Wawasan Nusantara Bapak.pptx

OLEH. Drs. I NYOMAN MURDANA, GPB MBA., MM,CRBD

Dalam mewujudkan aspirasi perjuangan suatu bangsa ada 3 faktor utama: a. bumi/ruang dimana bangsa itu hidup b. Jiwa, tekad dan semangat masyarakat/rakyat c. Lingkungan sekitarnya Jadi wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa indonesia terhadap jat diri dan lingkungannnya berdasarkan Pncasila dan UUD 1945 dengan memperharikan kondisi geografis, latar belakang sejarah, sosial budaya, giopolitik negara

TUJUAN BANGSA INDONESIA SESUAI UUD 1945 ALINEA IV  Membentuk negara kesatuan RI (NKRI)  Menyelenggarakan pemerintah yang

bersih, masyarakat yang adil dan makmur  Ikut serta mencipatakan ketertiban perdamaian dunia  Mencerdaskan kehidupan bangsa

WAWASAN NASIONAL  Cara pandang suatu bangsa yang

manifestasinya ditentukan oleh dinamis dari bangsa tersebut dengan kesejarahannya, kondisi objektif geografis maupun budaya serta idealitas yang dijadikan aspirasi bangsa merdeka, berdaulat dalam tindak kebijaksanaan

TUJUAN WAWASAN NUSANTARA  Perwujudan kepulauan nusantara

sebagai kesatuan pulau  Sebagai kesatuan sosial budaya  Sebagai kesatuan ekonomi  Sebagai kesatuan politik

PAHAM TEORI-TEORI/ AJARAN WAWASAN NUSANTARA  Paham-paham kekuasaan pertimbangan konsep operasi  Paham Macbiaveli dipicu masuknya agama Islam  Paham Kaesar Napoleon Bonaparte revolusi  Paham Jen Clausewitz  konsep perang  Paham feuerbachdan Hegel  sintesis  Paham Lenin  perang kelanjutan politik  Paham Pacah belah  ke Indonesia

lanjutan  Paham teori geopolitik. Paham ini berasal dari

geo (bumi) dan politik (kekuatan)  Pertumbuhan negara sama pertumbuhan organisme,

memerlukan ruang, proses lahir, tumbuh berkembang, hidup, menyusut, mati  Negara identik ditempati oleh kelompok  Suatu bangsa memperthankan hidup  Semakin tinggi budaya semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam

 Paham ajaran Nicholas  Spykman  kombinasi yg menghubungkan darat laut dan udara

UNSUR-UNSUR WAWASAN NUSANTARA A. WADAH  Berbentuk manunggal secara bbulat, utuh,

dalam arti lautan sisertai pulau-pulau, daratan, udara (ruang)  Posisi silang dunia berpengaruh letak, laut, udara, bangsa, kekayaan negara indonesia sangat strategis  Tenaga kerja murah, industri, pasaran yang luas, daya tarik negara lain sangat bagus, namun sangat rawan AGHT

KONSEP DASAR WAWASAN NUSANTARA DENGAN CIRI-CIRI  Mawas ke dalam dengan upaya mewujudkan segenap kehidupan bangsa dan negara  Mewujudkan suatu kesatuan manunggal dan utuh menyeluruh wadah, isi dan tata laku  Mawas keluar dengan menampilkan wnawa

sebagai sikap kesatuan persatuan NKRI  Manunggal utuh menyeluruh bidang kehidupan bidang wilayah, bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang pertahanan keamanan,

TATA SUSUNAN POKOK/INTI ORGANISASI  Telah disinggung pada pokok di atas:  Bentuk sistem kedaulatan  Kekuasaan pemerintah menurut UU

dasar  Sistem pemerintahan  Sistem perwakilan  Tata kelengkapan organisasi

FUNGSI WAWASAN NUSANTARA  Membentuk dan membina

kesatuan persatuan  Merupakan ajaran dasar melandasi kebijakan dan pembangunan nasional/keamanan

AJARAN WAWASAN NUSANTARA  Paham kekuasaan bangsa Indonesia  idiologi Pancasila, perang, cinta damai dan menjamin

kepentingan bangsa dan negara  Geopolitik Indonesia menganut paham negara kepulauan (laut sebagai penghubung) bukan pemisah (konsep negara barat)  Dasar pemikiran wawasan nusantara (filosofis)    

Latihan belajar pemikiran falsafah Pancasila Latihan belajar Aspek kewilayahan nusantara Latihan belajar Aspek sosial budaya dan kesejahteraan Latihan belajar Kesejarahan bangsa Indonesia

ASPEK KEWILAYAHAN Luas wilayah 8.500.000 km *)  Wilayah darat 2.027.257 km2  Wilayah laut 3.165.993 km2  Landasan kontinen 800.000 km2  ZEE 2.506.750 km2  Batas-batas wilayah negara (sampai mana?)  Wilayah negara dimensi darat, landasan kontinen, wilayah laut….ZEE, wilayah udara….teknologi??

HUKUM KELAUTAN

DEFINISI HUKUM KELAUTAN

ZONA MARITIM MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT

KONSEP NEGARA KEPULAUAN  Dituntaskan pengumuman pemerintah 13-121957 (deklarasi Juanda)  Dituangkan bentuk hukum no 4/PRP/60 (lembaran negara no 20 tanggal 18-2-1960)  Deklarasi Juanda pengganti tata lautan wawasan

kolonial Belanda (TZMKO)  Searah dan senada dengan keputusn makamah internasional tanggal 18-12-1957 wilyah laut diantara pulau-pula suatu negara adalah termasuk laut teritorial

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF Pengumuman pemerintah tanggal 21-3-1980  200 mil laut diukur dari garis pangkal laut  Hak berdaulat melakukan eksplorasi dan eksploitas  Pengolahan dan pelestarian sumber daya hayati dan non hayati  Kegiatan pada jalur ZEE (pembangkit tenaga listrik)  Kesediaan penetapan batas ZEE dengan negara tetangga

LANDASAN KONTINEN INDONESIA  Pengumuman pemerintah tanggal 17-2-1969  landasan kontinen  Dituangkan dalam UU no 1 tahun 1973  Pengertian Lan Kon Indonesia  dasar laut dan tanah dibawahnya di luar periaran wilayah RI

(UU no 4 PRP/1960) sampai ke dalam 200 m atau lebih, dimana masih mungkin diadakan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alamnya (migas), namun di kuar itu indonesia menuntut penguasaan tunggal atas landasan kontinen berikut kekayaan alamnya yang hidup/miniral

WAWASAN KOLONIAL BELANDA  Tta lautan didasarkan pada teritorial ZEE

(Maritiem Kringen Ordonantie 1939)  Menganut azaz pulau demi pulau, masingmasing pulau mempunyai laut teritorial lebar 3 mill  Tidak cocok dengan wawasan nusantara

mencakup negara kepulauan  Indonesia seuruh wilayah laut diantara pulaupulau harus merupakan laut teritorial Indonesia  Tidak lagi terbagi karena adanya laut bebas

DEKLARASI JUANDA  Bahwa segala perairan disekitar diantara dan

yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau termasuk daratan negara RI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara RI. Dengan demikian merupakan bagian daripada perairan/pedalaman atau perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak RI. Penentuan batas laut 12 mil diukur dari garis yang terluar dan ditentukan dengan UU

PENGERTIAN LANDASAN KONTINEN INDONESIA  Adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Indonessia (UU no 4?PRP?1960)

sampai kedalaman 200 mill atau lebih, dimana masih mungkin diadakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alamnya migas, dll) Alasan-alasan landasan ini:  ZEE mempunyai kekuatan hukum  Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia  Persediaan ikan semakin terbatas

DEKLARASI LANDASAN KONTINEN 17-21969 dengan alasan pokok:  Segala sumber kekayaan alam yang etrdapat

dalam landasan kontinen adalah milik eksklutif negara RI  Pemerintan Indonesia siap menyelesaikan/melaksanakan soal garis pantai dengan negara tetangga melalui perundingan  Jika tidak ada garis batas maka landasan kontinen adalah suatu garis dari pulau terluar Indonesia dengan negara tetangga

NASEHAT ARYA TAAH PADA PATIH GAJAH MADA  Tidaklah mudah menggalang kekuatan bagi suku-suku beraneka warna, syarat utama adalah

“KESATUAN PASTILAH ANAK-ANAKKU”  Tiada kekuasaan tanpa kesatuan, tapi bukannya kesatuan yang dipaksakan melainkan kesatuan yang disadari sebagai keharusan untuk hidup, berdaulat, penuh wibawa dan merdeka  Bila kepentingan rakyat negara bukan lagi kepentingan MU juga maka retaklah sudah ikatan, keramatan antara rakyat dengan kamu dan antara rakyat dengan Tuhhan karena kamu

ARAH PANDANG WAWASAN NUSANTARA  ARAH PANDANG KE DALAM  Menjamin perwujudan dan persatuan bangsa  Peka dan berusaha mencegah AGHT  Menghormati bentuk-bentuk kepercayaan  Penyelesaian musyawarah/mufakat

 ARAH PANDANG KE LUAR  Mengutamakan kepentingan nasional sesuai tertera

pada UUD 45 (dalam segala kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan demi tercapai tujuan nasional)

IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA BANGSA INDONESIA  Dalam bidang politik menciptakan penyelenggaraan iklim politik yang sehat dan

dinamis  Dalam bidang ekonomi  meniptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin peningkatan kesejahteraan/kemakmuran rakyat  Dalam bidang sosial budaya  menciptakan sikap batiniah dan lahiriah, mengakui, menghormati hasil ciptaan Tuhan  Dalah kehidupan hankam  meniptakan inta tanah air, bangsa, negara, siap bela negara

KEBERHASILAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA  Wawasan nusantaramenjadi pola pikir/tindak

menghadapi segala AGHT  Mengerti memahami dan menghayati hak dan kewajiban setiap warga negara hingga sadar sebagai warga negara sesuai UUD 1945  Mengerti menyadari bahwa konsep hidup memerlukan konsep wawasan nusantara, untuk melangsungkan penyelenggaraan di segala bidang (politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan lain-lain mewujudkan ketahanan)

CONTOH IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA a. Wawasan nusantara sebagai pancaran

falsafah Pancasila  Menjadi pedoman mewujudkan kesatuan disegala

aspek kehidupan nasional, kesatuan dan persatuan

b. Kebijakan dalam pembangunan nasional  Mewujudkan kesatuan politik  Kebulatan wilayaj dengan segala isinya modal

bangsa  Keanekaragaman suku budaya

lanjutan

c. Mewujudkan kepulauan nusantara kesatuan ekonomi  Tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang  Kekayaan wilayah indonesia dikelola bersama  Kehidupan perekonomian di indonesia diselenggarakan

bersama

d. Perwujudan kepulauan nusantara atau kesatuan sosial budaya  Kebudayaan indonesia hakekatnya adalah semua aset bangsa  Bangsa indonesia kehidupannya sangat berbudaya

e. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan/persatuan  Adanya ancaman satu pulau berimbas pada pulau lain  Setiap warga negara berhak bela negara

PENERAPAN WAWASAN NUSANTARA  Salah satu yang paling nyata dengan landasan

kontinen dan ZEE Indonesia adalah bertambah luas diakui dunia termasuk kekayaan  Penerapan wawasan nusantara pemerintah Microwave System  Satelit palapa, pembangunan, perdagangan dll  Penerapan wawasan nusantara Bhineka Tunggal Ika, contoh pendidikan di seluruh Indonesia sama dikembangkan dari TK, SD, SMA, AKADEMI dan PT  Penerapan wawasan nusantara bidan pertahanan keamanan terlihat pada seluruh masyarakat dan kewaspadaan nasional

SKEMA IKHTIAR WAWASAN NUSANTARA WADAH

WAWASAN NUSANTARA

BENTUK, POSISI SILANG, UTUH

ISI

TATA ORGANISASI, KEADILAN, SISTEM MUSYAWARAH

TATA LAKU

TATA KELENGKAPAN

SASARAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM KEHIDUPAN

Pengertian Otonomi Daerah: Penyelenggaraan Negara garis besar diselenggarakan dg 2 Cara: 1.Sitem Sentralisasi ,artinya jika yang bersangkutan dg aspek kehidupan dikelola di tingkat pusat (konsekuensi sifat Negara) (Abdul Wahid 1994) 2.Sitem Desentralisasi sebuah sistem yg mengkehendaki diserahkannya sebagian urusan Pemerintahan kep daerah menjadi Urusan Rumah tangga) dg demikian bertanggung jawab sepenuhnyaPengelolaan,Perencanaa,Pembiayaan, dan Personil lainnya.

PBB 1962 menyebut 1. Pengertian Dekonsentrasi Birokrasi dan Administrasi 2.Dekonsentrasi Demokrasi dan Politik 3.Untuk melaksanakan pemerintahan dlm arti luas pd Negara kesatuan ada 2 cara: a.Pemerintqh Pusat(central Guverment) yg mencangkup seluruh perangkap penyelengara pemerintahan yg terdiri atas semua departemen dan badan Pemerintahan ditentukan oleh Presiden b.Pemerintahan di Daerah ( Lokal Government) trd dari dua macam -Pemerintah Daerah yg mempunyai hak utuk mengatur dan mengurus Rumah tangganya

-Pemerintah Wilayah (lokal Self Government berfungsi sebagai pelaksana tugas pemerintah pusat ( Gubernur Kepala Daerah ) contoh: RSUP semua dari Pusat,Tenaga, Anggaran Pegawainya ditentukan dari pusat.

Azas Umum Pemerintahan yg baik: Pasal 1 UU 1999no 28 menyebut: adalah azas yg menjunjung tinggi norma .kesusilaan,kepatuhan,dan norma hukum untuk menghujudkan Penyelenggaaraakan Pemerintahan Negara yang bersih bebas KKN.

Pengertian Otonomi dlm KedaulatanRakyat Merupakan wewenangan mengatur semua urusan daerah selama tidak bertentangan dg per Undang-undangan yg lebih tinggi tingkatannya namun Daerah-daerah mempunyai keuangan sendiri dg kemungkinan dpt bantuan dr Pemerintah Pusat; 1.Yg dimaksud Kewenangan Otonomi luas ? 2.Otonomi Nyata ? 3.Otonomi bertanggung jawab ? 4.Otonomi Wilayah Administrasi 5.Otonomi khususdlm Pemerintahan Daerah

Beberapa azas Pemerintahan yang baik: 1.Azas Kejujuran 2.Azas Kecermatan 3.Azas Kemurnian dlm tujuan 4.Azas Keseimbangan 5.Azas Kepastian Hukum. 6.Azas Keamanan 7.Azas Keadilan Kewajaran 8.Azas Perlindungan 9.Azas Motipasi 10.Azas Tidak menmenjalankan Wewenang 11.Azas Transparan 12.Azas Efektif efisien

B,Kewenangan Pemerintah Pusat UU 32 2004 tentang Pemerintah Daerah : 1.Politik luar Negeri 2.Pertahanan. 3.Keamanan. 4.Yustisi 5.Moneter dan Fiskal 6,Agama

C.Kewajiban Pemerintah DaerahProvinsi: 1 s/d 16 D.Kabupaten 1 s/d 16

Jawaban2 1Kewenangan Otonomi luas :Kewenangan otonomi luas dimana kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yg mencangkup kewenangan disemua bidang kecuali uu 32 th 2004 diatas,dimulai dari perencanaan dll. 2.Otonomi Nyata:Kelaluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah dibidang tertentu secara nyata yg diperlukan sertatumbuh hidup berkembang. 3.Otonomi Pem Pusat dan Daerah Pem Pusat Pe Presiden dg Mentri2 Pem Daerah Gubernur dg DPRD

Kewenangan Pem Daerah Pendapataan : 1Pajak ken bermotor 2.Biaya Balik Nama 3.Pajak restoran 4.Pajak Hotel 5.Pajak Hiburan. 6.Pajak Penerangan Jalan. 7.Pajak Reklame. 8.Galian C. 9.Pajak Parkie. 10Pajak Lain dg Ketetapan Pemda

Teoti Geopolitik khusus diatas

liat Slaid

Wanas Di Era Globalisasi : 1.Wanas ..cara pandang Bangsa 2.Tap MPR No IV th 1973 Dekrasi Juanda 3.Tap MPR NoII th 1983 tgl 3 Maret dg Konsep Wanas: a.Kesatuan Politik b.KesatauanEkonomi c.Kesatuan Sosial Budaya. D.Kesaatuan Pertahanan Keamanan. E.Kesaatauan Wilayah