Zzzzzz.docx

PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH NOMOR :038/PER-DIR/RSFS/V/2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONTRAK DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH Menimbang

: a. bahwa Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah menyelenggarakan pelayanan yang paripurna; b. bahwa dalam memberikan pelayanan asuhan kepada pasien dibutuhkan tenaga yang handal dan fasilitas yang memadai; c. bahwa dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien d. bahwa untuk memenuhi tenaga dan fasilitas sebagaimana pada poin b, maka dibutuhkan sumber daya baik internal maupun eksternal.bahwa berdasarkan poin d di atas, perlu disusun suatu mekanisme kontrak; e. bahwa berdasarkan poin a, b, c dan d, perlu disusun pedoman pelaksanaan kontak; F. bahwa berdasarkan poin a, b, c, d dan e diatas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Direktur Utama tentang Pedoman Pengelolaan Kontrak Klinis.

Mengingat : a. b. c. d. e.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERATURAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONTRAK Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan: 1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;

2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah; 3. Ketua BPH (Badan Pelaksana Harian) adalah pimpinan Badan Pelaksana Harian yang merupakan kepanjangan tangan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik yang bertugas sebagai Badan/ Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah; 4. Direktur Utama adalah pimpinan tertinggi Rumah Sakit; 5. Kontrak adalah suatu perjanjian kerja t e r t u l i s antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kontrak, hak dan kewajiban Para Pihak; 6. Pengelolaan kontrak adalah proses pengelolaan segala aspek yang berhubungan dengan kesepakatan yang dibuat antara Para Pihak; 7. Kontrak klinis adalah kontrak pelayanan klinis yaitu perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan pihak lain dalam penyediaan pelayanan klinis.; 8. Kontrak manajemen adalah kontrak pelayanan manajemen yaitu perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dengan pihak lain dalam penyediaan pelayanan non klinis; 9. Staf Klinis adalah tenaga kesehatan yang memberikan asuhan klinis secara profesional pada pasien (misalnya dokter, dokter gigi, perawat, gizi, apoteker, analis, radiographer, Fisioterapist); 10. Kewenangan klinis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf klinis untuk melakukan sekelompok pelayanan klinis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment); 11. Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan Direktur Utama Rumah Sakit kepada seorang staf klinis untuk melakukan sekelompok pelayanan klinis dirumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya; 12. Kredensial adalah proses memperoleh, memverifikasi, dan menilai kualifikasi dari seorang professional pemberi asuhan untuk memberikan asuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit; 13. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf klinis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut; 14. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa; 15. Vendor/ Supplier adalah pihak rekanan yang menjadi penyedia sumber daya/ pelayanan yang dikontrakkan. 16. Para Pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik; 17. Hubungan kerja adalah hubungan antara Rumah Sakit dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 2 1) Kontrak di Rumah Sakit dibagi menjadi 2, yaitu: a. Kontrak Klinis b. Kontrak Manajemen 2) Kontrak Klinis terdiri dari: a. Kontrak Klinis Bidang Sumber Daya Insani (SDI) b. Kontrak Klinis Bidang Non Sumber Daya Insani (SDI) 3) Kontrak Manajemen terdiri dari: a. Kontrak Manajemen Bidang Sumber Daya Insani (SDI) b. Kontrak Klinis Bidang Non Sumber Daya Insani (SDI) 4) Kontrak Bidang Sumber Daya Insani (SDI), di bagi menjadi: a. Kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), terdiri dari: 1) Fulltimer (Penuh Waktu) 2) Parttimer (Paruh Waktu) b. Kontrak PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu) c. Kontrak Pekerja Lepas Pasal 3 Direksi, Manajer dan Kepala Instalasi/ Bagian di Rumah Sakit bertanggungjawab untuk mengkaji/ mereview, memilih serta memantau kontrak sesuai dengan bidang dan kepentingan Rumah Sakit. Pasal 4 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama rumah sakit adalah: 1. Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) untuk kontrak Bidang Sumber Daya Insani (SDI) 2. Direktur Utama untuk kontrak Bidang Non Sumber Daya Insani (SDI) Pasal 5 Seleksi kontrak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan rumah sakit yang berlaku. Pasal 6 Rumah sakit melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan yang dikontrakkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama.

Pasal 7 1) Manajer dan Kepala Instalasi/ Bagian menetapkan, mengukur dan melaporkan indikator mutu yang diukur dalam pelaksanaan kontrak (non SDI) sesuai mekanisme pelaporan mutu Rumah Sakit kepada Komite PMKP. 2) Mutu kontrak bidang SDI diukur dan dilaporkan sesuai mekanisme penilaian kinerja dari bagian Sumber Daya Insani (SDI). Pasal 8 1) Seluruh staf klinis yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit harus mengikuti proses kredensial dan rekredensial serta penilaian kinerja. 2) Seluruh staf klinis yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi Rumah Sakit. 2) Proses kredensial, rekredensial dan penilaian kinerja diatur dalam Peraturan Pasal 10 Rumah Sakit melakukan peninjauan ulang, teguran dan pemutusan kontrak apabila mutu pelayanan yang disediakan melalui kontrak tidak sesuai indikator mutu pelayanan/ kegiatan yang ditetapkan. Pasal 11 Pelaksanaan kontrak di Rumah Sakit mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. Kontrak yang diadakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaksanaan kontrak berdasarkan asas kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 3. Rumah Sakit dalam pemilihan dan penetapan kontrak harus menjamin tidak adanya konflik kepentingan. 4. Rumah Sakit dalam pemilihan dan penetapan kontrak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait kontrak; 5. Seluruh kontrak yang dilaksanakan harus terdokumentasi dengan penyimpanan tersentral pada Bagian Administrasi dan Keuangan (sub Bagian Administrasi) untuk kontrak non SDI dan Bagian SDI untuk kontrak SDI. 6. Setiap tenaga/ staf klinis hanya dapat memberikan pelayanan di rumah sakit setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerja. 7. Manajer dan Kepala Instalasi/ Bagian ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab terhadap peninjauan, pemantauan pelaksanaan kontrak serta penetapan dan pengukuran indikator mutu pelayanan yang diselenggarakan . 8. Manajer dan Kepala Instalasi/ Bagian melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan yang dikontrakkan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

9. Perpanjangan kontrak dapat dilakukan setelah ada review dari Manajer dan Kepala Instalasi/ Bagian terkait dengan persetujuan Direktur Bidang dan Direktur Utama. Pasal 12 Kontrak yang telah berakhir atau diakhiri, maka Rumah Sakit harus menjamin bahwa pengakhiran tersebut tidak mengganggu kontinuitas pelayanan. Pasal 13 1) Dokumen Pedoman Pengelolaan Kontrak sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Direktur Utama ini menjadi acuan dalam pengelolaan kontrak di Rumah Sakit dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Direktur Utama ini. 2) Peraturan Direktur Utama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di: Tangerang selatan Pada Tanggal : 29 Desember 2017

Dr. Lola Yucola, Sp THT-KL

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH NOMOR : 038/PER-DIR/RSFS/V/2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONTRAK PEDOMAN PENGELOLAAN KONTRAK

BAB I PENDAHULUAN A. PENDAHULUAN Keberadaan Rumah Sakit saat ini bukanlah lagi semata-mata sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang hanya memberikan pelayan untuk kesehatan saja, karena seiring dengan berjalannya waktu, kini Rumah Sakit juga sudah menjadi lembaga bisnis di bidang layanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan rumah sakit yang berfokus pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Rumah sakit senantiasa mengutamakan kepuasan pasien terhadap pelayanan klinis rumah sakit. Oleh karena itu rumah sakit membutuhkan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mendukung pelayanan klinis yang diberikan. Dalam proses penyediaan sumber daya tersebut dibutuhkan kerjasama antara rumah sakit dengan pihak-pihak yang dapat membantu rumah sakit dalam penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan. Dalam interaksinya dengan berbagai pihak tersebut rumah sakit membutuhkan sebuah kontrak yang dapat membuktikan adanya interaksi tersebut, dokumen kontrak juga memuat berbagai hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penyusunan dokumen kontrak di rumah sakit menjadi hal yang sangat penting. Ketidakadaan dokumen tertulis (kontrak) atau adanya dokumen kontrak yang memuat kepentingan yang timpang atau tidak sebanding antara Para Pihak juga merupakan awal masalah persengketaan antara rumah sakit dengan pihak lain. Berbagai macam kasus yang terjadi sudah membuktikan persengketaan yang terjadi bermula dari penyusunan kontrak yang tidak baik dan aman. Bahkan tidak sedikit yang harus berakhir di pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu Rumah Sakit membutuhkan sebuah pedoman untuk pembuatan dan pelaksanaan kontraknya. Dalam pelaksanaan kontrak di rumah sakit, dibutuhkan sebuah acuan sebagai petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kontrak. Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah menyusun pedoman Pengelolaan kontrak ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kontrak yang ada di Rumah Sakit.

B. TUJUAN Tujuan pengelolaan kontrak di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah adalah sebagai berikut: 1. Menjamin pelaksanaan kontrak yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. 2. Tersedianya dokumen kontrak sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan kontrak. 3. Terpenuhinya hak dan kewajiban dari Para Pihak yang terlibat dalam kontrak. 4. Memastikan kepatuhan Para Pihak 5. Menghindari dan meyelesaikan perselisihan 6. Penilaian kinerja yang adil dan transparan C. KETENTUAN UMUM KONTRAK 1. Syarat Umum Kontrak Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut: a) Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement) Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut: 1) Paksaan (dwang, duress) 2) Penipuan (bedrog, fraud) 3) Kesilapan (dwaling, mistake) Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. b) Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity) Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu 1) Orang-orang yang belum dewasa 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan c) Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. d) Kausa yang diperbolehkan / halal / legal Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum perundangan yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata), tidak ada unsur gambling/ ketidakpastian, tidak ada unsur tipu daya/ manipulative/ krtidak jujuran/ ketidak terbukaan, tidak ada unsur merugikan salah satu pihak. Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. 3 2. Asas Kontrak Asas-asas kontrak secara umum terdiri dari: a) Asas kebebasan berkontrak Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hokum, kesusilaan serta ketertiban umum. b) Asas konsensualisme Konsensualisme berarti consensus, yaitu pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat. c) Asas kepastian hukum Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji/ wanprestasi, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian, bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. d) Asas itikad baik Itikad baik berarti keadaan batin Para Pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin Para Pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksudmaksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. A. JENIS KONTRAK BAB II TATA LAKSANA KONTRAK

Kontrak di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah di bagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu: 1. Kontrak Klinis Kontrak Klinis terdiri dari: a. Kontrak Klinis Bidang Sumber Daya Insani (SDI) Kontrak klinis bidang Sumber Daya Manusia (SDI) meliputi kontrak staf profesi tenaga kesehatan yang memerlukan kewenangan klinis pada pelayanannya kepada pasien. b. Kontrak Klinis Bidang Non Sumber Daya Insani Kontrak klinis bidang non Sumber Daya Insani (SDI) meliputi perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan badan hukum berupa kerjasama jenis pelayanan klinis yang berkaitan langsung dengan pasien dan membutuhkan penjaminan mutu klinis dari pihak rekanan. Contoh: Pelayanan Rujukan, KSO alat Laboratorium, Pengadaan Obat, dan lain-lain yang bisa dirasakan langsung oleh pasien yang bersifat klinis dan berhubungan langsung dengan asuhan pasien. 2. Kontrak Manajemen Kontrak Manajemen terdiri dari: a. Kontrak Manajemen bidang Sumber Daya Insani (SDI) Kontrak manajemen bidang Sumber Daya Insani (SDI) meliputi kontrak staf non klinis Rumah sakit. b. Kontrak Manajemen bidang non Sumber Daya Insani (SDI) Kontrak manajemen bidang non Sumber Daya Insani (SDI) meliputi perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dengan pihak lain berupa kerjasama jenis pelayanan non klinis. 4 B. JENIS HUBUNGAN KONTRAK Jenis hubungan kontrak yang ada di Rumah Sakit dibagi menjadi: 1. Kontrak Bidang Sumber Daya Insani (SDI) Kontrak Bidang Sumber Daya Insani (SDI), di bagi menjadi: a. Kontrak PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), terdiri dari: 1) Fulltimer (Penuh Waktu) Karyawan penuh waktu adalah karyawan yang memiliki jam kerja tetap yang sama setiap harinya 2) Parttimer (Paruh Waktu) Karyawan Paruh Waktu adalah karyawan yang bertugas hanya dalam sebagian waktu dari ketentuan waktu kerja atau hari kerja normal. Contoh kontrak kerja paruh waktu di Rumah Sakit perawat

anestesi, seseorang yang ditunjuk sebagai staf ahli atau jabatan lain pada suatu perusahaan yang hanya bekerja selama tiga hari dalam seminggu b. Kontrak PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu) c. Kontrak Pekerja Lepas pekerja lepas adalah karyawan yang dipekerjakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang volume dan waktunya berubah-ubah dengan upah berdasar kehadiran, Rumah Sakit merekrut pekerja melalui perjanjian kerja harian lepas. 2. Non SDI a. Pembelian barang/ jasa Pembelian barang dan jasa adalah hubungan kontrak yang melibatkan Rumah Sakit dengan pihak lain yang menyediakan barang/ jasa dengan jenis kontrak pembelian. Pihak lain yang menjadi penyedia barang/ jasa disebut sebagai Supplier/ Vendor. b. Kerjasama Operasional Kerjasama operasional adalah kerjasama yang melibatkan Rumah Sakit dengan pihak lain dalam hal pengelolaan sesuatu atau kegiatan. Contoh: pengolahan limbah B3, outsourching keamanan dan kebersihan, dll. c. Kerjasama Distributor Kerjasama distributor adalah jenis hubungan kontrak yang melibatkan Rumah Sakit dengan pihak lain yang ditunjuk sebagai distributor resmi dari produsen, kerjasama ini biasanya untuk penyedia sediaan farmasi (obat). d. Sewa Hubungan kontrak sewa adalah jenis hubungan kontrak Rumah sakit dengan pihak lain dalam hal sewa. Contoh: sewa mesin fotokopi, sewa alat operasi, dll. C. TATA LAKSANA KONTRAK Pelaksanaan kontrak di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah mengikuti alur dan tata laksana sebagai berikut: 1. Kontrak Klinis Bidang Sumber Daya Insani (SDI) a. Isi Kontrak Dokumen kontrak bidang Sumber Daya Insani (SDI) yang dibuat di Rumah Sakit sedikitnya harus memuat hal-hal sebagai berikut: 5 1) Judul kontrak

Judul kontrak berisi jenis jasa/Produk yang akan diperjanjikan di dalam kontrak. 2) Nomor Dokumen Kontak Berisi nomor dokumen dari kedua belah pihak. 3) Subyek hukum kontrak Subyek hukum kontrak yaitu Para Pihak yang melakukan perjanjian, yang memuat: a) Pihak Rumah sakit: nama dan jabatan b) Pihak karyawan (staf klinis) : nama, tempat tanggal lahir dan alamat. 4) Isi Kontrak Isi kontrak berisi: a) Jabatan dan Pengangkatan Berisi jabatan karyawan yang melakukan perjanjian/ kontrak, posisi dalam struktur atau jenis pekerjaan yang akan dikontrakkan, serta tanggal dimulainya hubungan kerja. b) Jangka Waktu Kontrak Berisi waktu kontrak dan masa penugasan awal (MPA). c) Pemutusan Hubungan Kerja Berisi hal-hal yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, dan kompensasi yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja tersebut. d) Jam Kerja Berisi pengaturan jam kerja selama masa kontrak. e) Remunerasi Berisi ketentuan remunerasi. f) Syarat-syarat kerja (Hak dan kewajiban para pihak) Berisi syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Rumah Sakit dan karyawan, yang didalamnya termasuk kredensial dan rekredensial. g) Monitoring dan Evaluasi Berisi mekanisme monitoring dan evaluasi yang termasuk didalamnya adalah penilaian kinerja. h) Pasal Keterkaitan Berisi tentang uraian jabatan, peraturan, tata tertib yang harus dipatuhi pihak kedua. i) Penyelesaian Permasalahan Berisi ketentuan apabila terjadi perselisihan antara para pihak . 5) Penutup

Berisi penjelasan penutup yang terdiri dari penjelasan berkas dokumen perjanjian/ kontrak, dan penandatangan terhadap dokumen perjanjian/ kontrak, serta tempat dan tanggal perjanjian dibuat. b. Pengajuan dan Pemilihan Kontrak 1) Kepala Instalasi/ Bagian mengidentifikasi kebutuhan tenaga/ staf klinis di Instalasi masing-masing. Pengajuan kebutuhan tenaga/ staf klinis sebagai karyawan menggunakan perhitungan pola ketenagaan yang diatur dalam 6 Peraturan Direktur Utama tentang Panduan Penyusunan Pola Ketenagaan dan Perencanaan Staf. 2) Kepala Instalasi/ Bagian mengajukan usulan perencanaan kebutuhan sumberdaya kepada atasan langsung (Manajer) dan atasan tidak langsung (Direktur Bidang) untuk direview dan mendapatkan persetujuan. 3) Dalam hal yang mengajukan adalah Manajer dan Direktur Bidang, maka usulan tersebut langsung diserahkan ke Bagian SDI dengan nota dinas. 4) Kepala Instalasi/ Bagian menyerahkan nota dinas dan dilampiri usulan perencanaan yang telah mendapatkan persetujuan atasannya kepada Bagian SDI. 5) Bagian SDI memfasilitasi pengajuan tersebut dan berkoordinasi dengan pejabat terkait. 6) Proses pemilihan kontrak klinis bidang SDI, mengacu pada Peraturan Direktur Utama tentang Pedoman Pelaksanaan Rekruitmen Sampai Dengan Penugasan Awal. 7) Proses pemilihan kontrak klinis bidang SDI dimana staf klinis sebagai tenaga part timer (paruh waktu) maka mengikuti alur tambahan sebagai berikut: a) Referensi staf klinis yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui informasi dari Instalasi terkait atau sumber lain. b) Bagian SDI menghubungi staf klinis tersebut, untuk menginformasikan dan menjadwalkan pertemuan serta meminta data mengenai staf klinis yang bersangkutan dalam bentuk berkas lamaran. c) Manajer dan Direktur Bidang mengkaji data pengajuan dan data staf yang masuk. d) Manajer dan Direktur Bidang Melakukan Pertemuan (Wawancara) dengan Staf klinis. e) Hasil pengkajian dan wawancara diatas diajukan ke Direktur Utama untuk disetujui.

f) Data staf klinis kandidat yang telah disetujui Direktur utama selanjutnya dikembalikan ke Bagian SDI. g) Setelah Bagian SDI memperoleh kandidat staf klinis part timer/ paruh waktu yang terpilih, selanjutnya memasuki tahap pelaksanaan kontrak. c. Pelaksanaan Kontrak 1) Pra Kontrak a) Staf Klinis yang telah terpilih dalam proses pemilihan kontrak, selanjutnya dilakukan proses prakontrak yaitu negosiasi. Staf klinis Rumah Sakit mengacu pada Peraturan Direktur Utama tentang Pedoman Pelaksanaan Rekruitmen Sampai Dengan Penugasan Awal. b) Negosiasi staf klinis part timer/ paruh waktu dilakukan oleh Direktur Medis dengan persetujuan Direktur Utama difasilitasi oleh Bagian SDI. 7 c) SDI mengatur pertemuan antara Staf klinis part timer/ paruh waktu dan Direktur Medis. Negosiasi ini meliputi kesepakatan mengenai isi perjanjian kerjasama/ kontrak antara Rumah Sakit dengan Staf klinis part timer/ paruh waktu. d) SDI melaporkan hasil negosiasi tersebut kepada Direktur Utama. e) Direktur utama berhak menyetujui atau menolak hasil negosiasi tersebut berdasarkan rekomendasi dari Direktur Medis. f) Direktur Utama Melaporkan ke BPH untuk disetujui. g) Setelah Direktur Utama menyetujui, bagian SDI melakukan proses kontrak selanjutnya. 2) Kontrak Tahap kontrak adalah tahap dimana para pihak menandatangani dokumen perjanjian kontrak, dengan alur sebagai berikut: a) SDI menyerahkan Dokumen kontrak kepada staf klinis. b) Setelah para pihak sepakat, maka para pihak menandatangani dokumen kontrak. c) Dalam hal kontrak bidang SDI maka yang bertandatangan sebagai wakil Rumah Sakit adalah ketua BPH. d) Bagian SDI melalui Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lain melakukan proses kredensial sesuai peraturan yang berlaku. 3) Pasca Kontrak a) Pelaksanaan Kontrak yang telah disepakati dilaksanakan sesuai dengan isi di

dalam dokumen kontrak. b) Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak klinis bidang SDI dengan penilaian kinerja yang pada proses pelaksanaannya melibatkan atasan langsung dan atasan tidak langsung. c) Penyelesaian Permasalahan Apabila terjadi permasalahan antara para pihak yang mengadakan perjanjian maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati yang tertuang dalam dokumen kontrak. d. Syarat Khusus Kontrak Staf Klinis yang melakukan kontrak dengan Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan: 1) Memiliki Surat Tanda Register (STR) copy asli, dan Surat Izin Praktik/ Kerja sesuai yang diatur dalam regulasi nasional 2) Tidak sedang tersangkut masalah hukum 3) Bersedia mematuhi kode etik yang berlaku di Rumah Sakit 4) Bersedia mengikuti proses kredensial dan rekredensial (alur pelaksanaan kredensialing dan rekredensialing diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Utama lain), dibuktikan dengan menandatangani surat kesediaan sebagaimana terlampir pada lampiran IV Peraturan Direktur Utama ini. 5) Siap dinilai atas kinerjanya dengan komponen penilaian yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. 8 6) Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit dibuktikan dengan menandatangani surat kesediaan sebagaimana terlampir pada lampiran IV Peraturan Direktur Utama ini. e. Berakhirnya Kontrak Kontrak Klinis bidang SDI akan berakhir apabila: 1) Berakhirnya jangka waktu kontrak 2) Adanya pencabutan ijin praktek staf klinis yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan setempat. 3) Apabila melakukan pelanggaran aturan sebagaimana diatur dalam aturan Rumah Sakit 4) Mengundurkan diri atas kemauan sendiri 5) Meninggal dunia 6) Berdasarkan penilaian kinerja Rumah Sakit, Staf klinis tidak layak untuk diperpanjang kontraknya.

7) Dalam hal di luar kemampuannya, Rumah Sakit tidak dapat lagi mengusahakan pengoperasian Rumah Sakit. f. Pembaharuan Kontrak 1) Dalam hal Staf klinis bermaksud untuk memperpanjang/ memperbaharui perjanjian, maka permohonan tersebut akan disampaikan kepada Rumah Sakit selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian/ kontrak. 2) Rumah sakit akan melakukan review terhadap pelaksanaan kontrak berdasarkan mutu dan penilaian kinerja. 3) Evaluasi terhadap kontrak dilakukan oleh tim yang terdiri dari orang-orang yang berkaitan dengan kontrak dan bagian legal Rumah Sakit. 4) Dalam hal Rumah Sakit setuju memperpanjang perjanjian/ kontrak, maka dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum jangka waktu kontrak berakhir, kedua pihak akan menandatangani perpanjangan kontrak. 5) Dalam hal Staf klinis bermaksud untuk tidak memperpanjang/ memperbaharui perjanjian, maka pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Rumah Sakit selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian/ kontrak. 6) Dalam hal Rumah Sakit tidak bermaksud memperpanjang perjanjian, maka Rumah Sakit akan memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima pemberitahuan dari Pihak Kedua; D. Kontrak Klinis Bidang Non Sumber Daya Insani (SDI) a. Isi Kontrak 1) Judul kontrak Judul kontrak berisi jenis jasa/Produk yang akan diperjanjikan di dalam kontrak. 2) Nomor Dokumen Kontak Berisi nomor dokumen dari kedua belah pihak. 9 3) Pendahuluan Berisi waktu pembuatan kontrak. 4) Subyek hukum kontrak Subyek hukum kontrak yaitu Para Pihak yang melakukan perjanjian. 5) Bentuk hubungan hukum

Berisi bentuk hubungan hukum antara Para Pihak. 6) Isi Kontrak Isi kontrak berisi: a) Maksud dan Tujuan Berisi tujuan diadakannya perjanjian antara Para Pihak. b) Ruang lingkup Perjanjian Berisi luas cakupan perjanjian/ kontrak. c) Hak para pihak Berisi hak-hak para pihak. d) Kewajiban para pihak Berisi kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian/ kontrak. e) Jangka waktu Berisi Lama waktu perjanjian f) Pengakhiran/ perpanjangan Perjanjian Berisi kapan dan sebab-sebab berakhirnya perjanjian/ kontrak, serta perpanjangan perjanjian/ kontrak. g) Ketentuan Harga dan Pembayaran Berisi hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran yang terjadi karena adanya perjanjian/ kontrak. h) Keadaan memaksa/ force majeur Berisi ketentuan –ketentuan apabila terjadi force majeur. i) Pemberitahuan Berisi kontak/ alamat Para Pihak sebagai alamat apabila ada pemberitahuan yang ditujukan kepada Para Pihak berkaitan dengan perjanjian/ kontrak. j) Monitoring dan Evaluasi (Mutu) Berisi metode monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak (monitoring dan evaluasi menggunakan indikator mutu yang telah ditetapkan). k) Penyelesaian Perselisihan Berisi ketentuan dan mekanisme apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak. l) Lain-lain Berisi hal-hal yang belum diatur pada poin-poin diatas. 2) Penutup Berisi penjelasan penutup yang terdiri dari penjelasan berkas dokumen perjanjian/ kontrak, dan penandatangan terhadap dokumen perjanjian/ kontrak.

3) Lampiran Berisi contoh dokumen, gambar-gambar, tabel-tabel dan lainnya yang merupakan pendukung dalam kontrak. 10 b. Pengajuan dan Pemilihan Kontrak 1) Kepala Instalasi/ Bagian mengidentifikasi kebutuhan sumberdaya di Instalasi masing-masing, yang berhubungan dengan pelayanan klinis yang dibutuhkan dan belum tersedia di rumah sakit. 2) Kepala Instalasi/ Bagian mengajukan usulan perencanaan kebutuhan sumberdaya kepada atasannya (Manajer dan Direktur Medis) untuk direview dan mendapatkan persetujuan. Kecuali yang mengajukan adalah Direktur Medis. 3) Kepala Instalasi/ Bagian menyerahkan nota dinas dan usulan perencanaan yang telah mendapatkan persetujuan atasannya kepada Bagian Administrasi dan Keuangan (Petugas Pengadaan) Rumah Sakit. 4) Bagian Administrasi dan Keuangan (Petugas Pengadaan) memfasilitasi pengajuan tersebut dan berkoordinasi dengan pejabat terkait. 5) Selanjutnya Pelaksanaan pemilihan kontrak Klinis Non SDI ini mengacu pada Peraturan Direktur Utama tentang Pedoman Pengadaan (untuk kontrak dengan supplier/ vedor penyedia barang). c. Pelaksanaan Kontrak 1) Prakontrak Proses pra kontrak ini melibatkan Bagian Administrasi dan Keuangan (Petugas Pengadaan), Kepala Instalasi/ Bagian, Manajer departemen terkait, Direktur Bidang dan Manajer Keuangan. Dengan tahapan sebagai berikut: a) Negosiasi Negosiasi awal ini dilakukan oleh Bagian Administrasi dan Keuangan (Petugas Pengadaan), berkoordinasi dengan Manajer dan kepala instalasi/ Bagian terkait serta Manajer Keuangan. Proses negosiasi ini berisi proses tawar menawar yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya/ pelayanan yang dikontrakkan (ruang lingkup pelayanan, hak, kewajiban, tanggungjawab, harga dan pembayaran, layanan aftersales, pengakhiran perjanjian, dll). Hasil negosiasi tersebut dilaporkan kepada Direktur Bidang untuk dikaji dan direview (laporan tersebut dilakukan oleh Bagian Administrasi dan Keuangan (Petugas Pengadaan)). Hasil pengkajian tersebut selanjutnya di laporkan ke Direktur Utama melalui bagian administrasi untuk disetujui. b) Memorandum of Understanding (MoU) Hasil negosiasi yang telah memperoleh persetujuan dari Direktur Utama selanjutnya masuk dalam proses MoU, MoU merupakan perjanjian pendahuluan dalam pelaksanaan kontrak. Sebelum kontrak

ditetapkan terlebih dahulu pihak Rumah sakit dan Suppler/ Vendor melakukan MoU untuk mengatur dan memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan draft perjanjian kerja sama/ kontrak. Rumah Sakit dalam hal ini telah memiliki draft kontrak standar (sebagaimana contoh draft kontrak dalam lampiran II & III Peraturan Direktur Utama ini). Apabila pihak Kedua memiliki draft perjanjian kerjasama/ 11 kontrak, maka draft yang digunakan adalah draft Rumah Sakit dengan penyesuaian dari isi draft pihak kedua dengan review terlebih dahulu terhadap isi draft tersebut yang dilakukan oleh Direktur Bidang. Draft yang telah dibuat tersebut dikonsultasikan oleh Bagian administrasi ke Bagian Legal Rumah Sakit. c) Negosiasi (lanjutan) Negosiasi lanjutan dilakukan apabila ada hal-hal yang masih belum disepakati yang ada didalam draft perjanjian kerjasama/ kontrak. Hasil negosiasi lanjutan kemudian dituangkan dalam draft perjanjian kerjasama/ kontrak oleh bagian administrasi yang selanjutnya dikonsultasikan ke bagian Legal Rumah Sakit. Hasil negosiasi lanjutan ini dilaporkan ke Direktur Utama melalui bagian administrasi untuk disetujui. 2) Kontrak a) Penulisan naskah akhir Naskah yang telah disetujui Para Pihak kemudian diteliti ulang oleh sub bagian administrasi sebagai tahapan penulisan akhir kontrak. b) Penandatanganan Naskah kontrak di berikan kepada para pihak untuk di tandatangi. 3) Pascakontrak a) Pelaksanaan Kontrak yang telah disepakati dilaksanakan sesuai dengan isi di dalam dokumen kontrak. b) Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak menggunakan indikator mutu yang telah ditetapkan. Indikator mutu dibuat oleh Kepala instalasi/ bagian dengan persetujuan atasan dan Direktur Utama dan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam naskah perjanjian kerjasama/ kontrak. Pihak Kedua (rekanan/ supplier/ vendor) melaporkan mutu layanan kepada kepala instalasi/ bagian terkait kontrak secara periodik selama masa kontrak sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kepala Instalasi/Bagian melaporkan hasil capaian mutu kontrak kepada Komite PMKP secara periodik sesuai ketentuan, dan dalam laporan bulanan unit. c) Penyelesaian sengketa

Apabila terjadi sengketa antar Rumah Sakit dan Pihak Kedua maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati yang tertuang dalam dokumen kontrak. d. Syarat Khusus Kontrak Supplier/ Vendor yang melakukan kontrak dengan Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan: 1) Memiliki surat ijin operasional dari pihak berwenang; 12 2) Memiliki akte pendirian perusahaan (untuk supplier badan hukum); 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 4) Memiliki sertifikat akreditasi dari program akreditasi bidang nya (apabila ada program akreditasi); 5) Memiliki bukti dokumen program kendali mutu untuk supplier/ vendor yang bidang usahanya memerlukan kendali mutu; 6) Memiliki Certificate Of Original (COO) alat untuk kontrak sewa alat kesehatan; 7) Sesuai rekomendasi Kementrian Lingkungan Hidup RI dan Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat RI untuk perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 8) Memiliki kualifikasi berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup RI untuk perusahaan yang bergerak dalam usaha pengolahan limbah B3; 9) Bersedia mengirimkan laporan dan review kontrol mutu; 10) Supplier/ Vendor perbekalan farmasi, harus menyertakan: a) Izin Pedagang Besar Farmasi – Penyalur Alat Kesehatan (PBF-PAK) b) Perjanjian Kerjasama antara distributor dan principal serta Rumah Sakit c) Nama dan Surat Izin Kerja Apoteker untuk Apoteker penanggungjawab PBF d) Alamat dan denah kantor PBF e) Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari principal). e. Berakhirnya Kontrak Kontrak Klinis Bidang Non SDI berakhir apabila : 1) Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Force Majeur;

2) Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan alasan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak; 3) Pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: a) Supplier/ Vendor lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b) Supplier/ Vendor berada dalam keadaan pailit; c) Supplier/ Vendor terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; d) Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit, Mutu pelayanan yang disediakan oleh Supplier/ Vendor tidak sesuai dengan mutu yang tertuang dalam kesepakatan kontrak; f. Pembaharuan Kontrak 13 1) Dalam hal Supplier/ vendor bermaksud memperpanjang atau tidak memperpanjang perjanjian/ kontrak, maka Supplier/ vendor memberitahukan kepada Rumah Sakit selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian/ kontrak. 2) Rumah sakit akan melakukan review terhadap pelaksanaan kontrak berdasarkan mutu yang telah ditetapkan. 3) Evaluasi terhadap kontrak non SDI dilakukan oleh tim yang terdiri dari orang-orang yang berkaitan dengan kontrak dan bagian legal Rumah Sakit. 4) Dalam hal Rumah Sakit setuju memperpanjang perjanjian/ kontrak, maka dalam waktu 1 (satu) bulan para pihak akan menandatangani perpanjangan perjanjian. 5) Dalam hal Rumah Sakit bermaksud tidak memperpanjang/ memperbaharui perjanjian/ kontrak maka Rumah Sakit menyampaikan kepada Pihak Kedua, Rumah Sakit akan memberitahukan kepada Supplier/ vendor secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (bulan) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian/ kontrak. E. Kontrak Manajemen Bidang Sumber Daya Insani (SDI) a. Isi Kontrak Isi kontrak Manajemen bidang Sumber Daya Insani (SDI) sekurang- kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Judul kontrak Judul kontrak berisi jenis jasa/Produk yang akan diperjanjikan di dalam kontrak.

2) Nomor Dokumen Kontak Berisi nomor dokumen dari kedua belah pihak. 3) Subyek hukum kontrak Subyek hukum kontrak yaitu Para Pihak yang melakukan perjanjian, yang memuat: a) Pihak Rumah sakit: nama dan jabatan b) Pihak karyawan (staf klinis) : nama, jenis kelamin, umur dan alamat. 4) Isi Kontrak Isi kontrak berisi: a) Jabatan dan Pengangkatan Berisi jabatan karyawan yang melakukan perjanjian/ kontrak, posisi dalam struktur atau jenis pekerjaan yang akan dikontrakkan, serta tanggal dimulainya hubungan kerja. b) Jangka Waktu Kontrak Berisi waktu kontrak dan masa penugasan awal (MPA). c) Pemutusan Hubungan Kerja Berisi hal-hal yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja, dan kompensasi yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja tersebut. d) Jam Kerja Berisi pengaturan jam kerja selama masa kontrak. e) Remunerasi 14 Berisi ketentuan remunerasi. f) Syarat-syarat kerja (Hak dan kewajiban para pihak) Berisi syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Rumah Sakit dan karyawan. g) Monitoring dan Evaluasi Berisi mekanisme monitoring dan evaluasi yang termasuk didalamnya adalah penilaian kinerja. h) Pasal Keterkaitan Berisi tentang uraian jabatan, peraturan, tata tertib yang harus dipatuhi pihak kedua. i) Penyelesaian Permasalahan Berisi ketentuan apabila terjadi perselisihan antara para pihak .

5) Penutup Berisi penjelasan penutup yang terdiri dari penjelasan berkas dokumen perjanjian/ kontrak, dan penandatangan terhadap dokumen perjanjian/ kontrak, serta tempat dan tanggal perjanjian dibuat. b. Pengajuan dan Pemilihan Kontrak 1) Kepala Instalasi/ Bagian mengidentifikasi kebutuhan tenaga/ staf non klinis di Instalasi masingmasing. Pengajuan kebutuhan tenaga/ staf non klinis menggunakan perhitungan pola ketenagaan yang diatur dalam Peraturan Direktur Utama tentang Panduan Penyusunan Pola Ketenagaan dan Perencanaan Staf. 2) Kepala Instalasi/ Bagian mengajukan usulan perencanaan kebutuhan sumberdaya kepada atasan langsung (Manajer) dan atasan tidak langsung (Direktur Bidang) untuk direview dan mendapatkan persetujuan. 3) Dalam hal yang mengajukan adalah Manajer dan Direktur Bidang, maka usulan tersebut langsung diserahkan ke Bagian SDI dengan nota dinas. 4) Kepala Instalasi/ Bagian menyerahkan nota dinas dan dilampiri usulan perencanaan yang telah mendapatkan persetujuan atasannya kepada Bagian SDI. 5) Bagian SDI memfasilitasi pengajuan tersebut dan berkoordinasi dengan pejabat terkait. 6) Proses pemilihan kontrak manajemen bidang SDI, mengacu pada Peraturan Direktur Utama tentang Pedoman Pelaksanaan Rekruitmen Sampai Dengan Penugasan Awal. 7) Proses pemilihan kontrak manajemen bidang SDI dimana staf sebagai tenaga lepas/ part timer (jika ada) maka mengikuti alur tambahan sebagai berikut: a) Referensi tenaga lepas/ part timer yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui informasi dari Instalasi/ bagian terkait atau sumber lain. b) Bagian SDI menghubungi staf tersebut, untuk menginformasikan dan menjadwalkan pertemuan serta meminta data mengenai staf yang bersangkutan dalam bentuk berkas lamaran. 15 c) Manajer dan Direktur Bidang mengkaji data pengajuan dan data staf yang masuk. d) Hasil pengkajian diatas diajukan ke Direktur Utama untuk disetujui. e) Data staf yang telah disetujui Direktur utama selanjutnya dikembalikan ke Bagian SDI. f) Setelah Bagian SDI memperoleh kandidat staf yang terpilih, selanjutnya memasuki tahap pelaksanaan kontrak.

c. Pelaksanaan Kontrak 1) Staf/ Karyawan yang lolos dalam pemilihan kontrak selanjutnya mengikuti proses penandatanganan dokumen kontrak. 2) Staf/ Karyawan membaca dan mempelajari dokumen kontrak. 3) Setelah sepakat, para pihak menandatangani dokumen kontrak. 4) Kontrak yang telah disepakati dilaksanakan sesuai dengan isi di dalam dokumen kontrak. 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak Manajemen bidang SDI dengan penilaian kinerja yang pada proses pelaksanaannya melibatkan atasan langsung dan atasan tidak langsung. 6) Apabila terjadi sengketa antara para pihak yang mengadakan perjanjian maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati yang tertuang dalam dokumen kontrak. d. Berakhirnya Kontrak Kontrak Manajemen bidang SDI akan berakhir apabila: 1) Berakhirnya jangka waktu kontrak 2) Apabila melakukan pelanggaran aturan sebagaimana diatur dalam aturan Rumah Sakit 3) Mengundurkan diri atas kemauan sendiri 4) Meninggal dunia 5) Berdasarkan penilaian kinerja Rumah Sakit, Staf klinis tidak layak untuk diperpanjang kontraknya. 6) Dalam hal di luar kemampuannya, Rumah Sakit tidak dapat lagi mengusahakan pengoperasian Rumah Sakit. e. Pembaharuan Kontrak 1) Dalam hal Staf bermaksud untuk memperpanjang/ memperbaharui perjanjian, maka permohonan tersebut akan disampaikan kepada Rumah Sakit selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian/ kontrak. 2) Rumah sakit akan melakukan review terhadap pelaksanaan kontrak berdasarkan mutu dan penilaian kinerja. 3) Evaluasi terhadap kontrak dilakukan oleh tim yang terdiri dari orang-orang yang berkaitan dengan kontrak dan bagian legal Rumah Sakit. 4) Dalam hal Rumah Sakit setuju memperpanjang perjanjian/ kontrak, maka dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum jangka waktu kontrak berakhir, kedua pihak akan menandatangani perpanjangan kontrak. 16

5) Dalam hal Staf klinis bermaksud untuk tidak memperpanjang/ memperbaharui perjanjian, maka pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Rumah Sakit selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian/ kontrak. 6) Dalam hal Rumah Sakit tidak bermaksud memperpanjang perjanjian, maka Rumah Sakit akan memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima pemberitahuan dari Pihak Kedua; F. Kontrak Manajemen Bidang Non Sumber Daya Insani (SDI) a. Isi Kontrak Dokumen kontrak manajemen bidang Non Sumber Daya Insani (SDI) yang dibuat di Rumah Sakit sedikitnya harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) Judul kontrak Judul kontrak berisi jenis jasa/Produk yang akan diperjanjikan di dalam kontrak. 2) Nomor Dokumen Kontak Berisi nomor dokumen dari kedua belah pihak. 3) Pendahuluan Berisi waktu pembuatan kontrak. 4) Subyek hukum kontrak Subyek hukum kontrak yaitu Para Pihak yang melakukan perjanjian. 5) Bentuk hubungan hukum Berisi bentuk hubungan hukum antara Para Pihak. 6) Isi Kontrak Isi kontrak berisi: a) Maksud dan Tujuan Berisi tujuan diadakannya perjanjian antara Para Pihak. b) Ruang lingkup Perjanjian Berisi luas cakupan perjanjian/ kontrak. c) Hak para pihak Berisi hak-hak para pihak. d) Kewajiban para pihak Berisi kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian/ kontrak. e) Jangka waktu

Berisi Lama waktu perjanjian f) Pengakhiran/ perpanjangan Perjanjian Berisi kapan dan sebab-sebab berakhirnya perjanjian/ kontrak, serta perpanjangan perjanjian/ kontrak. g) Ketentuan Harga dan Pembayaran Berisi hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran yang terjadi karena adanya perjanjian/ kontrak. h) Keadaan memaksa/ force majeur Berisi ketentuan –ketentuan apabila terjadi force majeur. i) Pemberitahuan Berisi kontak/ alamat Para Pihak sebagai alamat apabila ada pemberitahuan yang ditujukan kepada Para Pihak berkaitan dengan perjanjian/ kontrak. 17 j) Monitoring dan Evaluasi (Mutu) Berisi metode monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak (monitoring dan evaluasi menggunakan indikator mutu yang telah ditetapkan). k) Penyelesaian Perselisihan Berisi ketentuan dan mekanisme apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak. l) Lain-lain Berisi hal-hal yang belum diatur pada poin-poin diatas. 7) Penutup Berisi penjelasan penutup yang terdiri dari penjelasan berkas dokumen perjanjian/ kontrak, dan penandatangan terhadap dokumen perjanjian/ kontrak. 8) Lampiran Berisi contoh dokumen, gambar-gambar, tabel-tabel dan lainnya yang merupakan pendukung dalam kontrak. b. Pengajuan dan Pemilihan Kontrak 1) Kepala Instalasi/ Bagian mengidentifikasi kebutuhan sumberdaya di Instalasi masing-masing, yang berhubungan dengan pelayanan non klinis yang dibutuhkan dan belum tersedia di rumah sakit. 2) Kepala Instalasi/ Bagian mengajukan usulan perencanaan kebutuhan sumberdaya kepada atasannya (Manajer dan Direktur Medis) untuk direview dan mendapatkan persetujuan. Kecuali yang mengajukan adalah Direktur Medis.

3) Kepala Instalasi/ Bagian menyerahkan nota dinas dan usulan perencanaan yang telah mendapatkan persetujuan atasannya kepada Bagian Administrasi dan Keuangan (Petugas Pengadaan) Rumah Sakit. 4) Bagian Administrasi dan Keuangan (Petugas Pengadaan) memfasilitasi pengajuan tersebut dan berkoordinasi dengan pejabat terkait. 5) Selanjutnya Pelaksanaan pemilihan kontrak Manajemen Non SDI ini mengacu pada Peraturan Direktur Utama tentang Pedoman Pengadaan (untuk kontrak dengan supplier/ vedor penyedia barang). 6) Kontrak Manajemen bidang non SDI yang berupa kontrak jasa prosedur pemilihan kontrak mengikuti pedoman pengadaan. c. Pelaksanaan Kontrak 1) Prakontrak Proses pra kontrak ini melibatkan Bagian Administrasi dan Keuangan (Petugas Pengadaan), Kepala Instalasi/ Bagian, Manajer departemen terkait, Direktur Bidang dan Manajer Keuangan. Dengan tahapan sebagai berikut: a) Negosiasi Negosiasi awal ini dilakukan oleh Bagian Administrasi dan Pengadaan (Petugas Pengadaan), berkoordinasi dengan Manajer dan kepala instalasi/ Bagian terkait serta Manajer Keuangan. Proses negosiasi ini berisi proses tawar menawar yang meliputi 18 hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya/ pelayanan yang dikontrakkan (ruang lingkup pelayanan, hak, kewajiban, tanggungjawab, harga dan pembayaran, layanan aftersales, pengakhiran perjanjian, dll). Hasil negosiasi tersebut dilaporkan kepada Direktur Bidang untuk dikaji dan direview (laporan tersebut dilakukan oleh petugas pengadaan). Hasil pengkajian tersebut selanjutnya di laporkan ke Direktur Utama melalui bagian administrasi untuk disetujui. b) Memorandum of Understanding (MoU) Hasil negosiasi yang telah memperoleh persetujuan dari Direktur Utama selanjutnya masuk dalam proses MoU, MoU merupakan perjanjian pendahuluan dalam pelaksanaan kontrak. Sebelum kontrak ditetapkan terlebih dahulu pihak Rumah sakit dan Supplier/ vendor melakukan MoU untuk mengatur dan memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan draft perjanjian kerja sama/ kontrak. Rumah Sakit dalam hal ini telah memiliki draft kontrak standar (sebagaimana contoh draft kontrak dalam lampiran II dan III Peraturan Direktur Utama ini). Apabila rekanan/ supplier/ vendor memiliki draft perjanjian kerjasama/ kontrak, maka draft yang digunakan adalah draft Rumah Sakit dengan penyesuaian dari isi draft pihak kedua dengan review terlebih dahulu terhadap isi draft tersebut yang dilakukan oleh direktur bidang. Draft yang telah dibuat tersebut dikonsultasikan oleh Bagian administrasi ke Bagian Legal Rumah Sakit.

c) Negosiasi (lanjutan) Negosiasi lanjutan dilakukan apabila ada hal-hal yang masih belum disepakati yang ada didalam draft perjanjian kerjasama/ kontrak. Hasil negosiasi lanjutan kemudian dituangkan dalam draft perjanjian kerjasama/ kontrak oleh bagian administrasi yang selanjutnya dikonsultasikan ke bagian Legal Rumah Sakit. Hasil negosiasi lanjutan ini dilaporkan ke Direktur Utama untuk disetujui. 2) Kontrak a) Penulisan naskah akhir Naskah yang telah disetujui Para Pihak kemudian diteliti ulang oleh sub bagian administrasi sebagai tahapan penulisan akhir kontrak. b) Penandatanganan Naskah kontrak di berikan ke kedua belah pihak untuk di tandatangi oleh masing-masing pihak. 3) Pascakontrak a) Pelaksanaan Kontrak yang telah disepakati dilaksanakan sesuai dengan isi di dalam dokumen kontrak. b) Monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaa kontrak menggunakan indikator mutu yang telah ditetapkan. Indikator mutu dibuat oleh Kepala instalasi/ bagian dengan persetujuan atasan dan Direktur 19 Utama dan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam naskah perjanjian kerjasama/ kontrak. Pihak Kedua (rekanan/ supplier/ vendor) melaporkan mutu layanan kepada kepala instalasi/ bagian terkait kontrak secara periodik selama masa kontrak sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kepala Instalasi/Bagian melaporkan hasil capaian mutu kontrak kepada Komite PMKP secara periodik sesuai ketentuan, dan dalam laporan bulanan unit. c) Penyelesaian sengketa Apabila terjadi sengketa antar Rumah Sakit dan Pihak Kedua maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati yang tertuang dalam dokumen kontrak. d. Berakhirnya Kontrak Kontrak Klinis Bidang Non SDI berakhir apabila : 1) Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Force Majeur; 2) Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan alasan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak; 3) Pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

a) Supplier/ Vendor lalai/ cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b) Supplier/ Vendor berada dalam keadaan pailit; c) Supplier/ Vendor terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; d) Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Rumah Sakit, Mutu pelayanan yang disediakan oleh Supplier/ Vendor tidak sesuai dengan mutu yang tertuang dalam kesepakatan kontrak; e. Pembaharuan Kontrak 1) Dalam hal Supplier/ vendor bermaksud memperpanjang atau tidak memperpanjang perjanjian/ kontrak, maka Pihak Kedua memberitahukan kepada Rumah Sakit selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian/ kontrak. 2) Rumah sakit akan melakukan review terhadap pelaksanaan kontrak berdasarkan mutu yang telah ditetapkan. 3) Evaluasi terhadap kontrak non SDI dilakukan oleh tim yang terdiri dari orang-orang yang berkaitan dengan kontrak dan bagian legal Rumah Sakit. 4) Dalam hal Rumah Sakit setuju memperpanjang perjanjian/ kontrak, maka dalam waktu 1 (satu) bulan para pihak akan menandatangani perpanjangan perjanjian. 5) Dalam hal Rumah Sakit bermaksud tidak memperpanjang/ memperbaharui perjanjian/ kontrak maka Rumah Sakit menyampaikan kepada Pihak Kedua, Rumah Sakit akan 20 Fastabiq Sehat PKU Muham dr. Aldila S. Al Arfah, MMR NBM: 1176703 memberitahukan kepada Supplier/ vendor secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (bulan) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian/ kontrak. Kontrak yang telah berakhir atau diakhiri, maka Rumah Sakit harus menjamin bahwa pengakhiran tersebut tidak mengganggu kontinuitas pelayanan dengan alternatif: i. Telah melakukan kesepakatan kontrak baru ii. Telah bekerja sama dengan pihak lain (sebagai pengganti sementara) iii. Telah menyiapkan back up atas pelayanan yang kontraknya berakhir BAB III PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Kontrak Klinis di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kontrak klinis di Rumah Sakit. Dengan demikian Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah dapat mewujudkan pelaksanaan kontrak yang sesuai dengan standard dan peraturan yang berlaku. Pati, 14 Ramadhan 1439 H 30 Mei 2018 M Direktur Rumah Sakit Umum madiyah 21 Direktur Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhamm dr. Aldila S. Al Arfah, MMR NBM: 1176703 LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH NOMOR: 038/PER-DIR/RSFS/V/2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONTRAK NOTA DINAS PENGAJUAN PERJANJIAN KERJASAMA/ KONTRAK Pati, 14 Ramadhan 1439 H 30 Mei 2018 M adiyah 22 Direktur Rumah Sak Fastabiq Sehat PKU dr. Aldila S. Al Arfah NBM: 1176703 LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH

NOMOR: 038/PER-DIR/RSFS/V/2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONTRAK CONTOH DOKUMEN KONTRAK BIDANG SUMBER DAYA INSANI (SDI) Pati, 14 Ramadhan 1439 H 30 Mei 2018 M it Umum Muhammadiyah , MMR 23 SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH DAN KARYAWAN Nomor: …………………………. Yang bertanda tangan di bawah ini : Pihak Pertama : Nama : H. Muhammad Ridwan, S.Pd Jabatan : Ketua BPH Rumh Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pihak Kedua : Nama : ………………………………….. Tempat/Tanggal lahir : ………………………………….. Alamat : ………………………………….. Dengan surat perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal di bawah ini : Pasal 1 JABATAN Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah bersedia untuk menerima Karyawan untuk mengisi : 1. Jabatan …………………. 2. Bertanggungjawab langsung kepada Manajer Pelayanan dan Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah 3. Tanggal dimulainya hubungan kerja adalah ……………. 20……

Pasal 2 JANGKA WAKTU KONTRAK 1. Jangka waktu kontrak adalah 1 (satu) tahun 2. Apabila karyawan mengundurkan diri atau Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah memutus hubungan kerja tanpa sebab yang dapat dipertanggungjawabkan selama masa berlakunya perjanjian ini, maka pihak yang membatalkan pengajuan ini diwajibkan mengganti biaya sebesar upah karyawan sampai batas waktu berakhirnya masa perjanjian kepada pihak lainnya. 3. Setelah selesainya masa kontrak karyawan dan apabila menurut penilaian Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah, karyawan memiliki konduite yang baik dan dapat memenuhi persyaratan ketrampilan bekerja serta persyaratan untuk diperpanjang kontrak 1 (satu) tahun berikutnya. Pasal 3 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Karyawan maupun Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah, dapat mengakhiri perjanjian kerja ini dengan dengan pemberitahuan tertulis selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Namun demikian Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kerja tanpa pemberitahuan sebelumnya, apabila karyawan melakukan kelalaian, pelanggaran, 24 konduite yang tidak baik, penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja oleh Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Pasal 4 JAM KERJA Jam kerja normal diatur dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah dan karyawan harus mampu menyesuaikan jam kerjanya dengan pekerjaan yang di bebankan oleh Rumah Sakit Umum Fasabiq Sehat PKU Muhammadiyah. Pasal 5 REMUNERASI 1. Selama perjanjian kerja ini berlangsung, karyawan akan menerima gaji dan/atau fasilitas sesuai kemampuan dari Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah. 2. Selama penerimaan gaji setiap bulan, terdapat beberapa potongan antara lain : a. Infaq : 5 % dari total pendapatan b. Husnul Khotimah : Rp. 5.000,00

3. Jenis dan besarnya gaji dan/atau fasilitas akan ditinjau dari waktu ke waktu sesuai dengan prestasi kerja karyawan dan disesuaikan dengan peraturan kepegawaian yang berlaku serta kemampuan Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah. Karyawan wajib untuk : Pasal 6 KEWAJIBAN KARYAWAN 1. Menyerahkan ijazah asli sebagai bentuk komitmen dan kesungguhan untuk bekerja di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah 2. Memiliki STR dan siap memberikan untuk proses perizinan bekerja di rumah sakit ( bagi karyawan klinis ) 3. Berpegang teguh, bertindak dan berperilaku sesuai syari’at Islam sebagaimana dipahami oleh Muhammadiyah. 4. Bersedia melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah 5. Bersedia dengan kesungguhan memenuhi target yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah, yang sebagian terdapat dalam lampiran perjanjian ini. 6. Karyawan wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah dengan kejujuran, ketekunan, kesungguhan, dan disiplin yang tinggi. 7. Akan senantiasa menjaga nama baik dan menjunjung tinggi nama baik dan menjunjung tinggi martabat Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah. 8. Akan meningkatkan pengetahuan/ pemahaman dan pengamalan Islam serta mengikuti kegiatan dakwah Islam yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah. 25 9. Bersedia untuk tidak membocorkan segala hal yang menjadi rahasia Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah. 10. Senantiasa menggalang kerjasama dengan pegawai dan unit kerja untuk menciptakan keharmonisan dan produktivitas. 11. Senantiasa mentaati undang-undang Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah yang berlaku.

Pasal 7 PASAL KETERKAITAN 1. Maksud, ruang lingkup, area kerja, tanggungjawab utama, indikator & target, wewenang, dan spesifikasi jabatan diatur dalam uraian jabatan Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah yang berlaku, dimana dapat berubah sewaktu- waktu sesuai kebijakan Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah, yang memiliki keterkaitan dan berkekuatan hukum sama dengan perjanjian kerja ini. 2. Hal-hal yang belum diatur pada perjanjian kerja ini akan berupa addendum yang memiliki keterkaitan dan berkekuatan hukum sama dengan perjanjian ini. Pasal 8 PENYELESAIAN PERMASALAHAN Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah kekeluargaan. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan, kedua belah pihak menunjuk Pengadilan Negeri Pati untuk menjadi mediator penyelesaian perselisihan. Demikian surat perjanjian disepakati bersama dan ditandatangani di Pati pada tanggal …………….20….. Pihak Pertama, Pihak kedua, H. Muhammad Ridwan, S.Pd ………………… ………………. . Ketua BPH Karyawan Saksi-saksi : dr. Aldila S. Al Arfah, MMR Mareta Puspitasari, S. Psi Direktur Utama Kepala Bagian SDI 26 Direktur Rumah Sakit U Fastabiq Sehat PKU Mu dr. Aldila S. Al Arfah, M NBM: 1176703 LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH NOMOR: 038/PER-DIR/RSFS/V/2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONTRAK

CONTOH DOKUMEN KONTRAK BIDANG NON SUMBER DAYA INSANI Pati, 14 Ramadhan 1439 H 30 Mei 2018 M mum hammadiyah MR 27 PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT BINA SAN PRIMA DENGAN RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH TENTANG PENYEDIAAN PERBEKALAN FARMASI Nomor :............................................. Nomor : 015/SPK/RSFS/V/2018 Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei tahun Dua ribu delapan belas (2305-2018), bertempat di Pati, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Trisunu Bimantara Jabatan : Kepala cabang PT. Bina San Prima Alamat : Jl Pemuda No 250 Pati Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama PT. Bina San Prima, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; Nama : dr. Aldila S. Al Arfah, MMR Jabatan : Direktur Utama RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Alamat : Jl Pati-Tayu KM 3, Tambaharjo, Pati Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah sebagai Pembeli selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : - Bahwa Pihak Pertama adalah Pedagang Besar Farmasi yang antara lain menjual, mengageni dan mendistribusikan produk-produk farmasi yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit; - Bahwa Pihak Kedua adalah sarana kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit yang membutuhkan produk-produk farmasi yang dijual oleh Pihak Pertama Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Kerjasama ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk memberikan dukungan dalam pelayanan produk farmasi bagi kebutuhan pasien RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pasal 2 RUANG LINGKUP Kerjasama ini meliputi maksud dan tujuan, hak dan kewajiban, tata cara pemesanan dan penerimaan barang, ketentuan harga, tata cara penagihan dan pembayaran, jangka waktu, dll. 28 Pasal 3 HAK (1) PIHAK PERTAMA Berhak mendapatkan pembayaran pembelian obat yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA (2) PIHAK KEDUA a. Berhak mendapatkan pelayanan penyediaan obat sesuai dengan pemesanan paling lama 48 jam setelah Surat Pesanan diterima, apabila persediaan obat di PIHAK PERTAMA terdapat kekosongan. b. Berhak menolak barang/produk yang rusak atau tidak dapat dijamin kualitas/mutunya. (1) PIHAK PERTAMA Pasal 4 KEWAJIBAN a. Berkewajiban melalukan penjaminan mutu dan kualitas barang/produk, baik sejak proses produksi maupun proses distribusi. b. Berkewajiban memenuhi kebutuhan obat untuk PIHAK KEDUA sesuai pesanan paling lama 48 jam setelah Surat Pesanan diterima, c. Berkewajiban memberikan pemberitahuan secara tertulis apabila obat yang dipesan PIHAK KEDUA kosong pabrik / distributor. (2) PIHAK KEDUA Berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas permintaan obat dari PIHAK KEDUA sesuai obat yang dibutuhkan.

Pasal 5 KETENTUAN HARGA (1) Harga beli adalah harga yang sesuai dengan daftar harga yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai/PPn sebesar 10% seperti tercantum dalam Lampiran perjanjian ini dan tidak terpisahkan dengan perjanjian/kontrak ini. (2) Bila karena sesuatu keadaan yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA harus menaikkan harga, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 7 hari sebelum berlakunya perubahan harga. (3) Kenaikan harga tidak serta merta merubah kondisi diskon. Pasal 6 MEKANISME PENGADAAN Mekanisme Jual Beli produk farmasi antar RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah dengan PT. Bina San Prima diatur sebagai berikut : (1) PIHAK KEDUA memesan produk farmasi yang dibutuhkan dengan membuat Surat Pesanan kepada PIHAK PERTAMA (2) PIHAK PERTAMA mengirim barang sesuai surat pesanan kepada PIHAK KEDUA (3) PIHAK KEDUA menerima barang pesanan dengan mencocokkan kesesuaian Faktur dengan barang datang. 29 a. Bila sesuai pesanan, barang diterima dan selanjutnya dilakukan pemberkasan b. Bila tidak sesuai pesanan, barang akan dikembalikan (diretur) kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 7 PROSEDUR PELAKSANAAN (1) PIHAK KEDUA melalui Instalasi Farmasi akan menerbitkan Surat Pesanan (SP) bertanda tangan Apoteker yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana kebutuhan barang yang tercantum pada Surat Pesanan (SP). (2) PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) hari sejak SP diterimanya wajib memenuhi atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan PIHAK KEDUA, dan apabila terjadi kekosongan produk yang dibutuhkan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK kedua paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Pesanan (SP). (3) PIHAK KEDUA tidak menerima obat yang dikirim PIHAK PERTAMA apabila obat

tersebut kadaluarsa kurang dari 2 tahun, kecuali obat-obat yang sangat dibutuhkan dan segera digunakan dapat diterima dengan masa kadaluwarsa lebih dari 12 bulan. (4) PIHAK KEDUA dapat mengembalikan (retur) obat yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dalam keadaan : a. 1 (satu) bulan sebelum kadaluarsa b. Strip utuh ( dengan box obatnya) Pasal 8 PENUKARAN OBAT PIHAK KEDUA dapat mengembalikan atau menukar obat kepada PIHAK PERTAMA apabila obat tidak sesuai dengan pesanan yang dimaksud. Pasal 9 TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN (1) Surat Tagihan (Invoice) yang dikirimkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua didasarkan pada Berita Acara Serah Terima atau Surat Jalan (Delivery Order) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. (2) Pihak Pertama berkewajiban untuk menyelesaikan kelengkapan administrasi transaksi sebagai persyaratan pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Pertama. (3) Pihak Kedua melakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama sebagai berikut: Nama Bank : MANDIRI No. Rekening : 1350044444477 Atas Nama : PT BINA SAN PRIMA 30 Pasal 10 JAMINAN PRODUK PIHAK PERTAMA menjamin bahwa barang-barang yang dikirim kepada PIHAK KEDUA adalah : (1) Sediaan farmasi ASLI, bukan sediaan farmasi PALSU (2) Tidak rusak, tidak terkontaminasi, tidak cacat, dan tidak kadaluwarsa (3) Penyimpanan selama di Gudang Distributor dan selama pengiriman ke RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah sesuai dengan ketentuan penyimpanan produk

Pasal 11 JANGKA WAKTU PERJANJIAN Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani kerjasama ini dan akan berakhir tanggal 22 Mei 2019. Pasal 12 PERPANJANGAN PERJANJIAN Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang jangka waktunya, sesuai dengan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK berdasarkan permohonan perpanjangan secara tertulis dari masing-masing pihak yang menghendaki. Pasal 13 PEMBATALAN / PEMUTUSAN PERJANJIAN (1) Masing-masing atau secara bersama-sama dapat mengakhiri Perjanjian ini (pembatalan/pemutusan) sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 2 Perjanjian ini, dengan pengajuan tertulis kepada Pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan mendapat persetujuan pihak lainnya; (2) Perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan atau diputuskan sebelum waktunya oleh masingmasing pihak kepada pihak lainnya, apabila terjadi hal-hal seperti berikut, diantaranya : a. Masing-masing atau secara bersama tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya; b. Masing-masing atau secara bersama selama proses memberikan keterangan palsu atau dipalsukan; c. Masing-masing atau secara bersama melakukan pelanggaran atau tidak dipatuhinya ketentuan Perjanjian ini, atau ketentuan Pemerintah yang berlaku; d. Dalam hal batal/putusnya Perjanjian, tidak menghalangi kewajiban masing- masing pihak yang masih harus dilaksanakan. PASAL 14 MUTU Terkait dengan mutu maka poin-poin yang akan dievaluasi adalah sebagai berikut : (1) PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) hari sejak SP diterimanya wajib memenuhi atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan PIHAK KEDUA, dan apabila terjadi kekosongan produk yang dibutuhkan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK kedua paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya Surat Pesanan (SP).

(2) Masa kadaluarsa obat yang dihantarkan ke PIHAK KEDUA adalah kurang dari 2 tahun, kecuali obat-obat yang sangat dibutuhkan dan segera digunakan dapat diterima dengan masa kadaluwarsa lebih dari 12 bulan. (3) PIHAK PERTAMA mengirimkan barang-barang sesuai dengan Surat Pesanan (SP) meliputi kesesuaian jenis, kesesuaian jumlah, kesesuaian harga / diskon, kesesuaian waktu kadaluarsa, kesesuaian suhu pengiriman (khusus untuk pengiriman dengan cold chain), tidak rusak, tidak terkontaminasi, dan tidak cacat. Pasal 15 PEMBERITAHUAN DAN WAKIL PARA PIHAK Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional selama b erlangsung perjanjian kerjasama ini dialamatkan : I. PIHAK PERTAMA Nama : Jabatan : Alamat : Telp : II. PIHAK KEDUA Nama : Jabatan : Alamat : Telp. : Pasal 16 KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE (1) Force Majeure (keadaan memaksa) adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yabg terjadi diluar kekuasaan/kemampuan Para Pihak serta tidak dapat diduga sebelumnya; (2) Hal – Hal yang dapat digolongkan dalam keadaan Force Majuere adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk tapi tidak terbatas pada :

a. Bencana alam (gempa bumi, banjir,angin topan)

b. Tindakan sabotase, peperangan, huru hara c. Tindakan pemerintah dibidang ekonomi (3) Masing-masing Pihak yang mengalami Force Majuere wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejakkeadaan Foerce Majeure dialami; (4) Selanjutnya kepada Pihak yang mengalami Force Majuere tersebut, untuk melengkapi dengan bukti/surat keterangan yang sah dari Instansi Pemerintah. Pasal 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan atau perbedaan penafsiran klausul Perjanjian ini, maka masing-masing pihak berkesempatan untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat; (2) Apabila peselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselelesaikan secara musyawarah dalam periode 30 (tiga puluh) hari, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada arbitrase yangmengikat berdasarkan peraturan arbritase dari Badan Arbritase Nasional Indonesia (BANI) dengan arbritor yang ditunjuk berdasarkan arbitrase BANI. PASAL 18 Lain-lain (1) Distributor wajib menyerahkan persyaratan distributor, meliputi : a. Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Izin Pedagang Besar Farmasi- Penyalur Alat Kesehatan (PBF-PAK) e. Perjanjian Kerja Sama antara distributor dan prinsipal serta Rumah Sakit f. Nama dan Surat Izin Kerja Apoteker untuk Apoteker penanggung jwab PBF g. Alamat dan denah kantor PBF h. Surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari prinsipal) (2) Perubahan atas klausul perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam bentuk Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang sama

bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dibubuhu materai yang cukup, selanjutnya guna dipatuhi dan dilaksanakan dengan iktikad baik. PIHAK PERTAMA PT BINA SAN PRIMA Trisunu Bimantara Kepala Cabang PIHAK KEDUA RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH dr.Aldila S. Al Arfah, MMR Direktur Utama 30 Mei Direktur Rumah S Fastabiq Sehat PK dr. Aldila S. Al Arf NBM: 1176703

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM FASTABIQ SEHAT PKU MUHAMMADIYAH NOMOR : 038/PER-DIR/RSFS/V/2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONTRAK CONTOH SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………………………………………………….... Tempat/Tgl Lahir : ………………………………………………………………… Jabatan : ………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………… Menyatakan dan berjanji dengan sesungguhnya bahwa saya : 1. Bersedia mengikuti proses kredensial dan rekredensial yang di lakukan oleh Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah. 2. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah. 3. Senantiasa menjaga nama baik dan menjunjung tinggi martabat di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah. 4. Bersedia di evaluasi secara berkala atas kinerja di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya berjanji jika tidak menepati saya siap menerima konsekuensi apapun yang telah ditetapkan di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah. Pati, ………………………… Tertanda, ………………………………….. Pati, 14 Ramadhan 1439 H

2018 M akit Umum U Muhammadiyah ah, MMR