BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian. Dalam literatur-literatur kuno pada umumnya penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan. Keberadaanya, apalagi dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Dinyatakan dengan kalimat yang lebih lugas: jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan per kapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Dalam literatur-literatur modern, penduduk justru dipandang sebagai pemacu pembangunan. Berlangsungnya kegiatan produksi adalah berkat adanya orang yang membeli dan mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Konsumsi dari penduduk inilah yang menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Jadi, perkembangan ekonomi turut ditentukan oleh permintaan yang datang dari penduduk.
1
1.3
Rumusan Masalah
1.
Apa yang dimaksud dengan kependudukan?
2.
Apa saja variabel- variabel kependudukan di barito selatan?
3.
Bagaimana karakteristik kependudukan di barito selatan?
4.
Apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan dan konsepnya?
5.
Bagaimana angkatan kerja yang ada di barito selatan?
6.
Bagaimana pekerjaan dan tingkat upah?
7.
Apa saja kebijaksanaan yang di ambil dalam kependudukan dan ketenagakerjaan?
1.2
Tujuan
1.
Mengetahui yang dimaksud dengan kependudukan.
2.
Mengetahui variabel- variabel kependudukan Barito Selatan
3.
Mengerti karakteristik kependudukan Barito Selatan
4.
Mengetahui yang dimaksud dengan ketenagakerjaan dan konsep- konsepnya.
5.
Mengetahui angkatan kerja yang ada di Barito Selatan
6.
Memahami tentang ketenagakerjaan, pekerjaan dan tingkat upah
7.
Mengetahui kebijaksanaan kependudukan dan ketenagakerjaan
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Kependudukan Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah.
Ibu kota kabupaten ini terletak di Buntok. Kaluas wilayah 8.830 km² dan berpenduduk kurang lebih sebanyak 131.987 jiwa (Tahun 2015). Motto kabupaten ini adalah "Dahani dahanai tuntung tulus" dan "pantang pulang sebelum tumbang". Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dibentuk pada tanggal 21 September 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820). Setelah berjalan 42 tahun maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2002, Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Daerah ini sempat di pimpin oleh Asmawi Agani (Gubernur Kalimantan Tengah periode 2000-2005) dan Achmad Diran (Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan periode kedua 2010-sekarang). Kalau sebelum pemekaran Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 12.664 Km² maka setelah pemekaran tinggal 6 kecamatan dengan luas wilayah 8.830 Km². Sebagian kecil wilayah Barsel termasuk dalam Kesultanan Banjar (1826-1860), tetapi sebagian besar termasuk Dusun Ilir diserahkan kepada Hindia Belanda, menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, merupakan bagian dari zuid-ooster-afdeeling van Borneo berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849. Pertumbuhan riil perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan positif sepanjang tahun 2001-2005. Tahun 2001, PDRB Barito Selatan mengalami pertumbuhan 0,57 %, tahun 2002 meningkat menjadi 1,36 %, tahun 2003 menjadi 2,83%, tahun 2004 menjadi 3,79%, maka dalam tahun 2005 menjadi 5,07%. Secara garis besar, kehidupan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Barito Selatan adalah pertanian, menyerap 69,91 % tenaga kerja, sektor jasa 9,80 % dan perdagangan 9,09 %.
3
Selama kurun waktu 2001-2005, terjadi perkembangan rata-rata luas tanaman padi sawah 30,27%, pertumbuhan peternakan budidaya 14,36%, pertumbuhan produksi daging rata-rata 10,38% dan produksi perikanan tumbuh 7,4%. Dengan demikian maka mayoritas masyarakat kabupaten Barito Selatan mengandalkan hidupnya sebagai petani, peladang, peternak maupun nelayan. Kependudukan adalah segala hal yang berkaitan dengan kelahiran(natalitas), kematian(mortalitas), serta perpindahan (migrasi) yang mempengaruhi keadaan sosial ekonomi maupun politik suatu negara.singkatnya kependudukan adalah segala hal terkait penduduk. Indonesia sendiri menduduki peringkat ke 4 negara dengan populasi manusia terbanyak di dunia tercatat sebanyak 248,8 juta jiwa setelah RRC yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk mencapai 1384,7 juta jiwa ,India sebagai peringkat kedua dengan jumlah penduduknya 1255,7 juta jiwa dan juga Amerika Serikat di urutan ketiga dengan angka jumlah penduduk mencapai 320,6 juta jiwa di tahun 2013. Data tersebut diambil dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) . Dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak menjadikan Indonesia dikelilingi oleh masalah-masalah yang dalam pemecahannya memiliki banyak kendala dan kesulitan.Kesulitan-kesulitan ini kebanyakan disebabkan oleh terbatasnya budget serta kesadaran dari masyarakat yang masih tergolong rendah. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan dan pembangunan yang tengah berlangsung di negara kita ini. Tidak bisa di pungkiri bahwa penduduk adalah subjek terpenting dari pembangunan setiap sektor dalam sebuah negara,mulai dari sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga ke sektor politik. Namun melihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang masih tergolong rendah maka kita dapat beranggapan bahwa kualitas manusia Indonesia masih sangat rendah. Diperparah lagi dengan bengkaknya jumlah penduduk di Indonesia serta pertumbuhan penduduknya yang tergolong sangat cepat sehingga membuat masalah-masalah ini semakin sulit tertangani. Beberapa masalah yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk
serta Pertumbuhan
penduduk yang sangat cepat seperti antar lain : 1.
Persebaran Penduduk Yang Tidak Merata Persebaran penduduk yang tidak merata yang menyebabkan terpusatnya kepadatan
penduduk di suatu daerah serta terpusatnya kegiatan ekonomi politik negara di beberapa 4
daerah saja yang menyebabkan ekonomi serta politik daerah lain di luar
daerah pusat
mengalami perkembangan yang lamban atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Hal ini menimbulkan adanya anggapan penggolongan daerah yaitu daerah maju dan daerah tertinggal. 2.
Pengangguran Pengangguran di Indonesia bukanlah hal baru yang patut diherankan,di mana-mana
telah ditampakan bagaimana gambaran pengangguran di kabupatan Indonesia. Pengangguran ini diakibatkan banyaknya angkatan kerja di Indonesia yang tidak seimbang dengan jumlah lowongan pekerjaan yang dibutuhkan sehingga banyak sekali tenaga kerja yang tidak terserap. pengangguran inilh yang menjadi akar dari masalah-masalah lainya yang lebih kompleks yang meradangi Indonesia. 3.
Kemiskinan Indonesia hingga saat ini belum bisa lepas dari penyakit yang bernama
kemiskinan.hingga detik ini sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemikinan dimana mereka bahkan tidak bisa untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok mereka.Kemiskinan ini menjadi momok yang tidak juga dapat teratasi oleh sekian banyaknya pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. 4.
Kriminalitas Kriminalits atau tindak kejahatan ini ditimbulkan mayoritas oleh tekanan kejiwaan serta
tuntutan kebutuhan yang tidak terpenuhi sementara untuk mencari pekerjaan disaat ini seperti yang kita tahu sangatlah sulit sedangkan keutuhan pokok tidak pernah bisa ditunda apalagi dikompromi pemenuhannya,sehingga bagi mereka yang hanya berfikir sesaat dengan mencari jalan pintas kebanyakan melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas. 5.
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia dapat dinilai melalui rendahnya
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.Hal ini disebabkan oleh banyak faktor,mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Mereka tidak sadar di jaman globalisasi seperti saat ini betapa pendidikan adalah hal wajib yang sangat diperhitungkan dalam segala hal,rendahnya rasa tanggung jawab anak terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka, ketidakmauan mereka dalam bersekolah 5
ridak hanya disebabkan oleh rasa malas yang banyak dimiliki oleh anak tersebut, tapi ada pula anak yang berasal dari keluarga yang kurang beruntung sehingga mereka lebih memilih untuk membantu ekonomi keluarganya daripada bersekolah mengingat keadaan keluarga yang tidak mampu tersebut.Maka mereka tidak bisa disalahkan,disinilah peran pemerintah sebagai pengayom untuk memayungi mereka agar mereka bisa tetap bersekolah tanpa harus memikirkan apa yang besok bisa mereka makan. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya seperti memberikan bantuan beasiswa bagi mereka yang dirasa kurang mampu agar mereka dapat terus bersekolah. 6.
Pemukiman kumuh Akibat dari kemiskinan yang menaungi sebagian masyarakat Indonesia,terutama bagi
mereka yang melakukan urbanisasi ke kota-kota besar dan hanya bermodalkan nekad tanpa disertai dengan keterampilan dan kemampuan untuk mendapatkan pekerjaaan dan juga tidak memiliki saudara sehingga mereka tidak memiliki hunian dan tempat tinggal maka mereka mendirikan gubuk-gubuk dan pemukiman kumuh ditempat-tempat seperti kolong jembatan,kemudian bantaran sungai sehingga menyebabkan terganggunya keindahan dan kenyamanan kota. 7.
Rendahnya Tingkat Kesehatan Masyarakat Kemiskinan yang terjadi mayoritas menjadi sebab utama rendahnya tingkt kesehatan
penduduk di Indonesia.Masalah yang hingga saat ini belum dapat dituntaskan adalah permasalahan gizi buruk di Indonesia dimana setiap tahunnya pasti ada laporan tentang gizi buruk dan busung lapar di Indonesia.
6
2.2 Variabel- Variabel Kependudukan Barito Selatan Variabel-variabel dalam kependudukan Barito Selatan misalnya sebaran, komposisi, kepadatan dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan karakteristik yang dimaksud misalnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Konsep pemilahan penduduk dibagi menjadi dua yaitu pemilahan penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja dan berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. 2.3 Pekerjaan dan tingkat upah penduduk Barito Selatan Lapangan pekerjaan utama bagi rakyat Barito Selatan masih di sektor pertanian. Sampai tahun 1994, separuh dari jumlah pekerja menyandarkan sektor pertanian sebagai sumber nafkah utama. Sektor perdagangan dan sektor jasa menempati kedudukan kedua dan ketiga, kemudian sektor industri pengolahan berada di urutan berikutnya. Dalam hal tingkat upah, variasi tidak hanya terjadi antar lapangan usaha atau secara sektoral. Akan tetapi juga secara regional atau antarwilayah di tanah air, serta secara jenis kelamin. Dalam perbandingan jenis kelamin di sekter industri pengolahan, hampir di semua wilayah tanah air pekerja laki-laki menerima upah lebih tinggi daripada pekerja perempuan. Perbedaan tingkat upah antar jenis kelamin di sektor industri pengolahan berlaku umum di semua subsektor. Kesenjangan upah buruh berlangsung pula antarjenjang. Hal ini bisa ditelaah melaui perbandingan upah rata-rata tertinggi terhadap upah rata-rata terendah. Bupati Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran mengancam perusahaan yang berinvestasi di wilayah itu yang mengabaikan keselamatan para pekerja. "Keselamatan kerja merupakan bagian dari sistem kinerja perusahaan, sehingga mereka harus memperhatikan keselamatan karyawannya," kata Farid Yusran, di Buntok, Menurut dia, pihak perusahaan harus mempersiapkan peralatan keamanan kerja sesuai standart yang telah ditentukan dan hal itu untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja Pemkab Barsel melalui instansi terkait terus mengampanyekan budaya selamat dalam bekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan.
7
2.4 Kebijakaan Dalam Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Di Barito Selatan Sementara itu kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Barsel, Hardin F Nusan mengatakan keselamatan kerja harus diutamakan dan pihaknya akan terus menyosialisasikan program dan aturan tersebut. Untuk mengawasi pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tersebut, pihaknya telah membentuk tim yang akan memantau dan menilai penerapannya langsung kelapangan. Ia mengharapkan perusahaan yang telah melaksanakan program K3 tersebut agar selalu menerapkannya supaya angka kecelakaan kerja dapat diminimalisir, kapan perlu nihil dalam setiap tahunnya. "Sedangkan yang belum, kami imbau supaya menjalankan program tersebut dan jika mereka masih tidak menerapkan K3 diperusahaannya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegasnya.
8
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan Tidak bisa di pungkiri bahwa penduduk adalah subjek terpenting dari pembangunan setiap sektor dalam sebuah negara, mulai dari sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga ke sektor politik secara garis besar, kehidupan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Barito Selatan adalah pertanian, menyerap 69,91 % tenaga kerja, sektor jasa 9,80 % dan perdagangan 9,09 %. Lapangan pekerjaan utama bagi rakyat Barito Selatan masih di sektor pertanian. Sampai tahun 1994, separuh dari jumlah pekerja menyandarkan sektor pertanian sebagai sumber nafkah utama. Sektor perdagangan dan sektor jasa menempati kedudukan kedua dan ketiga, kemudian sektor industri pengolahan berada di urutan berikutnya.
3.2. Saran Dalam menghadapi permasalahan kependudukan dan ketenagakerjaan yang terjadi di Barito Selatan sebaiknya bukan hanya pemerintah yang ikut serta dalam mengatasi permasalahan yang terjadi tetapi masyarakat ikut membantu pemerintah dalam menjalankan program - program pemerintah dalam mengupayakan terjadinya jumlah penduduk yang semakin meningkat dan rendahnya lapangan pekerjaan yang menimbulkan terjadinya ketidak merataan penduduk dan banyaknya pengangguran yang dapat mengganggu perekonomian Indonesia.
9
Daftar Pustaka https://id.wikipedia.org/wiki/Kependudukan_di_Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barito_Selatan http://info-kalimantantengah.blogspot.com/2011/06/profil-kabupaten-barito-selatan.html https://kalteng.antaranews.com/berita/266101/dprd-barito-selatan-apresiasi-kebijakangubernur-terkait-wpr https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67?
10