Visi Dan Misi

V isi da n Mis i

2. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

VISI Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. MISI Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum; Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA I.

PENGERTIAN UMUM

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang. II. JUMLAH ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA 1. Jumlah Anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang. 2. Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

III. SYARAT ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA Syarat untuk menjadi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah: 1.

warga negara Republik Indonesia;

3. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil; 4. mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan; 5. memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem perwakilan rakyat, serta memiliki kemampuan kepemimpinan; 6.

berhak memilih dan dipilih;

7. berdomisili dalam wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibuktikan dengan KTP; 8. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit; 9. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; 10. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 11. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri; 12. bersedia bekerja sepenuh waktu. IV. PENGAJUAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/ KOTA 1. Calon Anggota KPU Provinsi diusulkan oleh Gubernur untuk mendapat persetujuan KPU. 2. Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan KPU Provinsi. 3. Jumlah Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diusulkan sebanyak 10 (sepuluh) orang. V. MEKANISME SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA Mekanisme seleksi pengusulan Calon Anggota KPU Provinsi oleh Gubernur dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota melalui tahap kegiatan sebagai berikut : 1. Gubernur membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi yang bersifat independen dengan jumlah Anggota Tim sebanyak 5 (lima) orang dan seorang Sekretaris Tim dengan komposisi : a. Seorang Ketua dari unsur tokoh masyarakat merangkap Anggota;

b. Seorang Wakil Ketua dari unsur Pemerintah Daerah merangkap Anggota; c. 3 (tiga) orang anggota dari unsur masyarakat seperti akademisi, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat; d. Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum KPU Provinsi karena jabatannya sebagai Sekretaris bukan anggota. 2. Bupati/Walikota membentuk Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang bersifat independen dengan jumlah Anggota Tim sebanyak 5 (lima) orang dan seorang Sekretaris Tim dengan komposisi : a. Seorang Ketua dari unsur tokoh masyarakat merangkap Anggota; b. Seorang Wakil Ketua dari unsur Pemerintah Daerah merangkap Anggota; c. 3 (tiga) orang anggota dari unsur masyarakat seperti akademisi, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat; d. Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten/Kota karena jabatannya sebagai Sekretaris bukan anggota. 3. Anggota Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, tidak dibenarkan untuk menjadi calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 4. Tugas Tim Seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota : a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai pengisian calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota; b. Membuka dan menerima pendaftaran calon; c. Meneliti berkas syarat calon; d. Mengumumkan calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan administratif kepada masyarakat; e. Menampung dan menindaklanjuti tanggapan masyarakat ; f. Melakukan wawancara dengan calon; g. Memilih 10 (sepuluh) orang calon yang dituangkan dalam Berita Acara; 5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf g, Tim Seleksi memperhatikan aspirasi masyarakat, antara lain usul dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi profesi, atau organisasi lain yang diakui keberadaannya sebagai badan hukum serta telah menjalankan kegiatan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan terakhir serta dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). 6. Tim Seleksi calon Anggota KPU Provinsi menyampaikan daftar 10 (sepuluh) orang calon yang disusun menurut urutan abjad kepada Gubernur. 7. Tim Seleksi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar 10 (sepuluh) orang calon yang disusun menurut urutan abjad kepada Bupati/Walikota. 8. Gubernur menyampaikan usul calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 beserta kelengkapan administrasi syarat calon kepada KPU untuk mendapatkan persetujuan sebanyak 5 (lima) orang.

9. Bupati/Walikota menyampaikan usul calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 beserta kelengkapan administrasi syarat calon kepada KPU Provinsi untuk mendapatkan persetujuan sebanyak 5 (lima) orang. Selanjutnya KPU Provinsi menyampaikan 5 (lima) orang kepada KPU untuk ditetapkan sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota. VI. PERSETUJUAN DAN PENETAPAN ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 1. Persetujuan KPU terhadap Anggota KPU Provinsi dilakukan dengan cara uji kepatutan dan kelayakan. 2. Persetujuan KPU Provinsi terhadap Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara uji kepatutan dan kelayakan. 3. Uji kepatutan dan kelayakan dilakukan dengan wawancara/tatap muka. 4. Dalam mengambil keputusan, KPU dapat mendengar pendapat dan saran Pimpinan DPRD Provinsi dan KPU Provinsi dapat mendengar pendapat dan saran Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. 5. Waktu, tempat dan teknis pelaksanaan wawancara/tatap muka ditentukan kemudian oleh KPU dan KPU Provinsi. 6. Penetapan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU. 7. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Anggota KPU Provinsi oleh KPU dilaksanakan di Jakarta. 8. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dilaksanakan di Ibukota Provinsi. VII. KELENGKAPAN ADMINISTRASI DAN JADWAL KEGIATAN SELEKSI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA 1. Untuk pemenuhan ketentuan syarat Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan formulir surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana contoh terlampir pada Keputusan ini. 2. Jadwal Seleksi dan Penetapan Keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir pada Keputusan ini. VIII. ANGGARAN Biaya pelaksanaan seleksi dan penetapan keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran KPU. http://afatih.wordpress.com/2008/01/22/downloads / APA ITU KPU ? Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum(Pemilu)yang bersifat Nasional,Tetap dan Mandiri Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,selanjutnya di sebut KPU Propinsi Dan KPU

Kabupaten/Kota,adalah penyelenggara Pemilu di Propinsi dan Kabupaten/Kota (Ketentuan Umum Pasal I(6,7)UU Penyelenggara Pemilu/UU RI No.22 Tahun 2007) PROFIL KOMISI PEMILIHAN UMUM Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (20072012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor

22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu. Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang

Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007. Ada 7 (tujuh) tugas berat Pemilu 2009 menanti anggota KPU yaitu : 1. Merencanakan program, anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu; 2. Penyesuaian struktur organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU paling lambat 3 bulan sejak pelantikan anggota KPU; 3. Mempersiapkan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) paling lambat 5 (lima) bulan setelah pelantikan anggota KPU; 4. Bersama-sama Bawaslu menyiapkan kode etik, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bawaslu terbentuk; 5. Memverifikasi secara administratif dan faktual serta menetapkan peserta Pemilu; 6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih tetap; 7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan barang dan jasa Pemilu. PEMILU DPR, DPD, DPRD, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2004 Pemilu 2004 menganut sitem Pemilu proporsional terbuka di mana beberapa kursi diperebutkan dalam suatu daerah pemilihan. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Cara ini belum pernah diterapkan pada pemilu-pemilu sebelumnya, walaupun secara teknis tidak jauh berbeda. Dalam sistem ini hak suara pemilih terwakili secara proporsional karena di dalam surat suara tercantum nama Parpol dan nama calon. Pemilu 2004 didasarkan atas Undang-undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 berbeda dengan Pemilu 1999. Pertama, pada Pemilu 2004 anggota Parlemen (DPR, DPD dan DPRD), Presiden/Wakil Presiden dipilih secara langsung. Kedua, ada lembaga baru yang bernama DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang calonnya berasal dari tiap Provinsi sehingga tiap provinsi mempunyai wakil (senator seperti di AS) di Parlemen. Ketiga, untuk pertama kali dalam sejarah, sistem Pemilu Indonesia menerapkan daerah pemilihan (area election). Keempat, surat suara yang sangat variatif antara lain surat suara DPR, DPD, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden. Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bekerja berdasarkan tahapan jadwal Pemilu Legislatif dan tahapan jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2004 berdasarkan jadwal yang

dikeluarkan KPU sepeti pendaftaran Pemilih dan Pendaftaran Pen¬duduk Berkelanjutan, Pe¬metaan daerah pemilihan dan penetapan jumlah kursi DPR dan DPRD, pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPR, DPD, DPRD, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses pendaftaran, verifikasi, dan penetap¬an partai politik peserta Pemilu 2004 dan kampanye peserta Pemilu. Pelaksanaan Pemilu yang obyektif telah diselenggarakan oleh KPU secara independen dalam rangka menghasilkan wakil rakyat terbaik. Hasil Pemilu 2004 menunjukkan dari seluruh pemilih yang terdaftar sebanyak 145 juta jiwa, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 124.420.339 jiwa (voters turnout 84%). Sedangkan warganegara yang tidak menggunakan hak pilihnya 25.580.030 (16%). Suara sah sebanyak 113.462.414 jiwa sedangkan suara tidak sah 10.957.925 jiwa. Dari 24 Parpol peserta Pemilu, hanya 16 Parpol yang berhasil meraih kursi di Parlemen. Dari 16 Parpol peraih kursi di Parlemen muncul 6 Parpol peraih kursi terbesar yaitu Partai Golkar (121 kursi), PDIP (109 kursi), PPP (58 kursi), Partai Amanat Nasional (57 kursi), Partai Demokrat (56 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (52 kursi) dan Partai Keadilan Sejahtera ( 45 kursi). Untuk mengawasi jalannya Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.Di samping Panwaslu ada juga pemantau pemilu baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pemantau Pemilu dari dalam negeri mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat hingga ke daerah yang akre¬ditasinya diberikan oleh KPU. Secara keseluruhan terdapat 112 lembaga pemantau Pemilu yang mendaftar untuk berpartisipasi sebagai pemantau, dengan rincian 90 berasal dari Pemantau dalam negeri dan 22 berasal dari Pemantau luar negeri yang lulus akreditasi dan mendapat sertifikat sebagai Pemantau Pemilu 2004. Di tengah sempitnya waktu, Komisi Pemilihan Umum (KPU mampu menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden /Wakil Presiden. Setelah Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April 2004, KPU menyelenggarakan Pemilu Presiden /Wakil Presiden dalam dua putaran. Pemilu Presiden /Wakil Presiden putaran pertama berlangsung 5 Juli 2004. Sedangkan Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran kedua berlangsung 20 September 2004. KPU mampu menyelenggarakan 3 (tiga) kali Pemilu yang diikuti 150 juta pemilih dengan pengadaan logsitik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Inilah untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Selama 32 tahun Presiden/Wakil Presiden dipilih oleh Parlemen (MPR). Pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran pertama maju 5 (lima) pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yaitu pasangan calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla, pasangan Amien Rais–Siswono Yudho Husodo, pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, pasangan Wiranto Solahuddin Wahid dan pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Dari hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran pertama, terdapat dua pasangan Presiden/Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla, dan

pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Akhirnya yang terpilih menjadi Presiden/Wakil Presiden periode 2004-2009 adalah pasangan calon Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla. Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla memperoleh 69.266.350 suara sedangkan pasangan calon Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi memperoleh 44.900.704 suara. Berkenaan dengan tingginya kinerja KPU dalam Pemilu 2004 itu, banyak pihak yang memuji atas keberhasilannya melaksanakan Pemilu 2004, yang bisa menjadi contoh kuat dan positif bagi Indonesia dan bagi demokrasi yang sedang marak di seluruh dunia. Pemilu tersebut menjadi contoh yang baik tentang demokrasi di Asia. Bahkan masyarakat internasional terutama Uni Eropa yang bermarkas di Brussels, menilai Pemilu yang baru berlangsung tersebut merupakan tonggak bersejarah dalam transisi demokrasi di Indonesia. Pemerintah AS juga memuji rakyat Indonesia atas keberhasilan melewati masa transisi menuju demokrasi secara mengesankan. Indonesia juga telah sukses menyelesaikan tahapan-tahapan Pemilu tahun 2004 ini, mulai dari Pemilu Legislatif April lalu, kemudian Pilpres putaran pertama Juli, hingga Pilpres putaran terakhir 20 September lalu dengan damai. Pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 di Indonesia itu membuka mata dunia bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Selain sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Pemilu di Indonesia juga harus melakukan pemilihan terhadap ribuan calon legislatif dan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pelaksanaan Pemilihan Umum 2004 di Indonesia itu membuka mata dunia bahwa Islam dan demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Seperti halnya pemerintah Amerika Serikat dan pemantau Pemilu Uni Eropa untuk Indonesia, The Carter Center pun memuji pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang jujur, bersih, demokratis dan tenang, Pemilu dilaksanakan secara transparan dan jujur. Meskipun Pemilu 2004 yang dilaksanakan oleh KPU ini masih banyak kekurangan di sana-sini, sebagaimana dilaporkan dalam temuan-temuan para pemantau Pemilu dari dalam dan luar negeri, namun sejauh kekurangan tersebut tidak signifikan dan tidak terlalu prinsipil maka pujian dan ucapan selamat dari berbagai pihak kepada bangsa Indonesia merupakan cermin dari keberhasilan KPU dan bangsa Indonesia secara umum. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut anggota KPU dibantu oleh sebuah Sekretariat

Jenderal KPU yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada KPU. Sekretaris Jenderal KPU dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU mengkoordinasikan 7 (tujuh) Biro di lingkungan Setjen KPU. Untuk mengelola administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pimpinan KPU membentuk alat kelengkapan berupa divisi-divisi dan Ada pula Koordinator Wilayah (Korwil) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. SEJARAH PEMILU Pemilu Dalam Sejarah Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah melewati berbagai macam pemilu. Berikut adalah pemilu - pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia. • Pemilu 1955 • Pemilu 1971 • Pemilu 1977 - 1997 • Pemilu 1999 Pemilu 1955 Pemilu 1955. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerin-tah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyele-nggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk me-milih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab. Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante. Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal : 1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu; 2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi. Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelengga-rakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi. Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkom-petisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Kons-tituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya. Pemilu 1971 Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno. UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun. Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejebat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demiki-an lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang

percuma. Jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan dalam tiga tahap, ini dalam hal ada partai yang melakukan stembus accoord. Tetapi di daerah pemilihan yang tidak terdapat partai yang melakukan stembus acccord, pembagian kursi hanya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pembagian kursi pada Pemilu 1971 adalah sebagai berikut. Pertama, suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemi-lihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan stembus accoord, maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengan kiesquotient. Pada tahap berikutnya apabila masih ada kursi yang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepada partai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar.

suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971. Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar. PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi hanya 5.

Namun demikian, cara pembagian kursi dalam Pemilu 1971 menyebabkan tidak selarasnya hasil perolehan suara secara nasional dengan perolehan keseluruhan kursi oleh suatu partai. Contoh paling gamblang adalah bias perolehan kursi antara PNI dan Parmusi. PNI yang secara nasional suaranya lebih besar dari Parmusi, akhirnya memperoleh kursi lebih sedikit dibandingkan Parmusi. Untuk lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.

PDI juga merosot perolehan kursinya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi di banding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik. Selengkapnya perolehan kursi dan suara tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya.

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilupemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara lang-sung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berturut-turut. Hasil Pemilu 1977 Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344

Hasil Pemilu 1992

PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara dan kursi partai berlambang ka’bah itu merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini kehilangan banyak kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Malah partai itu tidak memiliki wakil sama sekali di 9 provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. PPP memang berhasil menaikkan perolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 kursi di Sumatera, akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional. Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI. UU RI NO.10 Tahun 2008 Tentang PEMILU ANGGOTA DPR,DPD DAN DPRD UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Wednesday, September 3, 2008 UU RI No.2 Tentang Partai Politik UNDANG-UNDANG NO. 2 TENTANG PARTAI POLITIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UU RI NO 22 Tahun 2007 Tentang PENYELENGGARAAN PEMILU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum................................................. 1 -BAB I Ketentuan Umum ..................................................... 4 -BAB II Asas Penyelenggara Pemilu ......................................... 6 -BAB III Komisi Pemilihan Umum ............................................. 7 -BAB IV Pengawas Pemilu ..................................................... 67 -BAB V Kode Etik dan Dewan Kehormatan ................................. 99 -BAB VI Keuangan .............................................................. 102

-BAB VII Peraturan dan Keputusan Penyelenggara Pemilu ................. 103 -BAB VIll Ketentuan Lain-Lain ................................................. 104 -BAB IX Ketentuan Peralihan .................................................. 166 -BAB X Ketentuan Penutup ................................................... 109 -Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik .............................................................. 111 -BAB I Ketentuan Umum ..................................................... 112 -BAB II Pembentukan Partai Politik ......................................... 113 -BAB III Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Politik ........................................................... 115 -BAB IV Asas dan Ciri .......................................................... 116 -BAB V Tujuan dan Fungsi .................................................... 116 -BAB VI Hak dan Kewajiban................................................... 117 -BAB VII Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota............................. 119 -BAB VIll Organisasi dan Tempat Kedudukan ................................ 120 -BAB IX Kepengurusan ......................................................... 121 -BAB X Pengambilan Keputusan ............................................. 122 -BAB XI Rekrutmen Politik .................................................... 123 -BAB XII Peraturan dan Keputusan Partai Politik ............................ 123 -BAB Xll Pendidikan Politik .................................................... 123 -BAB XIV Penyelesaian Perselisihan Partai Politik ........................... 124 -BAB XV Keuangan .............................................................. 125 -BAB XVI Larangan .............................................................. 126 -BAB XVII Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik .................... 128 -BAB XVIII Pengawasan ........................................................... 129 -BAB XIX Sanksi .................................................................. 129 -BAB XX Ketentuan Peralihan .................................................. 131 -BAB XXI Ketentuan Penutup ................................................... 132

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ............................................... 133 I. Umum .......................................................................... 133

II. Pasal Demi Pasal .............................................................. 135 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ................................................. 1 -BAB I Ketentuan Umum ....................................................... 3 -BAB II Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu ........... 6 -BAB III Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu ........................... 8 -BAB IV Hak Memilih ............................................................. 15 -BAB V Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan ................................... 15 -BAB VI Penyusunan Daftar Pemilih ............................................ 20 -BAB VII Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ........................................................ 27 -BAB VIII Kampanye ............................................................... 41 -BAB IX Perlengkapan Pemungutan Suara ..................................... 73 -BAB X Pemungutan Suara ..................................................... 76 -BAB XI Penghitungan Suara .................................................... 85 -BAB XII Penetapan Hasil Pemilu ................................................ 101 -BAB XIII Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih ........................ 103 -BAB XIV Pemberitahuan Calon Terpilih ......................................... 108 -BAB XV Penggantian Calon Terpilih ............................................ 109 -BAB XVI Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, Dan Rekapitulasi Suara Ulang .............................................. 110 -BAB XVII Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan .................................. 114 -BAB XVIII Pemantauan Pemilu .................................................... 115 -BAB XIX -BAB XX -BAB XXI -BAB XXII Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu ............. 123 Penyelesaian Pelanggaran Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu ................................................................... 124 Ketentuan Pidana ....................................................... 129 Ketentuan Lain-lain .................................................... 144 -BAB XXIII Ketentuan Peralihan .................................................... 145 -BAB XXIV Ketentuan Penutup ..................................................... 146 Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...................... 148

I. Umum ........................................................................... 148 II. Pasal Demi Pasal ................................................................ 151 UNDANG-UNDANG REPUBILIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 1 PENGETAHUAN UMUM Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, pilihlah satu jawaban yang paling tepat 1. Undang‐undang pemerintah daerah yang pertama berlaku di Indonesia setelah zaman kemerdekaan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Nopember 1945 adalah: A. UU No. 1 tahun 1945 B. UU No. 2 tahun 1945 C. UU No. 3 tahun 1945 D. UU No. 4 tahun 1945 E. UU No. 5 tahun 1945 2. Agama dapat dilihat sebagai salah satu sumber nilai yang ada dalam masyarakat, seperti yang dapat kita lihat dalam studi Max Weber mengenai sekte Calvinisme, yang berarti bahwa: A. Agama satu‐satunya sumber nilai yang dipedomani masyarakat B. Agama adalah sesuatu yang pantas dan berharga C. Agama dapat mempengaruhi perilaku orang D. Manusia berhasrat menguasai alam E. Tanpa agama, gambaran tentang apa yang diinginkan tidak mungkin ada 3. Pada APBN tahun 1999/2000 terdapat uraian sumber pendapatan dan belanja negara seperti: 1. Hibah 2. Pembayaran bungan uang 3. Pajak perdagangan internasional 4. Bagian pemerintah atas laba BUMN Dari uraian tersebut, yang termasuk sumber pendapatan negara adalah ……… A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 3, dan 4 C. 1, 2, dan 3 D. 2, 3 dan 4 E. 1 dan 2 4. Istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh: A. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI B. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI C. Ir. Soekarno pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI D. Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI E. Ir. Soekarno pada tanggal 01 Juni 1945 dalam sidang PPKI 5. Negara‐negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat mengenal doktrin politik luar negeri yang bercirikan: A. Democratic peace, Good Governance, Ethical Foreign policy B. Democratic peace, Ethical Foreign policy, Humanitarian Intervention C. Good Governance, Human Right, Humanitarian Intervention D. Ethical Foreign policy, Good Governance, Human Right E. Humanitarian Intervention, Democratic peace, Good Governance

2 Untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 17, pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan petunjuk di bawah ini: A. Jika jawaban 1, 2 dan 3 benar. B. Jika jawaban 1 dan 3 benar C. Jika jawaban 2 dan 4 benar D. Jika jawaban hanya 4 yang benar E. Jika jawaban semuanya benar 6. Prinsip‐prinsip yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila adalah: 1. Pemerintah berdasar atas hukum 2. Peradilan yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan legislative 3. Prinsip multi partai 4. Sistem pemerintahan parlementer 7. Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2001, mencakup kewenangan diantaranya: 1. Kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten atau Kota 2. Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kota 3. Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya 4. Kewenangan di luar kewenangan pemerintah pusat 8. Berkaitan dengan konsep perdagangan internasional dewasa ini, Negara‐negara di dunia dibagi berdasarkan wilayah untuk mendukung perdagangan dunia. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN termasuk dalam kelompok: 1. APEC 2. NAFTA 3. AFTA 4. MEE 9. Sebagai bentuk hubungan pusat dan daerah berdasarkan UU No. 32 Th. 2004, Pemerintah Pusat memungkinkan untuk memberikan sanksi kepada daerah dalam bentuk: 1. Pembatalan pengangkatan pejabat 2. Penangguhan gaji tunjangan pejabat public 3. Penangguhan berlakunya Perda 4. Pengurangan dana alokasi khusus 10. Sikap chauvinistic bertentangan dengan ajaran Pancasila, terutama sila : 1. Kelima 2. Kedua 3. Keempat 4. Ketiga 3 11. Pada Hari Proklamasi tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan Pidato yang diberi Judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” atau biasa disebut Manifesto Politik (Manipol), yang intinya adalah: 1. UUD 1945 2. Sosialisme Indonesia 3. Demokrasi Terpimpin 4. Ekonomi Terpimpin 12. Ciri‐ciri sistem ekonomi kapitalis, adalah: 1. Penjamin atas hak milik perseorangan 2. Pemberian kebebasan penuh 3. Persaingan bebas 4. Pembatasan peran Negara dalam aktivitas ekonomi 13. Yang termasuk peran koperasi terhadap peningkatan kemakmuran rakyat adalah: 1. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan 2. Penyelenggara kehidupan ekonomi secara demokratis

3. Menciptakan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat 4. Menumbuhkan investor menanamkan modalnya 14. Sejak Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan Kurs, yang sebelumnya “mengikat” di era pemerintahan Soeharto, kini kebijakan Kurs Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap pembangunan nasional. Kebijakan Kurs yang berlaku saat ini di Indonesia adalah …… 1. Sistem ekonomi terpimpin 2. Sistem ekonomi pasar 3. Sistem mata uang jangkar 4. Sistem Kurs mengambang 15. Tokoh yang ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar Negara adalah … 1. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyoningrat 2. Mr. Mohammad Yamin 3. Drs. Mohammad Hatta 4. Ir. Soekarno 16. Dalam kehidupan masyarakat antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Perbedaan itu disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut, kecuali: 1. Keadaan geografis yang berbeda 2. Agama yang berbeda 3. Latar belakang sejarah yang berbeda 4. Sistem kepercayaan yang berbeda 17. Nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu: 1. Cinta tanah air dan bangsa 2. Demokrasi atau kedaulatan rakyat 3. Masyarakat adil dan makmur 4. Kesetiakawanan social 4 Untuk soal nomor 18 sampai dengan nomor 39 pilihlah jawaban yang benar dengan menggunakan petunjuk di bawah ini: A. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat B. Jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua benar tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat C. Jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah D. Jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar E. Jika pernyataan pertama dan kedua salah 18. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat diperlukan dan secara tegas terdapat dalam UUD 1945 hasil amandemen kedua. SEBAB Anggota DPR selama ini dipandang kurang bertanggung jawab dalam memperhatikan kepentingan daerah. 19. Pemerintah saat ini semakin mendapat tekanan untuk menyelesaikan semua permasalahan hukum SEBAB Kekuasaan pemerintah dalam bidang yudikatif menurut UUD 1945 pasca amandemen semakin dibatasi 20. Produk Domestik Bruto (PDB) di negara‐negara sedang berkembang umumnya lebih besar dari pada Produk Nasional Brutonya (PNB) SEBAB Dalam menghitung GNP dengan cara/metode produksi, yang dihitung adalah nilai tambah tiap

industri/produksi. 21. Pemerintah Jepang mendorong terbentuknya BPUPKI sebagai langkah awal persiapan kemerdekaan Indonesia SEBAB Jepang tidak ingin Indonesia kembali lagi jatuh ke tangan pemerintah Kolonial Belanda 22. Hak asasi manusia ialah hak‐hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik yang bersifat lahiriah maupun rohaniah. SEBAB Kebutuhan rohaniah dan lahiriah seringkali diingkari oleh Negara 23. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI SEBAB POLRI terkadang dilibatkan dalam tugas TNI seperti tugas perdamaian. 24. Politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia bukanlah suatu politik netralisme SEBAB Politik bebas dan aktif senantiasa diarahkan untuk menempatkan Indonesia pada posisi obyek dan bukan sebagai subyek dalam pergolakan politik internasional 5 25. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada banyak daerah ditakutkan akan menimbulkan konflik yang bersifat vertikal SEBAB Para kontestan pemilu disinyalir masih banyak yang menggunakan isu‐isu yang sensitif yang dapat menimbulkan konflik SARA 26. Kekuasaan presiden tidak terbatas SEBAB Presiden Republik Indonesia sebagai lembaga eksekutif berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara 27. Presiden member grasi dan rehabilitasi menurut hasil amandemen kedua UUD 1945 adalah dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung SEBAB Presiden perlu dibantu lembaga lain untuk bertanggung jawab dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi 28. Manajemen Kepegawaian menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pejabat Pembina Kepegawaian SEBAB Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan jabatan politik di daerah 29. Pada tahun 1971 dalam KTT ASEAN II di Kualalumpur, Negara‐negara di kawasan ASEAN menyatakan bahwa wilayahnya merupakan Zone of peace, freedom and neutrality. Keputusan tersebut sangat tepat dalam konteks perang dingin saat itu. SEBAB Negara‐negara di kawasan ASEAN tak ingin mengalami penjajahan dalam bentuk apapun. 30. Kebijakan moneter adalah kebijaksanaan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur pengeluaran pemerintah SEBAB Kebijakan moneter dapat dijalankan dengan mengatur dan merubah tingkat cadangan minimum bank‐bank komersial 31. Penjelasan Undang‐Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa di samping hukum dasar tertulis, berlaku pula hukum dasar yang tidak tertulis

SEBAB Hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia 32. Sistem pemerintahan daerah pada zaman Presiden Soeharto masih menggunakan sistem sentralisasi SEBAB Sistem sentralisasi hanya tepat digunakan dalam Negara kesatuan seperti Indonesia 6 33. Semua anggota DPRD memiliki kecakapan yang sama terhadap bidang tugas maupun pengelompokan tugas. SEBAB Anggota DPRD harus mampu membuat rancangan peraturan daerah, mengadakan pengawasan, mengadakan penyelidikan dan mengajukan pernyataan pendapat. 34. Teori keunggulan komparatif menjelaskan bahwa semua negara bias memetik manfaat dengan melakukan spesialisasi SEBAB Prinsip keunggulan komparatif menjelaskan mengapa Negara memproduksi berbagai macam komoditi 35. Konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. SEBAB Pasal 281 ayat (1) Undang‐undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 36. Sistem nilai tukar yang digunakan Pemerintah Indonesia pasca krisis moneter 1997/1998 adalah sistem kurs mengambang terkendali SEBAB Sistem kurs mengambang terkendali ditentukan oleh penawaran & permintaan nilai tukar uang sampai terjadi keseimbangan di pasar valuta asing. 37. Koperasi di Indonesia menjadi sendi perekonomian Negara SEBAB Ciri masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bergotong royong 38. Asas nonretroaktif tidak berlaku dalam hukum pidana SEBAB Dalam hukum pidana berlaku asas legalitas 39. Di sejumlah daerah terjadi kasus pilkada yang menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi belum matang. SEBAB Fungsi pendidikan politik yang diperankan oleh partai politik belum berjalan efektif sebagai akibat sistem pendidikan nasional yang tidak berbasis kompetensi 7 Untuk soal nomor 40 sampai dengan nomor 100, pilihlah satu jawaban yang paling tepat TES BAKAT SKOLASTIK 40. KORAN : MAJALAH : BULETIN = ………… : ……… … : ………… A. Restoran : Hotel : Losmen B. Cat : Kuas : Lukisan C. Sandal : Sepatu : Kaos D. Air : Roti : Singkong E. Bus : Kereta Api : Delman

41. CATATAN : NOTASI = PERINGKAT : ……… A. Pangkat B. Level C. Peringkat D. Peningkatan E. Urutan 42. RENCANA : PELAKSANAAN : EVALUASI A. Cita‐cita : Tindakan : Renungan B. Cita‐cita : Perjuangan : Sukses C. Proposal : Persetujuan : Program D. Masa lalu : Masa sekarang : Masa depan E. Awal : Akhir : Tengah Pemahaman Wacana Dalam evolusi budaya, penghargaan manusia terhadap badannya bergerak dari bawah ke atas. “Bagian bawah badan kita” menurut Nietzsche adalah yang menghambat jalannya mutasi dari otak. Perlu diketahui bahwa perasaan dan nurani juga bersemayam di otak, meskipun biasa kita katakana bahwa perasaan berasal dari hati (dalam arti non‐ anatomis). Manusia senantiasa harus selalu berusaha memadukan antara pikiran yang bersemayam di otak dengan perasaan yang berasal dari hati untuk menjadi lebih cerdas, lebih arif dan lebih beradab. Pangkal dari segala kesulitan yang dihadapi manusia sekarang, adalah karena banyaknya manusia yang bermuka dua. Pada hakekatnya mereka adalah avidya (ignorance), kurang cerdas, kurang beradab atau kurang berpendidikan, yang secara eufemistis disebut berpendidikan beda. Kalau disimak, sebenarnya Negara kita memperlihatkan gejala‐ gejala belum berkompeten untuk merdeka. Pada awal kemerdekaan hal itu tidak kentara, karena interaksi global masih kurang dan pengaruh internasional belum begitu terasa, walaupun pendiri‐pendiri bangsa kita sadar akan hal itu, dan berusaha mencerdaskan bangsa ini dengan sekuat tenaga. Sangat disayangkan bahwa usaha dari pendiri‐ pendiri bangsa ini tidak dilanjutkan dengan sekuat tenaga seperti dulu, karena pemimpin‐pemimpin kita pada saat ini tidak begitu peduli terhadap kecerdasan dari rakyatnya. Rakyat yang sudah vidya sukar diperdaya dan berani beroposisi, sedangkan yang avidya tidak kritis, tidak tahu hak‐haknya dan tidak mau diberdayakan, sehingga para pemimpin dapat berkuasa lebih lama. Gejala‐gejala avidya dapat kita lihat di sekitar kita, misalnya, ramai orang berbicara tentang suatu masalah padahal mereka tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Kekerasan dengan mudah dipakai karena kosa kata untuk berargumentasi sudah habis. Hingar binger Pemilu baru kelihatan menarik kalau 8 sudah ada artis pendukung yang bernyanyi, bukan karena program politik partai yang menarik untuk disimak. Ironisnya adalah orang sudah tidak dapat lagi membedakan antara rasa keadilan dan kecemburuan social. Sikap anti korupsi dianggap rasa cemburu akan kekayaan seseorang, selanjutnya orang dengan mudah sekali diajak menyimpang dan melanggar hak‐hak orang lain asalkan ada unsure kekerasan dan imbalan yang ditawarkan. Akhirnya avidya melahirkan wawasan sempit, yang menyebabkan timbulnya fanatisme, egoism,

etnosentrisme, intoleransi, dan tidak mau mendengar pendapat orang lain, hanya mendengar suara sendiri. Mudah‐mudahan di masa yang akan dating upaya mencerdaskan kehidupan bangsa akan dilanjutkan lagi dengan usaha yang keras. Kita harus berjihad melawan avidya, walaupun tanpa barisan dan komando, dan rela berkorban demi bangsa dan Negara yang kita cintai ini. 43. Judul apakah yang tepat untuk tulisan di atas? A. Jihad melawan avidya B. Pencerdasan bangsa C. Kesadaran beradab D. Mensana in corpora sano E. Gejala‐gejala avidya 44. Secara tersirat gejala‐gejala perilaku apakah yang cenderung menjadi suatu penyakit pada sebagian orang yang dimaksudkan oleh penulis tersebut? A. Avidya B. Paranoid C. Hysteria D. Ignorance E. Vidya 45. Menurut penulis, pokok dari segala kesulitan yang dihadapi oleh bangsa ini adalah, karena: A. Kurang cerdas, kurang beradab, kurang berpendidikan B. Menentang ketidakadilan C. Tidak berdayanya orang avidya D. Masyarakat yang vidya sukar dipercaya E. Semua benar 46. 166, 84, 43, 22 ½, ……… A. 11 ½ B. 12 ½ C. 11 D. 12 E. 9 47. ……, ……, 20, 12, 24, 16, 28, 24 A. 8 dan 16 B. 20 dan 28 C. 32 dan 24 D. 9 dan 3 E. 18 dan 10 9 48. Tiga orang diberi tugas. Masing‐masing dari mereka dibayar Rp. 75,‐ Rp. 100,‐ Rp. 125,‐ tiap jamnya. Mereka menerima Rp. 63.000,‐ setelah menyelesaikan tugas tersebut. Bila mereka bekerja 7 jam dalam sehari, berapa minggukah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut? (1 minggu = 6 hari) A. 4 minggu B. 5 minggu C. 6 minggu D. 7 minggu E. 8 minggu 49. Jika sisi bujur sangkar sama dengan alas segitiga, maka luas bangungan di bawah ini adalah: A. A2 B. 5/2 a2 C. 4/3 a2 D. 3/2 a2 E. 5/4 a2 50. Jika jari‐jari lingkaran A panjangnya setengah lingkaran B, maka berapa persenkah luas lingkaran B dari luas lingkaran A? (diketahui luas lingkaran = πr2) A. 25% B. 30% C. 36% D. 40% E. 50%

51. Sebagian A adalah N. N bukan U. Sebagian A bukan B adalah U. Semua N, B, dan U adalah A; jadi: A. Semua A adalah U bukan B B. Semua A adalah N bukan U C. Semua A bukan N bukan B D. Sebagian A bukan U, bukan B, bukan N E. Sebagian A adalah U dan B, bukan N 52. 7 x 7,3 + 6 x 4.6 – 15 x 2.5 = ……… A. 286,9 B. 285,1 C. 200,32 D. 764 E. 355,6 53. Dua buah baja yang berpenampang lingkaran masing‐masing mempunyai jari‐jari 1 ½ cm dan 0,625 cm. Berapakah beda diameter antara kedua penampang tersebut? A. 0,750 cm B. 1,750 cm C. 0,875 cm D. 1,550 cm E. 0,775 cm a aa 10 54. Semua penyelam adalah perenang, sementara penyelam adalah pelaut, A. Sementara pelaut adalah perenang B. Sementara perenang bukan penyelam C. Semua pelaut adalah perenang D. Sementara penyelam bukan pelaut E. Sementara penyelam bukan perenang 55. Bila A = B, maka A tidak sama dengan C. Bila P = A, maka: A. Bila P = C, maka P = B B. Bila P = C, maka P tidak sama dengan A C. Bila P = C, maka P tidak sama dengan B D. Bila P = C, maka P = AB E. Tidak ada yang benar 56. Semua yang bergelar Ir., hidup dengan makmur. Sebagian yang bergelar Ir. melakukan kegiatan wirausaha A. Semua wirausahawan yang bergelar Ir. B. Semua wirausahawan makmur bergelar Ir. C. Semua wirausahawan yang hidupnya makmur bergelar Ir. D. Semua Ir. yang hidupnya makmur adalah wirausahawan E. Semua Ir. yang wirausahawan hidup dengan makmur 57. Jika pernyataan: “Semua dokter adalah laki‐ laki” adalah salah, maka … A. Sementara dokter adalah laki‐laki B. Sementara laki‐laki adalah bukan dokter C. Sementara dokter adalah bukan laki‐laki D. Tidak ada dokter yang bukan laki‐laki E. Tidak ada kesimpulan yang benar 58. Sebagian pejabat mempunyai kedudukan mulia. Semua yang mempunyai kedudukan mulia bisa mendatangkan harta A. Sebagian pejabat tidak mempunyai kedudukan mulia B. Sebagian yang bisa mendatangkan harta adalah pejabat C. Sebagian yang mempunyai kedudukan mulia adalah pejabat D. Sebagian pejabat tidak bias mendatangkan harta E. Semua pejabat mempunyai kedudukan mulia 59. Mahasiswa yang boleh ikut ujian adalah yang hadir minimal 75% dari hari kuliah. Yusuf membolos 10% hari kuliah dan tidak masuk karena sakit sebanyak 20% dari hari kuliah.

A. Yusuf masih boleh ujian karena membolosnya masih di bawah 25% B. Untuk dapat ujian, mahasiswa harus benar‐ benar rajin C. Yusuf adalah mahasiswa rajin tapi sering sakit‐ sakitan D. Sesuai dengan peraturan, Yusuf tidak boleh ikut ujian E. Mahasiswa yang sakit‐sakitan boleh ikut ujian 11 60. Bila P>XQ>YR>Z, sedangkan P>Q>R dan X>Y>Z, maka … A. R > X – Q > XY B. Z < P – Y > R – X > Q C. Z < P – Y < R – X < Q D. P > Y > Z – Z < Q < P E. R > X – Q > XZ 61. Semua siswa SMA 5 pandai Sebagian besar siswa SMA 5 berasal dari keluarga kaya A. Semua siswa yang pandai adalah siswa SMA 5 B. Sebagian besar siswa SMA 5 kaya dan pandai C. Sebagian besar siswa yang kaya dan pandai adalah siswa SMA 5 D. Sebagian siswa SMA 5 kaya dan kurang pandai E. Semua siswa SMA 5 kaya dan pandai 62. Sebagian A adalah N. N bukan U. Sebagian A bukan B adalah U. Semua N, B, dan U adalah A; jadi: A. Semua A adalah U bukan B B. Semua A adalah N bukan U C. Semua A bukan N bukan B D. Sebagian A bukan U, bukan B, bukan N E. Sebagian A adalah U dan B, bukan N Ada 4 roda bergigi, yaitu A, B, C, dan D. Roda A dihubungkan dengan roda C, sedangkan roda C memutar roda B, dan roda B dihubungkan dengan roda D. Roda A mempunyai 48 gigi, Roda B mempunyai 30 gigi, sedangkan roda C dan D hanya mempunyai 6 gigi. 63. Bila roda A berputar searah dengan jarum jam sebanyak 50 rotasi per menit (RPM), dalam berapa Rpm roda B berputar? A. 50 Rpm B. 250 Rpm C. 400 Rpm D. 800 Rpm E. 1200 Rpm 64. Rasio dan kecepatan rotasi dari roda D relative pada roda C adalah: A. 1 : 5 B. 5 : 1 C. 5 : 8 D. 5 : 10 E. 8 : 1 65. Jika roda A dan roda B mempunyai gigi yang sama dan roda C serta D mempunyai sebanyak setengah kali gigi A, bila gigi D berputar pada kecepatan 100 Rpm, berapakah kecepatan putaran roda B? A. 50 Rpm B. 100 Rpm C. 200 Rpm D. 400 Rpm E. 500 Rpm 12 SKALA KEMATANGAN 66. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat saya yang tidak sependapat dengan usulan saya. Sikap saya adalah ……… A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut B. Bersikeras agar usulan saya yang diterima C. Meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi

D. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya E. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah 67. Saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah … A. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan B. Jarang masuk karena belum jelas apa yang harus dikerjakan C. Duduk‐duduk saja sambil menunggu perintah atasan D. Berusaha mempelajari dan memahami mekanisme kerja unit melalui rekan sejawat E. Mengamati proses pekerjaan yang dilakukan rekan sejawat 68. Sikap saya terhadap perubahan‐perubahan, ide‐ide baru dan cara‐cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah… A. Stabilitas dalam bekerja lebih penting B. Perubahan adalah sesuatu yang pasti C. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan D. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik E. Keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide, dan cara‐cara baru tersebut 69. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah… A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia B. Protes keran dan minta ditempatkan sendiri saja C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar E. Menerima aturan panitia 70. Terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya. Sikap saya adalah … A. Tidak peduli B. Berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru C. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat D. Berusaha mengenal pribadi pimpinan baru E. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa 71. Draft laporan yang dibuat oleh tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang visibel. Sikap saya adalah … A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali B. Menyalahkan rekan sejawat yang sama‐sama mengerjakannya C. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut D. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu untuk mengerjakannya E. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki 13 72. Tetang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya adalah … A. Perubahan adalah sesuatu yang lumrah B. Menjaga stabilitas organisasi dengan sedapat mungkin menghindari perubahan C. Pegawai tidak boleh terlalu kreatif menciptakan perubahan D. Organisasi harus menjadi “learning organization” E. Setiap individu dalam organisasi harus terbiasa dengan perubahan 73. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan Kepala Kendaraan pada Hari Libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah:

A. Diam‐diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawaipun yang tahu kalau saya menggunakannya B. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan C. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman/petunjuk dari pimpinan E. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam‐diam 74. Saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah … A. Membantah secara tegas agar pada kesempatan lain pimpinan tidak semena‐mena menyalahkan B. Diam saja, karena membantah hanya akan menambah rumit permasalahan C. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga, tetapi tetap mengadukan pegawai lain yang turut bersalah agar saya tidak menjadi korban seorang diri D. Membantah dan mengadukan pegawai lain yang juga bersalah agar mereka juga bisa belajar dari kejadian ini E. Menerima teguran tersebut dan mecoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah 75. Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah … A. Mencoba sekuat tenaga mempertahankan pendapat saya B. Menyerang semua peserta yang mengeritik pendapat saya C. Mencoba mempelajari kritikan tersebut dan berbalik mengkritik dengan tajam D. Menerima kritikan tersebut sebagai masukan E. Diam saja 76. Salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi sedangkan menurut penilaian saya, kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah … A. Menggunakan berbagai cara agar dapat menggeserkan posisi rekan tersebut B. Bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya C. Menghadap pimpinan dan memprotes promosi tersebut D. Tetap bekerja seperti biasa E. Menerima keadaan tersebut tetapi tidak akan mengikuti perintah rekan tersebut 14 77. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stress karena dikejar‐kejar deadline. Respon saya adalah … A. Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadlin B. Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi C. Mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas D. Mengerjakan semua tugas sambil menggerutu dan marah‐marah

E. Mengerjakan semua tugas setengah‐setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung‐jawab 78. Ketika sedang melakukan presentasi, saya menerima pesan singkat (SMS) yang mengabarkan bahwa anak saya diopname di rumah sakit. Reaksi saya adalah … A. Menghentikan presentasi dan langsung menuju rumah sakit B. Mencari tahu kondisi anak saya kemudian memutuskan apakah tetap presentasi atau ke rumah sakit C. Membalas SMS dan melanjutkan presentasi D. Melanjutkan presentasi E. Menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak saya 79. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah : A. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya E. Menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya 80. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang … A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru C. Pekerjaan yang rutin D. Pekerjaan yang menantang E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih 81. Setiap hari kerja saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah … A. Masuk ke ruangan dan membaca koran B. Santai di luar gedung kantor untuk menikmati udara pagi C. Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat D. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja E. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin 15 82. Saya diminta untuk lembur kerja sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya adalah … A. Pulang dengan diam‐diam, tanpa sepengetahuan pimpinan B. Berpura‐pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang C. Menghubungi anak saya menjelaskan bahwa saya akan sedikit terlambat menemuinya D. Tinggal bekerja lembur E. Meminta izin pimpinan mengantar anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja lembur 83. Bagi saya untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus melakukan … A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi C. Mengembangkan hal‐hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja dan pimpinan

E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan 84. Menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih keseksesan. Untuk itu upaya saya adalah … A. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui B. Berusaha menyingkirkan orang yang saya anggap menghalangi upaya saya C. Bekerja sepenuh hati D. Bekerja sampai larut malam E. Bekerja berdasarkan kontrak kinerja 85. Saya ditawarkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian saya. Keputusan saya adalah … A. Menolak tawaran tersebut B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga merupakan tanggung jawab saya C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup D. Menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi saya dapat diikutkan E. Menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga 86. Menurut saya, sepuluh tahun setelah saya diangkat sebagai PNS, saya akan menjadi … A. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya B. Bukan PNS lagi C. PNS masih sebagai pelaksana di unit yang pertama kali saya diterima D. Belum tahu karena sepenuhnya tergantung pada nasib E. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya 16 87. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah … A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat D. Memberitahu sahabat saya dikantor tentang hasil keputusan rapat E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya 88. Ketika muncul suatu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal‐hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya … A. Mencari kambing hitam penyebab masalah B. Akan bertanggung jawab C. Membiarkan masalah tetap berlangsung D. Melihat dulu apakah saya sebagai sumber masalah E. Melihat sejauh mana apakah saya terlibat di dalamnya 89. Saya sedang mengerjakan pekerjaan kantor, yang harus selesai besok pagi. Tiba‐tiba teman datang dengan wajah cemberut dan tampaknya ingin mengeluarkan isi hatinya kepada saya. Atas kejadian itu saya … A. Memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena sedang sibuk B. Meninggalkan pekerjaan saya dan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian

C. Meninggalkan pekerjaan serta memberi berbagai alternatif penyelesaian D. Tetap mengerjakan sambil mendengarkan ceritanya E. Meneruskan pekerjaan dan berusaha untuk tidak memperdulikan keinginan teman saya 90. Saya dipercayakan mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga keharasiaannya. Ketika saya berada di antara teman‐teman dekat di kantor, saya … A. Suka menerima masukan demi masukan dalam rangka pengembangan tugas baru saya B. Membicarakan hal‐hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas baru saya C. Membatasi pembicaraan agar tidak menyangkut ke hal‐hal tugas baru saya D. Akan merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya E. Akan mengalihkan ke pembicaraan lain bila mereka sudah mulai menyinggung tugas baru saya 91. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah … A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini C. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggungjawab penuh terhadap masalah ini E. Perlu membeberkan permasalah kepada seluruh jajaran organisasi 17 92. Kinerja organisasi berjalan cukup efisien, namun pimpinan terkesan mengontrol situasi dengan sangat ketat. Sikap saya adalah … A. Tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalannya arus B. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan C. Mengabaikan saja D. Melakukan apa saya yang dapat dikerjakan utuk membuat pegawai merasa peting dan dilibatkan E. Mengingatkan pentingnya batas waktu dan tugas kepada atasas 93. Pada akhir bulan, tagihan rekening telepon kantor mengalami lonjakan menjadi sebesar Rp. 12.000.000,‐ dari yang biasanya tidak pernah melebihi Rp. 5.000.000,‐. Setelah dilakukan pengecekan ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja dengan organisasi. Jajaran pimpinan kemudian memanggil semua pegawai untuk melakukan pengecekan dan penyelesaian masalah tersebut. Sebenarnya saya termasuk pegawai yang menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Respon saya adalah … A. Berterus terang telah menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan kantor B. Seharusnya organisasi menyelesaikan pembayaran saja karena anggaran masih tersedia C. Sebaiknya atasan bertanya kepada setiap pegawai untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan telepon di luar pekerjaan kantor D. Seharusnya organisasi tidak perlu membesar‐ besarkan masalah ini karena masih banyak hal penting lainnya yang harus diselesaikan E. Jika pimpinan membuktikan bahwa saya menggunakan telepon untuk urusan pribadi, saya akan mengundurkan diri

94. Saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. Sikap saya adalah … A. Merasa sangat kecewa B. Mencoba mencari alternative usulan yang lain untuk diajukan lagi C. Merasa kecewa tetapi berusaha melupakan penolakan tersebut D. Tetap mencoba memberikan alas an dan pembenaran atas usulan tersebut sampai dapat meyakinkan atasan saya E. Tidak merasa kecewa dan berusaha melupakan penolakan tersebut 95. Saya ditugaskan di front office untuk melayani tamu pimpinan. Pada saat pimpinan saya tidak berada di tempat dan ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera, sikap saya adalah … A. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum pimpinan B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya C. Ragu‐ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya D. Menunda‐nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena keadaan sangan mendesak 96. Dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya, saya … A. Selalu mencari alternative lain agar tidak mengambil keputusan sendiri B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri C. Selalu menunggu keputusan pimpinan D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut diluar wewenang saya 18 97. Atasan yang saya sukai adalah yang … A. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan B. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari saya sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya C. Senantiasa mendelegasikan wewenangnya pada saya D. Tidak terlalu membantu saya menyelesaikan tugas, namun sebaliknya berharap saya mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi kepadanya E. Selalu member petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan saya kerjakan 98. Saya ingin rekan‐rekan kerja saya melihat kualitas diri saya yang terbaik sebagai seorang yang … A. Inovatif dan kreatif B. Disiplin dan penurut C. Mampu beradaptasi dan ramah D. Dapat memutuskan sendiri dan realistis E. Percaya diri dan mandiri 99. Kondisi kerja yang paling saya harapkan adalah kondisi yang … A. Menghasilkan pendapatan tambahan bagi saya B. Menyediakan stabilitas pekerjaan kepada saya C. Memberikan kemungkinan promosi jabatan bagi saya D. Memberi kesempatan kepada saya untuk beraktualisasi diri E. Memotivasi saya untuk bekerja lebih giat 100. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk

tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya adalah … A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi E. Ragu‐ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima