Latar Belakang

A. Latar Belakang Konstruksi sipil mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, dirasakan perlu pengaturan secara rinci dan jelas mengenai jasa konstruksi, yang kemudian dituangkan dalam di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa kontruksi. Guna UUJK Nomor 2 Tahun 2017 ini yaitu agar sebelum atau sesudah melaksanakan proyek tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dimana akan merugikan semua pihak yang bersangkutan, seperti kegagalan bangunan, cacat pada bangunan dan lainlain. Di Indonesia tidak sedikit kasus kegagalan pada bangunan baik itu cacat pada bangunan sampai runtuh nya suatu bangunan. Maka dari itu para pekerja harus bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam UUJK Nomor 2 Tahun 2017.

B. Rumusan Masalah Berkaitan dengan latar belakang, maka studi kasus yang akan dibahas adalah:

“Runtuhnya Jembatan Timpah, Lungkuh Layang (03 April 2009)”

Jembatan Timpah adalah sebuah jembatan yang melintang di atas Sungai Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Jembatan yang berlokasi di desa Lungkuh Layang, kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas ini memiliki panjang 225 meter. Jembatan ini menjadi penghubung antara Kota Palangka Raya dengan kota Buntok. Belum sempat diresmikan, Jembatan Timpah ambruk pada tanggal 3 April 2009 sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Akibatnya, 1 pekerja tewas dan enam pekerja lainnya lukaluka.Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan jembatan tersebut runtuh diantaranya: 1. Kesalahan konstruksi baja 2. Spesifikasi material yang tidak sesuai ,misalnya ukuran buat pengikat yang seharusnya 10 inci ternyata hanya dipasang 8 inci sehingga kekuatan konstruksi berkurang 3. Pemaksaan percepatan proyek yang seharusnya baru selesai 4 bulan lagi sesuai kontrak

Berkaitan dengan masalah di atas, maka hal ini dapat dikenakan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK) Nomor 2 Tahun 2017 pada bagian BAB VI tentang

KEAMANAN, KESELAMATAN,KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI bagian kedua tentang kegagalan bangunan: Pasal 60 1. Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan. 2. Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli. 3. Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 4. Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

C. Kajian Pustaka

Dikutip dari Kompas news (04/04/2009), bahwa “Runtuhnya Jembatan Timpah,Lungkuh Layang, Kesalahan konstruksi baja diduga menjadi salah satu penyebab ambruknya Jembatan Sungai Kapuas, di Desa Lungkuh Layang”. Berdasarkan pernyataan diatas, hal ini dapat dikenakan sanksi dari Undang-Undanng Jasa konstruksi (UUJK) Nomor 2 Tahun 2017 yaitu BAB VI KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI Pasal 67 Ayat (1) yaitu: 1. Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

D. Kesimpulan dan Saran