Uts Regulasi Mnajemen Kendaraan

Nama : Muhammd Iqbal N NIM

: 17504244016

Kelas : C UTS Regulasi Manajemen Kendaraan 1. A. Tujuan penyelenggaraan transportasi dalam bidang ekonomi: 1) Place utility : Nilai barang / orang akan naik jika sampai di suatu tempat yang tepat(pasar) 2) Time utility : Nilai barang/orang akan naik jika sampai pada saat yang tepat 3) Quality utility : Nilai barang akan naik jika sampai dengan kualitas terjaga B. Place utility kenaikan atau tambahan nilai ekonomi atau nilai kegunaan daripada suatu komoditi yang diciptakan dengan mengakutnya dari suatu tempat dimana barang tersebut mempunyai kegunaan yang lebih kecil ke tempat diman a barang tersebut mempunyai kegunaan lebih besar,pada dasarnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. C. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara. 2. A. Fokus regulasi transportasi yaitu pengangkutan yang diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Pemerintah termasuk pemda wajib bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum dan wajib menyediakannya. B. Regulasi yang bersifat normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga penelitian hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. C. Regulasi penumpang di indonesia Di indonesia banyak regulasi yang mengatur mengenai penumpang, salah satunya UU 22 tahun 2009 yang memberikan definisi tentang penumpang yaitu: Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaraan (Ps 1 butir 25 UU 22/2009). Pada peraturan lain juga diatur mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan penumpang yaitu sebagai berikut:

a) Penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yangdibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah b) Penumpang dengan kebutuhan khusus adalahpenumpang karena kondisi fisiknya dan / ataupermintaan khusus penumpang yang memerlukanfasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandangdisabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. c) Penyandang disabilitas adalah penumpang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. d) Lanjut usia adalah penumpang dengan usia di atas 60 (enam puluh) tahun. e) Orang

sakit

adalah

penumpang

yang

karena

kondisi

kesehatannya

membutuhkan fasilitas tambahan antara lain oxygen mask, kursi roda dan/atau stretcher, yang dalam hal ini dibatasi tidak berlaku untuk penumpang dengan penyakit menular sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. A. Peraturan perundang-undangan pengujian kendaraan bermotordalam Pasal 130, Pasal 139, Pasal 141 ayat (3), Pasal 142 ayat (2), dan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891); 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36); B. Item pengujian kendaraan bermotor pada uji typesebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis Kendaraan Bermotor yang dibagi ke dalam kategori: a. LI, L2, L3, L4, dan L5 untuk Sepeda Motor; b. Ml untuk Mobil Penumpang; c. M2 dan M3 untuk Mobil Bus; dan d. NI, N2, N3, Ol, 02, 03, dan 04 untuk Mobil Barang. Pasal 18 Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam bentuk landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit meliputi: a. uji emisi gas buang; b. uji kebisingan suara; c. uji efisiensi rem utama dan rem parkir; d. uji kincup roda depan; e. uji tingkat suara klakson; f. uji daya pancar dan arah sinar lampu utama; g. uji radius putar; h. uji akurasi alat penunjuk kecepatan; i. uji kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; j. uji kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat

Kendaraan Bermotor; dan k. uji berat Kendaraan Bermotor. Pasal 19 Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap selain melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pengujian terhadap: a. uji posisi roda depan; b. uji unjuk kerja mesin; c. uji kemampuan jalan; d. uji penghapus kaca depan; e. uji sabuk keselamatan; dan f. uji suspensi. Pasal 20 Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi: a. uji emisi gas buang; b. uji rem; c. uji lampu utama; d. uji tingkat suara klakson; e. uji berat Kendaraan Bermotor; f. uji akurasi alat penunjuk kecepatan; g. uji kebisingan; h. uji unjuk kinerja mesin; dan i. uji kemampuan jalan.

C. Ambang batas pengujian emisi kendaraan bermotor

4. A. Item pengujian kendaraan bermotor pada uji typesebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis Kendaraan Bermotor yang dibagi ke dalam kategori: a. LI, L2, L3, L4, dan L5 untuk Sepeda Motor; b. Ml untuk Mobil Penumpang; c. M2 dan M3 untuk Mobil Bus; dan d. NI, N2, N3, Ol, 02, 03, dan 04 untuk Mobil Barang.

Pasal 18

Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam bentuk landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit meliputi: a. uji emisi gas buang; b. uji kebisingan suara; c. uji efisiensi rem utama dan rem parkir; d. uji kincup roda depan; e. uji tingkat suara klakson; f. uji daya pancar dan arah sinar lampu utama; g. uji radius putar; h. uji akurasi alat penunjuk kecepatan; i. uji kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; j. uji kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan Bermotor; dan k. uji berat Kendaraan Bermotor. Pasal 19 Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap selain melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pengujian terhadap: a. uji posisi roda depan; b. uji unjuk kerja mesin; c. uji kemampuan jalan; d. uji penghapus kaca depan; e. uji sabuk keselamatan; dan f. uji suspensi.

Pasal 20 Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi: a. uji emisi gas buang; b. uji rem; c. uji lampu utama; d. uji tingkat suara klakson; e. uji berat Kendaraan Bermotor; f. uji akurasi alat penunjuk kecepatan; g. uji kebisingan; h. uji unjuk kinerja mesin; dan i. uji kemampuan jalan. B. Sistem Rem Pada Sistem rem peralatan yang akan di uji antara lain adalah pedal rem (kanan dan kiri), sepeling pedal (kanan dan kiri), kebocoran dan kelemahan (kanan dan kiri), sambungan, tuas, kabel (kanan dan kiri), pipa, selang (kanan dan kiri), silinder katup.

Untuk uji menguji kemampuan pegereman digunakan alat uji bernama brake tester seperti gambar di bawah ini dimana roda saat diremakan diputarkan oleh roler brake tester. Bila roller dapat memutar roda sepelum saat seharusnya dapat dikatakan pengereman belum baik/ tidak pakem.

5. Sebagai alat angkut kendaraan harus dapat memiliki kemampuan yaitu tenaga yang dapat mengatasi beban baik barang maupun manusia dan tahanan dari permukaan jalan juga kecepatan gerak. Jika diketahui sebuah kendaraan angkutan barang dengan 3 sumbu JBB = 14.200 Kg; S1 = 5.000 Kg; S2 = 9.000 Kg; a1 = 3.780 mm; q = 3.700 mm; G (3) = 180 Kg. Ditanyakan : Jawab : Berat Kendaraan (BK) BK = S1 + S2 = 5000 + 9000 = 14000 kg L = JBB – (BK + G) = 14.200 – ( 14000 + 180 ) = 20 kg A. Daya angkut

= 20 + 180 = 200 kg B. Muatan sumbu terberat (MST)

= 5000 + 180 + 200. = 5184,23 kg

= 9000 + 200. = 9195,7672 kg