Usulan Sistem Pbb Online

USULAN SISTEM PBB ONLINE 1. Latar Belakang 





Perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam proses pelayanan kepada masyarakat semakin pesat. Banyaknya system aplikasi yang dirancang khusus untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kerja pada dinas atau instansi pada suatu wilayah. Selain membantu dalam pelayanan public, perancangan system aplikasi juga membantu memudahkan proses administrasi dan pelaporan. Banyaknya system aplikasi yang dirancang khusus dalam membantu penyelenggaraan pemerintah baik di daerah maupun di pusat, secara tidak langsung memberikan imbas ke dalam system pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Guna menunjang efektifitas dan efisiensi dalam system pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan perlu dikembangkan sebuah Sistem Aplikasi yang dapat membantu dalam pelaksanaan pengelolaan PBB. Sistem aplikasi yang di rancang untuk pengelolaan PBB harus dapat membantu dan memudahkan dalam pengelolaan PBB pada suatu wilayah/daerah

Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh system yang akan dirancang, diantaranya : 







Sistem aplikasi bersifat online, sehingga pembayaran pajak tidak hanya dilakukan di KPP tetapi dapat juga dilakukan ditempat-tempat lain yang ditunjuk oleh KPP seperti Bank. Real Time, informasi yang diberikan oleh system baik bagi wajib pajak maupun pihak KPP bersifat real time. Aman, dengan pemberian hak akses dapat menjamin penggunaan system oleh pihak yang berhak dan data dapat terjaga kerahasiaannya. User Friendly, kemudahan dalam penggunaan system sehingga memudahkan bagi pengguna dan secara tidak langsung mempengaruhi kepada pelayanan kepada public.

2. Tujuan Pengembangan Sistem     

Membantu Inventarisasi Pembayaran PBB Membantu penggalian potensi penerimaan PBB sektor pedesaan dan wilayahnya. Memudahkan dalam proses pembayaran PBB bagi wajib pajak Memudahkan dalam proses monitoring pembayaran dan penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan. Memudahkan dalam pemberian informasi bagi wajib pajak

3. Usulan Sistem Guna menunjang efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Maka perlu dikembangkan sebuah system yang dapat membantu mempermudah proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun usulan system yang di rancang adalah sebagai berikut :



Deskripsi Global Perekaman data penerimaan dilakukan oleh pihak kecamatan, selain itu pembatasan kewenangan dalam mencetak Daftar Penerimaan Harian (DPH) hanya bisa dilakukan di kecamatan setelah proses rekam data penerimaan yang dibuat berdasarkan Surat Tanda Terima Sementara (STTS) dan di verifikasi oleh server dengan memberikan nomor validasi. Selain sebagai tanda bahwa data sudah direkam di database server, nomor validasi juga berfungsi dalam proses pembayaran/penyetoran uang di bank. Pihak bank tidak perlu melakukan input ulang, dengan hanya memasukan nomor validasi maka pihak bank akan mendapatkan rekapitulasi penerimaan berdasarkan nomor validasi tadi dan dapat mengetahui jumlah yang harus dibayar. Untuk konfirmasi penerimaan uang, pihak bank hanya perlu menekan tombol bayar yang secara otomatis akan merubah status bayar di server dan pihak bank dapat mencetak Surat Tanda Terima (STT) yang kemudian dijadikan bukti transaksi pembayaran.



Selain dengan secara kolektif, wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran secara langsung melalui bank yang telah ditunjuk sebelumnya. Wajib pajak membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang untuk kemudian diproses oleh pihak bank dan dikonfirmasi ke server. Setelah mendapatkan konfirmasi, maka pihak bank dapat melakukan proses transaksi pembayaran dengan menekan tombol bayar, kemudian mencetak STT sebagai bukti pembayaran.



Dengan adanya Sistem PBB online ini, untuk proses monitoring dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Pihak KPP ataupun Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring secara langsung melalui Komputer yang berada di kantor KPP maupun Pemerintah Daerah yang telah terhubung ke server sehingga informasi penerimaan PBB dapat diketahui secara cepat, tepat dan akurat



Selain deskripsi Global di atas, berikut ini adalah rincian proses penyerahan SPPT dan pembayaran PBB :

3.

Penyerahan SPPT secara Kolektif.

1. Pihak KPP menyerahkan daftar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada pihak desa/kelurahan. 2. Pihak Desa/Kelurahan menyerahkan SPPT kepada Wajib Pajak.



Penyerahan SPPT secara Langsung

KPP menyerahkan SPPT kepada Wajib Pajak secara langsung.

Pembayaran secara Kolektif 









Wajib Pajak menyerahkan sejumlah uang kepada Pihak Desa sebagai kolektor sesuai dengan nominal yang tertera dalam SPPT Pihak Desa menyerahkan Surat Tanda Terima Sementara (STTS) sebagai bukti penerimaan setoran. Setelah menerima uang pembayaran, pihak desa kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak kecamatan untuk melakukan perekaman data sekaligus memberikan validasi serta verifikasi terhadap STTS yang diterima Pihak kecamatan melakukan perekaman data berdasarkan STTS ke dalam database server Server merekam data dan memberikan nomor validasi terhadap rekaman data yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam pembayaran PBB di bank yang ditunjuk





  

 



Kecamatan mencetak Daftar Penerimaan Harian sesuai dengan data yang telah direkam dengan disertai nomor validadi Desa melakukan pembayaran kepada Bank yang telah ditunjuk dengan memberikan DPH beserta nomor validasinya Bank melakukan pengecekan terhadap nomor validasi kepada Server Server memberikan konfirmasi terhadap nomor validasi yang diberikan Bank menerima uang pembayaran PBB, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran kepada server Server mencatat status bayar dan membuat surat tanda terima Bank mencetak Surat Tanda Terima yang kemudian diserahkan kepada penyetor (desa) Desa menerima bukti pembayaran untuk kemudian diserahkan kepada Wajib Pajak

Pembayaran Langsung 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Setelah menerima SPPT, wajib pajak melakukan pembayaran di Bank yang telah ditunjuk oleh KPP Berdasarkan SPPT yang diserahkan oleh Wajib Pajak, Bank melakukan verifikasi kepada Server dengan memasukan Nomor Objek Pajak Server memberikan verifikasi dan validasi terhadap SPPT Bank menerima uang pembayaran PBB, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran kepada server Server mencatat status bayar Bank mencetak Bukti Pembayaran kemudian diserahkan kepada Wajib Pajak

Teknologi





Untuk menunjang system yang akan dirancang, maka diperlukan beberapa teknologi pendukung. Dalam hal ini, untuk system PBB online diperlukan infrastruktur jaringan yang memadai. Adapun teknologi yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan system PBB online adalah sebagai berikut : Java Technology : Pemilihan framework java dalam mengembangkan aplikasi PBB online dikarenakan sifat dari Java yang opensource Database, database yang dipilih adalah MySQL MaxDB

Klien/Server dengan database terpusat maka data yang diperoleh akan bersifat real time dan dapat dijamin keakuratannya

Wireless, memberikan jangkauan yang lebih luas sehingga aplikasi dapat diakses dari berbagai tempat. Pemilihan Wireless juga sebagai bahan pertimbangan akan keamanan data jaringan yang dibangun bersifat private tidak public seperti halnya internet

Pilihan Koneksi Data Wireles Dipasang salah Satunya di Server Dinas Pendapatan dengan radius 10 Km Ada yang 50km tapi belum teruji.  Sewa Provider seperti Indosat Atau Telkom Dengan Memasang tower di Server DPPKD dengan koneksi Dial up. Dan Setiap Titik Kecamatan dipasang Modem. Biaya Sewa Perbulan Server = 12 Juta Tiap Titik = 6 – 7 Juta 

Pilihan Koneksi Data Via SMS. Di server dan setiap titik Kecamatan dipasang semacam HP dengan nomor berbeda untuk transfer data seperti sms biasa dengan format yang telah ditentukan Kekurangannya data bisa tidak terkirim /Pending  Servernya di Simpan di Provider ( Indosat/Telkom) dengan koneksi seperti internet biasa. Biaya Sewa Dihitung Perbulan Sekitar 8 juta 