02 Pos Un 2005-2006

Draft 12 Nov 2005

PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) UJIAN NASIONAL SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, DAN SMK

TAHUN PELAJARAN 2005/2006

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 2005

Draft 12 Nov 2005

KATA PENGANTAR Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, salah satu tugas dan tanggungjawab Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006, BSNP menerbitkan Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2005/2006 untuk SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK, dan MAK. Prosedur Operasi Standar ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi penyelenggara, baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, maupun sekolah/madrasah penyelenggara. Prosedur Operasi Standar ini memuat antara lain, persyaratan peserta, penyiapan bahan ujian, pelaksanaan ujian, pemeriksaan hasil, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dengan berpedoman dan mengacu pada Prosedur Operasi Standar, diharapkan setiap unsur yang terkait dengan penyelenggaraan ujian nasional dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga ujian nasional dapat dilaksanakan secara baik, objektif, berkeadilan, dan akuntabel. Jakarta, 10 November 2005 Ketua BSNP,

Bambang Soehendro

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PESERTA UJIAN NASIONAL A. Persyaratan Calon Peserta Ujian Nasional B. Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional II. PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL A. Penyelenggara Tingkat Pusat B. Penyelenggara Tingkat Provinsi C. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota D. Penyelenggara Tingkat Sekolah/Madrasah E. Unsur Independen III. BAHAN UJIAN NASIONAL A. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan B. Penyiapan Bahan Ujian Nasional C. Penggandaan Perangkat Soal Ujian Nasional IV. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL A. Jadwal Ujian Nasional B. Penetapan Waktu Pengumuman Hasil Ujian Nasional C. Ruang Ujian Nasional D. Pengawas Ujian Nasional E. Tata Tertib Peserta Ujian Nasional V. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL A. Pengumpulan Hasil Ujian Nasional B. Pengolahan Hasil Ujian Nasional VI. IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI A. Penetapan Kelulusan Ujian Nasional B. Penerbitan Ijazah C. Penerbitan Sertifikasi Kompetensi Keahlian bagi Peserta didik SMK VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN A. Pemantauan B. Evaluasi C. Pelaporan VIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL A. Penyelenggara di Tingkat Pusat B. Penyelenggaraan di Tingkat Provinsi C. Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota D. Penyelenggaraan di Tingkat Sekolah/Madrasah

Draft 12 Nov 2005

I. PESERTA UJIAN NASIONAL A. Persyaratan Calon Peserta Ujian Nasional 1.

2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.

Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan SMP, SMPLB (Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa ringan, dan Tunalaras), MTs, SMA, SMALB (Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa ringan, dan Tunalaras), MA, SMK, dan MAK berhak mengikuti Ujian Nasional; Khusus peserta didik SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional dapat mengikuti Ujian Nasional; Untuk mengikuti Ujian Nasional, peserta didik harus memenuhi persyaratan: a. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sekurangkurangnya sampai dengan semester I tahun terakhir kecuali bagi peserta didik SMK yang menggunakan “kurikulum 2004” mengacu pada butir 2; b. memiliki nilai kelompok pendidikan agama dan kepribadian/budipekerti sekurangkurangnya baik berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan; c. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk siswa Kulliyatul-Mu’alimin AlIslamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA, MA, SMK, dan MAK. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti Ujian Nasional, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program percepatan belajar. Bagi peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki ijin untuk menerima siswa WNI, dapat mengikuti Ujian Nasional pada sekolah penyelenggara terdekat dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 3 di atas. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti Ujian Nasional di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama atau pada tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara ujian. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian Nasional utama dapat mengikuti Ujian Nasional susulan. Peserta didik yang tidak lulus Ujian Nasional pada tahun pelajaran 2004/2005 berhak mengikuti Ujian Nasional pada tahun pelajaran 2005/2006 dengan syarat telah mengikuti pembelajaran di kelas terakhir pada tahun pelajaran 2005/2006. Peserta didik yang tidak lulus Ujian Nasional pada tahun pelajaran 2004/2005 yang akan mengikuti Ujian Nasional tahun pelajaran 2005/2006 wajib menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kedua hasil ujian.

B. Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sekolah/madrasah penyelenggara ujian melaksanakan pendaftaran calon peserta dengan menggunakan format standar; Bagi Sekolah/madrasah yang memiliki siswa yang tidak bisa mengikuti ujian di sekolah asal wajib mendaftarkan siswa yang bersangkutan untuk dapat mengikuti ujian di sekolah atau tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara ujian; Sekolah/madrasah penyelenggara ujian mengirim daftar calon peserta ke Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi melalui Dinas Kabupaten/Kota/Kandep; Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi mengkoordinasikan entri data calon peserta dengan menggunakan software yang diterbitkan oleh BSNP bekerjasama dengan Pusat Penilaian Pendidikan; Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian melalui Dinas Kabupaten/Kota/Kandepag; Sekolah/madrasah penyelenggara ujian melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi melalui Dinas Kabupaten/Kota/Kandepag; Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi melakukan finalisasi data, mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT), serta Kartu Peserta Ujian ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian melalui Dinas Kabupaten/Kota/Kandepag; Kepala sekolah/madrasah penyelenggara ujian menandatangani dan membubuhkan stempel pada Kartu Peserta Ujian Nasional yang telah ditempel foto peserta.

Draft 12 Nov 2005

1) mendata sekolah/madrasah yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi sekolah berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan sekolah/madrasah penyelenggara ujian; 2) menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara ujian dan sekolah/madrasah yang menggabung, yang dituangkan dalam Surat Keputusan; 3) khusus dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian dan penetapan SMK penyelenggara dilakukan melalui proses verifikasi; 4) mengirimkan Surat Keputusan ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian. b. mendata dan menetapkan calon peserta ujian; c. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di wilayahnya; d. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Ujian Nasional di wilayahnya; e. mendistribusikan SKL ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian; f. mencetak Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) dan mendistribusikannya ke kabupaten/kota; g. menggandakan bahan Ujian Nasional yang mencakup Naskah Soal, Daftar Hadir, dan Berita Acara; h. mendistribusikan bahan Ujian Nasional dan LJUN ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian melalui Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota; i. menjaga kerahasiaan bahan Ujian Nasional; j. menjaga keamanan penyelenggaraan Ujian Nasional; k. menetapkan tim pengolah hasil ujian yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Departemen Agama, yang memiliki keterampilan menggunakan komputer. Tim Pengolah Hasil Ujian bertugas sebagai berikut: 1) mengelola database peserta Ujian Nasional (menerbitkan DNS dan DNT); 2) melakukan pemindaian (scanning) LJUN; 3) mencetak dan mendistribusikan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) per sekolah/madrasah penyelenggara ujian yang ditandatangi oleh kepala dinas pendidikan provinsi atas nama gubernur; 4) mencetak dan mendistribusikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional ke sekolah/madrasah penyelenggara. l. mendistribusikan blanko Ijazah ke sekolah/madrasah Penyelenggara Ujian; m. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional di wilayahnya; n. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional tingkat provinsi dan menyampaikannya kepada Penyelenggara Tingkat Pusat.

II. PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL Penyelenggara Ujian Nasional terdiri dari Penyelenggara Tingkat Pusat, Penyelenggara Tingkat Provinsi, Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggara Tingkat Sekolah/Madrasah. A. Penyelenggara Tingkat Pusat 1. Penyelenggara Tingkat Pusat adalah BSNP bekerjasama dengan unsur-unsur: a. Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional; b. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional; c. Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama. 2. Penyelenggara Tingkat Pusat mempunyai tugas dan tanggungjawab: a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional pada tingkat pusat; b. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Ujian Nasional; c. menetapkan jadwal pelaksanaan Ujian Nasional dan pengumuman hasil ujian; d. menyiapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Master Naskah Soal; e. mencetak dan mendistribusikan blanko Ijazah ke penyelenggara ujian tingkat provinsi f. mendistribusikan SKL dan Master Naskah Soal ke provinsi; g. menetapkan persyaratan teknis pencetakan Naskah Soal dan kelayakan perusahaan percetakan; h. melakukan penilaian dan verifikasi kelayakan teknis perusahaan percetakan di provinsi dan melaporkan hasilnya ke Menteri; i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyiapan bahan dan pelaksanaan Ujian Nasional; j. mengkoordinasikan pelaksanaan komputerisasi pemeriksaan hasil Ujian Nasional; k. melakukan penskoran hasil Ujian Nasional; l. mengumpulkan dan menganalisis data hasil Ujian Nasional; m. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional pada tingkat pusat. B. Penyelenggara Tingkat Provinsi 1.

2.

Gubernur menetapkan Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi yang terdiri dari unsur-unsur: a. Dinas Pendidikan Provinsi; b. Kantor Wilayah Departemen Agama; c. Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan kejuruan; d. Unsur independen sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau asosiasi profesi pendidikan. Penyelenggara Tingkat Provinsi mempunyai tugas dan tanggungjawab: a. mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara ujian untuk SMA, MA, SMK, SMPLB, dan SMALB dengan prosedur sebagai berikut:

C. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota 1.

Bupati/Walikota menetapkan Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota yang berasal dari unsur-unsur: a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; b. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; c. Dewan Pendidikan; d. Unsur independen sebanyak 3 (tiga) orang yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau asosiasi profesi pendidikan.

Draft 12 Nov 2005

2 Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggungjawab: a. mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara untuk SMP dan MTs dengan prosedur sebagai berikut: 1) mendata sekolah/madrasah yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan sekolah/madrasah penyelenggara ujian; 2) menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara ujian dan sekolah/madrasah yang menggabung serta dituangkan dalam surat keputusan; 3) menyampaikan Surat Keputusan tersebut ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian. b. menetapkan 3 (tiga) orang unsur independen untuk setiap sekolah/madrasah penyelenggara yang berdomisili di sekitar lokasi sekolah/madrasah penyelenggara; c. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di wilayahnya; d. mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional di wilayahnya; e. mendistribusikan SKL ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian; f. mendistribusikan bahan Ujian Nasional ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian; g. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan Ujian Nasional; h. menjaga keamanan penyelenggaraan Ujian Nasional; i. mengumpulkan LJUN dan mengirimkannya ke Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi; j. menerima DNHUN dari penyelenggara tingkat provinsi dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian; k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di wilayahnya; l. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi. D. Penyelenggara di Tingkat Sekolah/Madrasah 1. Penyelenggara di tingkat sekolah/madrasah berasal dari unsur-unsur: a. Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dari sekolah/madrasah penyelenggara ujian yang bersangkutan; b. Kepala Sekolah/Madrasah dan guru dari Sekolah/madrasah lain yang bergabung; c. Unsur Independen. 2. Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di sekolah/madrasah; b. menerima SKL dan melakukan sosialisasi kepada guru dan peserta ujian; c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Ujian Nasional kepada peserta ujian dan orang tua; d. melakukan latihan pengisian LJUN kepada calon peserta Ujian Nasional; e. mengambil bahan Ujian Nasional di tempat yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota;

f. g.

melaksanakan Ujian Nasional sesuai dengan POS; mengumpulkan bahan ujian dan LJUN serta mengirimkannya ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota; h. menerima DNHUN dari Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota; i. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada peserta ujian; j. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan ijazah kepada peserta ujian yang lulus ujian sekolah dan Ujian Nasional; k. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan Ujian Nasional; l. menjaga keamanan penyelenggaraan Ujian Nasional; m. menyampaikan laporan penyelenggaraan Ujian Nasional kepada Penyelenggara Kabupaten/Kota atau Perwakilan RI di Luar Negeri. n. Penyelenggara Ujian untuk Sekolah Indonesia di Luar Negeri adalah sebagai berikut: No. 1.

Nama Sekolah Indonesia (SI) S.I. Wassenar

2.

S.I. Moskow

3.

S.I. Cairo

4.

S.I. Riyadh

5.

S.I. Jeddah

6.

S.I. Islamabad

7.

S.I. Yangoon

8.

S.I. Bangkok

9.

S.I.Kuala Lumpur

10.

S.I. Singapura

11.

S.I. Tokyo

12.

S.I. Damascus

13.

S.I. Davao

Alamat Rijksstratweg 679 2245 CB Wassenar Telp. 070-5178875 Novokuznetskaya, Ulitsa 12, Moskow Rusia Telp. 7-095-2319549 13 Babel Str. Dokki PO Box 1661 Cairo-Egypt Telp. 3372822 Prince Naif bin Abdul Aziz Hayy Ummul Hamam Gharby PO Box 9434 Saudi Arabia c/o Konsulat Jenderal RI PO Box 10 Jeddah 21411 Saudi Arabia Diplomatic Enclave, Street 1 Ramna 5/4 Islamabad Pakistan Telp. 811291-4 100-Lower Kyimyindine Road Ahlone, Yangoon, Myanmar Telp. 20988 600-602 Petchburi Road Bangkok Telp. 253135-40 Lorong Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur, Malaysia, Telp. 603-292 7682 Siglap Road Singapura 455859 Telp. 4480722 Singapura 4-6-6, Meguro-Ku, Tokyo 153 Telp. 03-37191786, Jepang Al-Akrami Street No. 10 A PO Box 3530, Damascus, Syria Davao City Street, Davao, Filipina

Negara Belanda Rusia Mesir Saudi Arabia Saudi Arabia Pakistan Myanmar Thailand Malaysia Singapura Jepang Syria Filipina

Draft 12 Nov 2005

E. Unsur Independen 1. Persyaratan Unsur Independen Kriteria unsur independen adalah sebagai berikut: a. Dosen dan/atau mahasiswa dari perguruan tinggi negeri (PTN) yang direkomendasikan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. b. Bagi daerah yang tidak memiliki PTN, dapat memanfaatkan perguruan tinggi swasta (PTS) yang terakreditasi; c. Bagi daerah yang tidak memiliki PTN atau PTS dapat memanfaatkan anggota organisasi profesi pendidikan non guru (Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, atau organisasi profesi sejenis lainnya) yang direkomendasi oleh pimpinan asosiasi yang bersangkutan. d. Bagi daerah yang tidak memiliki PTN, PTS, atau organisasi profesi pendidikan, dapat memanfaatkan perangkat Kecamatan yang direkomendasikan oleh Camat setempat. 2. Rekruitmen Unsur Independen a. Rekruitmen unsur independen untuk penyelenggara Ujian Nasional tingkat provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. b. Rekruitmen unsur independen untuk penyelenggara Ujian Nasional tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Tugas Unsur Independen a. Tugas unsur independen dalam Penyelenggara Tingkat Provinsi adalah memantau penggandaan, penyimpanan, distribusi soal ujian, pengumpulan dan pemindaian lembar jawaban. b. Tugas unsur independen dalam Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota adalah memantau penerimaan dan penyimpanan soal, pelaksanaan pengawasan Ujian Nasional, pengumpulan lembar jawaban, pengiriman lembar jawaban ke penyelenggara Ujian Nasional kabupaten/kota. c. Tugas unsur independen dalam Penyelenggara Tingkat Sekolah/Madrasah adalah memantau penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman soal dan lembar jawaban. d. Tugas unsur independen dalam Penyelenggara Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Sekolah membuat dan menyampaikan laporan setiap penyimpangan yang terjadi kepada BSNP.

III. BAHAN UJIAN NASIONAL A. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan menyusun standar kompetensi lulusan, dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 1. mengidentifikasi SKL Mata Pelajaran dari setiap mata pelajaran yang diujikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara nasional; 2. menyusun rumusan SKL Mata Pelajaran dengan melibatkan ahli mata pelajaran, guru senior, dan ahli penilaian; 3. melakukan penelaahan dan perbaikan SKL Mata Pelajaran berdasarkan pertimbangan para ahli dari perguruan tinggi, guru mata pelajaran, ahli kurikulum, dan ahli penilaian; 4. melakukan validasi SKL Mata Pelajaran dengan melibatkan guru mata pelajaran; 5. menetapkan finalisasi SKL Mata Pelajaran sebagai acuan dalam penyusunan bahan Ujian Nasional. B. Penyiapan Bahan Ujian Nasional 1.

Jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut: a. SMP dan MTs Jumlah Butir Soal No. Mata Pelajaran Alokasi Waktu LC PG Jumlah 1. Bahasa Indonesia 50 50 120 menit 2.

Matematika

-

30

30

120 menit

3.

Bahasa Inggris

-

50

50

120 menit

4.

Bahasa Inggris *)

15

35

50

120 menit

*) Keterangan: khusus untuk “Kurikulum 2004” b. SMPLB No.

Mata Pelajaran

Jumlah Butir Soal LC PG Jumlah 50 50

Alokasi Waktu

1.

Bahasa Indonesia

120 menit

2.

Matematika

-

30

30

120 menit

3.

Bahasa Inggris

-

50

50

120 menit

Draft 12 Nov 2005

3. c. SMA dan MA Program IPA No. Mata Pelajaran 1.

Bahasa dan Sastra Indonesia

2.

Matematika

3.

Bahasa Inggris

d. SMA dan MA Program IPS No. Mata Pelajaran 1.

Bahasa dan Sastra Indonesia

2.

Ekonomi

3.

Bahasa Inggris

e. SMA dan MA Program Bahasa No. Mata Pelajaran

Jumlah Butir Soal LC PG Jumlah 50 50

Alokasi Waktu 120 menit

-

30

30

120 menit

15

35

50

120 menit

Jumlah Butir Soal LC PG Jumlah 50 50

Alokasi Waktu 120 menit

-

38

38

120 menit

15

35

50

120 menit

Jumlah Butir Soal LC PG Jumlah 50 50

Alokasi Waktu

1.

Bahasa Indonesia

2.

Bahasa Arab

-

50

50

120 menit

3.

Bahasa Jepang

-

50

50

120 menit

4.

Bahasa Jerman

-

50

50

120 menit

5.

Bahasa Prancis

-

50

50

120 menit

6.

Bahasa Mandarin

-

50

50

120 menit

7.

Bahasa Inggris

15

35

50

120 menit

f. SMK No.

Mata Pelajaran

1.

Bahasa dan Sastra Indonesia

2.

Matematika

Jumlah Butir Soal LC PG Jumlah 50 50 -

30

30

120 menit

Alokasi Waktu 120 menit 120 menit

Bahasa Inggris

15

35

50

120 menit

g. SMALB Kekhususan Tunanetra (A), Tunadaksa (D), dan Tunalaras (E) Jumlah Butir Soal No. Mata Pelajaran Alokasi Waktu LC PG Jumlah 1. Bahasa Indonesia 50 50 120 menit 2.

Matematika

-

30

30

120 menit

3.

Bahasa Inggris

15

35

50

120 menit

h. SMALB Kekhususan Tunarungu (B) Jumlah Butir Soal No. Mata Pelajaran LC PG Jumlah 1. Bahasa Indonesia 50 50

Alokasi Waktu 120 menit

2.

Matematika

-

30

30

120 menit

3.

Bahasa Inggris

-

50

50

120 menit

Keterangan: * LC = Listening Comprehension, * PG = Pilihan Ganda 2.

Kisi-kisi Ujian Nasional BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan menyusun kisi-kisi Ujian Nasional dengan langkah-langkah berikut: a. menentukan tim penyusun kisi-kisi Ujian Nasional yang terdiri atas guru senior, ahli materi mata pelajaran, dan ahli penilaian; b. menyusun kisi-kisi butir soal sesuai dengan SKL Mata Pelajaran; c. menelaah dan merevisi kisi-kisi Ujian Nasional; d. memvalidasi kisi-kisi Ujian Nasional dengan melibatkan guru Mata Pelajaran;

3.

Pembuatan Master Copy Naskah Soal BNSP bersama Pusat Penilaian Pendidikan membuat Master Copy Naskah Soal dengan langkah-langkah berikut: a. mengidentifikasi butir-butir soal dari bank soal nasional serta karakteristiknya sesuai dengan kisi-kisi Ujian Nasional; b. merakit naskah soal Ujian Nasional sesuai kisi-kisi dengan memperhatikan sebaran tingkat kesukaran soal; c. menyiapkan bahan ujian Bahasa Inggris Listening Comprehension untuk SMA, SMALB, dan SMK; d. menyiapkan naskah soal Ujian Nasional Kompetensi Keahlian dengan melibatkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Organisasi Profesi.

Draft 12 Nov 2005

e. f. g. h. i. j. k.

menentukan paket-paket naskah soal Ujian Nasional dengan mempertimbangkan kesetaraan paket; memeriksa paket-paket naskah soal Ujian Nasional, baik dari segi kesetaraan maupun kesesuaian dengan kunci jawaban soal per paket; menata perwajahan (layout) paket Naskah Soal; memberi kode pada paket naskah soal Ujian Nasional setelah menjadi master naskah soal Ujian Nasional; menggandakan dan mengepak Master Naskah Soal untuk siap dikirim ke provinsi; menggandakan bahan tes Bahasa Inggris Listening Comprehension yang terdiri dari naskah soal, kaset, dan petunjuk penggunaannya. menyiapkan bahan ujian untuk siswa berkebutuhan khusus pada SMP, SMA, dan SMK yang menerapkan program inklusi.

4. Pengiriman Master Copy Naskah Soal Ujian Nasional a. BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan mengirimkan Master Copy Naskah Soal kepada Penyelenggara Tingkat Provinsi yang serah terimanya dilakukan di perusahaan percetakan disertai berita acara.; b. penyelenggara Tingkat Provinsi menerima dan memeriksa Master Copy Naskah Soal dari petugas pusat, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) mengecek jumlah Master Copy sesuai dengan rincian mata pelajaran yang diujikan. Apabila Master Copy yang diterima tidak sesuai dengan perincian yang tercantum dalam berita acara, dilaporkan ke BSNP; 2) mengepak kembali semua dokumen yang telah diperiksa dan menyimpan di tempat yang aman dan rahasia; 3) mengisi dan menandatangani berita acara serah terima dengan saksi dari Dinas Provinsi dan Kanwil Departemen Agama. c. penyelenggara Tingkat Provinsi bertanggungjawab atas pengiriman Naskah Soal bagi peserta didik SMK yang sedang Praktik Kerja Industri di luar negeri. d. BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan mengirimkan Naskah Soal ke Sekolah Indonesia di luar negeri sejumlah peserta Ujian Nasional melalui koordinasi Biro Kerjasama Luar Negeri dan Hubungan Masyarakat, Departemen Pendidikan Nasional. C. Penggandaan Perangkat Soal Ujian Nasional 1. Penetapan perusahaan percetakan a. penyelenggara Tingkat Pusat menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh perusahaan percetakan antara lain: 1) memiliki catatan integritas dan kredibilitas perusahaan percetakan; 2) memiliki jenis, jumlah, dan kualitas peralatan percetakan yang memadai; 3) mampu mencetak bahan ujian dengan kualitas hasil cetakan yang baik; 4) memiliki lokasi, ruang penyimpanan hasil cetakan, ruang dan alat pemusnah barang cetakan yang tidak diperlukan;

5)

b. c. d. e.

memiliki sistem pengamanan dan penjaminan kerahasiaan Soal Ujian Nasional dan dokumen pendukungnya; 6) memiliki integritas, kompetensi teknis dan jumlah karyawan yang memadai; 7) sanggup mengerjakan percetakan sesuai dengan spesifikasi teknis: • ukuran kertas A4 dan jenis kertas HVO 70 gram atau HVS 70 gram atau CD 48,8 • ukuran huruf sesuai master copy; • satu muka atau dua muka (bolak-balik) • kualitas hasil pencetakan terutama dari aspek kejelasan tulisan dan gambar; • kesesuaian antara jumlah kebutuhan dengan jumlah hasil cetakan. BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan menetapkan Tim untuk melakukan visitasi dan verifikasi terhadap kelayakan teknis perusahaan percetakan di Provinsi; BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan melaporkan hasil visitasi perusahaan percetakan ke Menteri; Menteri menetapkan perusahaan percetakan yang memenuhi persyaratan kelayakan dan menyampaikan ketetapan tersebut ke Gubernur; Gubernur menunjuk perusahaan percetakan perangkat Ujian Nasional berdasarkan rekomendasi Menteri.

2. Pencetakan dan pengamanan bahan Ujian Nasional a. penyelenggara Tingkat Provinsi atau perusahaan percetakan tidak dibenarkan melakukan penelaahan soal dan pengetikan ulang naskah soal, termasuk mengatur tata letak gambar; b. perusahaan Percetakan melakukan pencetakan perangkat Ujian Nasional dengan ketentuan: 1) sesuai dengan RKS dan Kontrak/Surat Perjanjian; 2) selama pelaksanaan pencetakan diperlukan pengawasan dari pihak aparat keamanan dan petugas dari Dinas Provinsi/Kanwil Departemen Agama. c. BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan menggandakan perangkat Ujian Nasional untuk Sekolah Indonesia di luar negeri; d. BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan menggandakan perangkat soal listening comprehension Bahasa Inggris untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK; e. perusahaan percetakan bersama-sama dengan Penyelenggara Tingkat Provinsi memasukkan perangkat Ujian Nasional ke dalam amplop/sampul. Bahan Ujian Nasional terdiri dari Naskah Soal, LJUN, Daftar Hadir, dan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Nasional; f. penyampulan untuk bahan Ujian Nasional utama dan susulan dibuat secara terpisah, yang masing-masing diberi kode tersendiri; g. hasil cetakan dimasukan ke dalam amplop dengan prosedur sebagai berikut: 1) naskah soal sejumlah 20 eksemplar dimasukkan ke dalam amplop per mata pelajaran per ruang ujian; 2) LJUN sejumlah peserta untuk semua mata pelajaran; 3) daftar hadir dan berita acara dimasukkan ke dalam amplop LJUN;

Draft 12 Nov 2005

h. i.

j.

4) naskah soal Ujian Nasional dimasukkan dalam dos dan dipak sesuai dengan kebutuhan sekolah/madrasah penyelenggara ujian; 5) Naskah Soal Cadangan: - sekolah/madrasah penyelenggara yang memiliki kurang dari 10 ruang ujian, diberikan 1 (satu) amplop naskah soal cadangan yang berisi 10 eksemplar. - sekolah/madrasah penyelenggara yang memiliki 10 ruang ujian atau lebih diberikan 2 (dua) amplop yang masing-masing berisi 10 eksemplar. 6) Untuk LJUN cadangan, setiap sekolah/madrasah penyelenggara diberikan 10 persen dari jumlah peserta ujian. perusahaan percetakan bersama Penyelenggara Tingkat Provinsi dan disaksikan oleh aparat keamanan segera melakukan pemusnahan perangkat tes yang tidak diperlukan atau rusak disertai dengan berita acara pemusnahan; perusahaan percetakan menyimpan film/plate cetak yang telah digunakan di tempat yang aman, kemudian bersama Penyelenggara Tingkat Provinsi memusnahkan film/plate tersebut sebulan setelah pelaksanaan Ujian Nasional, disertai berita acara pemusnahan; naskah bahan Ujian Nasional yang telah dicetak dan dipak sesuai kebutuhan disimpan dalam gudang yang aman dan dijaga aparat keamanan selama bahan tersebut belum dikirimkan ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota.

3. Distribusi Bahan Ujian Nasional a. perusahaan percetakan menyerahkan bahan Ujian Nasional yang telah dipak kepada Penyelenggara Tingkat Provinsi di gudang percetakan disertai dengan berita acara serah terima; b. penyelenggara Tingkat Provinsi mengirimkan bahan Ujian Nasional SMP/MTs, SMA/MA, SMK kepada Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota, disertai dengan berita acara serah terima; c. penyelenggara Tingkat Provinsi menyerahkan bahan Ujian Nasional SMPLB dan SMALB kepada SMPLB/SMALB penyelenggara ujian disertai dengan berita acara serah terima; d. jadwal pengiriman perangkat Ujian Nasional dilaksanakan sedekat mungkin dengan hari pelaksanaan Ujian Nasional, untuk memperkecil risiko terjadi kebocoran; e. penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota menentukan tempat penyimpanan bahan Ujian Nasional sebelum diserahkan ke sekolah/madrasah penyelenggara; f. penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan bahan Ujian Nasional ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian, yang dilakukan setiap hari sesuai dengan jadwal Ujian Nasional, disertai dengan berita acara serah terima; g. setiap proses serah terima dan pengiriman naskah ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota dan ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian disertai unsur aparat keamanan;

IV. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL A. Jadwal Ujian Nasional 1. 2. 3. 4. 5.

Ujian Nasional dilakukan satu kali, yang terdiri atas Ujian Nasional Utama dan Ujian Nasional Susulan: Ujian Nasional Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; Ujian Nasional dilaksanakan secara serentak; Jadwal Ujian Kompetensi Keahlian SMK ditetapkan oleh sekolah berdasarkan pedoman dari Penyelenggara Tinggkat Pusat dan harus selesai 1 (satu) minggu sebelum Ujian Utama; Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional sebagai berikut:

a. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) No Hari dan Tanggal Jam/Waktu Program Bahasa 1 Ujian Utama 08.00 – 10.00 Bahasa Selasa, 16 Mei 2006 Indonesia Ujian Susulan Selasa, 23 Mei 2006 2 Ujian Utama 08.00 – 10.00 Bahasa Rabu, 17 Mei 2006 Asing Ujian Susulan Rabu, 24 Mei 2006 3 Ujian Utama 08.00 – 10.00 Bahasa Kamis, 18 Mei 2006 Inggris Ujian Susulan Kamis, 25 Mei 2006 b. SMK No Hari dan Tanggal 1 2 3

Ujian Utama: Selasa, 16 Mei 2006 Ujian Susulan: Selasa,23 Mei 2006 Ujian Utama: Rabu, 17 Mei 2006 Ujian Susulan: Rabu, 24 Mei 2006 Ujian Utama: Kamis,18 Mei 2006 Ujian Susulan: Kamis, 25 Mei 2006

Mata Pelajaran Program IPA

Program IPS

Bahasa dan Sastra Indonesia

Bahasa dan Sastra Indonesia

Matematika

Ekonomi

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Jam/Waktu

Mata Pelajaran

08.00 – 10.00

Bahasa dan Sastra Indonesia

08.00 – 10.00

Matematika

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

Draft 12 Nov 2005

5. 6. c. SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB No Hari dan Tanggal 1

Ujian Utama: Selasa, 23 Mei 2006 Ujian Susulan: Selasa, 30 Mei 2006 Ujian Utama: Rabu, 24 Mei 2006 Ujian Susulan: Rabu, 31 Mei 2006 Ujian Utama: Kamis, 25 Mei 2006 Ujian Susulan: Kamis, 1 Juni 2006

2 3

Jam/Waktu

Mata Pelajaran

08.00 – 10.00

Bahasa Indonesia

08.00 – 10.00

Matematika

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

B. Penetapan Waktu Pengumuman Hasil Ujian Nasional 1. 2.

Pengumuman Hasil Ujian Nasional dilakukan secara serentak di sekolah/madrasah penyelenggara. Waktu pengumuman Hasil Ujian Nasional adalah sebagai berikut: a. SMA, MA, dan SMK tanggal 19 Juni 2006 b. SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB tanggal 26 Juni 2006

C. Ruang Ujian Nasional Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian menetapkan ruang ujian dengan persyaratan sebagai berikut: 1. menggunakan ruang kelas yang aman dan memadai untuk Ujian Nasional; 2. setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta dengan jarak duduk antar peserta minimal 1 (satu) meter; 3. setiap meja diberi nomor peserta Ujian Nasional; 4. setiap ruang ujian disediakan denah tempat duduk peserta Ujian Nasional; 5. gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi Ujian Nasional agar dikeluarkan dari ruang Ujian Nasional. D. Pengawas Ujian Nasional 1. 2. 3. 4.

Tim Pengawas Ujian Nasional terdiri dari unsur guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung-jawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan. Pengawasan dilakukan dengan sistem silang murni antarsekolah/madrasah penyelenggara ujian. Bila pengawasan antar sekolah/madrasah penyelenggara ujian tidak bisa dilakukan, maka dapat dilakukan pengawasan silang antarguru dalam satu sekolah/madrasah penyelenggara ujian. Setiap ruangan diawasi oleh dua orang pengawas dan harus hadir 20 menit di ruang ujian sebelum ujian dimulai.

Guru mata pelajaran tidak diperbolehkan mengawasi pelaksanaan Ujian Nasional untuk mata pelajaran yang diajarkan. Tim Pengawas di ruang ujian selama pelaksanaan Ujian Nasional berlangsung bertugas dan bertanggung jawab: a. melakukan pengecekan ruangan sesuai dengan tata ruang Ujian Nasional; b. membacakan Tata Tertib Ujian Nasional sebelum ujian dimulai; c. membuka dan memeriksa kelengkapan bahan Ujian Nasional; d. mengedarkan daftar hadir serta mengecek kesesuaian dengan kartu/tanda peserta sebelum ujian dimulai; e. membagikan LJUN kepada peserta Ujian Nasional dan membantu pengisian identitas peserta ujian sebelum waktu ujian dimulai; f. membagikan lembar soal kepada peserta Ujian Nasional dalam keadaan terbalik, sampai tanda waktu Ujian Nasional dimulai; g. dengan segera menyerahkan semua Naskah Soal yang tidak terpakai kepada Kepala sekolah/madrasah penyelenggara; h. mengawasi pelaksanaan Ujian Nasional secara sungguh-sungguh dan tidak mengganggu pelaksanaan ujian; i. mengumpulkan dan mengecek kelengkapan LJUN dan lembar soal setelah tanda batas waktu mengerjakan soal selesai; j. menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil; k. memasukkan seluruh berkas LJUN dan daftar hadir ke dalam sampul yang kemudian ditutup dan disegel serta ditandatangani oleh pengawas ruang di dalam ruang ujian; l. menyerahkan LJUN dan Naskah Soal kepada sekolah/madrasah penyelenggara disertai dengan berita acara pelaksanaan ujian disaksikan oleh unsur independen.

E. Tata Tertib Peserta Ujian Nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Peserta ujian memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni dua puluh menit sebelum Ujian Nasional dimulai. Peserta ujian dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian. Peserta ujian dilarang membawa telpon seluler, kalkulator dan alat bantu hitung elektronik lainnya ke dalam ruang ujian Peserta ujian harus menyediakan alat tulis-menulis berupa pencil 2B, penghapus, penggaris, dan ballpoint berwarna hitam/biru. Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir sebelum ujian dimulai. Peserta ujian mulai mengerjakan soal setelah tanda waktu ujian dibunyikan. Peserta ujian yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. Peserta ujian yang datang terlambat hanya boleh mengikuti Ujian Nasional setelah mendapat izin dari Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu. Selama Ujian Nasional berlangsung peserta ujian hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan pengawas ruang ujian, dan tidak melakukannya berulang kali.

Draft 12 Nov 2005

10. Bagi peserta Ujian Nasional yang memperoleh Naskah Soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian Naskah Soal. 11. Peserta ujian yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan dinyatakan telah selesai menempuh/ mengikuti Ujian Nasional pada mata pelajaran yang terkait. 12. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu habis diperbolehkan meninggalkan ruangan dengan menyerahkan LJUN dan lembar soal kepada pengawas ujian dan tidak boleh diminta kembali. 13. Peserta ujian berhenti mengerjakan soal setelah pengawas memberitahu tanda batas waktu selesai. 14. Selama Ujian Nasional berlangsung, peserta ujian dilarang: a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun; b. bekerjasama dengan peserta lain; c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal; d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain; e. mempergunakan kalkulator, kamus dan telpon seluler. 14. Semua peserta ujian meninggalkan ruangan dengan tertib dan tenang, setelah tanda batas waktu dibunyikan, dan meninggalkan LJUN dan lembar soal di atas meja masing-masing dalam keadaan terbalik. 15. Peserta yang melanggar tata tertib diberi peringatan. Apabila peserta ujian telah diberi peringatan dan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka peserta ujian tersebut dipersilahkan keluar dari ruang ujian, dan baginya diberi nilai 0 (nol), serta dicantumkan dalam Berita Acara Pelaksanaan.

V. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL A. Pengumpulan Hasil Ujian Nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kepala sekolah/madrasah penyelenggara mengumpulkan amplop LJUN dari pengawas ruang ujian dan memasukkannya ke dalam amplop besar yang disaksikan oleh unsur independen. Kepala sekolah/madrasah penyelenggara mengirimkan LJUN hasil ujian ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota/Atase Pendidikan, disertai dengan berita acara serah terima. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota mengirimkan LJUN hasil ujian ke Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi, disertai dengan Berita Acara Serah Terima yang disaksikan oleh unsur independen provinsi yang bersangkutan. Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi memeriksa kelengkapan berkas hasil Ujian Nasional dari setiap Kabupaten/Kota dan sekolah/madrasah penyelenggara ujian. Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi mengelompokkan LJUN per mata pelajaran per sekolah/madrasah penyelenggara ujian per kabupaten/kota. Atase Pendidikan mengirimkan LJUN ke Pusat Penilaian Pendidikan.

B. Pengolahan Hasil Ujian Nasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan mengembangkan sistem dan perangkat lunak (software) untuk pendataan calon peserta, pemeriksaan, analisis, dan pelaporan hasil Ujian Nasional. BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan hasil Ujian Nasional di seluruh provinsi. Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi memindai (scanning) LJUN dengan menggunakan software dari Pusat Penilaian Pendidikan dan dipantau oleh unsur independen tingkat provinsi. BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan melakukan penskoran dan penilaian hasil Ujian Nasional. BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan mengirimkan hasil Ujian Nasional kepada Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi disertai Berita Acara Serah Terima. Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi mencetak DNHUN. Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi mencetak laporan hasil Ujian Nasional. BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan mencetak DNHUN untuk Sekolah Indonesia di luar negeri

Draft 12 Nov 2005

VII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN VI. IJAZAH DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI A. Penetapan Kelulusan Ujian Nasional 1.

2. 3.

Peserta didik dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria: a. telah mengikuti Ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan; b. memiliki nilai lebih besar dari 4,25 untuk setiap mata pelajaran yang diujikan dengan rata-rata Nilai Ujian Nasional lebih besar 4,50 Pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan dapat menetapkan batas kelulusan di atas nilai sebagaimana dimaksud pada butir 1. Peserta didik yang dinyatakan lulus ujian nasional dan ujian sekolah berhak memperoleh ijazah melalui Rapat Dewan/Majelis Guru.

B. Penerbitan Ijazah 1. 2. 3. 4. 5.

Sekolah/madrasah Penyelenggara ujian menerima DNHUN dan SKHUN yang telah diisi oleh Penyelenggara Tingkat Provinsi, atau dari Pusat Penilaian Pendidikan untuk Sekolah Indonesia di luar negeri. Sekolah/madrasah Penyelenggara ujian menerima blanko Ijazah dari penyelenggara ujian tingkat provinsi dan memeriksa keabsahan dan jumlahnya dengan disertai Berita Acara Serah Terima. Sekolah Indonesia di Luar Negeri menerima blanko Ijazah dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan memeriksa keabsahan dan jumlahnya dengan disertai Berita Acara Serah Terima Sekolah/madrasah Penyelenggara menerbitkan Ijazah berdasarkan DNHUN dan nilai hasil Ujian Sekolah. Kepala sekolah/madrasah Penyelenggara Ujian menandatangani Ijazah dan membubuhkan stempel sekolah/madrasah Penyelenggara.

A. Pemantauan 1. 2.

3. 4.

B. Evaluasi 1. 2.

3. C. Penerbitan Sertifikasi Kompetensi Keahlian bagi Peserta didik SMK Penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta didik SMK diatur sebagai berikut: a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK; b. Dalam hal LSP belum terbentuk sertifikasi dapat dilaksanakan oleh Asosisiasi Profesi atau Industri yang menjadi Institusi Pasangan (IP) dari SMK;

Penyelenggara Ujian Nasional pada setiap tingkatan melakukan pemantauan penyelenggaraan Ujian Nasional. Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan ujian dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. membentuk tim pemantau; b. menyusun instrumen pemantauan; c. melaksanakan pemantauan pada lokasi yang ditentukan; d. menyusun laporan hasil pemantauan. Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pemantauan sesuai dengan kewenangannya. Ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pemantauan disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Ujian Nasional.

Penyelenggara Ujian Nasional pada setiap tingkatan melakukan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional. Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota melakukan evaluasi pelaksanaan ujian dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. menentukan tim evaluasi; b. menyusun instrumen evaluasi; c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan ujian; d. mengolah hasil evaluasi; e. menyusun laporan hasil evaluasi. Penyelenggara Ujian Nasional menindaklanjuti hasil evaluasi untuk penyempurnaan sistem penyelenggaraan Ujian Nasional.

C. Pelaporan 1. 2.

Sekolah/madrasah penyelenggara menyusun laporan yang terdiri atas laporan penyelenggaraan ujian dan laporan hasil ujian, kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota menyusun laporan berdasarkan masukan dari sekolah/madrasah penyelenggara dan hasil pemantauan, kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Penyelenggara Tingkat Provinsi.

Draft 12 Nov 2005

3. 4. 5.

Penyelenggara Tingkat Provinsi menyusun laporan berdasarkan masukan dari kabupaten/kota dan hasil pemantauan, kemudian menyampaikan laporan tersebut ke Penyelenggara Tingkat Pusat. Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi menyampaikan data hasil Ujian Nasional ke Pusat Penilaian Pendidikan dengan struktur database yang telah dibakukan oleh BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan. Penyelenggara Tingkat Pusat menyusun laporan berdasarkan masukan dari Provinsi/Kabupaten/Kota dan hasil pemantauan, serta menyampaikan laporan tersebut ke Menteri.

VIII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL Komponen biaya untuk penyelenggaraan Ujian Nasional meliputi biaya penyelenggaraan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah penyelenggara. A. Penyelenggaraan di Tingkat Pusat Biaya penyelenggaraan Ujian Nasional di tingkat pusat mencakup komponen-komponen: 1. penyiapan bahan ujian nasional; 2. penggandaan master copy bahan ujian dan kaset Listening Comprehension, serta pengirimannya ke provinsi; 3. verifikasi kelayakan perusahaan percetakan 4. rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan Ujian Nasional 5. pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional 6. penskoran hasil Ujian Nasional 7. analisis hasil Ujian Nasional, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi. 8. publikasi hasil Ujian Nasional 9. pencetakan blanko SKHUN dan blanko Ijazah B. Penyelenggaraan di Tingkat Provinsi Biaya penyelenggaraan Ujian Nasional di tingkat provinsi mencakup komponen-komponen: 1. pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon peserta Ujian Nasional ke Kabupaten/Kota; 2. penerbitan kartu peserta Ujian Nasional; 3. penggandaan, penyampulan, pengepakan dan pendistribusian bahan Ujian Nasional ke Kabupaten/Kota; 4. pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di provinsi yang bersangkutan dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian Nasional; 5. operasional Penyelenggara Ujian Nasional; 6. pemindaian hasil Ujian Nasional; 7. pengisian blanko DNHUN dan pendistribusiannya ke Kabupaten/Kota; 8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional; 9. penyusunan laporan Ujian Nasional dan mengirimkannya kepada Penyelenggara Tingkat Pusat. C. Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota Biaya penyelenggaraan Ujian Nasional di tingkat kabupaten/kota mencakup komponenkomponen:

Draft 12 Nov 2005

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

pendistribusian blanko pendataan peserta Ujian Nasional ke Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian; pendistribusian bahan Ujian Nasional dan Standar Kompetensi Lulusan ke Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian; pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan Ujian Nasional; operasional Penyelenggara Ujian Nasional; pengiriman LJUN ke Penyelenggara Tingkat Provinsi; pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Ujian Nasional; penyusunan laporan penyelenggaraan Ujian Nasional dan pengiriman laporan ke Penyelenggara Tingkat Provinsi.

D. Penyelenggaraan di Tingkat Sekolah/Madrasah Biaya penyelenggaraan Ujian Nasional di tingkat sekolah/madrasah mencakup komponenkomponen: 1. pengisian data calon peserta Ujian Nasional dan pengirimannya ke kabupaten/kota; 2. pengisian kartu peserta Ujian Nasional; 3. pengambilan bahan Ujian Nasional ke Kabupaten/Kota; 4. pengiriman LJUN ke Kabupaten/Kota; 5. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Ujian Nasional; 6. operasional Penyelenggara Ujian Nasional; 7. pengadaan bahan pendukung Ujian Nasional; 8. pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional di Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian; 9. pengambilan blanko Ijazah di Penyelenggara Ujian Tingkat Provinsi; 10. penerbitan Ijazah; 11. penyusunan laporan Ujian Nasional dan pengiriman laporan tersebut ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota.