukung System (DSS), Executive Information System Pemerintah pencapaian tujuan (EIS) 5.1.1 Instansi D.5.1.1.1 InstansiPemerintah Pemerintah. Adanya kebijakan/SOP pimpinan Instansi memiliki kebijakan/ SOP Pemerintah menyediakan umpan balik rutin, untuk melaksanakan pemantauan kinerja, dan mengendalikan Adanya strategi pemantauan yang meliputi W.5.1.1.1 pemantauan pencapaian tujuan. metode untuk menekankan pimpinan program berkelanjutan. atau operasional bahwa mereka bertanggung 5.1.2 Instansi Pemerintah Adanya strategi untuk melakukan komunikasi W.5.1.2.1 jawab atas pengendalian intern dan pemantauan memiliki strategi untuk kebijakan / SOP pemantauan berkelanjutan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian mengomunikasikan kepada seluruh pegawai. dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari. W.5.1.2.2 kebijakan/ SOP pemantauan Komunikasi dengan D.5.1.2.1 berkelanjutan kepada Adanya tindak lanjut atas pengaduan rekanan pihak eksternal harus mengenai praktik tidak adil oleh Instansi pegawai. dapat menguatkan data Pemerintah harus diselidiki. Data yang tercatat Terdapat mekanisme formal tanggung jawab D.5.1.2.2 yang dihasilkan secara dalam sistem informasi untuk menyimpan, menjaga, dan melindungi aset internal atau harus dapat dan keuangan ditangani dan sumber daya lain dibebankan kepada orang 5.1.3 Pimpinan Instansiadanya Adanya komunikasi informasi antara Badan D.5.1.3.1 mengindikasikan secara tertib. yang ditugaskan. Pemerintah mengambil legislatif dan badan pengawas dengan Instansi masalah dalam langkah untuk intern. Pemerintah mengenai kepatuhan atau hal lain pengendalian Adanya mekanisme reviu kegiatan pengendalian W.5.1.3.1 menindaklanjuti yang mencerminkan berfungsinya pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya rekomendasi intern dan pimpinan Instansi Pemerintah masalah yang timbul. Adanya strategi yang meliputi rencana untuk W.5.1.3.2 penyempurnaan menindaklanjuti semua masalah yang ditemukan. mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian internal atas kegiatan operasi penting dan yang secara teraturdan pengendalian Struktur organisasi Pengeditan dan pengecekan otomatis serta O.5.1.3.1 sistem pendukung pencapaian misi. diberikan oleh aparat supervisi yang memadai kegiatan penatausahaan digunakan untuk pengawasan intern dapat membantu membantu dalam mengontrol keakuratan dan pemerintah, auditor, mengawasi fungsi dan kelengkapan pemrosesan transaksi. evaluator lainnya. pengendalian intern.

Pemisahan tugas dan tanggung jawab digunakan D.5.1.3.2 untuk membantu mencegah penyelewengan. Aparat pengawasan intern pemerintah harus D.5.1.3.3 independen dan memiliki wewenang untuk melapor langsung ke pimpinan Instansi 5.1.4 Data yang tercatat Adanya mekanisme pengecekan persediaan D.5.1.4.1 Pemerintah dan tidak melakukan tugas dalam sistem barang, perlengkapan, dan aset lainnya operasional apapun bagi kepentingan pimpinan informasi dan sudah secara berkala; selisih antara jumlah D.5.1.4.2 Adanya kegiatan pembandingan antara Instansi Pemerintah. keuangan secara yang tercatat dengan jumlah aktual harus pencatatan dan fisik aktual didasarkan atas berkala dibandingkan dikoreksi dan penyebab selisih tersebut tingkat kerawanan aset.menyatakan Pegawai secara secara berkala W.5.1.4.1 dengan aset fisiknya Pegawai harus dijelaskan. berkala diminta untuk kepatuhan mereka terhadap kode etik. dan, jika ada selisih, menyatakan secara harus telusuri. Tanda tangan diperlukan untuk D.5.1.4.2 tegas apakah mereka membuktikan dilaksanakannya fungsi sudah mematuhi kode pengendalian intern penting, misalnya Instansi Adanya jadwal pemantauan yang mencakup D.5.1.4.3 etik atauPemerintah peraturan rekonsiliasi. memiliki strategi yang identifikasi kegiatan operasi penting dan sejenis mengenai dapat menunjukkan misi yang perilaku yang pegawai sistem 5.1.5 Rapat dengan Adanyapendukung mekanismepencapaian untuk mengangkat D.5.1.5.1 kapan saat pengujian memerlukan reviu dan evaluasi khusus. diharapkan.untuk digunakan masalah, informasi, dan masukan yang secara berkala meminta masukan relevan berkaitan pengendalian Tindak lanjut atasdengan saran dari pegawai W.5.1.5.1 diperlukan. tentang efektivitas intern yang muncul pada saat mengenai pengendalian intern pelatihan, harus pengendalian intern. seminar, rapat perencanaan, dan rapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi W.5.1.5.2 lainnya diterima dan digunakan oleh sebagaimana mestinya. intern oleh kelemahan pengendalian pegawai pimpinan untuk mengatasi masalah atau dan melaporkannya ke atasan langsungnya. untuk memperkuat pengendalian Dalam proses Laporan operasionalsistem sudah terintegrasi atau O.5.1.5.1 intern. pelaksanakan direkonsiliasi dengan data laporan keuangan kegiatan rutin, dan anggaran dan digunakan untuk D.5.1.5.2 pegawai Instansi mengelola operasional berkelanjutan, serta Pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah Pimpinan yang bertanggung jawab atas W.5.1.5.3 mendapatkan memperhatikan adanya ketidakakuratan kegiatan operasionalyang membandingkan informasi atau penyimpangan bisa informasi kegiatanadanya atau informasi berfungsinya mengindikasikan masalah Pegawai operasional harus menjamin W.5.1.5.4 lainnya yang didapat dari pengendalian intern operasional pengendalian intern. keakuratan laporan keuangan unit dan kegiatan sehari-hari dengan informasi yang secara efektif. bertanggung jawab jika ditemukan 25. Evaluasi Terpisah (5.2) didapat dari sistem informasi dan kesalahan. menindaklanjuti semua ketidakakuratan atau masalah lainSOP yang ditemukan. 5.2.1 Instansi Pemerintah Adanya kebijakan/ untuk melakukan D.5.2.1.1 memiliki kebijakan/ SOP kegiatan evaluasi terpisah dan mekanisme untuk untuk melakukan melaksanakan tindak lanjut temuan audit 5.2.2 Kebijakan/ SOP untuk Adanya kegiatan sosialisasi dan media untuk D.5.2.2.1 kegiatan evaluasi melakukan kegiatan komunikasi kegiatan evaluasi terpisah dan tindak terpisah dan mekanisme evaluasi terpisah dan lanjut temuan audit O.5.2.2.1 untuk meyakinkan mekanisme untuk ditindaklanjutinya melaksanakan tindak temuan audit atau reviu Adanya evaluasi temuan dan rekomendasi dan D.5.2.2.2 Pimpinan Instansi lanjut temuan audit telah lainnya dengan segera. memutuskan tindakan yang layak untuk Pemerintah tanggap dikomunikasikan kepada terhadap temuan dan memperbaiki atau meningkatkan pengendalian. seluruh pegawai Tindakan pengendalian intern yang diperlukan, W.5.2.2.1 rekomendasi audit dan diikuti untuk memastikan penerapannya. reviu lainnya guna Kelemahan Kelemahan yang ditemukan segera W.5.2.2.2 memperkuatyang ditemukan selama dikomunikasikan kepada orang yang pengendalian intern. evaluasi terpisah segera bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan Kelemahan dan masalah pengendalian intern W.5.2.2.3 diselesaikan. atasan langsungnya. yang serius segera dilaporkan ke pimpinan tertinggi Instansi Pemerintah. 5.2.3 Ruang lingkup dan Adanya pemanfaatan penilaian risiko dan D.5.2.3.1 frekuensi evaluasi efektivitas pemantauan yang berkelanjutan untuk pengendalian intern menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi Adanya kegiatan evaluasi terpisah adanya D.5.2.3.2 secara terpisah telah terpisah. kejadian misalnya perubahan besar dalam memadai bagi Instansi rencana atau strategi manajemen, pemekaran Metodologi Metodologi yang dipergunakan telah mencakup D.5.2.3.3 Pemerintah.evaluasi atau penciutan Instansi Pemerintah, atau pengendalian intern self assessment dengan menggunakan daftar perubahan operasional atau pemrosesan Instansi Pemerintah periksa (check list), daftar kuesioner, atau Evaluasi tersebut meliputi suatu reviu D.5.2.3.4 informasiterpisah keuangan dan anggaran. haruslah logis dan perangkat lainnya. terhadap rancangan pengendalian intern dan memadai. pengujian langsung (direct testing) atas kegiatan pengendalian intern.

5.2.4

5.2.5

Jika evaluasi terpisah dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, maka aparat pengawasan intern pemerintah tersebut harus memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi yang memadai. Instansi Pemerintah sudah memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera. Instansi Pemerintah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat.

Dalam Instansi Pemerintah yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer, evaluasi terpisah dilakukan dengan menggunakan teknik Tim evaluasi terpisah menyusun suatu rencana audit berbantuan komputer untuk evaluasi untuk meyakinkan terlaksananya mengidentifikasi indikator inefisiensi, kegiatan tersebut secara terkoordinasi. Tim evaluasi terpisah sudah memahami pemborosan, atau penyalahgunaan. bagaimana pengendalian intern Instansi Pemerintah seharusnya berkerja dan bagaimana Tim evaluasi terpisah menganalisis hasil evaluasi implementasinya. dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan evaluasi didokumentasikan Adanya staf dengan tingkat kompetensi dan sebagaimana mestinya. pengalaman yang cukup.

D.5.2.3.5 D.5.2.3.6 W.5.2.3.1 W.5.2.3.2 D.5.2.4.1

Adanya independensi APIP dan melapor D.5.2.4.2 langsung ke pimpinan tertinggi di dalam Instansi Pemerintah. Tanggung jawab, lingkup kerja, dan rencana D.5.2.4.3 pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan Evaluasi secara berkala dilakukan terhadap D.5.2.4.4 Instansi Pemerintah yang bersangkutan. bagian dari pengendalian intern secara memadai. Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan aparat pengawasan intern Adanya mekanisme reviu dan evaluasi pemerintah atau auditor eksternal. temuan audit, hasil penilaian, dan reviu lainnya menunjukkan adanya Adanya yang tindakan yang memadai untuk kelemahan dan yang mengidentifikasi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi. perlunya perbaikan. Adanya kegiatan konsultasi dengan auditor (seperti BPK, aparat pengawasan intern pemerintah, dan auditor eksternal lainnya) Adanya mekanisme koreksi terhadap dan pereviu jika diyakini akan membantu masalah yang berkaitan dengan transaksi dalam proses penyelesaian audit. atau kejadian tertentu. Adanya kegiatan pemantauan temuan audit dan reviu serta rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang audit Adanya laporan status penyelesaian diperlukan telah dilaksanakan. dan reviu sehingga pimpinan dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi.

W.5.2.4.1 W.5.2.5.1 W.5.2.5.2 D.5.2.5.1 D.5.2.5.2 D.5.2.5.3 D.5.2.5.4

Kontrol Hubungan

Skor Menurut Assessor

Y

Kelengkapan Bukti pendukung*

0.00%

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

Manusia (1.6)

Y 1

Y

0.00% 3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

4.00

2

Y

4.00

3

Y

4.00

3

Y

4.00

4

Y

4.00

4

Y

4.00

4

Y

4.00

5

N

4.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

Y

3.00

N

3.00

Y

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

4

Y

0.00%

1

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

5.00

2

Y

5.00

3

Y

5.00

4

Y

5.00

4

Y

5.00

5

Y

5.00

5

Y

5.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

adian penting (3.11)

Y

0.00%

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

3.00

1

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

2

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

3

Y

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

4

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

5

N

3.00

Y

0.00%

1

Y

2.00

2

Y

2.00

2

Y

2.00

2

Y

2.00

2

Y

2.00

2

Y

2.00

2

Y

2.00

3

N

2.00

3

N

2.00

3

N

2.00

3

N

2.00

3

N

2.00

3

N

2.00

3

N

2.00

3

N

2.00

4

N

2.00

4

N

2.00

4

N

2.00

4

N

2.00

4

N

2.00

5

N

2.00

5

N

2.00

5

N

2.00

5

N

2.00

5

N

2.00

5

N

2.00

319

-

PARAMETER MENURUT SUPLEMEN PERKA 4/2016 (DAFTAR UJI PP 60/2008) URAIAN

1. Instansi Pemerintah telah menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan Jenis sanksi dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan lingkungan Instansi Pemerintah sehingga pegawai kepentingan. (1) mengetahui konsekuensi dari penyimpangan dan Pegawai memperlihatkan bahwa yang bersangkutan pelanggaran yang dilakukan. (4.b) mengetahui perilaku tersebut yang dapatsifatnya diterima dan tidak dan 2. Aturan perilaku menyeluruh dapat diterima, hukuman yang seperti akan dikenakan langsung berkenaan dengan hal-hal pembayaran Pegawai memperlihatkan bahwa yang bersangkutan terhadap perilaku yang tidak dapat diterima dan tindakan yang tidak wajar, kelayakan penggunaan sumber mengetahui perilaku yang dapat diterima dan tidak yang harus dilakukan jikakegiatan yang bersangkutan daya, benturan kepentingan, politik pegawai, dapat diterima, hukuman yang akan dikenakan Secara berkala pegawai menandatangani mengetahui adanya sikap perilaku yang tidak dapat diterima. gratifikasi, dan penerapan profesional. (1.a) terhadap perilaku yang tidak kecermatan dapat diterima dan tindakan pernyataan komitmen untuk menerapkan aturan perilaku (1.c) yang harus dilakukan jika yang bersangkutan tersebut. 3. Instansi(1.b) memiliki proses penanganan Suasana etisPemerintah dibangun pada setiapyang tingkat pimpinan Instansi mengetahui adanya sikap perilaku tidak dapat diterima. tuntutan dan kepentingan pegawai secara cepat tepat. Pemerintah dan dikomunikasikan di lingkungan dan Instansi (1.c) (3.d) pemerintah yang bersangkutan. (2) Pegawai memperlihatkan adanya dorongan sejawat untuk menerapkan sikap perilaku etika yangsituasi, baik (2.b) 4. Terdapatyang pedoman yangdanmengatur frekuensi, Pekerjaan terkait dengan masyarakat, anggota badan dan tingkat pimpinan yang diperkenankan melakukan legislatif, pegawai, rekanan, auditor, dan pihak lainnya intervensi dandengan pengabaian. 1. Pimpinan Instansi Pemerintah membina serta dilaksanakan tingkat(5.a etika yang tinggi. (3) mendorong terciptanya budaya yang menekankan Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 0 pentingnya nilai-nilai integritas Hal ini program bisa a. Laporan keuangan, anggaran,dan danetika. pelaksanaan dicapai melalui komunikasi lisanlegislatif, dalam rapat, yang disampaikan kepada badan Intansi diskusi, 0 dan melaluidan keteladanan kegiatan sehariPemerintah, pihak yangdalam berkepentingan disajikan hari. (2.a) dengan wajar dan akurat. b. Pemerintah mengungkapkan masalah 1. Pimpinan Pimpinan Instansi Instansi Pemerintah melakukan Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan dalam instansi yang bersangkutan serta menerima komentar tindakan yang cepat dan tepat segera setelah timbulnya yang realistis dan dapat dicapai dan tidak menekan dan rekomendasi pada saat auditor evaluator melakukan gejala masalah. (2.c) 0 pegawai tugasnya.untuk mencapai tujuan lain yang tidak realistis. (6.a) Intervensi pengabaian Pemerintah terhadap pengendalian 2. Pimpinanatau Instansi mengambil intern didokumentasikan secara lengkap termasuk alasan atau dan 0 tindakan atas pelanggaran kebijakan, prosedur, tindakan khusus yang diambil.(5.b) aturan perilaku. (4.a) Pimpinan Instansi Pemerintah sesuai dengan 0 Pengabaian pengendalian intern tidak bolehuntuk dilakukan oleh kewenangannya memberikan penghargaan pimpinan Instansi Pemerintah tingkat dan bawah kecuali meningkatkan penegakan integritas kepatuhan dalam keadaan darurat dan segera dilaporkan kepada 0 terhadap nilai-nilai etika. (6.b) pimpinan Pimpinan Instansi Pemerintah sesuai dengan Instansi Pemerintah yang lebih tinggi, serta kewenangannya memberikan penghargaan untuk #N/A didokumentasikan.(5.c) meningkatkan penegakan integritas dan kepatuhan c. Atas kekurangan tagihan dari rekanan atau kelebihan terhadap nilai-nilai etika. (6.b) pembayaran dari pengguna jasa segera dilakukan perbaikan. 1. Instansi Pemerintah menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah. (1) 1.Pimpinan Instansi Pemerintah mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk 2. Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing 0 diperlukan untuk setiap jabatan diidentifikasi dan posisi dalam Instansi Pemerintah. (1) diberitahukan kepada pegawai. (2.a) 0 Pimpinan 2. Instansi Pemerintah menganalisis 3. Instansi Pemerintah menyelenggarakan pelatihan tugas yang perlu dilaksanakan atas suatu pekerjaan dan dan pembimbingan untuk membantu pegawai memberikan pertimbangan serta pengawasan yang 0 mempertahankan dan meningkatkan kompetensi diperlukan (1.a) pekerjaannya.(3) 0 3. Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan 4. Instansi Pemerintah sudah menekankan perlunya dan memutakhirkan uraian jabatan atau perangkat pelatihan berkesinambungan dan memiliki mekanisme lain untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan tugas pengendalian untuk membantu memastikan bahwa seluruh khusus (1.b) pegawai sudah menerima pelatihan yang tepat. (4.b)

0 0 Terdapat proses untuk memastikan bahwa pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang 0 diperlukan.(2.b) Terdapat program pelatihan yang memadai untuk Pimpinan Pemerintah memiliki keahlian manajemen memenuhiInstansi kebutuhan pegawai.(3.a) yang diperlukan dan sudah dilatih untuk memberikan pembimbingan yang efektif bagi peningkatan kinerja.(3.c) Pegawai mendapat pembimbingan yang obyektif dan konstruktif untuk peningkatan kinerja. (3.e) Penilaian kinerja didasarkan pada penilaian atas faktor 0 penting pekerjaan dan dengan jelas mengidentifikasi pekerjaaan yang telah dilaksanakan dengan baik dan yang masih memerlukan peningkatan. (3.d) 0 Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kemampuan 0 manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.(4) 0 0 0 #N/A

1. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan manajemen berbasis kinerja. (2) 0 2. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan 0 keputusan (1) 3. Pimpinan Instansi Pemerintah mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, antara lain pencatatan dan 0 pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan pegawai, dan pengawasan baik intern maupun Pimpinan Instansi ekstern (lihat daftarPemerintah uji 3a-3f) memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan dalam menyelenggarakan pengambilan keputusan. (1) a. Pimpinan Instansi risiko Pemerintah Pimpinan Instansi Pemerintah mendukung fungsi tertentu akuntansi dan anggaran untuk pengendalian kegiatan dan 0 dalam penerapan evaluasi kinerja. SPIP, antara lain pencatatan dan pelaporan keuangan, sistemyang manajemen informasi,memiliki b. penyelenggara akuntansi didesentralisasi 0 pengelolaan pegawai, dan laporan pengawasan baik internkeuangan maupun tanggung jawab membuat kepada pejabat ekstern pusat. (3) Interaksi yang intensif dengan pimpinan pada tingkatandan yang c. manajemen keuangan, akuntansi 0 penyelenggaraan lebih rendah. (5) anggaran dikendalikan oleh pejabat pengelola keuangan Pimpinan Instansi Pemerintah sikap yang dan sehingga terdapat sinkronisasi memiliki dengan barang milikpositif negara. 0 responsif terhadap yang berkaitan dengan d. Pimpinan Instansipelaporan Pemerintah menggunakan fungsi keuangan, dan kegiatan. (6) manajemenpenganggaran, informasi untukprogram, mendapatkan data operasional Tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsi-fungsi yang penting dan mendukung upaya penyempurnaan sistem 0 kunci, seperti pengelolaan kegiatan operasional dan program, informasi sesuai perkembangan teknologi informasi. akuntansi atau pemeriksaan intern, yang mungkin e. Pimpinan Instansi Pemerintah memberi perhatian yang #N/A menunjukkan adanyaoperasional masalah dengan perhatian Instansi besar pada pegawai dan menekankan Pemerintah terhadap pengendalian (7) yang baik. pentingnya pembinaan sumber dayaintern manusia f. Pimpinan Instansi Pemerintah memandang pentingdengan dan Struktur organisasi Instansi Pemerintah disesuaikan merespon informasi hasil pengawasan. ukuran dan sifat kegiatan. Hal-hal yang perlu 4. Perlindungan atas asetsebagai dan informasi dipertimbangkan adalah berikut:dari akses dan Pimpinan Instansi memberikan kejelasan penggunaan yang Pemerintah tidak sah. (4) a. Struktur organisasi mampu memfasilitasi arus informasi di wewenang dan tanggung jawab. Hal-hal yang perlu dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan secara dipertimbangkan adalah sebagai berikut: menyeluruh. a. Pimpinan Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab b. Pimpinan Instansi Pemerintah secara jelas menyatakan atas kegiatan atau fungsi utama sepenuhnya menyadari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tugas dan tanggung jawabnya. tingkat sentralisasi atau desentralisasi organisasi. (D.1) b. Bagan organisasi yang tepat dan terbaru yang menunjukkan bidang tanggung jawab utama disampaikan

0 0 1. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 0 a. Hubungan dan jenjang pelaporan ditetapkan serta secara efektif memberikan informasi yang dibutuhkan pimpinan 0 Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. b. Pegawai memahami hubungan dan jenjangevaluasi pelaporan Pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan dan yang telah ditetapkan. penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi c. Pimpinan Instansi dapat dengan mudah(D.4) saling sehubungan dengan Pemerintah perubahan lingkungan strategis. 0 berkomunikasi. (D.3) 2. 0 Instansi Pemerintah menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 0 Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki waktu yang cukup a. untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. b. Pegawai tidak boleh bekerja lembur secara berlebihan #N/A untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. c. Pimpinan Instansi Pemerintah tidak merangkap tugas dan (1) Wewenang kepada pegawai yang tepat(D.5) sesuai tanggung jawabdiberikan bawahannya lebih dari satu orang. dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah #N/A (1.b) Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya dan bertanggung jawab atas #N/A keputusan yang diambilnya (1.c) Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki prosedur yang efektif #N/A untuk memantau hasil kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan (2.a) uraian tugas secara jelas menunjukkan tingkat (1 a) wewenang dan tanggung dengan wewenang dan tanggung jawabjawab yang ditetapkan didelegasikan padajelas di dalamyang Instansi Pemerintah dan dikomunikasikan kepada jabatan bersangkutan semua pegawai (2.b) #N/A uraian tugas dan evaluasi kinerja merujuk pada pengendalian intern terkait tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas #N/A (2) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diterimanya terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang 0 bersangkutan (3.a) Pegawai, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, diberdayakan untuk mengatasi masalah atau melakukan perbaikan. (3) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa (3.b) Untuk penyelesaian pekerjaan, terdapat keseimbangan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan antara pendelegasian kewenangan yang diterima dengan penerapan SPIP 0 keterlibatan pimpinan yang lebih tinggi 0 0 #N/A (1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, meliputi: (b) Instansi Pemerintah sudah memiliki standar atau kriteria rekrutmen dengan penekanan pada pendidikan, pengalaman, prestasi, dan perilaku etika. (c) uraian dan persyaratan jabatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. (d) terdapat program orientasi bagi pegawai baru dan

0 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A (1.a) Pimpinan Instansi Pemerintah mengkomunikasikan kepada pengelola pegawai mengenai kompetensi pegawai baru yang diperlukan atau berperan serta dalam proses 0 penerimaan pegawai (2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 0 a. calon pegawai yang sering berpindah pekerjaan diberi perhatian khusus. #N/A b. standar penerimaan pegawai harus mensyaratkan adanya investigasi atas catatan kriminal calon pegawai. c. 0 referensi dan atasan calon pegawai di tempat kerja sebelumnya harus dikonfirmasi. d. ijazah pendidikan dan sertifikasi profesi harus dikonfirmasi 0 Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Hal(3) hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: (3.a) Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan panduan, 0 penilaian, dan pelatihan di tempat kerja kepada pegawai untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, 0 mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong berkurangnya tindakan pelanggaran 0 #N/A Di dalam Instansi Pemerintah, terdapat mekanisme untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas 0 pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (G.1) #N/A (tidak ada) #N/A Aparat pengawasan intern pemerintah, yang independen, melakukan pengawasan atas kegiatan Instansi Pemerintah (G.1.a.) #N/A Aparat pengawasan intern pemerintah membuat laporan hasil #N/A pengawasan setelah melaksanakan tugas pengawasan (G.1.b)

untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat. (G.1.c.) #N/A 0 (tidak ada) #N/A 0 #N/A (tidak ada) (tidak ada) Instansi Pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan Intansi Pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta melakukan #N/A pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja. (G.4.a.) #N/A 0 -

1) Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara 0 komprehensif #N/A Metodologi identifikasi risiko dapat mencakup pemeringkatan secara kualitatif dan kuantitatif, pembahasan pada tingkat pimpinan, prakiraan dan perencanaan strategis, serta #N/A pertimbangan terhadap temuan audit dan evaluasi APIP #N/A #N/A #N/A 0 0 Implementasi identifikasi risiko secara komprehensif; - menggunakan metodologi identifikasi risiko - risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai, - penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko

0 4) Risiko Instansi Pemerintah secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi 0 0 0 0 0 #N/A 1) Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah, baik tujuan entitas K/L/D maupun tujuan kegiatannya 0 Hal-hal yang perlu dipertimbangkan a.l.: - penetapan proses formal/informal utk menganalisis risiko 0 (metodologi) - penetapan kriteria klasifikasi risiko rendah, menengah atau tinggi 0 - penetapan pejabat/pegawai yang melaksanakan proses analisis risiko (self assessment) -0 penetapan kriteria kemungkinan/probabilitas terjadinya setiap risiko -0 penetapan kriteria dampak terjadinya setiap risiko - penetapan cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan 0 2) Pimpinan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima #N/A Hal-hal yang perlu dipertimbangkan a.l.: - penetapan tingkat risiko yang dapat diterima secara wajar Implementasi analisis risiko; (acceptable risk, risk tolerance) dan pimpinan bertanggung 1) Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak jawab atas penetapannya risiko terhadap pencapaian tujuan Instansi -0 penetapan kegiatan pengendalian khususPemerintah untuk mengelola 2) Pimpinan kehati-hatian dalam risiko secaramenerapkan keseluruhan,prinsip dan pemantauan atas menentukan tingkat risiko yang dapat diterima implementasinya 0 #N/A 0 #N/A 0 0 0

Pimpinan Instansi Pemerintah terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan. (A.1.a) 0 - Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan Instansi Pemerintah memantau pencapaian kinerja Instansi Pemerintah tersebut dibandingkan rencana sebagai tolok ukur kinerja. (A.1) 0 - Pimpinan Instansi Pemerintah terlibat dalam pengukuran 0 pelaporan hasil yang dicapai. (A.1.b) dan -0 Pimpinan Instansi Pemerintah secara berkala mereviu kinerja dibandingkan rencana. (A.1.c) Inisiatif signifikan dari Instansi Pemerintah dipantau - Pimpinan Instansi Pemerintah mereviu kinerja dibandingkan pencapaian targetnya danyang tindak lanjut yang telah diambil. tolok ukur kinerja. Hal-hal perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 0 a. Pimpinan Instansi Pemerintah pada setiap tingkatan kegiatan mereviu laporan kinerja, menganalisis 0 kecenderungan, dan mengukur hasil dibandingkan target, anggaran, prakiraan, dan kinerja periode yang lalu. b. Pejabat pengelola keuangan dan pejabat pelaksana tugas #N/A operasional mereviu serta membandingkan kinerja keuangan, anggaran, dan operasional dengan hasil yang direncanakan -atau Instansi Pemerintah memiliki strategi pembinaan sumber diharapkan. daya manusia yang utuh dalam bentuk rencana strategis, c. Kegiatan pengendalian yang tepat telah dilaksanakan, rencana kerja tahunan, dan dokumen perencanaan sumber antara lain seperti rekonsiliasi dan pengecekan ketepatan - Instansi Pemerintah telah memiliki persyaratan jabatan dan daya manusia lainnya yang meliputi kebijakan, program, dan informasi. (A.2) menetapkan kinerja yang diharapkan untuk setiap posisi praktek pengelolaan pegawai yang akan menjadi panduan pimpinan. (B.4) -bagi Sistem manajemen kinerja Instansi Pemerintah mendapat Instansi Pemerintah tersebut. (B.2) prioritas tertinggi dari pimpinan Instansi Pemerintah yang dirancang sebagai panduan bagi pegawai dalam mencapai -- Instansi Pemerintah memiliki strategi sumber Pemahaman bersama atas visi, misi, perencanaan tujuan, nilai, dan visi dan misi yang telah ditetapkan. (B.6) yang dikaitkan daya manusia yang spesifik dan eksplisit, strategi Instansi Pemerintah telah tercermin dalam rencana dengan rencana strategis, dan yangpanduan strategis,keseluruhan rencana kerja tahunan, dan pedoman -memungkinkan Pegawai telah dilakukannya diberikan orientasi, pelatihan dan pegawai identifikasi kebutuhan kerja lainnya dan telah dikomunikasikan secara jelas dan kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung baik pada saat ini maupun di masa mendatang. (B.3) konsisten kepada seluruh pegawai. (B.1) jawab, meningkatkan kinerja, meningkatkan kemampuan, - Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan kaderisasi untuk serta memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi yang -memastikan Instansi Pemerintah telah memiliki prosedur untuk tersedianya pegawai dengan kompetensi yang berubah-ubah. (B.8)pegawai dengan kompetensi yang tepat memastikan bahwa diperlukan. (B.14) -yang Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang direkrut dan dipertahankan. (B.7) bermakna, jujur, dan konstruktif untuk untuk membantu pegawai - Sistem kompensasi cukup memadai mendapatkan, memahami hubungan antara kinerjanya dan serta pencapaian memotivasi, dan mempertahankan pegawai insentif dan - Pengawasan atasan dilakukan secara berkesinambungan tujuan Instansidisediakan Pemerintah. (B.12) penghargaan untuk mendorong pegawai untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian intern bisa melakukan tugas dengan kemampuan maksimal. (B.9) dicapai. (B.11) - Pengawasan atasan dilakukanmembangun secara berkesinambungan Pimpinan Instansi Pemerintah kerja sama tim, untuk memastikan bahwa pengendalian intern mendorong penerapan visitujuan Instansi Pemerintah, dan bisa - Instansi Pemerintah memiliki program kesejahteraan dan dicapai. (B.11) mendorong adanya umpan balik dari pegawai. (B.5) fasilitas untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen 0 pegawai. (B.10) 0 #N/A - Pimpinan Instansi Pemerintah mengembangkan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya.(D.1.a.2) #N/A #N/A

Seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan sudah diuji dan disetujui 0 0 #N/A a. Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik telah ditetapkan, diimplementasikan, dan dikomunikasikan ke seluruh pegawai. 1) Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan, b. Instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur. identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik c. yang Instansi berisiko Pemerintah hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa 2) Aset Pimpinan menetapkan, kepada seluruh pegawai. hak seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana 2) Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan, persediaan, dan peralatan, secara fisik diamankan dan akses pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan) kepada 0 mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana ke aset tersebut seluruh pegawai dikendalikan. pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan) kepada d. Aset seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, seluruh pegawai 0 persediaan, dan peralatan secara periodik dihitung dan dibandingkan dengan catatan pengendalian; setiap perbedaan diperiksa secara teliti. 0 e. Uang tunai dan surat berharga yang dapat diuangkan dijaga dalam tempat terkunci dan akses ke aset tersebut 0 secara ketat dikendalikan. f. Formulir seperti blangko cek dan Surat Perintah Membayar, diberi nomor urut tercetak (prenumbered), secara fisik 0 diamankan, dan akses ke formulir tersebut dikendalikan. g. Penanda tangan cek mekanik dan stempel tanda tangan 0 secara fisik dilindungi dan aksesnya dikendalikan dengan ketat. h. 0 Peralatan yang berisiko dicuri diamankan dengan dilekatkan atau dilindungi dengan cara lainnya. i. Identitas aset dilekatkan pada meubelair, peralatan, dan #N/A inventaris kantor lainnya. j. persediaan dan perlengkapan disimpan di tempat yang diamankan fisik dan dilindungi Ukuran dansecara indikator kinerja ditetapkandari kerusakan. k. Seluruh fasilitas dilindungi dari api dengan menggunakan untuk tingkat Instansi Pemerintah, alarm kebakaran dan sistem kegiatan, dan pegawai. (F.1) pemadaman kebakaran. #N/A l. Akses ke gedung dan fasilitas dikendalikan dengan pagar, penjaga, atau pengendalian fisik lainnya. Akses ke fasilitas luar jam kerjasecara dibatasi dan -m.Data capaian kinerjadidibandingkan terus-menerus dikendalikan dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. (F.4) 0 - Instansi Pemerintah mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan 0 indikator kinerja. (F.2) - Faktor penilaian pengukuran kinerja #N/A dievaluasi untuk meyakinkan bahwa faktor tersebut seimbang dan terkait dengan #N/A misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap #N/A memperhatikan peraturan perundangundangan. (F.3) - Pimpinan Instansi Pemerintah menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. (Point G) 0 - Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian. (G.1) - Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset. (G.2)

- Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya checks and balances. (G.3) 0 - Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset 0 berisiko tinggi lainnya. (G.4) - Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi 0 mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi. (G.6) - Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki #N/A tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas. (G.5) Terdapat kebijakan/pedoman/SOP terkait pengendalian untuk: a. memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan Otorisasi yang secara spesifik memuat kondisi dan syarat kejadian yang valid diproses dan dientri sesuai dengan otorisasi dikomunikasikan secara jelas kepada pimpinan dan keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah. pegawai Instansi Pemerintah Otorisasi yang secara dan syarat b. memastikan bahawaspesifik hanya memuat transaksikondisi dan kejadian otorisasi siginifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otorisasinya #N/A c. terdapat persyaratan otorisasi yang sejalan dengan arahan dan dalam batasan yang ditetapkan oleh ketentuan Otorisasi secara spesifik memuat kondisi dan syarat peraturanyang perundang-undangan dan ketentuan pimpinan otorisasi. memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan Instansi Pemerintah. kejadian yang valid diproses dan dientri sesuai dengan 0 keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah. b. memastikan bahawa hanya transaksi dan kejadian Otorisasi memuat kondisi dan syarat siginifikanyang yangsecara dientri spesifik adalah yang telah diotorisasi dan otorisasi. memberikan keyakinan transaksi dan dilaksanakan hanya oleh pegawaibahwa sesuaihanya lingkup otorisasinya kejadian yang valid diproses dan dientri sesuai dengan dengan c. terdapat persyaratan otorisasi yang sejalan #N/A keputusan arahan pimpinan Pemerintah. arahan dandan dalam batasan yang Instansi ditetapkan oleh ketentuan b. memastikan bahawa hanya transaksi dan kejadian peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan 1) Transaksi dandientri kejadian diklasifikasikan dengan tepat siginifikan yang adalah yang telah diotorisasi dandan Instansi Pemerintah. dicatat denganhanya segera sehingga relevan, bernilai, dan dilaksanakan oleh pegawaitetap sesuai lingkup otorisasinya berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam c. terdapat persyaratan otorisasi yang sejalan dengan 0 mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. arahan dan dalam batasan yang ditetapkan oleh ketentuan 2) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan 1) Transaksi dan kejadian diklasifikasikan tepat dan seluruh siklus transaksi atau kejadian yangdengan mencakup Instansi Pemerintah. dicatat dengan segera sehingga tetapdan relevan, bernilai, dan otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, klasifikasi akhir berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam dalam pencatatan ikhtisar 0 mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. 2) Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk 0 seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar 0 #N/A #N/A Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang. Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang. Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara. Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang. Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan faktorfaktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan, kemudahan ditukarkan ketika menentukan tingkat pembatasan akses yang tepat.

0 Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang. #N/A Pimpinan Instansi Pemerintah menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya Pimpinan Instansi Pemerintah menginformasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai dalam organisasi Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan dan meyakinkan bahwa petugas tersebut memahami pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai tanggung jawabnya. khusus.Penetapan pertanggungjawaban akses untuk Pembandingan berkala antara sumber daya dengan penyimpanan sumber daya secara periodik direviu dan pencatatan akuntabilitas dilakukan untuk menentukan dipelihara. kesesuaiannya dan, jika tidak sesuai, dilakukan audit, 0 Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya jikaantara tidak sesuai, audit, Pembandingan dan, berkala sumberdilakukan daya dengan pencatatan akuntabilitas dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya dan, jika tidak sesuai, dilakukan audit, 0 0 #N/A Terdapat dokumentasi tertulis yang mencakup Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah dan seluruh transaksi dan kejadian penting. (L.1.) Terdapat dokumentasi tertulis yang mencakup Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah dan seluruh transaksi dan kejadian penting. (L.1.) Terdapat dokumentasi tertulis yang mencakup Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah dan seluruh transaksi dan kejadian penting. (L.1.) (tidak ada)

Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronis, yang berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatannya dan bagi pihak lain yang Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan. (L.6.) elektronis, yang berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatannya dan bagi pihak lain yang Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan. (L.6.) elektronis, yang berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatannya dan bagi pihak lain yang Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan. (L.6.) elektronis, yang berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatannya dan bagi pihak lain yang Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan. (L.6.) elektronis, yang berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah 0 dalam mengendalikan kegiatannya dan bagi pihak lain yang terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan. (L.6.) (tidak ada) 0 Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern mencakup dokumentasi yang menggambarkan sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta 0 pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. (L.4.)

0

Informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari pelaporan Instansi 0 Pemerintah sehubungan dengan pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 0 (1) 0 0 0 0 Pimpinan Instansi Pemerintah di semua tingkatan telah memperoleh informasi internal dan eksternal yang diperlukan. (1.c) 0 0 0 0 0 0

0 #N/A 1) Pimpinan Instansi Pemerintah harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif 2) Pimpinan Instansi Pemerintah harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif 0 0 0 - Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan (g) 0 - Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan ‘balas dendam’ (reprisal) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan (h)

0 0 0 1) Pimpinan Instansi Pemerintah harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif Hal2 yg perlu dipertimbangkan a.l.: 0 - Tugas yang dibebankan kepada pegawai sudah dikomunikasikan dengan jelas dan sudah dimengerti aspek 0 pengendalian internnya, peranan masing-masing pegawai, dan hubungan pekerjaan antar pegawai (b) #N/A 0 #N/A 0 0 0 0 0 0

Strategi pimpinan Instansi Pemerintah menyediakan umpan balik rutin, pemantauan kinerja, dan mengendalikan pencapaian tujuan. (A.1.a) Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau operasional bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari. 0 (A.1.b) #N/A Kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul harus direviu (A.3.c) 0 Pengeditan dan pengecekan otomatis serta kegiatan penatausahaan digunakan untuk membantu dalam mengontrol keakuratan dan kelengkapan pemrosesan transaksi.(A.4.a)

Pemisahan tugas dan tanggung jawab digunakan untuk membantu mencegah penyelewengan.(A.4.b) Aparat pengawasan intern pemerintah harus independen dan memiliki wewenang untuk melapor langsung ke pimpinan Instansi Pemerintah dan tidak melakukan tugas operasional 0 apapun bagi kepentingan pimpinan Instansi Pemerintah (A.4.c) 0 0 0 0 0 0 0 Laporan operasional sudah terintegrasi atau direkonsiliasi dengan data laporan keuangan dan anggaran dan digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan, serta pimpinan 0 Instansi Pemerintah memperhatikan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang bisa mengindikasikan adanya Pimpinan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional masalah pengendalian intern.(A.2.a) membandingkan informasi kegiatan atau informasi operasional lainnya yang didapat dari kegiatan sehari-hari Pegawai operasional harus menjamin keakuratan laporan dengan informasi yang didapat dari sistem informasi dan keuangan unit dan bertanggung jawab jika ditemukan menindaklanjuti semua ketidakakuratan atau masalah lain kesalahan (A.2.c) #N/A ditemukan.(A.2.b) yang Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern secara terpisah telah memadai bagi Instansi Pemerintah. (B.1) 0 Pimpinan Instansi Pemerintah segera 0 mereviu dan mengevaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan reviu lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan 0 dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan (c.1.a) 0 - Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan. (B.4) - Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan Kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius kepada orang yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut segera dilaporkan ke pimpinan tertinggi Instansi Pemerintah. dan atasan langsungnya (B.4.a) (B.4.b) Hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan dipertimbangkan saat menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah. (B.1.a) Kegiatan evaluasi terpisah seringkali diperlukan pada saat adanya kejadian misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan Instansi Metodologi evaluasi pengendalian intern Instansi Pemerintah Pemerintah, atau perubahan operasional atau pemrosesan haruslah logis dan memadai. Hal-hal yang perlu informasi keuangan dan anggaran. (B.1.b) dipertimbangkan adalah sebagai berikut: Evaluasi terpisah tersebut meliputi suatu reviu terhadap Metodologi yang dipergunakan telah mencakup self rancangan pengendalian intern dan pengujian langsung assessment dengan menggunakan daftar periksa (check list), (direct testing) atas kegiatan pengendalian intern. (B.2.b) daftar kuesioner, atau perangkat lainnya. (B.2.a)

Dalam Instansi Pemerintah yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer, evaluasi terpisah dilakukan dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer Tim evaluasi terpisah menyusun suatu rencana evaluasi untuk mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan, atau untuk meyakinkan terlaksananya kegiatan secara penyalahgunaan (2c) terkoordinasi. (B.2.d) Tim evaluasi terpisah sudah memahami bagaimana pengendalian intern Instansi Pemerintah seharusnya berkerja dan bagaimana implementasinya. (B.2.g) - Tim evaluasi terpisah menganalisis hasil evaluasi dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. (B.2.h) - Proses evaluasi didokumentasikan sebagaimana mestinya - Jika evaluasi terpisah dilaksanakan oleh aparat (B.2.i) pengawasan intern pemerintah, maka aparat pengawasan intern pemerintah tersebut harus memiliki sumber daya, Aparat pengawasan intern pemerintah secara organisasi kemampuan, dan independensi yang memadai. (B.3.) independen dan melapor langsung ke pimpinan tertinggi di - Aparat pengawasan intern pemerintah memiliki staf dengan dalam Instansi Pemerintah. (B.3.b) Tanggung jawab, lingkup kerja, dan rencana pengawasan tingkat kompetensi dan pengalaman yang cukup. (B.3.a) aparat pengawasan intern pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah yang bersangkutan. (B.3.c) Evaluasi secara berkala dilakukan terhadap bagian dari pengendalian intern secara memadai (B.1.c) - Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah atau auditor eksternal 0 (B.1.d) '- Jika proses evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai Pimpinan Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah, maka harus dipimpin oleh seorang menetapkan tindakan yang memadai pejabat dengan kewewenangan, kemampuan, dan untuk menindaklanjuti temuan dan pengalaman memadai. (B.2.e) Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan untuk rekomendasi. (C.1.b) -melakukan Tim evaluasi terpisahdengan harus memahami secara memadai konsultasi auditor (seperti BPK, aparat mengenai visi, misi, dan tujuan Instansi Pemerintah serta pengawasan intern pemerintah, dan auditor eksternal -kegiatannya. Tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah yang (B.2.f) lainnya) dan pereviu jika diyakini akan membantu dalam menarik perhatian pimpinan Instansi Pemerintah proses penyelesaian audit. (C.1.e) dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan (C.1.c). - Pimpinan Instansi Pemerintah dan auditor memantau - Instansi Pemerintah menindaklanjuti temuan dan temuan audit dan reviu serta rekomendasinya untuk rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat (C.3) meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah - Dalam halyang terdapat ketidaksepakatan dengan atau Masalah berkaitan dengan transaksi atautemuan kejadian dilaksanakan. (C.3.d) rekomendasi, pimpinan Instansi Pemerintah menyatakan tertentu dikoreksi dengan segera. (C.3.a) bahwa temuan atau rekomendasi tersebut tidak tepat atau tidak perlu ditindaklanjuti. (C.1.d) - Pimpinan Instansi Pemerintah secara berkala mendapat laporan status penyelesaian audit dan reviu sehingga pimpinan dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi. (C.3.e)

CONTOH DOKUMEN/DATA

REF

D.1.1.1.1

- Dokumen aturan perilaku - Dokumen Kode Etik Profesi - Dokumen Pengaturan Pengabaian Kebijakan Oleh Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti Manajemen keberadaan media komunikasi seperti - SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin, Aturan - Surat edaran, Dokumen Simpulan Hasil Prilaku, dan Kode Etik dsbWawancara - Undangan Sosialisasi/Workshop - Laporan pelaksanaan, -Dokumen Notulen, Simpulan hasil kuesioner lanjutan - Daftar hadir, -Dokumen Foto dokumentasi, Pakta Integritas - Screen shoot website/ link alamat web kebijakan, dsb

W.1.1.2.1

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.1.1.3.1

Dokumen Simpulan hasil kuesioner lanjutan

K.1.1.3.1

Dokumen simpulan hasil kuesioner lanjutan

K.1.1.3.2

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.1.1.3.2

Dokumen simpulan hasil kuesioner

K.1.1.3.3

D.1.1.2.1

K.1.1.2.1 D.1.1.2.2

D.1.1.3.1 - Laporan pemeriksaan oleh Inspektorat atau majelis kode tik. - Keputusan penjatuhan sanksi disiplin. D.1.1.4.1 Laporan evaluasi kebijakan dan implementasi aturan - Piagam penghargaan perilaku - Penghargaan dalam bentuk lain - Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas D.1.1.4.2 Laopran Hasil Evaluasi atas K/SOPjabatan Penegakan - Dokumen pertimbangan promosi kebijakan/SOP serta implementasi penegakan integritas Integritas dan Nilai Etika dan nilai etika - Dokumen yang menunjukkan bukti adanya Bukti Proses evaluasi D.1.1.5.1 pengembangan berkelanjutan atas SPI terkaitserta - Laporan hasil evaluasi atas kebijakan/SOP penegakan integritas dan integritas nilai etika dan nilai etika implementasi Dokumen hasilpenegakan observasi atas aplikasi dan penanganan -pengaduan Tindak lanjut hasil evaluasi atasaplikasi kebijakan/SOP serta O.1.1.5.1 yang menggunakan whistleblowing implementasi penegakan integritas dan nilai etika system dan pemantauan otomatis atas penegakan #N/A integritas dan nilai etika - Dokumen Standar kompetensi seluruh jabatan (struktural dan fungsional)

D.1.2.1.1

Dokumen struktur organisasi Dokumen uraian tugas (job description) Dokumen hasil analisis beban kerja Bukti pelaksanaan dan bukti yang Dokumen kebijakanpengkomunikasian pengembangan kompetensi keberadaan dimiliki K/L/Dmedia komunikasi seperti - Surat edaran, Dokumen Program Diklat, Bimtek, Pelatihan, Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan buktidsb - Undangan Sosialisasi/Workshop keberadaan media komunikasi seperti - Laporan pelaksanaan, - Surat edaran, -Dokumen Notulen, wawancara - Undangan Sosialisasi/Workshop - Daftar hadir, - Laporan pelaksanaan, -Dokumen Foto dokumentasi, - Notulen, kuesioner - Screen shoot website/ link alamat web kebijakan, dsb - Daftar hadir, - Foto dokumentasi, - Screen shoot website/ link alamat web kebijakan, dsb

D.1.2.1.2 D.1.2.2.1 D.1.2.2.2 W.1.2.2.1 K.1.2.2.1

Dokumen wawancara

W.1.2.2.2

Dokumen kuesioner

K.1.2.2.2

- Dokumen pertimbangan pimpinan mengenai kompetensi Teknis/manajerial pegawai saat penempatan pada suatu formasi jabatan Dokumen peta/mapping - Daftar atau jadwal Pendidikan dan pelatihan K/L/D kebutuhan formasi jabatan dikaitkan dengan kebutuhan kompetensi jabatan simpulan hasil wawancara -Dokumen Peta formasi jabatan - Dokumen pendukung rapat baperjakat -Dokumen Dokumensimpulan hasil baperjakat hasil kuesioner

D.1.2.3.1 D.1.2.3.2 W.1.2.3.1 K.1.2.3.1

- Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas D.1.2.4.1 kebijakan/SOP serta implementasi - Bukti Proses evaluasi - Dokumen hasil observasi atas aplikasi dan - Laporan hasil evaluasi O.1.2.5.1 penanganan pengaduan yang menggunakan aplikasi - Tindak lanjut hasil evaluasi whistleblowing system dan pemantauan otomatis atas - Dokumen yang menunjukkan bukti adanya penegakan integritas dan nilai etika pengembangan berkelanjutan atas SPI terkait komitmen D.1.2.5.1 terhadap kompetensi Dokumen simpulan hasil wawancara W.1.2.5.1 Dokumen simpulan hasil kuesioner Dokumen simpulan hasil kuesioner

K.1.2.5.1 K.1.2.5.2

#N/A D.1.3.1.1

a. Kebijakan SAKIP; B. Kebijakan tentang manajemen risiko; c. Pedoman akuntansi; Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti d. Kebijakan Sistem Manajemen Informasi; keberadaan media komunikasi seperti e.Pedoman sistem akuntansi, - Surat edaran, Dokumen simpulan hasil wawancara d. Kebijakan pengelolaan pegawai; - Undangan Sosialisasi/Workshop f. Kebijakan pengawasan dan tindak lanjut atas hasil - Laporan pelaksanaan, pengawasan; Dokumen - Notulen, simpulan hasil kuesioner d. Kebijakan atau SOP pengelolaan Aset dan - Daftar hadir, pengelolaan informasi. -Dokumen Foto dokumentasi, laporan kinerja - Screen shoot website/ link alamat web kebijakan, dsb

W.1.3.2.1

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.1.3.3.1

Dokumen simpulan hasil kuesioner lanjutan

K.1.3.3.1

- Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas kebijakan/SOP serta implementasi terkait kepemimpinan yang kondusif, seperti evaluasi atas Dokumen hasil observasi kebijakan manajemen kinerja, kebijakan manajemen risiko, kebijakan lain terkait penerapan fungsi SPI, -pembinaan Dokumen yang bukti adanya sdm, menunjukkan sistem informasi, dsb pengembangan berkelanjutan atas SPI terkait - Bukti Proses evaluasi kepemimpinan kondusif -#N/A Laporan hasil yang evaluasi - Tindak lanjut hasil evaluasi -Dokumen yang berisi faktor-faktor pertimbangan sentralisasi / desentralisasi (ketika penyusunan SOTK). Contoh: hasil kajian Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti -Dokumen SOTK keberadaan media komunikasi seperti - Surat edaran, - Undangan Sosialisasi/ Workshop - Laporan pelaksanaan, - Notulen, - Daftar hadir, - Foto dokumentasi,

D.1.3.2.1

K.1.3.2.1 D.1.3.3.1

D.1.3.4.1 O.1.3.5.1 D.1.3.5.1

D.1.4.1.1 D.1.4.2.1

1. Rekaman/ catatan hasil simpulan wawancara yang menyatakan bahwa pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja memahami struktur organisasi dan - Hasil tabulasi kuesioner yang menyimpulkan bahwa tata laksana pada instansinya, serta tanggung jawab responden memahami struktur organisasi dan tata dan tugas dari Pimpinan tsb. laksana pada instansinya, serta tanggung jawab dan -2.SOP dan jenjang pelaporan intern. Buktiterkait rekaphubungan wawancara yang menyatakan bahwa tugasnya masing-masing. -1/2(n)+1 Dokumen pemetaan kebutuhan pegawai di dari n responden menyatakan Ya yang (memahami - Dokumentasi pengisian kuesioner dalamnya mengaturdan mengenai analisis beban kerja struktur organisasi tata laksana pada instansinya, 1. Rekaman/ catatan hasil simpulan wawancara yang untuk pimpinan jawab dan pegawai. serta tanggung dan tugas dari Pimpinan menyatakan bahwa pimpinan organisasi/ unit tsb).

W.1.4.2.1 K.1.4.2.1 D.1.4.3.1 W.1.4.3.1

organisasi/ unit kerja memahami dan melaksanakan K.1.4.3.1 - Hasil tabulasi kuesioner yang menyimpulkan bahwa tugas sesuai dengan uraian tugasnya secara seimbang. responden memahami dan melaksanakan tugas sesuai 2. Bukti rekap wawancara yang menyatakan bahwa dengan uraian tugasnya secara seimbang. D.1.4.4.1 -1/2(n)+1 Surat Tugas/ pelaksanaan evaluasi dari n mandat responden menyatakan Ya atas - Dokumentasi pengisian kuesioner Struktur Organisasi dan implementasinya (melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugasnya -secara Bukti Proses evaluasi Struktur Organisasi dan seimbang). D.1.4.4.2 - Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas tata implementasinya laksana Struktur Organisasi dan implementasinya - Laporan hasil evaluasi Struktur Organisasi dan - Bukti Proses evaluasi a laksana tStruktur Organisasi Dokumen yang menunjukkan bukti adanya implementasinya dan implementasinya D.1.4.5.1 pengembangan berkelanjutan atas SPI terkait kstruktur - Tindak lanjut hasil evaluasi Struktur Organisasi dan - Laporan hasil evaluasi tata laksana Struktur organisasi sesuai kebutuhan dan tatalaksananya Implementasinya -Organisasi Output aplikasi berupa laporan hasil evaluasi atas dan implementasinya O.1.4.5.1 kinerja secara bulanan/ - Tindakpegawai lanjut hasil evaluasi tata triwulanan/ laksana Struktur semesteran/ tahunan Organisasi dan Implementasinya #N/A - Bukti observasi atas keberadaan dashboard aplikasi yang telah terintegrasi yang dapat digunakan untuk -melakukan Perkada tentang pendelegasian wewenangtugas setiap D.1.5.1.1 pemantauan pada pelaksanaan -level Keputusan Bupati tentang penetapan KPA pimpinan dan pegawai sesuai uraian tugasnya. -(screenshoot, tatanaskah dinas yang mengatur prosedur foto, dsb) #N/A pendelegasian wewenang #N/A #N/A Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti - Surat edaran, #N/A - Undangan Sosialisasi/ Workshop - Laporan pelaksanaan, #N/A - Notulen, - Daftar hadir, -- Foto dokumentasi, Rekaman/ catatan hasil wawancara yang menyatakan -bahwa Screen shoot website/ link alamat web kebijakan, dsb pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja

D.1.5.2.1

W.1.5.2.1

memahami kebijakan/SOP pendelegasian wewenang K.1.5.2.1 - Hasil tabulasi kuesioner yang menyimpulkan bahwa dan tanggungjawab responden memahami kebijakan/SOP pendelegasian - Bukti rekap wawancara yang menyatakan bahwa wewenang D.1.5.3.1 -1/2(n)+1 Dokumen formal pendelegasian wewenang dan dari n responden menyatakan Ya (memahami - Dokumentasi pengisian kuesioner tanggung jawab,pendelegasian seperti pendelegasian wewenang kebijakan/SOP wewenang dan terkait pemberian ijin dari kepala daerah kepada DPM tanggungjawab) - Rekaman/ catatan hasil wawancara yang menyatakan W.1.5.3.1 PTSP, dsb bahwa pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja - laporan pelaksanaan kegiatan pendelegasian dari memahami dan melaksanakan pendelegasian K.1.5.3.1 -pihak/pejabat Hasil tabulasiyang kuesioner yang menyimpulkan bahwa diberi wewenang kepada pemberi wewenang dan tanggungjawab yang diterimanya responden danjawab melaksanakan wewenang memahami dan tanggung - Bukti rekap wawancara yang menyatakan bahwa pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang -1/2(n)+1 Surat Tugas/ pelaksanaan evaluasi atas dari n mandat responden menyatakan Ya (memahami diterimanya D.1.5.4.1 kebijakan/SOP sertapendelegasian implementasi wewenang dan dan melaksanakan - Dokumentasi pengisian kuesioner -tanggungjawab Bukti Proses evaluasi diterimanya) - Dokumen yangyang menunjukkan bukti adanya - Laporan hasil evaluasi D.1.5.5.1 pengembangan berkelanjutan atas SPI terkait - Tindak lanjut hasil evaluasi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang #N/A tepat - kebijakan/SOP terkait standar dan kriteria rekrutmen pegawai - kebijakan/SOP terkait standar atau kriteria rekrutmen dengan penekanan pada pendidikan, pengalaman, prestasi, dan perilaku etika. - dokumen sanksi disiplin

D.1.6.1.1

- Rekaman/ catatan hasil wawancara yang menyatakan bahwa pegawai mengetahui bahwa K/L/D memiliki kebijakan/SOP terkait pembinaan SDM sejak rekrutmen #N/A sampai dengan pemberhentian - Bukti rekap wawancara yang menyatakan bahwa #N/A 1/2(n)+1 dari n responden menyatakan Ya (K/L/D memiliki kebijakan/SOP terkait pembinaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian) #N/A

W.1.6.1.1

#N/A #N/A #N/A Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti - Surat edaran, - Rekaman/ringkasan catatan wawancara - Undangan Sosialisasi/ Workshop - Bukti wawancara yang menyatakan bahwa 1/2(n)+1 - Laporan pelaksanaan, dari n responden menyatakan Ya (memahami) - Laporan Notulen, pelaksanaan rekrutmen pegawai - dokumentasi Daftar hadir, atas proses pelaksanaan rekrutmen pegawai -- Foto Hasil dokumentasi, tabulasi kuesioner yang menyimpulkan bahwa - dokumen rincian penetapan kebutuhan pegawai dsb Screen shoot website/ linkmelaksanakan alamat web kebijakan, responden memahami dan - Dokumen penilaian/ evaluasi kinerja pegawai kebijakan/SOP tentang pembinaan SDM -#N/A dokumen proses penerapan sanksi disiplin atau - Dokumentasi pengisian kuesioner pemberian penghargaan -- dokumentasi proses pelaksanaan Surat Tugas/ mandat pelaksanaanpelatihan/diklat evaluasi atas kebijakan/SOP Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia - Rekaman/ catatan hasil wawancara yang menyatakan serta implementasi bahwa pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja - Bukti Proses evaluasi telah melakukan evaluasi atas kebijakan/SOP dan - Laporan hasil evaluasi atas kebijakan/SOP serta implementasi tentang pembinaan SDM implementasi SDM - Tindak lanjutpembinaan hasil evaluasi - Bukti rekap wawancara yang menyatakan bahwa - Tindak lanjut evaluasi atas kebijakan/SOP serta -minimal dokumen hasil observasi atas sistem manajemen 1/2(n)+1 dari n responden menyatakan Ya lain implementasi pembinaan SDM (dashboard) terkait pembinaan yang telah (telah dilaksanakanya evaluasi SDM atas kebijakan/SOP dan terintegrasi dan dapat pembinaan memberikanSDM) feedback kepada implementasi tentang - Rekaman/ catatan hasil wawancara yang menyatakan pimpinan untuk membantu mengambil keputusan untuk bahwa Kebijakan/SOP tentang Pembinaan SDM telah perbaikan SPI diperbaiki secara berkelanjutan, Sistem-sistem terkait -#N/A dashboard mengintegrasikan seluruh aplikasi terkait Pembinaan SDM Telah terintegrasi (dashboard), pembinaan SDM dashboard dapat menjadi early warning terkait -- dashboard menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh Piagam Audit pembinaan SDM pimpinan dalam pengambilan keputusan terkait - Bukti rekap wawancara yang menyatakan bahwa pembinaan SDM, contoh: ketika akan dilakukan 1/2(n)+1 dari n responden menyatakan Ya - Dokumen PKPT APIP rekrutmen pegawai baru dapat menyajikan informasi (Kebijakan/SOP tentang Pembinaan SDM telah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rekrutmen seperti diperbaiki secara berkelanjutan, Sistem-sistem terkait data kebutuhan pegawai dari seluruh unit kerja, jumlah #N/A Pembinaan SDM Telah terintegrasi (dashboard), pegawai yang pensiun dashboard dapat menjadi early warning terkait pembinaan SDM) pengkomunikasian dan bukti Bukti pelaksanaan keberadaan media komunikasi seperti - Surat edaran, #N/A - Undangan Sosialisasi/ Workshop - Laporan pelaksanaan, - Notulen, Laporan hasil audit intern (LHE, Laporan Pemeriksaan - Daftar hadir, Khusus, Laporan Asistensi/Pendampingan, dll.) -#N/A Foto dokumentasi, - Screen shoot website/ link alamat web kebijakan, dsb #N/A

D.1.6.2.1 W.1.6.2.1 D.1.6.3.1 KL.1.6.3.1 W.1.6.3.1. D.1.6.4.1 W.1.6.4.1 D.1.6.4.2 O.1.6.5.1 W.1.6.5.1

D.1.7.1.1 W.1.7.1.1

D.1.7.2.1

D.1.7.3.1

- Bukti Proses evaluasi - Dokumen evaluasi kebijakan piagam audit - Laporan hasil evaluasi #N/A - Laporan Hasil Penelaahan Sejawat (antar Irban) - Laporan Hasil Penelaahan Sejawat (antar APIP) -dengan Surat Tugas Penelaahan Sejawat Simpulan/Predikat minimal "Sangat Baik". - Hasil Observasi penggunaan sistem aplikasi/sistem informasi yang memungkinkan proses monitoring audit secara berkelanjutan (Continuous Audit Continuous #N/A Monitoring - CACM) - Wawancara terhadap Pegawai dan Pejabat atas kondisi yang ada

D.1.7.4.1

D.1.7.4.2 O.1.7.5.1

W.1.7.5.1

#N/A D.1.8.1.1 - Kebijakan/SOP untuk melakukan rekonsiliasi data secara bulanan/ triwulanan/semesteran/tahunan dengan instansi terkait yg menangani anggaran, D.1.8.2.1 Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti akuntansi dan perbendaharaan. (Surat Edaran KPA keberadaan media komunikasi seperti Kantor Pusat kepada KPA satker-satker di daerah, Surat - Surat edaran, D.1.8.3.1 -Edaran Laporan/notulen rapat koordinasi/ Sekda, dsb. mengenai SOPrekonsiliasi mekanismedengan saling - Undangan Sosialisasi/ Workshop instansi yang mengelola anggaran, akuntansi dan uji/rekonsiliasi, dsb.) - Laporan pelaksanaan, perbendaharaan, dan kinerja sesuai jadwal yang diatur -#N/A Notulen, dalam kebijakan/SOP. - Daftar hadir, -- Foto Suratdokumentasi, Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas -kebijakan/SOP Screen shoot website/ link alamat web kebijakan, dsb D.1.8.4.1 serta implementasi - Bukti Proses evaluasi #N/A - Laporan evaluasi atas kebijakan/SOP mekanisme saling uji dengan unit kerja/unit organisasi/instansi -pemerintah Surat Tugas/ND/Memo untuk melaksanakan evaluasi lain yang menangani anggaran, akuntansi kebijakan/SOP mekanisme saling uji (minimal telah dan perbendaharaan, dilaksanakan kali.)evaluasi -- Tindak lanjut2hasil Bukti Observasi berupa screenshoot aplikasi/dashboard.

D.1.8.4.2 O.1.8.5.1

Peraturan kepala/pimpinan K/L/D tentang Penilaian Risiko, yang memuat metodologi identifikasi risiko

D.2.1.1.1

0

W.2.1.1.1

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti - Surat edaran, Dokumen Simpulan hasil wawancara pimpinan/pejabat - Undangan Sosialisasi/ Workshop pada sebagian besar unit K/L/D - Laporan pelaksanaan, -Dokumen Notulen, daftar risiko/permasalahan (risk register) - Daftar hadir, - Foto dokumentasi, - Screen shoot website/ link alamat web kebijakan, dsb

D.2.1.2.1 W.2.1.2.1 D.2.1.3.1

Dokumen Simpulan hasil wawancara pimpinan/pejabat pada sebagian besar unit K/L/D - Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas kebijakan/SOP serta implementasi - Bukti Proses evaluasi Dokumen Simpulan Hasil Wawancara - Laporan hasil evaluasi - Tindak lanjut hasil evaluasi - Dokumen daftar risiko/permasalahan (risk register) yang dimutakhirkan - Tindak lanjut hasil evaluasi - Dokumen daftar risiko/permasalahan (risk register) yang dimutakhirkan Dokumen Simpulan Hasil Observasi Dokumen simpulan hasil wawancara kepada pimpinan unit kerja

W.2.1.3.1 D.2.1.4.1 W.2.1.4.1 D.2.1.4.2 D.2.1.4.2 O.2.1.5.1 W.2.1.5.1

#N/A Peraturan kepala/pimpinan K/L/D tentang Penilaian Risiko, yang memuat metodologi analisis risiko

D.2.2.1.1

D.2.2.1.2 - Tindak lanjut hasil evaluasi - Dokumen daftar risiko/permasalahan (risk register) yang dimutakhirkan D.2.2.1.2 - Tindak lanjut hasil evaluasi - Dokumen daftar risiko/permasalahan (risk register) yang dimutakhirkan D.2.2.1.2 - Tindak lanjut hasil evaluasi - Dokumen daftar risiko/permasalahan (risk register) yang dimutakhirkan D.2.2.1.2 - Tindak lanjut hasil evaluasi - Dokumen daftar risiko/permasalahan (risk register) yang dimutakhirkan D.2.2.1.2 - Tindak lanjut hasil evaluasi - Dokumen daftar risiko/permasalahan (risk register) yang dimutakhirkan D.2.2.2.1 Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti - Surat edaran, #N/A - Undangan Sosialisasi/ Workshop - Laporan pelaksanaan, D.2.2.3.1 Dokumen - Notulen, peta risiko/ permasalahan (risk map) beserta rencana tindak pengendalian (internal control plan) - Daftar hadir, -- Foto Suratdokumentasi, Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas -kebijakan/SOP Screen shoot website/ link alamat web kebijakan, dsb D.2.2.4.1 serta implementasi - Bukti Proses evaluasi Simpulan wawancara - Laporan hasil evaluasi

W.2.2.4.1

#N/A - Tindak lanjut hasil evaluasi - Dokumen peta risiko beserta rencana tindak pengendalian (risk map & internal control plan) #N/A Dokumen Simpulan Hasil Observasi Dokumen simpulan hasil wawancara Dokumen Simpulan Hasil Observasi

D.2.2.4.2

O.2.2.5.1 W.2.2.5.1 O.2.2.5.2

- Renstra - Renja - Perkin/ Tapkin - Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti surat edaran, laporan pelaksanaan, notulen, daftar hadir, foto - Lapkin dokumentasi, screen shoot website, dsb - Dokumen proses pelaksanaan reviu kinerja dari - Rekaman/ringkasan catatan wawancara Pimpinan (misal kegiatan rapat koordinasi, rapat - Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas Bukti simpulan wawancara internal, rapat pimpinan, dsb) kebijakan/SOP serta implementasi - Bukti kegiatan pengendalian (seperti dokumen - Bukti Proses evaluasi -rekonsiliasi, Laporan evaluasi dsb) yang memuat ketepatan dan - Laporan hasil evaluasi keandalan ukuran indikator kinerja, keselarasan dengan - Tindak lanjut hasil evaluasi misi, sasaran, dan tujuan. - Rekaman/catatan hasiloleh wawancara Hasil penilaian kinerja Menpanyang menyatakan bahwa Pimpinan unit organisasi/ unit kerja melakukan evaluasi berkala - Bukti observasi berupa screenshoot aplikasi maupun - Bukti rekap wawancara yang menyatakan bahwa output dari aplikasi realtime yang saling terintegrasi 1/2(n)+1 dari n responden menyatakan Ya (melakukan terkait kinerja yang dapat digunakan untuk pemantauan 1. Rekaman/ catatan hasil wawancara yang evaluasi berkala) berkelanjutan. (misal hasil dashboard aplikasi, dsb). menyatakan bahwa pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja memahami dan melaksanakan 1. Rekaman/ catatan hasil wawancara yang pemantauan otomatis atas kinerja serta melakukan menyatakan bahwa terdapat pengembangan tindak lanjut/ perbaikan secara berkelanjutan. berkelanjutan atas metode untuk meningkatkan efisiensi #N/A 2. Bukti rekap wawancara yang menyatakan bahwa dan efektivitas pencapaian organisasi/ unit organisasi/ 1/2(n)+1 dari n responden menyatakan Ya ( memahami unit kerja. dan melaksanakan pemantauan otomatis atas kinerja - Dokumen perencanaan 2. Bukti wawancara yang SDM menyatakan bahwa 1/2(n)+1 serta melakukan tindak lanjut/ perbaikan secara - Dokumen persyaratan pendaftaran CPNS pada dari n responden menyatakan Ya (terdapat berkelanjutan). instansi pemerintah yang bersangkutan pengembangan berkelanjutan atas metode untuk Dokumen kebijakan metode penetapan persyaratan -meningkatkan Dokumen kebijakan dan pelatihan bagi efisiensipendidikan dan efektivitas pencapaian jabatan yang meliputi golongan dan pendidikan minimal pegawai organisasi/ unit organisasi/ unit kerja) untuk, kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki Dokumen penurunan visi dan misi - Dokumenkebijakan kebijakanmetode pemberhentian pegawai jabatan serta capaian yang diharapkan pada jabatan menjadi SKP pegawai - Dokumen metode pemetaan kebutuhan pegawai tersebut 1. Rekaman/ catatan hasil wawancara yang menyatakan bahwa pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah mengkomunikasikan Dokumen pemetaan kebutuhan pegawai kebijakan/ SOP tentang pembinaan SDM yang meliputi kebutuhan pegawai, persyaratan jabatan, dan standar Dokumen kinerja. persyaratan jabatan 2. Bukti simpulan wawancara Dokumen Sasaran Kerja Pegawai Surat Tugas rutin

D.3.1.1.1 W.3.1.2.1 D.3.1.3.1 D.3.1.4.1 D.3.1.4.2 W.3.1.4.3 O.3.1.5.1 W.3.1.5.2 W.3.1.5.3

D.3.2.1.1 D.3.2.1.2 D.3.2.1.3 W.3.2.2.1 D.3.2.3.1 D.3.2.3.2 D.3.2.3.3 D.3.2.4.1

Laporan Evaluasi yang memuat ketepatan dan keandalan ukuran indikator kinerja, keselarasan dengan D.3.2.4.2 misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif untuk Bukti observasi atas Dashboard Aplikasi Evaluasi mencapai tujuan dan bukti tindak lanjut atas laporan O.3.2.5.1 Kinerja dalam bentuk screenshot/gambar tersebut - Rekaman/ catatan hasil wawancara W.3.2.5.2 - Bukti rekap wawancara - Dokumen perubahan kebijakan metode pemetaan #N/A kebutuhan pegawai yang didasarkan pada rencana strategis, penetapan persyaratan jabatan sesuai D.3.3.1.1 Dokumen Kebijakan umum dan Kerja dengan tugas fungsi,pengendalian dan penetapan Sasaran pengendalian aplikasi Pegawai W.3.3.2.1 Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti - Surat edaran, 0.3.3.3.1 #N/A - Undangan Sosialisasi/ Workshop - Laporan pelaksanaan, 0.3.3.3.2 -#N/A Notulen, - Daftar hadir, - Foto dokumentasi, - Screen shoot website/ link alamat web kebijakan, dsb

- Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas kebijakan/SOP Pengendalian Umum dan Pengendalian D.3.3.4.1 Aplikasi serta implementasi nya Laporan evaluasi yang memuat keandalan - Bukti Proses evaluasi D.3.3.4.2 pengendalian umum dan aplikasi Dokumen simpulan hasil wawancara

W.3.3.5.1

#N/A - Kebijakan/ pedoman pengelolaan BMN/BMD - Kebijakan/ Pedoman tentang pengamanan aset - Kebijakan/ Pedoman Tata Cara Pelaksanaan - Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan keberadaan media komunikasi seperti surat edaran, Barang Milik Daerah laporan pelaksanaan, notulen, daftar hadir, foto - Daftar BMN/BMD yang update kebijakan/ pedoman tentang rencana pemulihan dokumentasi, screen shoot website, dsb -setelah KIR, KIB bencana (disaster recovery plan) - Rekaman/ringkasan catatan wawancara - Berita acara rekonsiliasi aset Adanya pemberian label/ tanda batas pada seluruh - Bukti simpulan wawancara BMN/BMD Penyimpanan BMD/BMN dan bukti pemilikan BMN/BMD yang aman - Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas kebijakan/SOP serta implementasi pengamanan aset - Bukti proses evaluasi - Laporan hasil evaluasi atas kebijakan/SOP serta implementasi pengamanan aset - Tindak lanjut evaluasi atas kebijakan/SOP serta - dokumen hasil observasi atas sistem manajemen lain implementasi pengamanan aset (dashboard) terkait penanganan aset yang telah terintegrasi dan dapat memberikan feedback kepada - Rekaman/ catatan hasil wawancara yang menyatakan pimpinan untuk membantu mengambil keputusan untuk bahwa terdapat Sistem-sistem terkait Pengamanan aset perbaikan SPI yang telah terintegrasi (dashboard), dashboard dapat - Rekaman/ hasil wawancara menyatakan dashboard catatan mengintegrasikan seluruhyang aplikasi terkait menjadi early warning terkait pengamanan aset bahwa Kebijakan/SOP tentang pengamanan aset telah pengamanan aset - Bukti rekap wawancara yang menyatakan bahwa diperbaiki secara berkelanjutan -#N/A dashboard menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh 1/2(n)+1 dari n responden menyatakan Ya (terdapat -pimpinan Bukti rekap wawancara yangkeputusan menyatakan bahwa dalam pengambilan terkait Sistem-sistem terkait pengamanan aset yang telah 1/2(n)+1 dari naset, responden Yapergerakan pengamanan contoh:menyatakan untuk melihat terintegrasi (dashboard), dashboard dapat menjadi early -(Kebijakan/SOP Dokumen IKU organisasi tentang pengamanan aset telah aset di K/L/D secara realtime dan update warning terkait pengamanan aset) -diperbaiki Tapkin Unit Kerjaberkelanjutan) secara - Indikator Kinerja Kegiatan #N/A - SKP

D.3.4.1.1 W.3.4.2.1 D.3.4.3.1 O.3.4.3.2 O.3.4.3.3 D.3.4.4.1 D.3.4.4.2 O.3.4.5.1 W.3.4.5.2 W.3.4.5.3

D.3.5.1.1 W.3.5.2.1

LKJ, Lapkin, Capaian Kinerja Individu

D.3.5.3.1

Dokumen hasil evaluasi LKJ

D.3.5.3.2

- Surat Tugas/Mandat yang tercermin dalam tupoksi - Bukti proses evaluasi, misal kertas kerja evaluasi

D.3.5.4.1

- Laporan hasil evaluasi - Tindak lanjut hasil evaluasi

D.3.5.4.2

#N/A #N/A

W.3.5.5.1 D.3.5.5.2

#N/A Kebijakan/SOP yang mengatur tentang pemisahan fungsi pegawai terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau - Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi keberadaan media komunikasi seperti surat edaran, penyimpanan dan penanganan aset. laporan pelaksanaan, notulen, daftar hadir, foto dokumentasi, screen shoot website, dsb - Rekaman/ringkasan catatan wawancara - Bukti simpulan wawancara

D.3.6.1.1 W.3.6.2.1

Dokumen simpulan hasil wawancara - Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas kebijakan/SOP serta implementasi - Bukti Proses evaluasi - Laporan hasil evaluasi - Tindak lanjut hasil evaluasi - Dokumen evaluasi berkelanjutan - Screenshoot aplikasi (sistem informasi) - Bukti yang menunjukkan integrasi program #N/A

W.3.6.3.1 D.3.6.4.1 D.3.6.4.2 W.3.6.5.1

Kebijakan/SOP/pedoman yang memuat proses otorisasi dan pihak yang berwenang melaksanakan otorisasi

D.3.7.1.1

- Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti surat edaran, laporan pelaksanaan, notulen, daftar hadir, foto Dokumen -dokumen sesuai kebijakan otorisasi terkait dokumentasi, screen shoot website, dsb pengajuan anggaran, pengeluaan, pembelian atau - Rekaman/ringkasan catatan wawancara pengadaan -#N/A Bukti simpulan wawancara

W.3.7.2.1

- Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas kebijakan/SOP serta implementasi - Bukti Proses evaluasi - Laporan hasil evaluasi - Tindak lanjut hasil evaluasi Hasil Observasi proses perbaikan berkelanjutan terkait kebijakan dan implementasi otorisasi dan sistem yang terintegrasi atas kebijakan otorisasi. Observasi #N/A dilengkapi dengan informasi dokumen dan atau sistem yang relevan dengan proses perbaikan berkelanjutan. Pedoman akuntansi dan pelaporan, pedoman pengelolaan aset/BMD, pengelolaan kas/keuangan, SOP kegiatan utama, dll. - Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti surat edaran, laporan pelaksanaan, notulen, daftar hadir, foto Bukti pencatatan atas transaksi/ kejadian, laporan dokumentasi, screen shoot website, dsb keuangan beserta dokumen pendukungnya (buku - Rekaman/ringkasan catatan wawancara besar, jurnal) - Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas Bukti simpulan wawancara kebijakan/SOP serta implementasi - Bukti Proses evaluasi Laporan keuangan (audited) - Laporan hasil evaluasi - Tindak lanjut hasil evaluasi Aplikasi/sistem informasi berbasis komputer beserta dokumentasi atas proses/outputnya #N/A

D.3.7.3.1 D.3.7.3.2 D.3.7.4.1 D.3.7.4.2 O.3.7.5.1

D.3.8.1.1 W.3.8.2.1 D.3.8.3.1 D.3.8.4.1 D.3.8.4.2 O.3.8.5.1 W.3.8.5.2

#N/A Kebijakan pembatasan akses yang antara lain tercermin D.3.9.1.1 dari - Sisdur akuntansi W.3.9.2.1 - Hasil wawancara kepada pejabat atau pegawai yang - SOP terkait tupoksi utaman OPD berkepentingan dilakukan untuk memastikan bahwa terdapat pengkomunikasian kebijakan/SOP pembatasan O.3.9.3.1 Penggunaan atau pengolahan data dengan akses kepada pejabat atau sebagian besar pegawai. Sistem/aplikasi yang memiliki pembatasan akses dan Wawancara memuat materi untuk mengetahui bahwa atau proses pembatasan akses kepada penggunaan W.3.9.3.2 Hasil atau pegawai yang risiko wawancara penggunaankepada secarapejabat tidak sah atau kehilangan sumber daya berkepentingan dilakukan untuk memastikan bahwa dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya terdapat implementasi kebijakan/SOP pembatasan dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang - Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas akses kepada pejabat atau sebagian besar pegawai. D.3.9.4.1 berwenang kebijakan/SOP serta implementasi Wawancara memuat materi untuk mengetahui bahwa -- Rekaman/ringkasan catatan wawancara Bukti Proses evaluasi risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan -- Bukti simpulan wawancara Laporan hasil evaluasi dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya - Tindak lanjut hasil evaluasi dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang

Laporan evaluasi kebijakan dan implementasi pembatasan akses dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi D.3.9.4.2 Hasil wawancara kepada pejabat atau pegawai yang W.3.9.5.1 berkepentingan dilakukan untuk memastikan bahwa terdapat pengembangan berkelanjutan atas #N/A kebijakan/SOP tentang pembatasan akses dilengkapi dengan informasi dokumen terkait dan atau sistem D.3.10.1.1 SK pengelola/pengurus barang, SK pengelola terkait keuangan, SK pengelola kepegawaian, SK pengelola perijinan, SK pengelola pendapatan, dll yg relevan. - Hasil Wawancara dilakukan untuk memastikan bahwa W.3.10.2.1 pimpinan K/L/D telah melakukan pengkomunikasian penetapan penanggung jawab atas akuntabilitas D.3.10.3.1 Laporan penerimaan atau mutasi barang, laporan sumber daya dan catatan mbatasan akses ke sumber keuangan, laporan invetarisasi aset, laporan pengadaan daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang dan penggunaan sumber daya -berwenang Surat Tugas/ mandatrisiko pelaksanaan evaluasi atas sehingga penggunaan secara tidak D.3.10.4.1 kebijakan/SOP serta telah implementasi sah atau kehilangan dikendalikan. -Dilengkapi Bukti Proses evaluasi dengan informasidan dokumen Laporan evaluasi kebijakan implementasi -pengkomunikasian Laporan hasil evaluasi D.3.10.4.2 yang digunakan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan bukti tindak - Tindak lanjut hasil evaluasi Rekaman/ringkasan catatan wawancara lanjut hasil evaluasi Hasil bukti Observasi proses perbaikan - Buktiatau simpulan wawancara O.3.10.5.1 berkelanjutan terkait kebijakan dan implementasi kebijakan/SOP akuntabilitas atau pertanggungjawaban Hasil wawancara proses perbaikan berkelanjutan yang terintegrasi atas kebijakan otorisasi. Observasi W.3.10.5.2 terkait kebijakan dan implementasi akuntabilitas dilengkapi dengan informasi dokumen dan sistem pencatatan dan sumber daya dan sistem yang Hasil wawancara proses dengan perbaikan berkelanjutan terintegrasi yang relevan proses perbaikan terintegrasi atas kebijakan W.3.10.5.3 terkait kebijakan dan akuntabilitas implementasiatau akuntabilitas dan berkelanjutan terkait akuntabilita/pertanggungjawaban. Dilengkapi dengan pencatatan sumber daya dan sistem yang terintegrasi pertanggungjawaban #N/A informasi dokumen yang mendukung hasil wawancara atas kebijakan akuntabilita/pertanggungjawaban yang dlengkapi dengan informasi dokumen dan sisten yang D.3.11.1.1 -relevan Kebijakan/SOP Pengarsian Dokumen - Kebijakan/SOP Pengarsian Dokumen

D.3.11.1.1

- Kebijakan/SOP Pengarsian Dokumen

D.3.11.1.1

- Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti surat edaran, laporan pelaksanaan, notulen, daftar hadir, foto Penatausahaan Keuangan: dokumentasi, screen shoot website, dsb. - Laporan keuangan yang disusun sesuai kebijakan - Bukti simpulan wawancara akuntansi yang ditetapkan pimpinan instansi. Penatausahaan Keuangan: Dilengkapi bukti-bukti yang terdokumentasi dengan baik - Laporan keuangan yang disusun sesuai kebijakan untuk memudahkan pemeriksaan. akuntansi yang ditetapkan pimpinan instansi. Penatausahaan Keuangan: Pengelolaan Sistem Informasi: Dilengkapi bukti-bukti yang terdokumentasi dengan baik - Laporan yang disusun sesuai kebijakan Dokumenkeuangan Pemeliharaan/Perbaikan/ Update Sistem untuk memudahkan pemeriksaan. akuntansi yang ditetapkan pimpinan instansi. Informasi Penatausahaan Keuangan: Pengelolaan Sistem Informasi: Dilengkapi bukti-bukti yang terdokumentasi dengan baik Penilaian Risiko: - Laporan yang disusun sesuai kebijakan Dokumenkeuangan Pemeliharaan/Perbaikan/ Update Sistem untuk memudahkan pemeriksaan. -akuntansi Dokumen Register Risiko pimpinan & RTP instansi. yang ditetapkan Informasi Penatausahaan Keuangan: Pengelolaan Sistem Informasi: Dilengkapi bukti-bukti yang terdokumentasi dengan baik Penilaian Risiko: - Laporan yang disusun sesuai kebijakan Dokumenkeuangan Pemeliharaan/Perbaikan/ Update Sistem untuk memudahkan pemeriksaan. -akuntansi Dokumen Register Risiko pimpinan & RTP instansi. yang ditetapkan Informasi Hasil Wawancara dengan pejabat dan pegawai yg Pengelolaan Sistem Informasi: Dilengkapi bukti-bukti yang terdokumentasi dengan baik Penilaian Risiko: terkait dengan pelaksanaan pendokumentasian atas - Dokumen Pemeliharaan/Perbaikan/ Update Sistem untuk memudahkan pemeriksaan. -implementasi Dokumen Register Risiko & RTPdan kejadian penting SPI serta transaksi Informasi -Pengelolaan Surat tugas Sistem evaluasi terhadap kebijakan/SOP Informasi: Penilaian Risiko: dokumen, kebijakan akuntansi, -Pengarsipan Dokumen Pemeliharaan/Perbaikan/ Update Sistem -pengelolaan Dokumen Register Risiko & RTP keuangan, aset, penatausahaan Informasi - Laporan dan Tindak Lanjut atas penugasan evaluasi pengelolaan persediaan, pencatatan dalam SPJ, SOP Penilaian Risiko: terhadap kebijakan akuntansi, pengelolaan aset, penyelesaian SPJ kegiatan, dan kejadian -penatausahaan Dokumen Register Risiko & RTPpencatatan keuangan, pengelolaan persediaan, -penting Bukti observasi penggunaanlaporan aplikasikeuangan. dengan database yang mempengaruhi pencatatan dalam SPJ, SOP penyelesaian SPJ yang mulai dari proses perencanaan, - Buktiterintegrasi proses evaluasi kegiatan, dan pencatatan kejadian penting yang penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban/ Hasil Wawancara dengan pejabat dan pegawai yg mempengaruhi laporan keuangan. pelaporan sehingga memungkinkan updating yang terkait dengan pelaksanaan pengembangan cepat dan realtime jika terjadi perubahan kebijakan berkelanjutan atas pendokumentasian atas akuntansi, serta dokumennya dapat diperoleh secara implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting. cepat dan akurat dalam rangka pengambilan keputusan.

W.3.11.2.1 D.3.11.3.1 D.3.11.3.1 D.3.11.3.1 D.3.11.3.1 D.3.11.3.1 W.3.11.3.2 D.3.11.4.1 D.3.11.4.2 O.3.11.5.1 W.3.11.5.2

Hasil Wawancara dengan pejabat dan pegawai yg W.3.11.5.3 terkait dengan pelaksanaan pengembangan berkelanjutan atas pendokumentasian atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian penting. Peraturan Menteri/Kepala Badan/Perkada yang mengatur: - struktur pengelola informasi Dokumen user requirement untuk sistem informasi - jenis informasi internal dan eksternal tertentu - kebutuhan informasi untuk setiap tingkatan Dokumen simpulan hasil wawancara manajemen - mekanisme perolehan informasi

D.4.1.1.1 D.4.1.1.2 W.4.1.1.1

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.4.1.1.2

- Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti surat edaran, laporan pelaksanaan, notulen, daftar hadir, foto Bukti simpulan hasil wawancara dokumentasi, screen shoot website, dsb - Simpulan hasil wawancara 0

W.4.1.2.1

Dokumen informasi tingkat pimpinan

D.4.1.3.1

Dokumen hasil observasi

O.4.1.3.1

Dokumen hasil observasi

O.4.1.3.1

Dokumen simpulan hasil observasi Laporan evaluasi kebijakan dan implementasi akuntabilitas / pertanggungjawaban dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi Laporan evaluasi kebijakan dan implementasi akuntabilitas / pertanggungjawaban dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi 0

W.4.1.2.2 D.4.1.2.1

O.4.1.4.1 D.4.1.4.1 D.4.1.4.1 D.4.1.5.1

Hasil Observasi proses perbaikan berkelanjutan terkait kebijakan dan implementasi informasi yang relevan dan O.4.1.5.1 sistem yang terintegrasi atas kebijakan tersebut. Laporan analisis atau evaluasi Observasi dilengkapi dengan informasi dokumen dan D.4.1.5.2 atau sistem yang relevan dengan proses perbaikan #N/A berkelanjutan. D.4.2.1.1

- Dokumen kebijakan/prosedur terkait penyelenggaraan proses komunikasi internal yg efektif - Notulen, kick off, pakta integritas, pencanangan Dokumen simpulan hasil wawancara arahan Pimpinan tentang tanggungjawab pengendalian intern. Dokumen simpulan hasil wawancara

W.4.2.1.1

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.4.2.1.3

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.4.2.1.4

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.4.2.2.1

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.4.2.2.2

W.4.2.1.2

Hasil observasi keberadaan media database manajemen system dan system informasi sharing data dan informasi Hasil observasi keberadaan media mailist, short message service (sms), coffe morning dlsb

O.4.2.2.1

Hasil observasi keberadaan media whistleblower

O.4.2.2.3

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.4.2.3.1

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.4.2.3.2

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.4.2.3.3

#N/A

D.4.2.3.1

Dokumen simpulan hasil wawancara #N/A - Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas kebijakan/SOP serta implementasi - Bukti Proses evaluasi Sistem Pengaduan - Laporan hasil evaluasi Masyarakat - Tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Hasil Pemutakhiran Data Forum Pemutakhiran Data Website instansi Sistem Informasi Terintegrasi

O.4.2.2.2

W.4.2.4.1 O.4.2.4.2 D.4.2.4.1 O.4.2.5.1 D.4.2.5.1 O.4.2.5.2 O.4.2.5.3 O.4.2.5.4

- Dokumen mekanisme pemantauan rutin

D.5.1.1.1

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.5.1.1.1

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.5.1.2.1

Dokumen simpulan hasil wawancara

W.5.1.2.2

- Bukti tindak lanjut pengaduan - Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti surat edaran, Sudah jelas laporan pelaksanaan, notulen, daftar hadir, foto dokumentasi, screen shoot website, dsb #N/A

D.5.1.2.1

Dokumen hasil wawancara

W.5.1.3.1

Dokumen hasil wawancara

W.5.1.3.2

Dokumen Hasil observasi

O.5.1.3.1

D.5.1.2.2 D.5.1.3.1

SK Pimpinan K/L/D terntang uraian tugas dan tanggung D.5.1.3.2 jawab SOP atas kegiatan yang membutuhkan pemisahan D.5.1.3.3 Struktur Organisasi fungsi dan tanggung jawab Dokumen Piagam Audit Dokumen Hasil Wawancara kepada pimpinan APIP. - Surat Tugas/ mandat pelaksanaan evaluasi atas D.5.1.4.1 kebijakan/SOP serta implementasi - Bukti Proses evaluasi Berita acara pemeriksaan - Laporan hasil evaluasi D.5.1.4.2 Rekonsiliasi laporan keuangan - Tindak lanjut hasil evaluasi Dokumen hasil wawancara W.5.1.4.1 Berita acara pemeriksaan Rekonsiliasi laporan keuangan Laporan hasil pemantauan berkala Risalah Rapat, Notulen Dokumen hasil wawancara Dokumen hasil wawancara Dokumen hasil observasi atas aplikasi komputer Laporan berkala tentang adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang bisa mengindikasikan adanya masalah pengendalian intern. 0 0

D.5.1.4.2 D.5.1.4.3 D.5.1.5.1 W.5.1.5.1 W.5.1.5.2 O.5.1.5.1 D.5.1.5.2 W.5.1.5.3 W.5.1.5.4

#N/A -Kebijakan/SOP terkait evaluasi terpisah Q34 -Kebijakn/SOP Tindak Lanjut Temuan

D.5.2.1.1

Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti keberadaan media komunikasi seperti - Surat edaran, Bukti pelaksanaan pengkomunikasian dan bukti - Undangan Sosialisasi/ Workshop keberadaan media komunikasi seperti surat edaran, - Laporan pelaksanaan, notulen, daftar hadir, foto dokumentasi, screen shoot - Pembahasan temuan Notulen, website, dsb - Dokumen evaluasi TL Daftar hadir, -Dokumen Foto dokumentasi, hasil wawancara - Screen shoot website/ link alamat web kebijakan, dsb

D.5.2.2.1

- Surat tugas pelaksanaan evaluasi terpisah - Laporan evaluasi terpisah - Tindak lanjut atas temuan terpisah - Surat atensi kepada pimpinan mengenai ditemukannya kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius - Dokumen hasil pemanfaatan penilaian risiko - Notulen rapat dengan pimpinan untuk menyampaikan - Dokumen Rencana Kegiatan Evaluasi Terpisah dan membahas kelemahan dan masalah pengendalian -intern Dokumen Kegiatan Evaluasi Terpisah yang Rencana serius - Surat Tugas evaluasi terpisah - Laporan hasil evaluasi - Audit program - Daftar periksa (checklist) - Kuesioner - Audit program - Kertas kerja reviu rancangan pengendalian intern, dan pengujian langsung kegiatan pengendalian - Laporan hasil evaluasi terpisah yang menunjukkan hasil reviu terhadap rancangan pengendalian intern

O.5.2.2.1 D.5.2.2.2 W.5.2.2.1 W.5.2.2.2 W.5.2.2.3 D.5.2.3.1 D.5.2.3.2 D.5.2.3.3 D.5.2.3.4

- Audit program yang mencerminkan penggunaan audit berbantuan komputer - Kertas kerja pelaksanaan evaluasi terpisah Dokumen Rencana Kegiatan Evaluasi Terpisah

D.5.2.3.5 D.5.2.3.6

Adanya audit program yang menunjukkan kewajiban tim W.5.2.3.1 evaluasi terpisah untuk terlebih dahulu mempelajari pengendalian intern Instansi Pemerintah seharusnya W.5.2.3.2 - Kertas kerja evaluasi terpisah yang memuat berkerja dan bagaimana implementasinya. pendokumentasian kertas kerja evaluasi terpisah sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Daftar pegawai APIP dan Daftar Kompetensi Pegawai - Laporan hasil evaluasi terpisah yang memuat analisa D.5.2.4.1 yang memuat sumber daya, kemampuan, pengalaman hasil evaluasi dibandingkan dengan kriteria yang sudah dan independensi yang memadai Struktur organisasi APIP ditetapkan D.5.2.4.2 - Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi APIP - Rencana pengawasan APIP

D.5.2.4.3

- Dokumen penggunaan aplikasi dalam ev. terpisah - Laporan Evaluasi

D.5.2.4.4

- Surat Tugas - Daftar pegawai/pejabat dan kompetensinya - Audit program yang berisi kewajiban tim evaluasi 0 terpisah untuk memahami secara memadai mengenai visi, misi, dan tujuan Instansi Pemerintah serta -kegiatannya. Disposisi tindak lanjut temuan evaluasi terpisah ke pihak/pejabat/pegawai yang terkait - Dokumen pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi - Surat konsultansi kepada auditor eksternal - Notulen rapat pembahasan penyelesaian auditor (seperti BPK, aparat pengawasan intern pemerintah, - Jurnal koreksi dan auditor eksternal lainnya) dan pereviu - Bukti tindak lanjut temuan audit

W.5.2.4.1 W.5.2.5.1 W.5.2.5.2 D.5.2.5.1 D.5.2.5.2

- Dokumen tindak lanjut D.5.2.5.3 - Rapat Pemutahiran temuan audit oleh pimpinan instansi dan auditor - Disposisi dan telaahan oleh pimpinan terhadap D.5.2.5.4 temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti - Rapat Pemutahiran temuan audit (update temuan dan tindak lanjut) oleh pimpinan instansi dan auditor

KELENGKAPAN BUKTI MENURUT ASSESSOR URAIAN

ADA/TIDAK

0 0 0 0 0

HASIL QA URAIAN

ADA/TIDAK

KKQA-P3 QA PM-SPIP Kota : Dummy Tahun : 2017 Disusun Oleh :_______________ Tanggal :_______________ Direview Oleh :_______________ Tanggal :_______________

Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahap Pelaporan Kesesuaian dengan standar*

Tahapan Penentuan Area of Improvement Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian Informasi & Komunikasi Pemantauan Skor QA Penentuan AOI

Y/T Y/T Y/T Y/T Y/T

y t y y Y 0

Keterangan

1 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 0 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 1 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 1 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 1 "y" jika ada, "t" jika tidak ada 80.00%

Pembuatan Rekomendasi Lingkungan Pengendalian

A/B/C

b

0.5

a) Tidak ada rekomendasi b) ada rekomendasi untuk 1 level di atasnya c) ada rekomendasi sampai level optimum

Penilaian Risiko

A/B/C

a

0

a) Tidak ada rekomendasi b) ada rekomendasi untuk 1 level di atasnya c) ada rekomendasi sampai level optimum

Kegiatan Pengendalian

A/B/C

b

0.5

a) Tidak ada rekomendasi b) ada rekomendasi untuk 1 level di atasnya c) ada rekomendasi sampai level optimum

Informasi & Komunikasi

A/B/C

b

0.5

a) Tidak ada rekomendasi b) ada rekomendasi untuk 1 level di atasnya c) ada rekomendasi sampai level optimum

Pemantauan

A/B/C

b

0.5

a) Tidak ada rekomendasi b) ada rekomendasi untuk 1 level di atasnya c) ada rekomendasi sampai level optimum

Skor QA Pembuatan Rekomendasi

0

40.00%

Penyusunan laporan Kelengkapan Unsur (Lamp 9. Pedoman)

Kelengkapan Kertas Kerja Penilaian Maturitas

Pembahasan bersama di antara tim asesor dan tim counterpart Administrasi Laporan Skor QA Penyusunan laporan Rata-Rata Tertimbang

A/B/C

c

1

A/B/C/D

d

1

Y/T

t

0

A/B/C

b

0.5

0

a) Tidak ada laporan b) kurang sesuai pedoman c) sesuai pedoman a) Tidak ada kertas kerja b) ada, namun tidak lengkap c) ada, lengkap dan rapi d) ada, lengkap, rapi dan terdigitalisasi "y" jika ada, "t" jika tidak ada a) belum ada laporan b) ada dalam bentuk draft c) ada laporan formal

62.50% 60.83%

Simpulan Tahap Pelaporan Rata-rata capaian kesesuaian dengan standar pada tahap pelaporan sebesar 77,88%, menunjukkan bahwa tahap pelaporan telah cukup memadai, terdiri dari: - Tahap Penentuan Area of Improvement, kesesuaian dengan standar tercapai sebesar 100%. - Tahap Pembuatan Rekomendasi, kesesuaian dengan standar tercapai hanya sebesar 50%. - Tahap Penyusunan laporan, kesesuaian dengan standar tercapai hanya sebesar 83,33%. Kesesuaian dengan standar Tahap Pembuatan Rekomendasi hanya tercapai sebesar 50%, karena rekomendasi yang disampaikan hanya untuk mencapai 1 level di atasnya. Sedangkan kesesuaian dengan standar Tahap Penyusunan laporan hanya tercapai sebesar 83,33%, karena proses pembuatan laporan walaupun telah dibahas dengan tim counterpart dan telah didukung dengan dokumen pembahasan berupa BA Pembahasan, namun penyajiannya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman

hal-hal yang perlu diperhatikan - Menerbitkan laporan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai dengan pedoman dan hasil quality assurance yang ditujukan kepada Walikota - Rekomendasi yang diberikan dari hasil penilaian maturitas SPIP seharusnya tidak hanya untuk perbaikan atas AOI untuk mencapai 1 level di atasnya, namun juga meliputi rekomendasi dan strategi untuk mencapai maturitas level optimum, yang dituangkan dalam bentuk Action Plan Peningkatan Level Maturitas SPIP.

Lampiran Berita Acara Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota : Dummy Unsur

Sub Unsur

1 2 Lingkungan Pengendalian 146% Penegakan Integritas dan Etika 0.938 Komitmen thd Kompetensi

Bobot 3 30%

Skor Penilaian Pendahuluan* 5 4.8750 5

Skor menurut Skor menurut Kelengkapan Skor menurut Bukti Assessor Reviu QA Pendukung 5 6 7 3.1250 3.1250 3.0000 3 3 0.00% 3

Keterangan 8 -

4

3

3

0.00%

3

-

5

3

3

0.00%

3

-

5

3

3

0.00%

3

-

5

3

3

0.00%

3

-

5

3

3

0.00%

3

-

5 5

3 4

3 4

0.00% 0.00%

3 3 Evaluasi atas kebijakan dan implementasi dari SOP saling uji belum pernah dilaksanakan Peer reviu belum pernah dilaksanakan

0.5000 1 -

3.0000 3 3

3.0000 3 3

0.00% 0.00%

3.0000 3 3

-

4.7273 5 4 4

3.1818 3 3 3

3.1818 3 3 3

0.00% 0.00% 0.00%

3.0909 3 3 3

-

5 5

3 3

3 3

0.00% 0.00%

3 3

-

Pemisahan fungsi Otorisasi Pencatatan

5 5 5

3 3 5

3 3 5

0.00% 0.00% 0.00%

3 3 4 Aplikasi terkait pencatatan belum terintegrasi, dan belum terdapat dashboard yang memungkinkan pemantauan secara otomatis dan online oleh pimpinan

Pembatasan akses Akuntabilitas Dokumentasi SPI

5 5 4

3 3 3

3 3 3

0.00% 0.00% 0.00%

3 3 3

4.0000 4 4

3.0000 3 3

3.0000 3 3

0.00% 0.00%

3.0000 3 3

5.0000 5

2.5000 3

2.5000 3

0.00%

3.0000 3

-

5

2

2

3

-

Survai Pendahuluan 3.8943

Menurut Assessor 3.0080

Menurut Reviu 3.0080

Kepemimpinan yg kondusif Struktur organisasi sesuai kebutuhan Delegasi wewenang & tanggung jwb Kebijakan pembinaan SDM Peran APIP yang efektif Hubungan kerja yg baik

Penilaian Risiko 10% Identifikasi Risiko 0.6 Analisis Risiko

20%

Kegiatan Pengendalian 118% Reviu kinerja 0.795 Pembinaan SDM Pengendalian Sistem Informasi Pengendalian fisik aset Penetapan & riviu indikator

25%

Informasi & Komunikasi 40% Informasi 0.3 Komunikasi Efektif

10%

Pemantauan 75% Pemantauan berkelanjutan

15%

0.375 Evaluasi terpisah

Skor SPIP

0.00% Kelengkapan Bukti 0.00%

Menurut QA 3.0227

-

-

Unsur SPIP -    Lingkungan Pengendalian -    Penilaian Risiko -    Kegiatan Pengendalian -    Informasi dan Komunikasi -    Pemantauan Jumlah Keterangan

Bobot (%) 30 20 25 10 15 100

Hasil SA Skor 3.1250 3.0000 3.1818 3.0000 2.5000 -

Hasil QA

Nilai 0.9375 0.6000 0.7955 0.3000 0.3750 3.0080

Skor 3.0000 3.0000 3.0909 3.0000 3.0000 -

Level 3 (Terdefinisi)

Hasil QA Nilai 0.9000 0.6000 0.7727 0.3000 0.4500 3.02273

Terdefinisi)

Perubahan Nilai 0.0375 0.0227 0.0750 -0.0148

QUALITY ASSURANCE ATAS Lampiran PROSES PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 II / 99 - 99

Nomor 1

Pemerintah Daerah Err:511 Tahap Persiapan Tahap Penilaian Pendahuluan Tahap Pengujian Bukti Tahap Pelaporan Skor

Persiapan Pelaksanaan

20%

Pelaporan

63.25%

20%

100.00%

40% 20%

0.00% 60.83% 12.65%

20.00%

12.17%

QUALITY ASSURANCE ATAS Lampiran PROSES PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 II / 99 - 99

Rata-Rata Tertimbang

Kesimpulan

12.65% 20.00% 0.00% 12.17%

44.82%

Tidak Sesuai

QUALITY ASSURANCE ATAS Lampiran I/1-3 HASIL PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH Lampiran 2 Laporan TAHUN 2017

A. Hasil Penilaian atas Sub Unsur SPIP No

Sub Unsur

LINGKUNGAN PENGENDALIAN 1 Penegakan integritas dan nilai etika 2 Komitmen terhadap kompetensi 3 Kepemimpinan yang kondusif 4 Struktur organisasi sesuai kebutuhan 5 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 6 Kebijakan pembinaan SDM 7 Perwujudan peran APIP yg efektif 8 Hubungan kerja yg baik dg IP

PENILAIAN RISIKO 9 Identifikasi risiko 10 Analisis risiko KEGIATAN PENGENDALIAN 11 Reviu atas kinerja 12 Pembinaan SDM 13 Pengelolaan sistem informasi 14 Pengendalian fisik atas aset 15 Penetapan dan reviu indikator 16 Pemisahan fungsi 17 Otorisasi transaksi/kejadian penting 18 Pencatatan yg akurat dan tepat waktu atas transaksi/kejadian

19 Pembatasan akses sumber daya dan catatan 20 Akuntabilitas pencatatan dan sumber daya 21 Dokumentasi yg baik atas SPI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 22 Informasi yg relevan 23 Penyelenggaraan komunikasi yg efektif PEMANTAUAN 24 Pemantauan berkelanjutan 25 Evaluasi terpisah Nilai Level

Bobot

ASSESSMENT Skor Nilai

Kota : Dummy % QA Bukti Skor Nilai

3.75

3

0.113

0.00%

3

0.113

3.75

3

0.113

0.00%

3

0.113

3.75 3.75

3 3

0.113 0.113

0.00% 0.00%

3 3

0.113 0.113

3.75

3

0.113

0.00%

3

0.113

3.75 3.75

3 3

0.113 0.113

0.00% 0.00%

3 3

0.113 0.113

3.75

4

0.150

0.00%

3

0.113

10.00 10.00

3 3

0.300 0.300

0.00% 0.00%

3 3

0.300 0.300

2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27

3 3 3 3 3 3 3

0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 3 3 3 3 3 3

0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068

2.27

5

0.114

0.00%

4

0.091

2.27

3

0.068

0.00%

3

0.068

2.27

3

0.068

0.00%

3

0.068

2.27

3

0.068

0.00%

3

0.068

5.00 5.00

3 3

0.150 0.150

0.00% 0.00%

3 3

0.150 0.150

7.50 7.50 100.00 -

3 2

0.225 0.150 3.008

0.00% 0.00%

3 3

0.225 0.225 3.023

TERDEFINISI

QUALITY ASSURANCE ATAS Lampiran I/1-3 HASIL PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH Lampiran 2 Laporan TAHUN 2017

B. Simpulan No

Unsur

Bobot

Kota : Dummy ASSESSMENT QA Skor Nilai Skor Nilai 3.125 0.938 3.000 0.900

1 Lingkungan Pengendalian

30.00

2 Penilaian Risiko

20.00

3.000

0.600

3.000

0.600

3 Kegiatan Pengendalian

25.00

3.182

0.795

3.091

0.773

4 Informasi dan Komunikasi

10.00

3.000

0.300

3.000

0.300

5 Pemantauan Pengendalian

15.00

2.500

0.375

3.000

0.450

Nilai Naik / (Turun)

100.00 -

3.008

3.023 0.0148

QUALITY ASSURANCE ATAS Lampiran I/1-3 HASIL PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH DAERAH Lampiran 2 Laporan TAHUN 2017

A. Hasil Penilaian atas Sub Unsur SPIP No

Sub Unsur

LINGKUNGAN PENGENDALIAN 1 Penegakan integritas dan nilai etika 2 Komitmen terhadap kompetensi 3 Kepemimpinan yang kondusif 4 Struktur organisasi sesuai kebutuhan 5 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 6 Kebijakan pembinaan SDM 7 Perwujudan peran APIP yg efektif 8 Hubungan kerja yg baik dg IP

PENILAIAN RISIKO 9 Identifikasi risiko 10 Analisis risiko KEGIATAN PENGENDALIAN 11 Reviu atas kinerja 12 Pembinaan SDM 13 Pengelolaan sistem informasi 14 Pengendalian fisik atas aset 15 Penetapan dan reviu indikator 16 Pemisahan fungsi 17 Otorisasi transaksi/kejadian penting 18 Pencatatan yg akurat dan tepat waktu atas transaksi/kejadian

19 Pembatasan akses sumber daya dan catatan 20 Akuntabilitas pencatatan dan sumber daya 21 Dokumentasi yg baik atas SPI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 22 Informasi yg relevan 23 Penyelenggaraan komunikasi yg efektif PEMANTAUAN 24 Pemantauan berkelanjutan 25 Evaluasi terpisah Nilai Level

Keterangan

Evaluasi atas kebijakan dan implementasi dari SOP saling uji belum pernah dilaksanakan Peer reviu belum pernah dilaksanakan

-

Aplikasi terkait pencatatan belum terintegrasi, dan belum terdapat dashboard yang memungkinkan pemantauan secara otomatis dan online oleh pimpinan -

-

-