012 Hp Pt Balai Pustaka

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEGIATAN PENJUALAN, PENGELOLAAN BIAYA, KEGIATAN INVESTASI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEBELUMNYA PADA PT BALAI PUSTAKA (PERSERO) DI JAKARTA Semester: II

Tahun Anggaran 2006

A. Gambaran Umum 1. Pendirian Perusahaan PT Balai Pustaka berdiri pada tanggal 22 September 1917. Perusahaan ini sebelumnya bernama Commisie voor Indlansche School en Volklectuur yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 September 1908. Dalam perjalanannya PT Balai Pustaka banyak mengalami perubahan status dan fungsi. Pada tanggal 27 Juni 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1963, Dinas Penerbitan Balai Pustaka berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN). Kemudian pada tanggal 28 Desember 1985 keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka. Selanjutnya pada tanggal 4 November 1996 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1996 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, yang kemudian dikukuhkan melalui Akta Notaris Pendirian Perusahaan Perseroan Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Nomor 87 tertanggal 30 Desember 1996 oleh Notaris Chufran Hamal, SH di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Nomor C2-1820HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997. 2. Maksud dan Tujuan Perusahaan Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang perbukuan dan multimedia pendidikan dengan menerapkan prinsipprinsip pengelolaan perusahaan perseroan. 3. Struktur Permodalan Modal dasar perusahaan sebesar Rp30.000 juta. Dari jumlah tersebut modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp10.000 juta dengan kepemilikan pemerintah Republik Indonesia sebesar 100%. 4. Kondisi dan perkembangan usaha a. Audit terakhir atas laporan keuangan tahun buku 2005 oleh Kantor Akuntan Publik A. Krisnawan dan Rekan dengan pendapat (opini) Wajar Tanpa

1

b.

c.

d.

e.

Pengecualian yang berarti angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan adalah wajar dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi umum. Aktiva yang dikelola PT Balai Pustaka per 31 Desember 2004 sebesar Rp137.511 juta, per 31 Desember 2005 sebesar Rp85.343 juta, dan per 30 Juni 2006 sebesar Rp82.248,97 juta. Realisasi laba (rugi) sebelum pajak tahun 2004, 2005 dan 2006 (s.d. Semester I) masing-masing sebesar Rp9.976 juta, (Rp26.974 juta), dan sebesar (Rp14.573 juta). Realisasi penjualan bersih tahun 2005 sebesar Rp17.609 juta atau hanya 9,03% dari RKAP tahun 2005 sebesar Rp195.000 juta. Realisasi penjualan bersih tahun 2006 (s.d. Semester I) sebesar Rp1.193 juta atau hanya 0,95% dari RKAP tahun 2006 sebesar Rp125.250 juta. Sesuai SK Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, hasil penilaian terhadap kinerja Perusahaan tahun 2005 yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi diperoleh jumlah skor 24,80 dengan tingkat kesehatan “Tidak Sehat” kategori CCC. Tingkat kinerja tersebut mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan penilaian kinerja tahun 2004 yaitu tingkat kesehatan “Sehat” kategori “A”.

B. Temuan Pemeriksaan BPK RI telah memeriksa telah memeriksa kegiatan penjualan, pengelolaan biaya, kegiatan Investasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun buku 2005 dan 2006 (s.d. semester I) dengan hasil sebagai berikut: 1. Pengelolaan Penjualan

Pemeriksaan terhadap pengelolaan penjualan dilakukan terhadap realisasi penjualan, piutang dagang, uang muka kerja dan pendapatan sewa. Realisasi penjualan bersih, piutang dagang, uang muka kerja dan pendapatan sewa tahun 2005 dan 2006 (s.d. Juni) masing-masing sebesar Rp87.782,59 juta dan sebesar Rp56.004,25 juta atau hanya 41,11% dan 30,04% dari anggarannya masing-masing sebesar Rp213.540,90 juta dan sebesar Rp186.432,90 juta. Pemeriksaan terhadap pengelolaan penjualan dilakukan secara uji petik, untuk tahun 2005 sebesar Rp26.205,26 juta atau 29,85% dari realisasi sebesar Rp87.782,59 juta, dan pada tahun 2006 (s.d. Juni) sebesar Rp95.923,21 juta atau 171,28% dari realisasi sebesar Rp56.004,25 juta. Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan penjualan menghasilkan 7 (tujuh) temuan mengenai ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku sebagai berikut: a. PT Balai Pustaka tidak dapat bersaing dalam bisnis penerbitan sehingga penjualan buku tahun 2005 dan 2006 turun secara drastis. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Balai Pustaka tidak proaktif mengikuti perubahan kurikulum sehingga tidak bisa lulus penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang pada gilirannya tidak ada yang mau membeli produk PT Balai Pustaka.

2

b. Piutang penjualan PT Balai Pustaka per 30 Juni 2006 sebesar Rp39.103,19 juta berpotensi tidak tertagih. Hal tersebut disebabkan penjualan khusus (proyek) buku-buku pelajaran milik PT Balai Pustaka yang dilakukan oleh PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) berindikasi adanya tindak pidana korupsi. Direksi PT Balai Pustaka memberlakukan perlakuan khusus dalam penjualan buku umum kepada PT Tony Ananda Maduma (PT TAM) dan PT PIP. c. Pemberian uang muka kerja kepada PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) sebesar Rp48.533,88 juta tidak sesuai dengan perjanjian pemasaran dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Uang muka tersebut berasal dari pinjaman Bank Mandiri dengan beban bunga dan denda per 30 Juni 2006 sebesar Rp16.526,82 juta. Selain itu PT Balai Pustaka tidak memaksimalkan pendapatan fee yang diperoleh dari kontrak pengadaan buku. Hal tersebut disebabkan : 1). Mantan Plt Direktur Utama PT Balai Pustaka memberikan keistimewaan kepada PT PIP dalam bentuk pemberian uang muka kerja. 2). Direksi PT Balai Pustaka periode sebelumnya lalai karena tidak mempunyai dasar penilaian dalam menetapkan besaran fee dari kontrak pengadaan buku yang diperoleh dalam kerjasama pemasaran dengan PT PIP Dari kontrak penjualan dengan Proyek Dinas Pendidikan di Jateng dan DIY sebesar Rp262.198,73 juta baru dibayar Rp224.209,32 juta. Seharusnya yang menjadi hak PT PIP adalah 90% x (90% x Rp224.209,32 juta) atau Rp181.609,54 juta, namun pembayaran dari PT BP kepada PT PIP telah mencapai Rp227.129,89 juta sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp45.520,34 juta. d. Terdapat Penjualan fiktif buku pelajaran ke Pemda Bojonegoro sehingga merugikan PT Balai Pustaka sebesar Rp59.423.565,35. Hal tersebut disebabkan Direktur Pemasaran PT Balai Pustaka periode terdahulu mempercayai mitra kerja dengan melaksanakan penjualan buku sebelum kontrak ditandatangani, dan Direksi PT Balai Pustaka tidak tegas meminta pertanggungjawaban uang muka kerja dan buku-buku yang tidak diretur kepada mitra kerja. e. PT Balai Pustaka tidak mengenakan biaya sewa atas buku kamus senilai Rp3.080,62 juta milik pihak ketiga yang disimpan di gudang PT Balai Pustaka. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Balai Pustaka tidak cermat dalam membuat perjanjian dengan PT PIP yang tidak memasukkan klausul hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan barang/ persediaan buku titipan dan tidak tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan PT PIP. f. Persekot/uang muka kerja sebesar Rp3.096,44 juta belum dipertanggungjawabkan oleh penerima uang muka kerja. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Balai Pustaka lalai meminta pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja dan lalai menetapkan ketentuan mengenai pemberian uang muka kerja dan pertanggungjawabannya. g. PT Balai Pustaka tidak bisa memanfaatkan pendapatan sewa ruangan kantor senilai Rp277,23 juta. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Balai Pustaka tidak tegas dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran sewa serta lalai memperpanjang kontrak yang sudah habis masa berlakunya.

3

2. Pengelolaan Biaya

Realisasi beban usaha dan harga pokok penjualan tahun 2005 dan 2006 (s.d. Juni) masing-masing sebesar Rp33.595 juta dan sebesar Rp7.443 juta atau sebesar 18,91% dan 6,11% dari anggaran masing-masing sebesar Rp177.625 juta dan sebesar Rp121.738 juta. Pemeriksaan terhadap pengelolaan biaya dilakukan secara uji petik atas beban usaha dan beban pokok penjualan tahun 2005 sebesar Rp33.216 juta atau 98,87% dari realisasi dan tahun 2006 (s.d. Juni) sebesar Rp7.443 juta atau 100% dari realisasi. Pemeriksaan terhadap pengelolaan biaya diketahui bahwa sistem pengendalian intern sudah ditetapkan cukup baik dan dalam pelaksanaannya tidak dijumpai ketidaktaatan pada ketentuan yang berlaku. 3. Kegiatan Investasi

Realisasi investasi tahun 2005 sebesar Rp1.426 juta atau hanya 11,17% dari anggaran sebesar Rp12.770 juta. Sedangkan realisasi investasi tahun 2006 (s.d. semester I) adalah nihil atau 0% dari RKAP tahun 2006 sebesar 200 juta. Pemeriksaan terhadap kegiatan investasi dilakukan secara uji petik, untuk tahun 2005 sebesar Rp1.426 juta atau 100% dari realisasi investasi. Dari hasil pemeriksaan diketahui pengadaan mobil dinas direksi tahun 2004 senilai Rp1.246,00 juta tidak sesuai dengan skala prioritas investasi. Prioritas utama investasi adalah pengadaan 1 unit mesin sheet 4 warna dan overhaul beberapa unit mesin. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Balai Pustaka lalai melaksanakan arahan pemegang saham dan saran komisaris dalam pelaksanaan program investasi yang dilakukan. 4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sebelumnya.

Pemeriksaan oleh BPK RI pada PT Balai Pustaka yang terakhir dilaksanakan pada bulan September s.d. Oktober 2004. Berdasarkan hasil pemeriksaan tindak lanjut atas 6 (enam) temuan dengan status masih dipantau dan 1 (satu) temuan dengan status belum selesai sesuai surat Auditor Utama Keuangan Negara V No. 389/S/VII-XV.I/9/2006 tanggal 5 September 2006 diketahui bahwa 1 (satu) temuan telah selesai ditindaklanjuti dan 6 (enam) temuan masih harus dipantau tindak lanjutnya.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Penanggung Jawab Audit,

Drs. Bambang Widjajanto NIP. 240000649

4

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEGIATAN PENJUALAN, PENGELOLAAN BIAYA, KEGIATAN INVESTASI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEBELUMNYA PADA PT BALAI PUSTAKA (PERSERO) DI JAKARTA Semester: II

Tahun Anggaran 2006

A. Gambaran Umum 1. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah : a. Kegiatan penjualan, pengelolaan biaya, dan kegiatan investasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan prinsip ketaatan, ketertiban terhadap ketentuan yang berlaku. b. Sistem pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk pengamanan asset perusahaan. c. Hasil pemeriksaan BPK sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan semestinya sesuai saran yang telah disepakati. 2. Sasaran Pemeriksaan a. b. c. d.

Kegiatan Penjualan, Pengelolaan Biaya, Kegiatan Investasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

3. Metodologi Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan secara uji petik terhadap kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan yaitu terhadap kegiatan penjualan, pengelolaan biaya dan kegiatan investasi. 4. Jangka waktu pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan di Jakarta sejak tanggal 15 Agustus s.d 12 Oktober 2006 5. Obyek pemeriksaan a. Pendirian Perusahaan PT Balai Pustaka berdiri pada tanggal 22 September 1917. Perusahaan ini sebelumnya bernama Commisie voor Indlansche School en Volklectuur yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 14 September 1908. Dalam perjalanannya PT Balai Pustaka banyak mengalami perubahan status dan fungsi. Pada tanggal 27 Juni 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1963, Dinas Penerbitan Balai Pustaka berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN). Kemudian pada tanggal 28 Desember 1985 keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka. Selanjutnya pada tanggal 4 November 1996

5

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1996 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, yang kemudian dikukuhkan melalui Akta Notaris Pendirian Perusahaan Perseroan Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Nomor 87 tertanggal 30 Desember 1996 oleh Notaris Chufran Hamal, SH di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Nomor C2-1820HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 17 Maret 1997. b. Maksud dan Tujuan Perusahaan Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang perbukuan dan multimedia pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan perseroan. Tujuan Perusahaan adalah: 1) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui buku dan hasil penerbitan serta percetakan lainnya bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. 2) Membangun ekonomi dan ketahanan nasional melalui pengembangan industri perbukuan dan multimedia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan budaya bangsa. c. Struktur Permodalan Modal dasar perusahaan sebesar Rp30.000 juta. Dari jumlah tersebut modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp10.000 juta dengan kepemilikan pemerintah Republik Indonesia sebesar 100%. d. Organisasi Perusahaan 1) Struktur Organisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Balai Pustaka adalah sebagai berikut: a) Direktur Utama membawahi langsung Direktorat Produksi, Direktorat Pemasaran, Direktorat Keuangan, Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Sekretaris Perusahaan. b) Direktur Produksi membawahi langsung Divisi Penerbitan, Divisi Multimedia, Divisi Percetakan Sekuritas dan Divisi Percetakan Umum. c) Direktur Pemasaran membawahi langsung Divisi Penjualan Khusus, Divisi Penjualan Umum dan Divisi Distribusi. d) Direktur Keuangan membawahi langsung Divisi Keuangan dan Divisi Akuntansi. e) Sekretaris Perusahaan membawahi langsung Bagian Umum, Bagian SDM, Bagian Perencanaan dan Pengembangan, dan Bagian Perlengkapan.

6

2) Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Komisaris Utama diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-26/MBU/2006 tanggal 28 Februari 2006, sedangkan para Komisaris diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-231/MBU/2003 tanggal 6 Juni 2003 dengan susunan sebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris

Drs. Muhammad Tauhid Drs. Marwanto, MA Tuty Asni Munir, SE, MM Dr. H. Umaedi, M.Ed

Susunan Direksi PT Balai Pustaka adalah sebagai berikut: Plt. Direktur Utama Direktur Produksi Direktur Pemasaran Direktur Keuangan dan Adm

Drs. Teddy Kusnadi, Ak Ir. Mumung Marthasasmita, MM Dipl. Ahmad Hertanto, MBA Drs. Teddy Kusnadi, Ak

Plt. Direktur Utama diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-61/MBU/2004 tanggal 21 Juni 2004. Direktur Produksi, Direktur Pemasaran dan Direktur Keuangan dan Administrasi diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No KEP-231/MBU/2003 tanggal 12 Juni 2003. Dengan keluarnya Kepmen BUMN No. KEP-97/MBU/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggotaanggota komisaris perusahaan perseroan (persero) PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, susunan Dewan Komisaris PT Balai Pustaka berubah menjadi: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen

Drs. Muhammad Tauhid Prof. Dr. Dodi Nandika, MS H. Yahya Umar, Ph.D Ahmad Doli Kurnia, S.Si, MT Dr. Zaim Uchrowi

Sedangkan susunan Direksi PT Balai Pustaka, dengan keluarnya Kepmen BUMN No. KEP-98/MBU/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang pemberhentian anggota-anggota direksi dan pengangkatan caretaker anggota-anggota direksi perusahaan perseroan (persero) PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, berubah menjadi: Caretaker Direktur Utama Caretaker Direktur Caretaker Direktur

Arydhian B. Djamin Vera Diyanti Iwan Lukita

7

e. Kondisi dan Perkembangan Perusahaan Tahun 2004, 2005 dan 2006 (s.d Semester I). 1) Pendapat akuntan atas laporan keuangan, total asset dan laba (rugi) sebelum pajak untuk tahun 2004 dan 2005 adalah sebagai berikut : (dalam juta rupiah) Tahun Buku

Nama Auditor

Pendapat Total Asset Akuntan (Rp juta)

2004 2005

A. Krisnawan & Rekan A. Krisnawan & Rekan

WTP WTP

Laba (rugi) sebelum pajak (Rp juta) 137.511 6.478 85.343 (26.719)

Pendapat akuntan atas laporan keuangan PT Balai Pustaka untuk tahun 2004 dan 2005 masing-masing adalah Wajar Tanpa Pengecualian. 2) Perkembangan aktiva dan pasiva PT Balai Pustaka tahun 2004, 2005 dan 2006 (s.d Triwulan II) adalah sebagai berikut: (dalam juta rupiah) % Perkembangan naik (turun) 5 = (3-2) : 2

Uraian Asset

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006*)

1

2

3

4

128.108 8.671 732 137.511

75.566 8.785 992 85.343

72.982 8.142 1.124 82.248

(41,01) 1,31 35,52 (37,94)

99.258 4.651 103.909

76.078 5.104 81.182

87.444 5.084 92.528

(23,35) 9,74 (21,87)

10.000 17.124 -

10.000 20.880 -

10.000 20.880 (26.719)

0,00 21,93 -

6.478

(26.719)

(14.441)

(512,46)

33.602 137.511

3.281 85.343

(10.280) 58,06

(90,24) (37,94)

AKTIVA Aktiva lancar Aktiva tetap Aktiva lain-lain TOTAL AKTIVA PASIVA Kewajiban Lancar Kewajiban Lainnya Jumlah Kewajiban Ekuitas Modal Disetor Cadangan umum Laba (rugi) tahun lalu Laba (rugi) tahun berjalan Jumlah Ekuitas TOTAL PASIVA

Jumlah aktiva dan pasiva PT Balai Pustaka per 31 Desember 2005 turun sebesar Rp52.168 juta atau 37,94% dibandingkan jumlah aktiva dan pasiva per 31 Desember 2004 sebesar Rp137.511 juta. Penurunan jumlah aktiva dan pasiva tersebut terutama dipengaruhi oleh: a) Penurunan jumlah aktiva lancar sebesar Rp52.542 juta atau 41,01% dibandingkan aktiva lancar per 31 Desember 2004. Penurunan jumlah aktiva lancar ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang dagang. b) Penurunan jumlah kewajiban lancar sebesar Rp23.180 juta atau 23,35% dibandingkan jumlah kewajiban lancar per 31 Desember 2004 sebesar Rp99.258 juta. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2005 sebesar Rp3.281 juta atau 3,84% dari jumlah pasiva PT Balai Pustaka, turun sebesar Rp30.321 juta atau 90,24% dari jumlah ekuitas per 31 Desember 2004 sebesar Rp33.602

8

juta. Penurunan jumlah ekuitas terutama disebabkan oleh rugi bersih tahun 2005 sebesar Rp26.719 juta. 3) Perkembangan usaha PT Balai Pustaka untuk tahun 2004, 2005 dan 2006 (s.d Semester I) adalah sebagai berikut: (dalam juta rupiah) Uraian Laba (rugi)

Tahun 2004

Tahun 2005

Angg.

Real.

%

Angg.

Real.

Hasil Penjualan

142.000

285.504

201,06

195.000

17.609

Harga Pokok Penjualan

(112.521)

(252.677)

224,56

(156.000)

(21.386)

Tahun 2006 %

Angg.

9,03

Real.

%

125.250

1.193

0,95

13,71 (105.456)

(3.567)

3,38

Laba Kotor

29.479

32.827

111,36

39.000

(3.777)

(9,68)

19.794

(2.374)

(11,99)

- B. Umum dan administrasi

(5.919)

(7.193)

121,52

(12.698)

(5.832)

45,93

(9.331)

(1.627)

17,43

- B. Pemasaran

(8.632)

(8.770)

101,60

(8.677)

(5.531)

63,74

(5.917)

(1.730)

29,23

- B. Penyisihan Piutang Dagang

(248)

(453)

182,66

(250)

(846)

338,40

(1.034)

(520)

50,29

Beban Usaha

(14.799)

(16.416)

110,93

(21.625)

(12.209)

56,46

(16.282)

(3.877)

23,81

Laba (Rugi) Usaha

14.680

16.411

111,79

(17.375)

(15.985)

(92,00)

3.512

(6.251)

(177,99)

- Pendapatan lain2

976

1.033

105,84

1.560

1.374

88,06

1.707

442

25,89

- Beban lain2

(5.600)

(7.468)

133,36

(7.275)

(12.363)

169,94

(5.160)

(8.765)

169,86

Pendapatan&beban lain2

(4.624)

(6.435)

137,22

(5.715)

(10.989)

192,28

(8.323)

Laba ( rugi) sblm Pajak

10.056

9.976

99,20

11.650

(26.974)

(231,34)

59

(14.574)

(24.701,70)

PPh tahun berjalan

(3.008)

(3.647)

121,24

(3.480)

(30)

0,86

(624)

0

0

Penghasilan (Beban) Pjk Tangguhan

-

148

-

-

286

-

-

146

Laba (rugi) bersih

7.048

6.478

91,91

8.180

(26.719)

(326,64)

683

(14.441)

(21.143,50)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: a) Penurunan penjualan tahun 2005 yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp267.895 juta atau 93,83% dibandingkan realisasi penjualan tahun 2004 sebesar Rp285.504 juta, terutama disebabkan penurunan “Penjualan Khusus”. b) Penurunan HPP tahun 2005 seiring dengan penurunan realisasi penjualannya. c) Penurunan biaya usaha tahun 2005 terutama disebabkan oleh penurunan biaya pemasaran. d) Realisasi rugi bersih tahun 2005 sebesar Rp26.719 juta atau mencapai minus 326,64% dari anggarannya yang semula laba sebesar Rp8.180 juta, terutama disebabkan oleh penurunan hasil penjualan lebih besar dari penurunan beban usaha dan adanya peningkatan beban lain-lain sebesar 69,94% di atas anggaran. 4) Perkembangan Kinerja Perusahaan Sesuai SK Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, hasil penilaian terhadap kinerja Perusahaan tahun 2005 yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi diperoleh jumlah skor 24,80 dengan tingkat kesehatan “Tidak Sehat” kategori CCC. Tingkat kinerja tersebut mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan penilaian kinerja tahun 2004 yaitu tingkat kesehatan “Sehat” kategori “A”.

9

B. Temuan Pemeriksaan BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penjualan, pengelolaan biaya, dan kegiatan investasi tahun buku 2005 dan 2006 (sampai dengan Semester I) dengan hasil sebagai berikut: 1. Kegiatan Penjualan Pemeriksaan terhadap kegiatan penjualan dilakukan terhadap realisasi penjualan, piutang dagang, uang muka kerja dan pendapatan sewa. Realisasi penjualan bersih, piutang dagang, uang muka kerja dan pendapatan sewa tahun 2005 dan 2006 (s.d. Juni) masing-masing sebesar Rp87.782,59 juta dan sebesar Rp56.004,25 juta atau hanya 41,11% dan 30,04% dari anggarannya masing-masing sebesar Rp213.540,90 juta dan sebesar Rp186.432,90 juta. Pemeriksaan terhadap kegiatan penjualan dilakukan secara uji petik, untuk tahun 2005 sebesar Rp26.205,26 juta atau 29,85% dari realisasi sebesar Rp87.782,59 juta, dan pada tahun 2006 (s.d. Juni) sebesar Rp95.923,21 atau 171,28% dari realisasi sebesar Rp56.004,25 juta. Hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan penjualan menghasilkan 7 (tujuh) temuan mengenai ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku sebagai berikut : a. PT Balai Pustaka tidak dapat bersaing dalam bisnis penerbitan sehingga penjualan buku tahun 2005 dan 2006 turun secara drastis Sistem penjualan PT Balai Pustaka dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu penjualan umum dan penjualan khusus. Penjualan umum adalah penjualan buku ke konsumen umum baik melalui toko buku Balai Pustaka maupun melalui rekanan atau agen. Sedangkan penjualan khusus adalah penjualan ke instansi pemerintah melalui proyek pemerintah yang diterima PT Balai Pustaka. Dalam penerapan kurikulum tahun 1994, buku-buku terbitan PT Balai Pustaka merupakan buku teks wajib di sekolah, sedangkan buku-buku terbitan swasta sebagai buku pelengkap. Pada tanggal 10 Juni 2005, terbit Permendiknas No.5 tahun 2005 tentang Pencabutan Kepmendikbud Nomor 0689/M/1990. Permendiknas tersebut mencabut kewenangan PT Balai Pustaka dalam mencetak buku teks wajib yang diterbitkan oleh Depdiknas dan perubahan kebijakan perbukuan nasional yang mensyaratkan bahwa buku-buku yang menjadi referensi pelajaran untuk siswa adalah buku-buku yang telah dinyatakan lulus penilaian oleh Tim Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Penerbit swasta maupun PT Balai Pustaka sebelum menerbitkan buku yang menjadi acuan, terlebih dahulu harus lulus seleksi/standar dari BSNP. Hal tersebut mempengaruhi penjualan PT Balai Pustaka, karena sebelumnya lebih 90% penjualan PT Balai Pustaka berasal dari penjualan khusus ini. Penjualan PT Balai Pustaka Tahun 2004, 2005 dan 2006 (s.d. semester I) seperti tabel berikut: 1. 2.

2004 Penjualan Umum 22.761.019.720 Penjualan Khusus 272.776.553.697 Total 295.537.573.417

2005 15.949.820.700 10.255.443.863 26.205.264.563

2006*) 1.890.132.450 95.454.546 1.985.586.996

*)s.d semester I th 2006

10

Dari data di atas diketahui bahwa penjualan yang secara drastis menurun adalah penjualan khusus tahun 2005 sebesar Rp10.255.433.863,00 atau turun sebesar Rp262.251.109.834,00 (96%) dibandingkan tahun 2004 sebesar Rp272.776.553.697,00. Penjualan khusus tahun 2006 (s.d semester I) sebesar Rp95.454.546,00 atau mencapai 0,10% dari anggaran tahun 2006 sebesar Rp95.000.000.000,00. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui hal-hal berikut : 1) Minimnya buku-buku terbitan PT Balai Pustaka yang lulus penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 505/C/Kep/LK/2004 tentang Penetapan Buku yang Terpilih sebagai Buku Pelajaran Pokok Matematika, Bahasa Indonesia, Sains dan Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar/Ibtidaiyah diketahui dari 4 (empat) seri buku pelajaran milik PT Balai Pustaka yang dinilai pada tahun 2004, hanya 1 (satu) seri buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas I s.d. VI yang dinyatakan lulus penilaian. Sedangkan untuk penilaian yang dilakukan pada tahun 2005. naskah buku pelajaran yang dinilai meliputi: a) Matematika SMP/MTs serta SMA/MA. b) Bahasa dan Sastra Indonesia SMP/MTs serta SMA/MA. c) Bahasa Inggris SMP/MTs serta SMA/MA. Dari 6 (enam) seri buku pelajaran untuk tingkat SMP/MTs serta SMA/MA tersebut, buku PT Balai Pustaka yang dinyatakan lulus hanya 1 (satu) seri buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA/MA. Dengan minimnya buku yang lulus penilaian serta jumlah pesaing untuk satu buku yang mencapai 24 penerbit, maka peluang pasar yang bisa diperoleh oleh PT Balai Pustaka menjadi semakin kecil. 2) Kondisi mesin cetak/produksi yang sudah ketinggalan Mesin cetak/produksi yang dimiliki oleh PT Balai Pustaka tergolong mesin tua, yaitu pengadaan tahun 1970 dan 1980, dan sudah tertinggal teknologinya yaitu hanya mampu mencetak dengan satu warna saja. Perusahaan percetakan lain yang menjadi pesaing PT Balai Pustaka pada umumnya telah memiliki mesin cetak empat warna sesuai tuntutan pasar saat ini. Menurut Kadiv Penjualan Khusus, beberapa konsumen bahkan mewajibkan perusahaan yang mengikuti tender cetak harus memiliki mesin dengan spesifikasi tersebut. Mesin-mesin yang dimiliki oleh PT Balai Pustaka memiliki keterbatasan antara lain tidak efisien baik dari sisi kecepatan cetak maupun dari harga pokok produksi. Biaya pemeliharaan mesin cetak PT Balai Pustaka tahun 2005 sebesar Rp108.747.571,95. Dalam RKAP tahun 2004 dan 2005 PT Balai Pustaka telah menganggarkan untuk investasi mesin cetak empat warna sebesar Rp5.000.000.000,00 dan overhaul mesin cetak yang dimiliki sebesar Rp1.000.000.000,00, namun tidak pernah terealisir. 3) Adanya kebijakan PT Balai Pustaka melakukan sub-kontrak atas proyek-proyek yang diperoleh dari Depdiknas (d/h Depdikbud).

11

Dari proyek cetak buku wajib yang diperoleh, PT Balai Pustaka tidak pernah mencetaknya sendiri namun melakukan sub kontrak kepada percetakan lain yang mau mencetak buku-buku tersebut. Atas proyek tersebut PT Balai Pustaka hanya menetapkan komisi sebesar ±10% dari nilai kontrak. Dengan kebijakan ini akhirnya mengurangi margin keuntungan PT Balai Pustaka. Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan : 1) Arahan pemegang saham dalam RUPS pengesahan RKAP tahun 2005 yang menyatakan Direksi diminta terus mengupayakan peningkatan penjualan buku umum untuk mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap penjualan buku khusus. 2) Anggaran Dasar PT Balai Pustakan yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Hal tersebut mengakibatkan PT Balai Pustaka tidak mampu bersaing dalam bisnis penerbitan dan tidak mampu memperoleh pendapatan yang signifikan sesuai anggaran. Hal tersebut disebabkan : 1) Direksi PT Balai Pustaka tidak proaktif mengikuti perubahan kurikulum dan lebih mengandalkan ketergantungan perusahaan terhadap penjualan buku khusus daripada penjualan buku umum. 2) Direksi PT Balai Pustaka tidak cermat dalam mengendalikan materi yang seharusnya tersaji dalam buku pelajaran sehingga tidak bisa lulus penilaian yang dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 3) Direksi PT Balai Pustaka lemah dan kurang aktif mencari alternatif pendanaan investasi mesin. Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan sedang mempelajari kondisi tersebut dan sedang mempersiapkan kebijakan-kebijakan terutama di bidang penerbitan dan pemasaran, salah satunya adalah memperkuat pasar di segmen penjualan umum. BPK RI menyarankan agar Direksi PT Balai Pustaka lebih aktif untuk mengikuti perubahan kurikulum dan mengurangi ketergantungan terhadap penjualan buku khusus. Direksi PT Balai Pustaka agar lebih cermat dalam mengendalikan materi naskah buku pelajaran dan mengusahakan pencairan piutang sebagai sumber pendanaan serta mencari alternatif pendanaan investasi melalui pihak ketiga. b. Piutang penjualan PT Balai Pustaka per 30 Juni 2006 sebesar Rp39.103.194.271,00 berpotensi tidak tertagih. Dari Laporan keuangan PT Balai Pustaka per 30 Juni 2006 diketahui jumlah piutang dagang PT Balai Pustaka per 30 Juni 2006 sebesar Rp52.505.543.692,07 Dari jumlah tersebut sebesar Rp44.022.066.230,00 atau 83,84.% adalah piutang dari penjualan khusus, sedangkan sisanya sebesar Rp8.483.477.462,07 atau 16,16% merupakan piutang penjualan buku umum. Hasil pemeriksaan atas piutang penjualan khusus dan umum diketahui hal-hal berikut :

12

1) Penjualan Khusus

Dari piutang penjualan khusus sebesar Rp50.520.756.047,00 tersebut diantaranya sebesar Rp40.342.874.508,- adalah saldo piutang penjualan khusus tahun 2003 dan 2004 dari proyek pengadaan bukubuku PT Balai Pustaka di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hasil kerja sama pemasaran dengan PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) yang sudah jatuh tempo, dengan rincian sebagai berikut: No.

Nama Debitur/Proyek

1

Diknas KAB. PEMALANG

2

Diknas KAB.WONOSOBO

3

Diknas KAB.BREBES

Kontrak No: 050272/DP/ 2004 Kontrak No: 050/744/2004

SALDO

Sistem

Jatuh

Pembayaran

SALDO

31-12-2005

Pembayaran

Tempo

TH. 2006

per 30-6-2006

2005

1.271.272.000

43.770.894

2005

0

3.975.634.630

2005

0

9.999.338.225

multi years 26.587.269.100

1.315.042.894 3.975.634.630

Kontrak No:425.2/1405a/C/2004 Diknas KAB.TEGAL

6

Diknas KAB. SLEMAN

(2004 &2005) multi years

19,998.676.225

9.999.338.225

(2004 &2005)

36.340.972.490

10.577.910.000

(2004 &2005)

2005

0

10.577.910.000

8.500.000.000

multi years (2004,2005 &2006)

2006

5.000.000.000

3.500.000.000

multi years

Diknas KAB.GROBOGAN

5

(2004 &2005) multi years

21,996.088.885

SPBP No: 027/0470/2004 4

Nilai Proyek

Kontrak No: 050/2023/2004.

36.340.972.490

multi years

Kontrak No: 425.2/886/2004

36.340.972.490

5.974.948.759

(2004 &2005)

40.342.874.508

2005

0

5.974.948.759

6.271.272.000

34.071.602.508

Dari tabel diatas, terdapat 5 (lima) buah kontrak yang saldo piutangnya besar yaitu: a) Kabupaten Wonosobo Kontrak penjualan buku-buku antara PT Balai Pustaka dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo (proyek) didasarkan pada Surat Perjanjian No:050/744/2004 tanggal 11 Februari 2004 tentang pengadaan buku utama SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK di Kabupaten Wonosobo dengan nilai kontrak sebesar Rp21.996.088.885,00. Seluruh buku pesanan proyek tersebut telah diserahkan sesuai Berita Acara Penyerahan Barang (BAPB) pada tanggal 22 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak Menurut kontrak, pembayaran akan dilakukan secara bertahap, yaitu: (1) Pembayaran uang muka sebesar Rp4.399.200.000,00 pembayaran tahap I sebesar Rp2.600.800.000,00 dan pembayaran tahap II sebesar Rp7.000.000.000,- menggunakan APBD Tahun 2004. (2) Pembayaran Tahap III (pelunasan) sebesar Rp7.996.088.085,00 menggunakan dana APBD Tahun 2005. Dari kontrak sebesar Rp21.996.088.085,00, pembayaran yang sudah diterima oleh PT Balai Pustaka adalah sebagai berikut: ƒ ƒ

Tahun 2004 Tahun 2005 Total

Rp Rp Rp

14.035.465.455,00 3.984.988.000,00 18.020.453.455,00

Sehingga saldo piutang proyek Wonosobo per 30 Juni 2006 adalah sebesar Rp3.975.634.630,00 (Rp21.996.088.085,00 – Rp18.020.453.455,00). 13

Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan bahwa proyek ini sedang dalam tahap penyidikan oleh Kejari Wonosobo karena diduga mengandung indikasi Tipikor. Saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan. Permasalahan hukum ini menjadi alasan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo untuk menunda pembayaran. b) Kabupaten Brebes Kontrak penjualan buku-buku antara PT Balai Pustaka dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes (proyek) didasarkan pada Surat Perjanjian No:027/0470/2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang pengadaan buku utama SD/MI, SMP/MTs di Kab. Brebes. Kontrak tersebut sebesar Rp19.998.676.225,00. Penyerahan barang paling lambat tanggal 12 Juli 2004. Seluruh buku pesanan proyek tersebut telah diserahkan sesuai Berita Acara Penyerahan Barang (BAPB) pada tanggal 6 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Menurut kontrak, pembayaran akan dilakukan secara bertahap, yaitu: (1) Pembayaran uang muka sebesar Rp3.999.700.000,- dan pembayaran tahap I sebesar Rp5.999.638.000,- menggunakan dana APBD Tahun 2004. (2) Pembayaran Tahap II (pelunasan) sebesar Rp9.999.338.225,menggunakan dana APBD Tahun 2005. (3) Pembayaran Tahap III sebesar Rp10.634.907.640,00 menggunakan dana APBD Tahun 2005. Dari kontrak sebesar Rp21.996.088.085,00, total pembayaran yang sudah diterima oleh PT Balai Pustaka adalah sebesar Rp9.999.338.000,00, semuanya diterima dalam tahun 2004. Sehingga saldo piutang proyek Brebes per 30 Juni 2006 sebesar Rp9.999.338.225,00 (.Rp19.998.676.225,00 – Rp9.999.338.000,00). Hal ini tidak sesuai dengan rencana yang akan dilunasi menggunakan dana APBD 2005. Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan bahwa proyek ini sedang dalam tahap penyidikan oleh Polda Jateng karena diduga mengandung indikasi Tipikor, dan telah sampai pada tahap penetapan tersangka, yaitu pemimpin kegiatan proyek tersebut. Permasalahan hukum ini menjadi alasan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes untuk menunda pembayaran. c) Kabupaten Grobogan Kontrak penjualan buku-buku antara PT Balai Pustaka dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan (proyek) didasarkan pada Surat Perjanjian No:425.2/1405a/C/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang pengadaan buku utama SD/MI, SMP/MTs di Kab. Grobogan dengan nilai kontrak sebesar Rp36.340.972.490,00. Penyerahan barang paling lambat tanggal 21 Juli 2004. Seluruh buku pesanan proyek tersebut telah diserahkan sesuai Berita Acara Penyerahan Barang (BAPB) pada tanggal 19 Juli 2004 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Menurut kontrak, pembayaran akan dilakukan secara bertahap, yaitu:

14

(1) Pembayaran uang muka sebesar sebesar Rp7.268.194.000,-, pembayaran tahap I sebesar Rp1.817.048.000,- pembayaran tahap II sebesar Rp6.677.859.490,- dan pembayaran tahap III sebesar Rp5.000.000.000,00 menggunakan dana APBD Tahun 2004. (2) Pembayaran tahap IV (pelunasan) sebesar Rp15.577.871.000,menggunakan dana APBD Tahun 2005. Dari kontrak sebesar Rp36.340.972.490,00, pembayaran yang sudah diterima oleh PT Balai Pustaka adalah sebagai berikut: ƒ ƒ

Tahun 2004 Tahun 2005 Total

15.763.101.490,00 9.999.961.000,00 25.763.062.490,00

Sehingga saldo piutang proyek Grobogan per 30 Juni 2006 sebesar Rp10.577.910.000,00 (Rp36.340.972.490,00– Rp25.763.062.490,00). Hal ini tidak sesuai dengan rencana yang akan dilunasi menggunakan dana APBD tahun 2005 Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan bahwa proyek ini sedang dalam tahap penyidikan oleh Polda Jateng karena diduga mengandung indikasi Tipikor. Saat ini telah ditetapkan beberapa tersangka, salah satunya adalah mantan Dirut PT Balai Pustaka (Alm. Siswadi). Permasalahan hukum ini menjadi alasan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan untuk menunda pembayaran. d) Kabupaten Tegal Kontrak penjualan buku-buku antara PT Balai Pustaka dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal (proyek) didasarkan pada Surat Perjanjian No:050/2023/2004 tanggal 23 Agustus 2004 tentang pengadaan buku utama SD/MI, SMP/MTs di Kab. Tegal, dengan nilai kontrak sebesar Rp35,992.991.600,00. Menurut kontrak, pembayaran akan dilakukan secara bertahap, yaitu: (1) Pembayaran uang muka sebesar sebesar Rp7.198.598.320,- dan pembayaran tahap I sebesar Rp294.393.280,- menggunakan dana APBD Tahun 2004. (2) Pembayaran tahap II sebesar Rp20.000.000.000,- menggunakan dana APBD Tahun 2005. (3) Pembayaran tahap III (pelunasan) sebesar Rp8.500.000.000,menggunakan dana APBD Tahun 2006. Dari kontrak sebesar Rp35,992.991.600,00, pembayaran yang sudah diterima oleh PT Balai Pustaka adalah sebagai berikut: ƒ ƒ ƒ

Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Total

7.198.598.320,00 20.294.393.280,00 5.000.000.000,00 32.492.991.600,00

Sehingga saldo piutang proyek Grobogan per 30 Juni 2006 sebesar Rp3.500.000.000,00 (Rp35,992.991.600,00 – Rp32.492.991.600,00). Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan bahwa proyek ini sedang dalam tahap penyidikan oleh Kejari Tegal karena karena diduga mengandung indikasi Tipikor.

15

e) Kabupaten Sleman Kontrak penjualan buku-buku antara PT Balai Pustaka dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (proyek) didasarkan pada Surat Perjanjian No:425.2/0886 tanggal 10 Mei 2004 tentang pengadaan buku utama SD, SMP dan SMA di Kab. Sleman. Kontrak tersebut sebesar Rp29.820.429.000,00. Penyerahan barang paling lambat tanggal 22 Oktober 2004. Seluruh buku pesanan proyek tersebut telah diserahkan sesuai Berita Acara Penyerahan Barang (BAPB) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Menurut kontrak, pembayaran akan dilakukan secara bertahap, yaitu: (1) Pembayaran Tahap I sebesar Rp6.050.833.000,00 dan Pembayaran Tahap II sebesar Rp9.901.528.460,00 menggunakan APBD Tahun 2004. (2) Pembayaran Tahap III sebesar Rp10.634.907.640,00 menggunakan APBD Tahun 2005. Dari kontrak sebesar Rp29.820.429.000,00, pembayaran yang sudah diterima oleh PT Balai Pustaka adalah sebagai berikut: ƒ ƒ

Tahun 2004 Tahun 2005 Total

11.845.480.241,00 12.000.000.000,00 23.845.480.241,00

Sehingga saldo piutang proyek Sleman per 30 Juni 2006 sebesar Rp5.974.948.759,00 (Rp29.820.429.000,00 – Rp23.845.480.241,00). Hal ini tidak sesuai dengan rencana yang akan dilunasi menggunakan dana APBD tahun 2005. Direksi dari PT Balai Pustaka menjelaskan bahwa proyek ini sedang dalam tahap penyidikan oleh Polda DIY karena diduga mengandung indikasi Tipikor. Saat ini yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Pimpinan Kegiatan proyek tersebut. PT Balai Pustaka belum dapat menagih piutang Proyek karena permasalahan hukum atas proyek tersebut. Walaupun hampir semua proyek sedang terjerat masalah hukum, tapi dalam tahun 2006 masih ada cicilan proyek yang diterima PT Balai Pustaka yaitu dari Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal masingmasing sebesar Rp1.271.272.000,00 dan Rp5.000.000.000,00. Upaya penagihan yang dilakukan oleh Direksi PT Balai Pustaka yaitu mengirim gugatan wanprestasi kepada Pejabat terkait dengan proyek pengadaan buku Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Namun sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 12 Oktober 2006 belum diketahui hasilnya. Untuk Kabupaten lainnya belum ada usaha penagihan. 2) Penjualan Umum

Dalam laporan keuangan PT Balai Pustaka tahun 2006 (s.d. semester I) saldo piutang penjualan umum yang tercatat pada neraca adalah sebesar Rp8.235.696.799,25. Dari jumlah tersebut sebesar Rp5.031.591.763,00 atau 61,09% merupakan piutang penjualan umum PT Balai Pustaka kepada PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) dan PT

16

Tony Ananda Maduma/Len Wijaya (PT TAM). Piutang tersebut berasal dari piutang penjualan buku pada tahun-tahun sebelumnya. Piutang kepada PT PIP terjadi sejak PT PIP melakukan pengambilan buku dari PT Balai Pustaka mulai bulan September tahun 2003 sampai dengan Maret tahun 2005 senilai total Rp2.029.178.195,00. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 12 Oktober 2006, PT PIP belum pernah melakukan pembayaran, sedangkan dokumen penagihan atas piutang tersebut juga tidak diperoleh. Piutang kepada PT TAM per 30 Juni 2006 sebesar Rp3.002.413.568,00 berasal dari penjualan buku umum sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005. Jumlah tersebut merupakan sisa piutang yang belum dibayar tiap tahunnya.. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 12 Oktober 2006 dokumen penagihan piutang kepada PT TAM juga tidak diperoleh. Dari kartu piutang diketahui bahwa meskipun piutang yang telah lalu belum dilunasi oleh PT PIP dan PT TAM, namun Direksi PT Balai Pustaka selalu menyetujui untuk penjualan berikutnya Hasil pemeriksaan menunjukkan piutang PT TAM pada kartu piutang dicatat sebesar nilai bruto, sedangkan bagian akuntansi mencatat sebesar nilai netto (nilai bruto dikurangi rabat 45%). Perbedaan tersebut terjadi karena rabat atas penjualan tersebut belum ditetapkan secara resmi. Kadiv akuntansi menjelaskan bahwa bagian akuntansi mencatat dengan rabat 45% atas dasar instruksi lisan dari direksi, tanpa ada penetapan secara tertulis. Dari uraian tersebut diatas diketahui bahwa dari saldo piutang dagang PT Balai Pustaka per 30 Juni 2006 sebesar Rp52.505.543.692,07 terdapat piutang yang berpotensi macet sebesar Rp39.103.194.271,00 yang terdiri dari piutang penjualan khusus sebesar Rp34.071.602.508,00 dan piutang penjualan umum sebesar Rp5.031.591.763,00 Hal tersebut tidak sesuai dengan : 1) Kontrak merupakan kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan harus ditaati. Setiap kebijakan yang diambil, sebaiknya dilakukan secara tertulis untuk memudahkan pelaksanaannya. 2) Pasal 22 Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN yang menyebutkan bahwa Direksi harus menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN. Hal tersebut mengakibatkan : 1) PT Balai Pustaka tidak dapat memanfaatkan dana yang tertanam dalam piutang macet sebesar Rp39.103.194.271,00. 2) Adanya potensi kerugian negara yang berasal dari penjualan khusus / proyek buku-buku pelajaran milik PT Balai Pustaka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten di Jateng dan DIY.

17

Hal tersebut disebabkan: 1) Penjualan khusus (proyek) buku-buku pelajaran milik PT Balai Pustaka yang dilakukan oleh PT PIP berindikasi adanya tindak pidana korupsi. 2) Direksi PT Balai Pustaka memberlakukan perlakuan khusus dalam penjualan buku umum kepada PT TAM dan PT PIP. Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan sedang mempelajari permasalahan tagihan tersebut dan terus akan berupaya menyelesaikan dengan pihak-pihak terkait. Direksi akan memanggil PT TAM dan PT PIP untuk membicarakan permasalahan tagihan tersebut dan jika PT TAM dan PT PIP tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan piutang tersebut, Direksi akan menyelesaikan melalui jalur hukum. BPK RI menyarankan agar : 1) Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban dan mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada Direksi PT Balai Pustaka periode terdahulu atas pelaksanaan penjualan khusus / proyek buku-buku pelajaran di Jawa Tengah dan DIY maupun penjualan buku-buku umum. 2) Direksi PT Balai Pustaka mengkaji untuk menyelesaikan melalui jalur hukum terhadap penyelesaian piutang PT PIP dan PT TAM. c. Pemberian Uang Muka Kerja kepada PT Putra Ihsan Pramudita sebesar Rp48.533.882.452,00 tidak sesuai dengan perjanjian pemasaran dan PT Balai Pustaka tidak memaksimalkan pendapatan fee yang diperoleh dari kontrak pengadaan buku PT Balai Pustaka pada tahun 2003 dan 2004 melaksanakan kegiatan kontrak pengadaan buku pelajaran dengan Pemerintah Daerah (Pemda)/Dinas Pendidikan beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kontrak-kontrak tersebut dilaksanakan oleh mitra kerja PT Balai Pustaka yaitu PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP). Kerjasama antara PT Balai Pustaka dengan PT PIP tentang pemasaran buku terbitan PT Balai Pustaka dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama pemasaran sebagai berikut: No No Perjanjian 1. No. 012.1/SET/PJ.4.2003

Tanggal 1 April 2003

2.

No. 023.2/SET/PJ.6.2003

16 Juni 2003

3.

No. 50.2/SET/PJ.11.2003

17 Nov 2003

Keterangan Kerjasama pemasaran buku terbitan PT Balai Pustaka di lingkungan dinas pendidikan daerah Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri. Kerjasama pemasaran buku terbitan BP di lingkungan dinas pendidikan propinsi Jawa Tengah dan DIY (Pemalang, Batang, Pati, Salatiga, Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Magelang, Boyolali) Kerjasama pemasaran buku terbitan PT Balai Pustaka di lingkungan dinas pendidikan kabupaten Demak dan Wonosobo.

Hasil pemeriksaan atas pengadaan buku PT Balai Pustaka yang dilaksanakan oleh PT PIP diketahui hal-hal berikut : 1) Pemberian uang muka kerja kepada PT PIP sebesar Rp48.533.882.452,00 tidak sesuai dengan perjanjian pemasaran dan tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

18

PT Balai Pustaka pada tahun 2004 telah memberikan uang muka kepada PT PIP sebagai modal kerja sebesar Rp48.533.882.452,00 dengan tahapan sebagai berikut : a) Tanggal 8 Oktober 2004 sebesar Rp3.000.000.000,00, b) Tanggal 13 Oktober 2004 sebesar Rp29.438.377.738,00, dan c) Tanggal 16 Oktober 2004 sebesar Rp16.095.504.714,00. Pemberian uang muka kerja kepada PT PIP tersebut dilakukan oleh Pejabat Plt Direktur Utama PT Balai Pustaka tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Modal kerja tersebut diperoleh dari pinjaman PT Balai Pustaka kepada PT Bank Mandiri sesuai surat Direksi PT Balai Pustaka No.060/MK.2/B.8.2004 tanggal 23 Agustus 2004. Pengembalian pinjaman oleh PT Balai Pustaka akan diangsur dari pencairan dana-dana proyek yang diterima. Persetujuan pemberian pinjaman dari PT Bank Mandiri sesuai dengan Surat No.CBG.CR2/RD5.383/2004 tanggal 30 September 2004 untuk jangka waktu satu tahun. Mantan Plt Direktur Utama PT Balai Pustaka menjelaskan bahwa modal kerja tersebut digunakan untuk pengembangan daerah pemasaran dengan mempertahankan strategi pemasaran muliyears. Dengan kondisi banyaknya buku PT Balai Pustaka yang tidak lulus penilaian Badan Standarisasi Nasional (BSN) maka diperlukan biaya operasional yang tinggi untuk memasarkan buku-buku tersebut. Sementara itu, mitra kerja memiliki dana yang terbatas untuk melakukan pemasaran ke daerah sehingga PT Balai Pustaka meminjam dana ke Bank Mandiri. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pemasaran antara PT Balai Pustaka dan PT PIP, biaya pemasaran tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab PT PIP PT Balai Pustaka mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar KMK yang sudah jatuh tempo. PT Balai Pustaka baru membayar utang pokok sebesar Rp10.831.699.216,76 dan membayar bunga sebesar Rp5.109.834.083,24. PT Bank Mandiri dengan surat No.SAM.CR2/LWO-I.212/2006 tanggal 7 Agustus 2006, menyatakan bahwa kredit tersebut telah digolongkan sebagai kredit macet. Total kewajiban per 30 Juni 2006 adalah sebesar Rp55.695.119.004,45 dengan rincian sebagai berikut : a) Sisa pokok pinjaman sebesar Rp39.168.300.000,00. b) Beban bunga KMK sebesar Rp10.169.379.292,79. c) Denda keterlambatan pembayaran yang telah menjadi beban perusahaan sebesar Rp6.357.439.711,66. 2) PT Balai Pustaka tidak memaksimalkan pendapatan fee yang diperoleh dari kontrak pengadaan buku. Kontrak-kontrak pengadaan buku pelajaran dengan Pemda/Dinas Pendidikan beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak tahun 2003 yang diperoleh PT Balai Pustaka dari hasil kerjasama pemasaran dengan PT PIP adalah sebagai berikut:

19

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pemda Surakarta Sukoharjo Wonogiri Batang Magelang Salatiga Boyolali Demak Wonosobo Pemalang Brebes Grobogan Sleman Tegal

Nilai Kontrak 10.875.129.600 11.967.671.480 7.232.585.500 8.452.885.110 11.845.987.250 17.616.655.300 18.553.578.010 4.917.809.000 21.996.088.085 26.587.269.100 19.998.676.225 36.340.972.490 29.820.429.000 35.992.991.600 262.198.727.750

PPh Psl 22 163.126.944 179.515.072 108.488.783 126.793.277 177.689.809 264.249.830 278.303.670 73.767.135 329.941.321 398.809.037 299.980.143 545.114.587 447.306.435 539.894.874 3.932.980.916

Kontrak netto 10.712.002.656 11.788.156.408 7.124.096.718 8.326.091.833 11.668.297.441 17.352.405.471 18.275.274.340 4.844.041.865 21.666.146.764 26.188.460.064 19.698.696.082 35.795.857.903 29.373.122.565 35.453.096.726 258.265.746.834

Komisi BP 1.071.200.266 1.178.815.641 712.409.672 832.609.183 1.166.829.744 1.735.240.547 1.827.527.434 484.404.187 2.166.614.676 2.618.846.006 1.969.869.608 3.579.585.790 2.937.312.257 3.545.309.673 25.826.574.683

Tgl Kontrak Jenis Pembayaran 16/04/2003 APBD 2003 19/05/2003 APBD 2003 23/06/2003 APBD 2003 20/10/2003 APBD 2003 22/10/2003 APBD 2004 27/10/2003 multi (2004-2005) 18/11/2003 multi (2004-2005) 28/11/2003 multi (2004-2005) 11/02/2004 multi (2004-2005) 02/03/2004 multi (2004-2005) 11/03/2004 multi (2004-2005) 23/03/2004 multi (2004-2005) 10/05/2004 multi (2004-2005) 23/08/2004 multi (2004-2005-2006)

Dari data di atas diketahui hal-hal sebagai berikut: a) Nilai seluruh kontrak adalah sebesar Rp262.198.727.750,00 yang merupakan kontrak tahun 2003 dan 2004. b) PT Balai Pustaka memperoleh pendapatan total sebesar Rp25.826.574.683,00 yang berasal dari fee 10% dari total nilai kontrak netto. c) Sumber pembayaran yang dilakukan beberapa Pemda adalah APBD secara multi years yang berarti pembayaran dicicil dalam beberapa kali anggaran APBD Pemda tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama pemasaran antara PT Balai Pustaka dan PT PIP maka PT Balai Pustaka memperoleh fee sebesar 10% dari nilai kontrak netto (nilai kontrak bruto dikurangi PPh). Sedangkan sisanya sebesar 90% dari nilai kontrak netto tersebut menjadi hak PT PIP. Mantan Plt Direktur Utama PT Balai Pustaka menjelaskan bahwa fee tersebut disamakan dengan royalty dengan dasar perhitungan dari nilai kontrak yang diperoleh sebagai berikut : • 35% adalah harga pokok produksi. • 20% adalah buku/alat peraga yang diberikan sebagai bantuan kepada pemda setempat. • 10 % adalah biaya revisi buku karena harus memuat kandungan lokal • 10 % adalah royalty. • 25 % adalah biaya pemasaran dan operasional mitra. Dari komposisi biaya tersebut diatas, Plt Dirut PT Balai Pustaka menyatakan bahwa biaya pemasaran dan operasional mitra sebesar 25 % tidak dapat dikontrol oleh PT Balai Pustaka. Penetapan fee sebesar 10 % tersebut tidak mempunyai dasar apapun. PT Balai Pustaka seharusnya dapat memaksimalkan pendapatan dari fee yang diperoleh dengan mengurangi prosentase komponen biaya pemasaran karena PT Balai Pustaka ternyata masih mengeluarkan biaya pemasaran yang seharusnya menjadi tanggung jawab PT PIP. Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh PT Balai Pustaka pada tahun 2005 dan 2004 masing-masing sebesar Rp1.222.716.016,00 dan Rp3.657.079.351,00. Selain itu PT Balai Pustaka pada tahun 2004 telah memberikan uang muka kepada PT PIP sebagai modal kerja sebesar

20

Rp48.533.882.452,00. Uang muka tersebut digunakan pengembangan pemasaran PT Balai Pustaka melalui PT PIP.

untuk

3) Terdapat kelebihan pembayaran kepada PT PIP sebesar Rp28.368.333.270,00. Pembayaran dari Proyek Dinas Pendidikan di Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya sudah lunas pada bulan Desember tahun 2005, namun pada saat pemeriksaan berakhir tanggal 12 Oktober 2006, masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp37.989.411.508,00 dengan rincian sebagai berikut: No

Pemda

Nilai Kontrak Proyek-BP

Pembayaran dari Proyek

Sisa Piutang ke Proyek

1

Surakarta

10.875.129.600

10.875.129.600

0

2

Tegal

35.992.991.600

32.492.991.600

3.500.000.000

3

Sleman

29.820.429.000

23.845.480.241

5.974.948.759

4

Wonosobo

21.996.088.085

18.020.453.455

3.975.634.630

5

Demak

4.917.809.000

1.000.000.000

3.917.809.000

6

Magelang

2.983.210.400

2.983.210.400

0

Magelang

6.847.778.850

6.847.778.850

0

Magelang

2.014.998.000

2.014.998.000

0

7

Pemalang

26.587.269.100

26.543.498.206

43.770.894

8

Sukoharjo

9.968.882.600

9.968.882.600

0

Sukoharjo

1.998.788.880

1.998.788.880

0

9

Grobogan

36.340.972.490

25.763.062.490

10.577.910.000

10

Boyolali

18.553.578.010

18.553.578.010

0

11

Batang

7.269.811.710

7.269.811.710

0

Batang

1.183.073.400

1.183.073.400

0 0

12

Wonogiri

7.232.585.500

7.232.585.500

13

Salatiga

17.616.655.300

17.616.655.300

0

14

Brebes

19.998.676.225

9.999.338.000

9.999.338.225

262.198.727.750

224.209.316.242

37.989.411.508

TOTAL

Dari total penerimaan pembayaran dari proyek Dinas Pendidikan Jateng dan DIY sebesar Rp224.209.316.242,00 seharusnya yang menjadi hak PT PIP adalah Rp198.761.558.849,00 (90% x (98,5% x Rp224.209.316.242,00)). Namun pembayaran dari PT Balai Pustaka kepada PT PIP telah mencapai Rp227.129.892.119,00. Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran kepada PT PIP sebesar Rp28.368.333.270,00 (Rp227.129.892.119,00 - Rp198.761.558.849,00) dengan rincian sebagai berikut :

21

No

Pemda

1

2

Pembayaran

PPh Psl 22

Penjualan

Hak PT PIP

Pembayaran

Selisih

dari Proyek

1,5%

Netto

seharusnya

PT BP ke PIP

Lebih/(kurang)

3

4=(1,5%x3)

5=(3-4)

6=(90%x5)

7

8=7-6

1

Surakarta

10.875.129.600

163.126.944

10.712.002.656

9.640.802.390

9.403.526.130

(237.276.260)

2

Tegal

32.492.991.600

487.394.874

32.005.596.726

28.805.037.053

31.907.838.641

3.102.801.588

3

Sleman

23.845.480.241

357.682.204

23.487.798.037

21.139.018.234

25.851.514.961

4.712.496.727

4

Wonosobo

18.020.453.455

270.306.802

17.750.146.653

15.975.131.988

19.480.244.072

3.505.112.084

5

Demak

1.000.000.000

15.000.000

985.000.000

886.500.000

3.155.000.000

2.268.500.000

6

Magelang

2.983.210.400

44.748.156

2.938.462.244

2.644.616.020

2.698.350.883

53.734.863

Magelang

6.847.778.850

102.716.683

6.745.062.167

6.070.555.951

6.205.450.727

134.894.776

Magelang

2.014.998.000

30.224.970

1.984.773.030

1.786.295.727

1.318.178.737

(468.116.990)

7

Pemalang

26.543.498.206

398.152.473

26.145.345.733

23.530.811.160

22.947.714.940

(583.096.220)

8

Sukoharjo

9.968.882.600

149.533.239

9.819.349.361

8.837.414.425

8.837.456.569

42.144

Sukoharjo

1.998.788.880

29.981.833

1.968.807.047

1.771.926.342

1.771.926.771

429

9

Grobogan

25.763.062.490

386.445.937

25.376.616.553

22.838.954.897

30.165.148.985

7.326.194.088

10

Boyolali

18.553.578.010

278.303.670

18.275.274.340

16.447.746.906

16.447.702.445

(44.461)

11

Batang

7.269.811.710

109.047.176

7.160.764.534

6.444.688.081

6.444.672.714

(15.367)

Batang

1.183.073.400

17.746.101

1.165.327.299

1.048.794.569

1.048.795.187

618

12

Wonogiri

7.232.585.500

108.488.783

7.124.096.718

6.411.687.046

6.411.683.237

(3.809)

13

Salatiga

17.616.655.300

264.249.830

17.352.405.471

15.617.164.923

15.305.886.998

(311.277.925)

14

Brebes

9.999.338.000

149.990.070

9.849.347.930

8.864.413.137

17.728.800.122

8.864.386.985

224.209.316.242

3.363.139.748

220.846.176.498

198.761.558.849

227.129.892.126

28.368.333.270

TOTAL

Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan : 1) Akte Pendirian PT Balai Pustaka yang telah disahkan Menteri Kehakiman tahun 1997 pasal 11 ayat (4b) yang menyatakan perbuatanperbuatan Direksi untuk memberikan pinjaman jangka pendek atas nama perseroan harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris 2) Perjanjian Kerjasama Pemasaran No. 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 1 April 2003, No. 023.2/SET/PJ.6.2003 tanggal 16 Juni 2003 dan No.050.2/SET/PJ.11.2003 tanggal 17 Nopember 2003 antara PT Balai Pustaka dan PT PIP yang menyatakan bahwa : a) PT PIP bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya operasional, biaya produksi pencetakan, biaya revisi dan royalty pengarang yang timbul akibat kegiatan pemasaran tersebut. b) Hak PT PIP adalah sebesar 90% dari kontrak netto 1) 2)

3)

4)

Hal tersebut mengakibatkan : Adanya potensi kerugian negara sebesar Rp48.533.882.452,00 yang berasal dari pemberian uang muka kepada PT PIP. PT Balai Pustaka menanggung bunga KMK dan denda keterlambatan pembayaran sampai dengan 30 Juni 2006 masing-masing sebesar Rp10.169.379.292,79 dan Rp6.357.439.711,66. PT Balai Pustaka tidak dapat memanfaatkan dana sebesar Rp28.368.333.270,00 yang merupakan kelebihan pembayaran kepada PT PIP. PT Balai Pustaka tidak dapat memaksimalkan pendapatan dari kontrak pengadaan buku yang diperoleh.

22

Hal tersebut disebabkan : 1) Mantan Plt Direktur Utama PT Balai Pustaka periode sebelumnya memberikan keistimewaan kepada PT PIP dalam bentuk pemberian uang muka kerja. 2) Direksi PT Balai Pustaka periode sebelumnya lalai karena tidak mempunyai dasar penilaian dalam menetapkan besaran fee dari kontrak pengadaan buku yang diperoleh dalam kerjasama pemasaran dengan PT PIP Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan sedang mempelajari pemberian uang muka tersebut dan akan melakukan rekonsiliasi dengan pihak yang bersangkutan. Jika dalam pemberian uang muka tersebut ternyata berdampak merugikan perusahaan, Direksi akan meminta pertanggungjawaban kepada PT PIP dan dalam hal PT PIP tidak bersedia, Direksi akan melakukan proses hukum untuk penyelesaiannya. BPK RI menyarankan agar : 1) Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban Direksi PT Balai Pustaka periode terdahulu atas pemberian uang muka kerja dan kelebihan pembayaran kepada PT PIP dan kepada yang bersalah agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan. 2) Direksi PT Balai Pustaka meminta pertanggungjawaban PT PIP dan apabila tidak bersedia agar ditempuh jalur hukum. d. Terdapat Penjualan fiktif buku pelajaran ke Pemda Bojonegoro sehingga merugikan PT Balai Pustaka sebesar Rp59.423.565,35 PT Balai Pustaka dengan surat penawaran harga No.05.09/C/PN.3.2005 dan No.05.14/C/PN.3.2005 tanggal 7 Maret 2005 mengajukan penawaran harga atas buku-buku yang dipesan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Setelah melalui proses negosiasi, diperoleh kesepakatan harga total sebesar Rp343.261.000,00 yang tercantum dalam surat persetujuan harga No.05.16/C/SPH.3.2005 dan 05.11/C/SPH.3.2005 tanggal 15 Maret 2005. Selanjutnya dibuat draft surat perjanjian pemborongan dan Surat Perintah Kerja antara PT Balai Pustaka dengan Pemkab Bojonegoro pada tanggal 21 Maret 2005, yang baru ditandatangani sepihak oleh PT Balai Pustaka. Namun draft surat perjanjian pemborongan tersebut tidak jadi ditandatangani dan batal diteruskan pelaksanaannya karena proses penunjukan langsung atas pengadaan buku tersebut dibatalkan dan diganti dengan tender pengadaan buku. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 12 Oktober 2006 surat pembatalan ini tidak diperoleh. Dalam rangka mengikuti proses tender tersebut, PT Balai Pustaka kemudian mengajukan penawaran baru untuk mengikuti lelang dengan surat No.29/C/PN.8.2005 dan No.29.1/C/PN.8.2005 tanggal 23 Agustus 2005. PT Balai Pustaka menguasakannya kepada mitra kerja (Sdr.Adi Yuwono) selaku kuasa PT Balai Pustaka dalam lelang pengadaan buku di Kabupaten Bojonegoro. Disamping itu, PT Balai Pustaka telah memberikan uang muka kepada mitra kerja sebesar Rp45.000.000,00. Meskipun kontrak belum ada, Direksi PT Balai Pustaka dengan surat tanggal 7 April 2005 telah meminta Kepala Divisi Distribusi PT Balai Pustaka untuk mengemas semua buku-buku yang dipesan yang berasal dari stock PT Balai Pustaka dan menambah spesifikasi sesuai dengan permintaan proyek yaitu menambah sablon dengan kata-kata “Milik Dinas Pendidikan Pemkab Bojonegoro Tidak Diperdagangkan”. Mitra kerja yaitu Sdr. Adi

23

Yuwono kemudian mengambil dan mengirimkan buku sebanyak 14.765 eksemplar dengan harga pokok senilai Rp93.922.086,80 tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dengan surat pengantar bukti penyerahan barang No.086/OP/GB/V/05 dan No.087/OP/GB/V/05 tanggal 2 Mei 2005. Pada tanggal 18 Januari 2006 diterima retur penjualan dari buku-buku tersebut yang diterima di gudang PT Balai Pustaka dengan surat retur No.01/ONP/OP/I/06. Buku yang diretur sebanyak 12.871 eksemplar dengan harga pokok senilai Rp79.498.521,45, yang berarti tidak semua buku-buku tersebut diretur. Terhadap buku-buku yang telah dikirim dan tidak diretur sebanyak 1.894 eksemplar dengan harga pokok senilai Rp14.423.565,35 dan harga jual senilai Rp54.931.000,00 tersebut bagian akuntansi tidak mencatatnya sebagai penjualan dan faktur penjualan tidak dikeluarkan. Berdasarkan laporan persediaan per 30 Juni 2006 diketahui bahwa buku-buku tersebut masih tersimpan di gudang dan dikategorikan sebagai barang rusak dan tidak bisa dijual ke pihak lain karena dalam buku-buku tersebut telah dibubuhi cap sebagai milik Pemda Bojonegoro. Berdasarkan ketentuan umum, perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan buku pelajaran harus diikat dengan kontrak atau surat perintah kerja yang antara lain mengatur hak dan kewajiban dari para pihak pembuat kontrak dan juga mengatur sanksi-sanksi. Hal tersebut mengakibatkan PT Balai Pustaka dirugikan sebesar Rp59.423.565,35 (Rp14.423.565,35 + Rp45.000.000,00) yang berasal dari harga pokok buku pelajaran yang belum dikembalikan dan pemberian uang muka kerja kepada mitra yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disebabkan Direktur Pemasaran PT Balai Pustaka periode terdahulu mempercayai mitra kerja dengan melaksanakan penjualan buku sebelum kontrak ditandatangani, dan Direksi PT Balai Pustaka tidak tegas meminta pertanggungjawaban uang muka kerja dan buku-buku yang tidak diretur kepada mitra kerja. Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan bahwa proyek ini batal, pihak manajemen akan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terkait. BPK RI menyarankan agar : 1) Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban Direksi PT Balai Pustaka periode sebelumnya dan mengenakan sanksi kepada pejabat terkait atas pelaksanaan penjualan buku pelajaran ke Pemda Bojonegoro. 2) Direksi PT Balai Pustaka meminta pertanggungjawaban kepada mitra kerja dan apabila tidak bersedia agar ditempuh jalur hukum. e. PT Balai Pustaka tidak mengenakan biaya sewa atas buku kamus senilai Rp3.080.617.640,00 milik pihak ketiga yang disimpan di gudang PT Balai Pustaka. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Balai Pustaka semester I tahun 2006 diketahui terdapat saldo persediaan buku senilai Rp9.891.019.824,88. Dari hasil pemeriksaan di gudang PT Balai Pustaka, diketahui terdapat persediaan buku kamus senilai Rp3.080.617.640,00 yang tercatat sebagai persediaan buku proyek atau milik pihak ketiga yang terdiri dari : 1) Kamus Matematika 281.195 eksemplar senilai Rp1.464.688.516,00 2) Kamus Kimia sebanyak 4.623 eksemplar senilai Rp92.811.348,00 3) Kamus Biologi sebanyak 39.516 eksemplar senilai Rp483.517.776,00

24

4) Kamus Sains sebanyak 100.000 eksemplar senilai Rp1.039.600.000,00.

Buku kamus tersebut merupakan buku milik konsorsium yang dibentuk oleh PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) dalam rangka memenuhi pesanan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta (DIY) pada tahun 2003. Kerjasama antara PT Balai Pustaka dan PT PIP merupakan kerjasama pemasaran buku terbitan PT Balai Pustaka. Pemenuhan pesanan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT PIP. Buku yang telah dicetak oleh konsorsium disimpan terlebih dahulu di gudang milik PT Balai Pustaka dan kemudian dikimkan ke daerah. PT Balai Pustaka mencatat buku tersebut sebagai barang titipan pihak ketiga atau barang proyek. Namun hak dan kewajiban PT PIP dan PT Balai Pustaka dalam pengelolaan persediaan buku tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam perjanjian. Buku-buku kamus tersebut diterima di gudang PT Balai Pustaka pada tahun 2003 dan 2004 dengan rincian mutasi dan saldo per 30 Juni 2006 sebagai berikut : No. 1 2 3 4

Jenis Buku Kamus Matematika Kamus Sains Kamus Kimia Kamus Biologi Jumlah

Tahun Penerbitan 2003 2004 2004 2004

Masuk Keluar Saldo (eksemplar) (eksemplar) (eksemplar) 475.300 100.000 21.305 72.297 668.902

194.105 16.682 32.781 243.568

281.195 100.000 4.623 39.516 425.334

Nilai (Rp) 1.464.688.516,00 1.039.600.000,00 92.811.348,00 483.517.776,00 3.080.617.640,00

Hasil pemeriksaan fisik di gudang PT Balai Pustaka diketahui bahwa penyimpanan buku-buku kamus tersebut di gudang menggunakan tempat/ruangan yang cukup luas yang seharusnya dapat digunakan untuk menyimpan persediaan buku milik PT Balai Pustaka. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT Balai Pustaka tidak pernah mengenakan biaya atas penggunaan gudang untuk menyimpan buku-buku tersebut kepada PT PIP. Selain itu PT PIP tidak pernah lagi mengurus persediaan tersebut sehingga pengelolaan atas persediaan buku kamus tersebut dilakukan oleh PT Balai Pustaka. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 12 Oktober 2006, PT Balai Pustaka belum pernah membicarakan penyelesaian masalah tersebut dengan PT PIP. Kontrak/perjanjian merupakan kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. PT Balai Pustaka seharusnya mengoptimalkan penggunaan asset perusahaan yang digunakan oleh pihak ketiga dengan pengenaan biaya sewa. Hal tersebut mengakibatkan PT Balai Pustaka tidak dapat memanfaatkan gudang yang digunakan untuk menyimpan buku kamus milik PT PIP dan tidak dapat mengoptimalkan pendapatan dari asset yang digunakan oleh pihak ketiga. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Balai Pustaka tidak cermat dalam membuat perjanjian dengan PT PIP yang tidak memasukkan klausul hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengelolaan barang/persediaan buku titipan dan tidak tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan PT PIP.

25

Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan sedang mempelajari permasalahan ini dan akan diverifikasi dengan dokumen yang ada. BPK RI menyarankan agar Direksi PT Balai Pustaka segera menyelesaikan masalah tersebut dengan PT PIP dan dalam pembuatan perjanjian memasukkan klausul hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait secara seimbang. f. Persekot/uang muka kerja sebesar Rp3.096.442.242,80 belum dipertanggungjawabkan oleh penerima uang muka kerja PT Balai Pustaka dalam rangka untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan telah memberikan dana berupa persekot kerja kepada pejabat setingkat kepala seksi ke atas. Pejabat yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Keuangan dan Administrasi yang memuat nilai nominal uang persekot dan alasan peruntukannya. Berdasarkan laporan keuangan PT Balai Pustaka Semester I tahun 2006 per tanggal 30 Juni 2006, diketahui jumlah uang muka kerja, piutang pegawai dan Dana Research & Development (R&D) sebesar Rp3.096.442.242,80 dengan rincian seperti tabel berikut: Tgl

Uraian

Uang Muka Kerja

1. Ahmad Hertanto / eks.Direktur Pemasaran 2. M. Hidayat / Kasubag Rumah Tangga 583.358.143,80 3. Aan Munadi / Kasubag. Kesehatan 500.000,00 4. S a r n o / Kasi Pengadaan Bahan 34.758.544,00 5. Djoko Dwinanto / Kadiv Penerbitan 15.000.000,00 6. Mumumg Marthasasmita / Eks.Direktur Produksi 3.000.000,00 7. Elvis Iskandar / Kasi Promosi 1.550.000,00 8. Supardi / Kadiv Distribusi 36.750.000,00 9. Umi Chamidah, S.Pd. / Kasubag Humas 13.400.000,00 10. Zuraini / Kasi Administrasi Penerbitan 5.000.000,00 11. Drs. Teddy Kusnadi, Ak / Eks.Dir Keu / Eks PLT Dirut 12. Nurwidiatmo, SH, MM / Kadiv. Penjualan Khusus 500.000,00 13. Fazar Bachtiar / Pokja Multimedia 14. Para Karyawan Balai Pustaka 15. Kas Kecil 16. SPPD Total Uang Muka Yang Belum Dipertanggungjawabkan 693.816.687,80

Piutang Pegawai

Dana R & D Dana Motivasi 1.331.412.670,00

210.919.410,00 105.703.500,00 318.190.000,00 185.286.000,00

8.950.000,00 200.000.000,00 2.000.000,00 20.350.000,00 6.295.975,00 1.500.000,00 12.018.000,00 871.212.885,00

1.531.412.670,00

Dana R&D dan dana motivasi penagihan sebesar Rp1.531.412.670,00 merupakan dana yang dialokasikan setiap bulan atau sesuai kebutuhan sesuai SK Direksi No. 001.2/SET/SK.1.98 tanggal 5 Januari 1998 tentang pemberian insentif penagihan piutang (dana motivasi penagihan inkaso) dan pengalokasian Dana R&D atau dana penelitian dan pengembangan perusahaan. Divisi akuntansi setiap akhir tahun mereklasifikasi uang muka kerja yang sudah jatuh tempo ke rekening pinjaman pegawai setiap akhir tahun. Kebijakan akuntansi yang digunakan PT Balai Pustaka tidak mengatur pertanggungjawaban persekot/uang muka kerja. Sebenarnya direksi sudah membuat draft Surat Keputusan Direksi tentang Pemberian Uang Persekot Kerja dan Tata Cara Pertanggungjawabannya. Namun tidak pernah ditetapkan secara resmi. Pelaksanaan dari draft SK Direksi tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan yang harus diisi oleh setiap pejabat penerima uang muka untuk setiap transaksi penerimaan uang muka berupa Tanda Terima

26

Persekot Kerja/Uang Muka. Dalam surat pernyataan tersebut telah diatur mengenai kewajiban pejabat penerima uang muka dan sanksi apabila lalai mengembalikan uang muka. Walaupun dalam surat pernyataan telah ada ketentuan sebagaimana dimaksud diatas namun pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan. Uang muka kerja tersebut telah berumur lebih dari 1 (satu) bulan namun belum dipertanggungjawabkan oleh penerima uang muka kerja. Hal tersebut tidak sesuai dengan : 1) Pasal 22 Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN yang menyebutkan bahwa Direksi harus menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN. 2) Surat pernyataan penerimaan Persekot Kerja/Uang muka yang menyatakan uang muka akan dipertanggungjawabkan dalam 1 bulan. Hal tersebut mengakibatkan PT Balai Pustaka tidak dapat memanfaatkan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.096.442.242,00. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Balai Pustaka lalai meminta pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja dan lalai menetapkan ketentuan mengenai pemberian uang muka kerja dan pertanggungjawabannya. Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan akan segera menindaklanjuti dan mengkaji ulang draft Surat Keputusan Direksi tentang Pemberian Uang Muka dan Tata Cara Pertanggungjawabannya yang selanjutnya akan ditetapkan dengan SK Direksi secara resmi. Terhadap uang muka kerja sebesar Rp693.816.687,80 dan Piutang Pegawai sebesar Rp871.212.885,00 akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap persekot kerja Direksi sebesar Rp1.531.412,670 akan diverifikasi dan akan diminta pertanggungjawaban ke mantan direksi tersebut. BPK RI menyarankan agar : 1) Direksi PT Balai Pustaka meminta pertanggungjawaban / menagih kepada karyawan yang bersangkutan dan direksi lama atas sejumlah dana yang belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Direksi PT Balai Pustaka segera menetapkan aturan tentang Pemberian Uang Muka Kerja dan Tatacara Pertanggungjawabannya. g. PT Balai Pustaka tidak bisa memanfaatkan pendapatan sewa ruangan kantor senilai Rp277.226.400,00 PT Balai Pustaka dalam rangka mengoptimalkan penggunaan asset perusahaan serta memanfaatkan ruangan yang tidak digunakan (idle) telah menyewakan ruangan kepada pihak ketiga agar dapat mendatangkan manfaat seoptimal mungkin bagi perusahaan. PT Balai Pustaka membentuk tim penyewaan ruangan gedung PT Balai Pustaka pada tanggal 5 Januari 2006 dengan Surat Keputusan Direksi No.001.1/SET/SK.1.2006 tentang pembentukan tim penyewaan ruang gedung PT Balai Pustaka (Persero). Atas ruangan yang disewakan tersebut PT Balai Pustaka membuat kontrak atau perjanjian dengan pihak penyewa sebagai berikut:

27

No. 1 2.

3. 4.

5.

6.

Uraian Sewa Auditorium oleh PT Brahma Mandika Sewa lantai dasar : -PT Putra Ihsan Pramudita -Yayasan Bina Mandiri Sewa Lantai VI Aminef Sewa Lantai VII -PKBPII -CV Petojo JSA (2 kontrak) -PT Tirta PS Sewa atap : -PT Indosat -PT Excelcomindo P Sewa kantin Total

Luas (M2) 1091,81 M2

Masa Sewa (Tahun) 3 + l bl

Nilai Kontrak (Rp) 789.691.833,00

168 M2 122 M2

2 1

203.280.000,00 40.260.000,00

722 M2

1

255.588.000,00

1 1 Proses

20.856.000,00 51.308.400,00 53.090.400,00

79 M2 118,04 M2 241,32 M2 24 M2 24 M2 81 M2

5 5 1

300.000.000,00 290.000.000,00 19.440.000,00 2.023.514.633,00

Dari hasil pemeriksaan terhadap surat perjanjian maupun bukti-bukti pembayaran sewa ruangan, diketahui terdapat tiga penyewa yang belum melakukan pembayaran sewa ruangan yang ditempati yaitu PT Putra Ihsan Pramudita, Pusat Kajian dan Biro Penelitian Insan Idaman dan PT Tirta Pratiwi Sejati dengan total nilai sewa sebesar Rp277.226.400,00 dengan penjelasan sebagai berikut: 1) PT Putra Ihsan Pramudita (PT PIP) Nilai sewa PT PIP sebesar Rp203.280.000,00. Kontrak sewa lama sudah berakhir tanggal 3 Januari 2005 namun kontrak perpanjangan baru dibuat tanggal 4 Juli 2006. PT PIP baru menyerahkan kontrak yang sudah ditandatangani pada bulan September 2006 atau terlambat 21 bulan. PT Balai Pustaka sudah dua kali melakukan penagihan pada PT PIP dengan surat No.111/MK.2/B.9.2006 tanggal 22 September 2006 dan No.123/MK.2/B.10.2006 tanggal 5 Oktober 2006. Pada surat tagihan kedua tersebut sudah ditegaskan bahwa jika PT PIP belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 11 Oktober 2006 maka pihak PT Balai Pustaka akan melakukan penyegelan dan tagihan atas sewa ruangan akan diproses secara hukum. Namun sampai dengan berakhir pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2006 PT Balai Pustaka masih belum menerima pembayaran atas kontrak sewa dimaksud. 2) Pusat Kajian dan Biro Penelitian Insan Idaman ( PKBPII) Nilai sewa PKBPH sebesar Rp20.856.000,00.Kontrak ditandatangani tgl 9 April 2006 dan sudah pernah dilakukan penagihan tanggal 19 Juli 2006 namun sampai berakhir pemeriksaan tanggal 10 Otober 2006 belum ada penerimaan atas kontrak sewa dimaksud. 3) PT Tirta Pratiwi Sejati (PT TPS) Nilai sewa PT TPS sebesar Rp5.090.400,00. Kontrak sewa ruangan No. 015/SET/PJ.8.2005 tanggal 16 Agustus 2005 dengan masa sewa satu tahun berakhir tanggal 1 Agustus 2006. Dari kartu piutang diketahui PT TPS masih menunggak sewa sampai dengan berakhir pemeriksaan tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp17.090.400,00. PT TPS sampai saat ini masih menempati ruangan yang disewa dan kontrak perpanjangan sewa belum ditandatangani sehingga bagian inkaso divisi keuangan belum bisa melakukan penagihan atas sewa tersebut.

28

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ruangan Kantor PT Balai Pustaka yang menyatakan setelah jangka waktu sewa berakhir maka perjanjian perpanjangan sewa menyewa dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat, baik teknis maupun harga/nilai sewa yang akan ditentukan kemudian. Hal tersebut mengakibatkan PT Balai Pustaka kehilangan kesempatan memanfaatkan pendapatan dari sewa gedung senilai Rp277.226.400,00 untuk operasional perusahaan. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Balai Pustaka tidak tegas dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran sewa serta lalai memperpanjang kontrak yang sudah habis masa berlakunya. PT Balai Pustaka menjelaskan bahwa akan segera melakukan langkahlangkah nyata untuk menindaklanjuti hal tersebut. Terhadap penyewa PT PIP yang belum mebayar sewa ruangan sebesar Rp203.280.000,00 Direksi akan segera menagih dan apabila sampai dengan bulan Desember belum diselesaikan maka akan dilakukan penyelesaian dengan jalur hukum. Kepada PKBPII yang belum membayar sewa ruangan sebesar Rp20.856.000,00 Direksi akan segera melakukan penagihan yang kedua. Terhadap PT Tirta Pratiwi Sejati akan segera menagih sewa ruangan untuk periode 1 Agustus 2005 s/d 31 Juli 2006 sebesar Rp17.090.400,00 dan segera menyelesaikan perjanjian perpanjangan sewa ruangan untuk periode berikutnya, yaitu periode 1 Agustus 2006 s/d 31 Juli 2007. BPK RI menyarankan agar PT Balai Pustaka menagih secara intensif sewa ruangan yang sudah jatuh tempo. Selain itu perlu dikaji terhadap para penyewa yang tidak ada itikad baik untuk membayar, agar ditempuh jalur hukum. 2. Pengelolaan Biaya Realisasi beban usaha dan harga pokok penjualan tahun 2005 dan 2006 (s.d. Juni) masing-masing sebesar Rp33.595.000.000,00 dan Rp7.443.000.000,00 atau sebesar 18,91% dan 6,11% dari anggaran masingmasing sebesar Rp177.625.000.000,00 dan Rp121.738.000.000,00. Pemeriksaan terhadap pengelolaan biaya dilakukan secara uji petik atas beban usaha dan beban pokok penjualan tahun 2005 sebesar Rp33.216.000.000,00 juta atau 98,87% dari realisasi dan tahun 2006 (s.d. Juni) sebesar Rp7.443.000.000,00 atau 100% dari realisasi. Pemeriksaan terhadap pengelolaan biaya diketahui bahwa sistem pengendalian intern sudah ditetapkan cukup baik dan dalam pelaksanaannya tidak dijumpai ketidaktaatan pada ketentuan yang berlaku. 3. Kegiatan Investasi Realisasi investasi tahun 2005 sebesar Rp1.426 juta atau hanya 11,17 % dari anggaran sebesar Rp12.770 juta. Sedangkan realisasi investasi tahun 2006 (s.d. semester I) adalah nihil atau 0% dari RKAP tahun 2006 sebesar 200 juta. Pemeriksaan terhadap kegiatan investasi dilakukan secara uji petik, untuk tahun 2005 sebesar Rp1.426 juta atau 100% dari realisasi investasi. Dari hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan penjualan diketahui bahwa sistem pengendalian intern sudah ditetapkan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai temuan pemeriksaan mengenai ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku sebagai berikut:

29

Pengadaan mobil dinas direksi tahun 2004 senilai Rp1.426.000.000,00 tidak sesuai dengan skala prioritas investasi PT Balai Pustaka (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan namun mempunyai mesin cetak dalam kondisi yang tidak memadai yaitu : No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mesin

Jumlah

Mesin Cetak Offset Sheet Kons. Mesin Cetak Offset Sheet SORS Offset Sheet Satu Warna Offset Roll Harris USA Offset Sheet GTO Original Heidelberg Offset Sheet 2 Warna Heidelberg Type Msn Cetak Emas Cover Merk Gebr-Boeir Repro Master RM - 3500 Mesin Ferforasi Jenis Listrik Spare Part Rotary Numbering Boxes GTO 5 Die Blok Mesin Perforasi sistem 8 Digit Mesin Risograph, Type GR.3770 Mesin Nomorator Porporasi Otomatis

2 1 4 4 2 2 2 1 6 4 1 1

Tahun Pengadaan 1970 - 1972 1980 1981-1982 1980 -1982 1980 1982 1982 1989 1998 1995 2002

Kondisi 55% 0% 75% 70% 60% 70% 75% 20% 4 unit 0% 70% 40% 70% 80%

Kondisi mesin yang sudah tua membutuhkan biaya perawatan tinggi dan menyebabkan tingginya biaya overhead dan pada akhirnya harga pokok yang dibebankan ke produk menjadi tinggi. Menyadari kondisi demikian, maka dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2004 dan 2005 PT Balai Pustaka (Persero) telah menganggarkan untuk melakukan investasi dalam bentuk pembelian mesin cetak baru yaitu mesin cetak empat warna. Rencana dan realisasi investasi tahun 2004, 2005 dan 2006 (s.d. semester I) adalah sebagai berikut: (dalam ribuan rupiah) Uraian

Tahun 2004 Rencana

Gedung Percetakan Gudang Buku Mesin (Overhaul) Kendaraan bermotor Inventaris Kantor Jumlah

0 0 6.000.000 0 1.200.000 7.200.000

Realisasi 0 0 0 0 607.500 607.500

Tahun 2005 Rencana 3.000.000 750.0000 6.000.000 2.820.000 200.000 12.770.000

Realisasi 0 0 0 1.426.000 0 1.426.000

Tahun 2006 (s.d. Smt I) Rencana Realisasi 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0

Rencana investasi dalam bentuk pengadaan mesin cetak dalam RKAP tahun 2005 yang juga merupakan carry over dari RKAP tahun 2004 dan merupakan rencana dengan prioritas lebih tinggi dibanding pengadaan kendaraan dinas, gagal dilaksanakan tahun 2005, dengan alasan kondisi keuangan perusahaan yang belum memungkinkan Dalam kondisi perusahaan demikian, pada akhir tahun 2004 PT Balai Pustaka melakukan investasi pengadaan kendaraan dinas direksi, berupa 1 (satu) unit Toyota Camry 3.0 v6 A/T tahun 2004 dan 3 (tiga) unit Nissan X-Trail XT Jeep tahun 2004. Dari hasil pemeriksaan dokumen terkait dengan pengadaan mobil dinas ini, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: a. Perjanjian pengadaan kendaraan dilakukan tanggal 26 November 2004, yaitu dengan adanya perikatan “Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia” No. 01.100.102.00.076255.6, No. 01.100.102.00.076274.2, No. 01.100.102.00.076286.6 dan No.01.100.102.00.076290.4, masing-masing

30

untuk 1 (satu) unit Toyota Camry 3.0 V6 A/T tahun 2004 dan 3 (tiga) unit Nissan X-Trail XT Jeep tahun 2004. b. Harga total keempat kendaraan tersebut adalah Rp1.426.000.000,00 yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp494.554.000,00 dan sisanya diangsur dalam waktu 23 bulan. c. Pembayaran uang muka maupun cicilan pertama pengadaan kendaraan dinas tersebut baru terjadi tahun 2005. d. Pengadaan mobil dinas direksi ini tidak dianggarkan dalam RKAP tahun 2004, tetapi baru dianggarkan dalam RKAP tahun 2005. e. Walaupun sudah dianggarkan dalam RKAP tahun 2005, tetapi pengadaan mobil dinas direksi bukan prioritas utama. Prioritas utama investasi dalam RKAP tahun 2005 adalah pengadaan 1 unit mesin sheet 4 warna dan overhaul beberapa unit mesin, yang merupakan carry over rencana investasi tahun 2004 dengan total anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00. Investasi pengadaan mesin cetak ini tidak pernah terealisasi karena alasan keterbatasan dana, tetapi direksi lebih memprioritaskan pengadaan mobil dinas direksi. f. Sampai dengan berakhir pemeriksaan tanggal 12 Oktober 2006 saldo hutang pembelian kendaraan PT Balai Pustaka adalah sebesar Rp118.138.000,00. Hal tersebut tidak sesuai dengan arahan pemegang saham pada saat RUPS pengesahan RKAP tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005, yang menyatakan: a. Pelaksanaan program-program investasi agar memperhatikan skala prioritas dan sumber pendanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila sumber pendanaan berasal dari pinjaman, Direksi agar mencari alternatif pinjaman yang paling ekonomis. b. Dalam program pengadaan, Direksi agar selalu menerapkan prinsip tranparansi dengan memperhatikan asas efisiensi serta berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, pendapat dan saran komisaris PT Balai Pustaka (Persero) pada saat RUPS pengesahan RKAP tahun 2005 tanggal 19 Januari 2005 antara lain menyebutkan, “komisaris meminta direksi agar melaksanakan program investasi berdasarkan skala prioritas sesuai dengan core bisnis perusahaan serta dapat dipertanggungjawabkan melalui suatu kajian (feasilility study) yang akurat, komprehensif dan terperinci.” Hal tersebut mengakibatkan PT Balai Pustaka mengalami penurunan daya saing dalam mendapatkan proyek/pekerjaan karena tidak segera melaksanakan pengadaan 1 unit mesin sheet 4 warna dan overhaul beberapa unit mesin, sebagaimana dianggarkan dalam RKAP tahun 2004 dan 2005, dan Harga Pokok Produksi yang dibebankan menjadi tinggi karena tingginya biaya overhead perusahaan. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Balai Pustaka lalai melaksanakan arahan pemegang saham dan saran komisaris dalam pelaksanaan program investasi yang dilakukan. Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan Direksi sedang mempelajari hal tersebut dan selanjutnya direksi akan memperbaiki Standart Operating Procedure (SOP) yang berhubungan dengan masalah investasi, sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan yang tepat untuk meningkatkan Nilai Tambah (value) perusahaan.

31

BPK RI menyarankan agar 1) Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban Direksi PT Balai Pustaka periode sebelumnya dan kepada yang bersalah agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan. 2) Direksi PT Balai Pustaka agar mempertimbangkan setiap arahan RUPS dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu agar dikaji ulang untuk investasi mesin, agar dapat bersaing dalam produksinya, apabila kondisinya telah memungkinkan. 4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Sebelumnya. Pemeriksaan oleh BPK RI pada PT Balai Pustaka yang terakhir dilaksanakan pada bulan September s.d. Oktober 2004. Berdasarkan hasil pembahasan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sesuai surat Auditor Utama Keuangan Negara V No. 389/S/VII-XV.I/9/2006 tanggal 5 September 2006 dapat dikemukakan bahwa dari 10 (sepuluh) temuan pemeriksaan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No. 10/S/VII-XV/01/2005, tanggal 10 Januari 2005, disimpulkan sebanyak 3 (tiga) temuan telah selesai ditindaklanjuti, 6 (enam) temuan masih dipantau dan 1 (satu) temuan masih belum selesai. Dari hasil pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, atas 6 (enam) temuan yang masih dipantau dan 1 (satu) temuan yang belum selesai, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: a. PT Balai Pustaka Tidak Mengenakan Biaya Pelayanan (Service Charge) Atas Sewa Gedung. BPK RI menyarankan agar PT Balai Pustaka berupaya meningkatkan pendapatan dari sewa gedung. Dari hasil pemeriksaan tindak lanjut diketahui, PT Balai Pustaka telah mengenakan biaya pelayanan (service charge) kepada para penyewa dan kewajiban biaya pelayanan ini telah diatur dalam perjanjian sewa-menyewa. Jumlah penyewa pada tahun 2005 adalah sebanyak 9 (sembilan) penyewa dengan total nilai kontrak sebesar Rp1.341.200.726,45. Dua penyewa pada tahun 2006 tidak memperpanjang kontrak yang telah habis masa berlakunya. Pada tahun 2006 terdapat 4 (empat) penyewa baru sehingga total penyewa sebanyak 11 penyewa dengan nilai kontrak sebesar Rp2.509.196.422,18 atau naik 87,09% dari nilai kontrak tahun 2005. Selain itu Direksi PT Balai Pustaka telah membentuk Tim Penyewaan Ruangan Gedung melalui SK Direksi Nomor 001.1/SK.1.2006 tanggal 5 Januari 2006. Pada tahun 2006 Direksi telah menaikkan tarif sewa ruangan berkisar 25% sampai dengan 151%, seperti: tarif sewa lahan atap gedung oleh PT Exelcomindo naik 151,08% dari Rp72.916,67/m2/bulan menjadi Rp110.164,14/m2/bulan dan tarif sewa auditorium Lodji Mas naik 117,32% dari Rp10.458,76/m2/bulan menjadi Rp22.727,27/m2/bulan. Sedangkan rencana Direksi PT Balai Pustaka untuk merenovasi gedung berikut fasilitasnya, belum/tidak dapat dilaksanakan karena kondisi likuiditas perusahaan tidak memungkinkan. Dari uraian di atas, temuan ini telah selesai ditindaklanjuti. b. Kerjasama PT Giz Cipta Pratama (PT GCP) dengan PT Balai Pustaka (Persero) berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp821,4 juta.

32

BPK RI menyarankan agar Direksi melakukan penagihan secara intensif atas piutang tersebut dan dikaji kembali kemungkinan penyelesaiannya melalui hukum. Dari hasil pemeriksaan tindak lanjut diketahui, PT Balai Pustaka telah melakukan upaya penagihan/peringatan kepada PT GCP terakhir melalui surat Nomor 103/MK.2/B.9.2006 tanggal 12 September 2006 dan Nomor 113/MK.2/B.9.2006 tanggal 22 September 2006, namun dari pihak PT GCP belum ada penyelesaian. Sampai dengan tanggal 12 Oktober 2006 saldo piutang PT GCP sebesar Rp779.400.000 (=Rp821.400.000 – 42.000.000). Dari uraian di atas, masalah ini masih perlu dipantau karena menunggu pelunasan dari PT GCP sampai dengan akhir Desember 2006. c. Terdapat potensi kerugian sebesar Rp114,8 juta karena bukti pemotongan pajak belum diterima dan terdapat kesalahan pencatatan piutang serta keterlambatan penagihan. BPK RI menyarankan agar PT Balai Pustaka melakukan penagihan atas piutang sebesar Rp120 juta ke Pemda Jember. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 12 Oktober 2006, untuk PPh pasal 22 sudah diterima sebesar Rp55,67 juta dan sisanya sebesar Rp59,13 juta dikoreksi menjadi kerugian lain-lain pada tahun 2004, terhadap piutang penjualan sebesar Rp197,04 juta telah dilakukan koreksi pembukuan pada tahun buku 2004. Sedangkan tentang piutang proyek dinas kabupaten Jember, belum ada kejelasan. Dari uraian di atas, masalah ini masih perlu dipantau sampai dengan adanya penyelesaiaan piutang tersebut oleh Direksi PT Balai Pustaka. d. PT Balai Pustaka tidak dapat mencairkan cek BCA senilai Rp1.389,3 juta dari hasil pejualan buku. BPK RI menyarankan agar Direksi PT Balai Pustaka turut bertanggungjawab atas adanya pembayaran dengan cek kosong oleh Sdr Waluyo Laksono dan melaporkan penyelesaiannya kepada pemegang saham. Dari hasil pemeriksaan tindak lanjut diketahui, belum ada kemajuan atas masalah ini. Karena itu masalah ini masih perlu dipantau sampai dengan adanya penyelesaiaan piutang tersebut oleh Direksi PT Balai Pustaka. e. Persediaan buku pelajaran pada PT Balai Pustaka menumpuk senilai Rp9.839,6 juta cenderung tidak dapat dimanfaatkan karena perubahan kurikulum. BPK RI menyarankan agar Direksi PT Balai Pustaka mempertanggungjawabkan kesalahan perencanaan pengadaan buku kepada Dewan Komisaris dan melakukan inventarisasi terhadap buku yang tidak dapat dijual lagi dan mengusulkan untuk dihapuskan kepada Dewan Komisaris. Dari hasil pemeriksaan tindak lanjut diketahui, persediaan buku yang sudah dihapusbukukan sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 12 Oktober 2006 adalah senilai Rp6.400,00 juta. Persetujuan penghapusbukuan dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS pengesahan RKAP tahun 2004 dan 2005. Dengan demikian masalah tersebut masih perlu dipantau sampai dengan adanya keputusan

33

penyelesaian atas sisa persediaan sebesar Rp3.439,6 juta (Rp9.839,6 juta – Rp6.400,00 juta) yang belum dihapusbukukan. f. Pembayaran pencetakan buku pesanan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN sebesar Rp1.424 juta dan penjualan buku Jendela Iptek dari PT Bangkit Jaya Abadi (PT BJA) sebesar Rp200 juta belum diterima. BPK RI menyarankan agar Direksi PT Balai Pustaka meningkatkan upaya penagihan pembayaran sebesar Rp1.424 juta kepada Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan sebesar Rp200 juta kepada PT BJA. Dari hasil pemeriksaan tindak lanjut diketahui, belum ada kejelasan pembayaran dari Kementerian BUMN. Sedangkan PT BJA masih berkeinginan melunasi kewajibannya. Namun sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 12 Oktober 2006 belum ada pembayaran dari PT BJA. Dngan demikian untuk pembayaran buku pesanan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN sebesar Rp1.424 juta dan penjualan buku Jendela Iptek masih perlu dipantau. g. Kerjasama PT Balai Pustaka dengan PT Baranusa Anugrah Sakti (PT BAS) tidak dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian dan piutang pegawai yang berasal dari uang muka kerja sebesar Rp189,65 juta belum dipertanggungjawabkan. BPK RI menyarankan agar sisa hutang dan biaya operasional dan promosi pra pemasaran sebesar Rp606,94 juta ditagih kepada PT BAS dan agar dibuat tata cara pemberian/pertanggungjawaban uang muka kerja berikut sanksinya. Dari hasil pemeriksaan tindak lanjut diketahui, pemilik PT BAS menyatakan perusahaan sudah dibubarkan 6 tahun yang lalu, dengan menunjukkan akta notaris pembubaran PT BAS, tetapi tidak disertai bukti pengesahan pendirian dan pembubaran Perseroan dari Menteri Kehakiman. Sedangkan untuk piutang pegawai yang berasal dari uang muka kerja sebesar Rp189,65 juta belum dipertanggungjawabkan, tetapi telah dibuat surat edaran NO. 004/PU/SE.9.2006 tentang “Tatacara pemberian dan pertanggungjawaban persekot kerja bagi para pejabat PT Balai Pustaka (Persero).” Dari uraian di atas, masalah ini masih perlu dipantau sampai dengan adanya keputusan penyelesaian piutang PT BAS dan piutang pegawai dilunasi. Dari hasil pemeriksaan tindak lanjut tersebut diatas dapat disimpulkan 1 (satu) temuan telah selesai ditindaklanjuti dan 6 (enam) temuan masih harus dipantau tindak lanjutnya. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 20 ayat (1) yaitu “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.” Hal tersebut mengakibatkan PT Balai Pustaka berpotensi mengalami kerugian atas beberapa temuan hasil pemeriksaan yang tidak segera ditindaklanjuti. Hal tersebut disebabkan Direksi PT Balai Pustaka belum sepenuhnya berupaya menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan maksimal.

34

Direksi PT Balai Pustaka menjelaskan akan mengusahakan penyelesaian temuan yang masih dipantau tersebut. BPK RI menyarankan agar Direksi PT Balai Pustaka menindaklanjuti temuan secara maksimal.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

35