Tugas Pokok Direktorat Penjaminan Mutu.docx

Tugas Pokok Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan mutu.

Direktorat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan; 2. fasilitasi di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan; 3. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan; 4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem penjaminan mutu pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu, dan kompetensi lulusan; dan 5. pelaksanaan administrasi Direktorat. Sistem Penjaminan Mutu (PENJAMU) 



Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai UU No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Perguran Tinggi (SPM PT) terdiri dari SPM Internal yang di kembangkan oleh Perguran Tinggi, dan SPM Ekternal yang lakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Layanan yang terdapat pada Penjaminan Mutu : Uji Kompetensi Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan. Uji kompetensi bagi mahasiswa merupakan bagian dari penilaian hasil belajar. Tujuan diadakan nya uji kompetensi adalah untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Peserta Uji kompetensi adalah Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi dan setelah lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi mendaftarkan Sertifikat Kompetensi kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pemegang sertifikat.

Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. Sertifikat kompetensi adalah pengakuan kompetensi kerja atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang terdiri atas sekumpulan organisasi profesi kesehatan yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh Kementerian yang bertangggung jawab di bidang pendidikan dalam hal ini Kemristekdikti dan Kementerian Kesehatan.