Tugas Bu Licke, Latar Belakang & Kesimpulan Sudah,, Kalo Bisa Diganti Dosennya! Aing Ngegas Gua.docx

MAKALAH PEDOMAN PEMERIKSAAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PEMERIKSA DAN WAJIB PAJAK

DISUSUN OLEH : Muhammad Rizky Nugraha

CA116111146

Rizky Eka Hamidullah

CA

Sucipto Aris Minanda

CA

Sri Ayutari Suherman

CA116111455

Niken Sri Lestari

CA116111439

Rizkya Nur Sobryana

CA

Institut STIAMI Bekasi Fakultas Ilmu Administrasi Konsentrasi Perpajakan 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Pedoman Pemeriksaaan Serta Hak dan Kewajiban Pemeriksa dan Wajib Pajak” ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa kita tunjukan kepada junjungan besar kita. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta. Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi tugas analisis dan pemeriksaan pajak ini. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan makalah ini berlangsung sehingga dapat terea;isaikan makalah ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan,semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca , kami mengharapkan kritik dan saran terhadap makalah ini agar kedepannya dapat kami perbaiki . karena kami sadar, makalah ini masih banyak terdapat kekurangannya.

Bekasi, 14 Maret 2019

\

DAFTAR ISI Kata Pengantar ............................................................................................... Latar Belakang ................................................................................................ BAB I ............................................................................................................... Pedoman umum pembukaan . ........................................................................... Pedoman pelaksanaan pemeriksaan. ................................................................. Pedoman laporan pemeriksaan pajak. ............................................................... BAB II .............................................................................................................. Kewajiban pemeriksaan pajak. ......................................................................... Kewajiban periksaan pajak .............................................................................. Kewenangan pemeriksaan pajak . ..................................................................... Hak dan kewajiban wajib pajak . ...................................................................... Konsekuensi dan sanksi terhadap penolakan pemeriksaan . ............................ Kesimpulan. ..................................................................................................... Daftar Pustaka.................................................................................................

Latar Belakang Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undangundang. Pemerikasaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangundangan perpajakan. Landasan pengertian Pemeriksaan Pajak adalah Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan perpajakan wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu mekanisme pengawasan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Tujuan utama dilakukannya pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak diharapkan wajib pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak juga diharapkan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kewajiban sebagai warga negara dan negara menjamin bahwa setiap orang dapat periksa dan diperlakukan adil. Masih banyak Wajib Pajak atau WP melakukan kecurangan atau tidak patuh dalam pelaporan perpepajakannya, kriteria WP yang menjadi sasaran dalam pemeriksan petugas salah satunya adalah indikasi modus ketidakpatuhan WP artinya Wujud modus ketidakpatuhan WP secara garis besar adalah mereka yang tidak melaporkan omzet sebenarnya dengan cara-cara tertentu, seperti mencatat penghasilan sebagai utang, menurunkan harga jual dari harga aslinya, hingga tidak melapor kuantitas penjualan secara benar. Maka dari itu Pemeriksaan Pajak oleh petugas sangat bermanfaat untuk mengetauhi sebenarnya pelaporan milik WP agar tidak terjadinya kecurangan atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wp dengan secara sengaja ataupun tidak, Pemeriksaan Pajak juga sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi potensi pajak yang dimiliki setiap WP sehingga pendapatan negara dari sektor pajak meningkatkan, dan negara juga mengurangi kerugian.

BAB I PEDOMAN PEMERIKSAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 545/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

1. Pedoman Umum Pemeriksaan ( Pasal 9 ) 1.1 Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksaan pajak yang : a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksaan pajak. b. Bekerja

dengan

jujur

bertanggung

jawab

penuh

pengabdian,bersikap

terbuka,sopan,dan obyektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela,dan c. Menggunakan keahlian secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenernya tentang wajib pajak. 1.2 Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas jaga pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak. 2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan ( Pasal 10 ) a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik,sesuai dengan tujuan pemeriksaan,dan dengan pengawasan yang seksama. b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh,yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan data,pengamatan tanya jawab,dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan. c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak ( Pasal 11 ) a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci,ringkas,jelas,memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan,memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada tidak adanya pentimapana terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan,dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait. b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaita dengan pengungkapan,penyimpangan surat pemberitahuan harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain : 1. Berbagai faktor perbandingan 2. Nilai absolut dari penyimpangan 3. Sifat dari penyimpangan 4. Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan 5. Pengaruh penyimpangan 6. Hubungan dengan permasalahan lainnya c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh yang lengkap dan rinci sesuai tujuan dengan pemeriksaan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PEMERIKSAAN 1. Kewajiban Pemeriksaan Pajak

a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor; b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan; c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: 1) Alasan dan tujuan Pemeriksaan; 2) Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; 3) Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan 4) Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak; e. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak; f. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak; g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; h. Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

menyampaikan saran secara tertulis;

perundang-undangan

perpajakan

dengan

j. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

2. Kewenangan Pemeriksa Pajak (Pemeriksaan Lapangan)

a. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; b. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; d. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. e. Melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; f. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

3. Kewenangan Pemeriksaan Pajak ( pemeriksaan kantor)

a. Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; b. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; c. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; e. Meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan f. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

A. Hak Wajib Pajak: 1) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2; 2) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; 3) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 4) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuanPemeriksaan; 5) menerimaSPHP; 6) menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; 7) Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; dan 8) Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

B. Kewajiban Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

1) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 2) memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 3) memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; 4) memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa: 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak; 5) menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan 6) memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

C. Dalam Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib: 1) memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan; 2) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; 3) memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan

4) menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; 5) meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan 6) memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

5. Konsuekensi & Sanksi terhadap penolakan pemeriksaan

A. Konsuekensi penolakan pemeriksaan pajak

Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan dari Anda atau berita acara penolakan Pemeriksaan maka :

1. Permohonan Anda tidak dapat diproses atau tidak dapat dipertimbangkan dalam hal : a. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; atau b. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

2. Anda akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam hal Pemeriksaan dalam rangka : a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; dan/atau b. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

3. Permohonan Anda tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan dalam rangka: a. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau b. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

B. Sanksi pemeriksaan pajak Jika Anda, wakil, atau kuasa Anda menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, maka Anda harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

Jika Anda, wakil, atau kuasa Anda menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak akan membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Kesimpulan. Wajib pajak yang patuh dalam administrasi perpajakan khususnya pada saat pemeriksaan pajak selalu memperhatikan langkah-langkah atau pedoman yang s udah ditentukan di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000. Apabila saat pemeriksaan pajak harus dilengkapi dengan beberapa dokumen yang sudah disebutkan dalam peraturan tersebut. Disaat Wajib Pajak diminta untuk diperiksa oleh wewenang yang terkait dengan dibuatnya Surat Panggilan Pemeriksaan. Semata-mata dengan surat tersebut merupakan bukti yang kuat wewenang bisa memeriksa nya atas persetujuan si wajib pajak tersebut. Dan guna tertib adminstrasi perpajakan selama pemeriksaan dengan melihat adanya sanksisanksi, wajib pajak terkait harus selalu patuh agar terhindar sanksi-sanksi tersebut selama kegiatan pemeriksaan

Daftar Pustaka 1. http://www.pajak.go.id/content/25549-penolakan-pemeriksaan 2. http://pajak.go.id/content/25533-kewajiban-dan-kewenangan-pemeriksa-pajak 3. http://pajak.go.id/content/125334-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak 4. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/17/064900226/ini-kriteria-wajibpajak-yang-jadi-sasaran-pemeriksaan-petugas