Transkrip Press Conference Sda Mengenai Persiapan Menghadapi Musim Hujan 01 Jam 12 Menit 04 Detik.docx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan Dalam era globalisasi dimana perusahaan harus berani bersaing dengan seluruh perusahaan di dunia, ternyata mereka memerlukan suatu badan atau departemen yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Untuk itu seorang Public Relations atau yang lebih dikenal dengan Humas yang handal sangat di butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena Humas merupakan suatu unsur yang dapat menantikan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan kerjanya. Definisi Menurut Frank Jefkins (2003:9) PR adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Hubungan masyarakat ( Humas ) merupakan unit kerja yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan menyangkut hubungan dengan berbagai pihak. Secara umum humas memiliki kedudukan yang cukup strategis, yang maksudnya berada di antara pihak internal maupun eksternal.Maka dengan sendirinya akan terbentuk citra yang baik atau positif dari publik kepada instansi, organisasi, atau perusahaan tersebut. Penulis melakukan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan di (Biro Komunikasi Publik) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1

2

yang dimana PKL ini juga merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa tingkat akhir yang hendak melanjutkan ke tahap akhir masa perkuliahan yaitu pembuatan outline dan skripsi. Selain itu, kegiatan magang ini juga penting untuk diikuti oleh mahaiswa mengingat kebutuhan saat ini bukan hanya sekedar ilmu – ilmu yang sifatnya teoritis, melainkan juga diperlukan suatu kegiatan atau praktik yang dapat menambah ilmu – ilmu yang telah dipelajari sebelum pada saat kegiatan perkuliahan, dan untuk nantinya dipersiapkan sebagai individu yang dapat menghadapi dunia kerja dengan mantap dan menjalankan pekerjaannya secara professional. Kementerian PU tentunya dapat memanfaatkan fungsi public relations (PR) sebagai pelaksana dari berbagai kegiatan media relations. Humas menjadi jendela Kemeneterian PU bagi masyarakat luas sebagai bagian dari upaya pelaksanaan pembangunan yang akuntabel, kompetitif, terbuka dan transparan. Media relations menjadi salah satu bagian yang dapat dimanfaatkan Humas untuk dapat disusun dan dimanfaatkan sebagai sarana penting guna mencapai pemahaman dan dukungan publik. Seringnya, publik menilai kinerja PU berdasarkan informasi dari media massa karena media massa dinilai publik sebagai pihak yang dianggap netral. Hubungan baik dengan pihak media sangat penting untuk dibina. Dari situ juga terlihat bahwa media relations memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan opini publik terhadap citra Kementerian PU. Dikutip dari hasil pra-wawancara yang dilakukan dengan kepala sub-bagian hubungan media, media relations menjadi ujung tombak Kementerian PU dalam berhubungan dengan public. Sehingga Humas

3

Kementerian PUPR mempunyai ruang khusus wartawan agar dapat memfasilitasi media khususnya wartawan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari Humas Kementerian PU dalam menjalin kerjasama yang baik dengan pihak media, sehingga proses penyampaian informasi atau pesan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan optimal. Melalui kegiatan PKL diharapkan penulis dapat memahami Peran Humas Dalam Pelaksana Kegiatan Media Relations Di Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kemudian hasil PKL yang di lakukan oleh penulis direalisasikan dalam bentuk laporan yang disebut dengan Laporan Kerja Lapangan.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan a. Tujuan Umum Praktik Kerja Lapangan 1) Menambah wawasan mahasiswa dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, 2) Mahasiswa dapat mengaplikasikan pelajaran yang telah diikuti selama masa studi. 3) Menambah pengalaman mental mahasiswa di dalam dunia pekerjaan. 4) Agar mahasiswa mengetahui cara bersosalisasi dengan rekan – rekan kerja guna meningkatkan kualitas kerja tim dalam suatu perusahaan.

b. Tujuan Khusus Praktik Kerja Lapangan

4

1) Untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah pada FakultasIlmu Komunikasi dengan Konsentrasi Hubungan Masyarakat (Humas) di Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama) 2) Memahami dan ikut serta secara langsung kegiatan Humas Internal & Eksternal di dalam Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan Manfaat dari kegiatan magang antara lain : a. Mendapatkan wawasan yang tidak hanya mengenai teori, melainkan berupa pengalaman praktis dan mengenal secara konkret situasi dalam dunia kerja. b. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam mengahadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek kerja di lapangan. c. Meningkatkan kulitas diri, kemampuan, kretifitas maupun keterampilan yang dimiliki mahasiswa yang umumnya dibutuhkan dalam dunia kerja. d. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreativitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.

1.4 Waktu dan Tempat Program Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertempat di Gedung Utama Kementerian PUPR , Jalan Pattimura nomor 20 – Kebayoran Baru – Jakarta Selatan. Kegiatan PKL dijalani selama 2 bulan, yang dimulai pada tanggal 07 September 2018 – 07 November 2018, dengan hari efektif

5

kerja selama lima hari dalam seminggu yang dimulai pada pukul 07:00 s/d pukul 16:00.

BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PELAKSANAAN PKL

2.1 Sejarah Singkat Era Hindia Belanda Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare

Werken yang

pada

zaman

Hindia

Belanda

disebut Waterstaat swerken. Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep.Van Verkeer & Waterstaat (Dep.V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept.Van Guovernements Bedri jven dan Dept.Van Burgewrlijke Openbare Werken. Dep. V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi beberapa

Afdelingen

dan

Diensten

sesuai

dengan

tugas/wewenang

Depertemen ini. Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling Waterstaat,dengan onder afdelingen. : Lands gebouwen, Wegen, Irrigatie & Assainering, Water Kracht, Constructie burreau (untuk jembatan). Disamping yang tersebut di atas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) juga afd. Havenwezen (Pelabuhan),afd. Electriciteitswezen (Kelistrikan)dan afd. Luchtvaart (Penerbangan Sipil). Organisasi P.U (Open-bare werken) di daerah-daerah adalah sebagai berikut : 

Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan pada Pemerintahan Provinsi yang

6

7

disebut :Provinciale Waterstaatdienst" dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatsdients (H.P.W) 

Di wilayah Gouv Yogyakarta dan Gouv Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat

dijalankan

oleh

"Sultanas

Werken"

(yogya)

"Rijkswerken" (Surakarta), Mangkunegaranwerken". Disamping itu di wilayah Vorstenlander terdapat 3 organisasi "Waterschap", "s" Lands gebouwendienst", Regentschap Werken" dan "Gremeente werken". 

Untuk daerah luar jawa Gouv.Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Grote Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi "Gewestelijke Inspectie v/d Waterstaat"

dikepalai

oleh

seorang

Inspektur.

Di

wilayah residentie terdapat "Residentie Water Staatsdienst" yang dahulu dikenal dengan nama "Dienst der B.O.W". dan kepala dinas ini biasa disebut "E.A.Q" (Eerst Aanwzend Waterstaatsambtenar). Ketentuan yang dikeluarkan pada zaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam "A.W.R". 1936 B.W.R 1934 dan "W.V.O/W.V.V.".

Era Jepang Setelah Belanda menyerahkan dalam perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut.

8

Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut di atas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari fihak jepang,kantor pusat "V & W". di Bandung, dinamakan Kotubu Bunsitsu (交通 部分室), sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), "Pekerjaan Umum" (PU), disamping doboku ( 土木) lazim dipergunakan. Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di Karesidenan-Karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama zaman Ned. Indie, disamping menurut sistem Jepang.

Indonesia Setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 178-1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah. Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama "Gedung Sate").

9

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945"). Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta. Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi,sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut: 

Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.



Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan POU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari dep.PU. RIS.

10

Kementerian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen prae federal yaitu: 

Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam kementerian Kemakmuran).



Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw



Departemen Van Scheepvaart Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal

dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS. Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut: Dalam masa prolog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. di bawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain: 

Departemen Listrik dan Ketenagaan



Departemen Bina Marga

11



Departemen Cipta Karya Konstruksi



Departemen Pengairan Dasar



Departemen Jalan Raya Sumatera Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan

Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan. Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan diubah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi. Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu asas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.

2.2 Profil Perusahaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertempat di Gedung Utama Kementerian PUPR , Jalan Pattimura nomor 20 – Kebayoran Baru – Jakarta Selatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

(disingkat KemenPUPR

RI)

12

adalah kementeriandalam Pemerintah Indonesia yang urusan pekerjaan

umum dan perumahan

rakyat.

membidangi Dahulu

Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono.

13

2.3 Struktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a) Tugas Pemimpin di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1. Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

14

2.

Inspektorat Jenderal Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.

Ditjen Sumber Daya Air Direktorat

Jenderal

Sumber

Daya

Air

mempunyai

tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.

Ditjen Bina Marga Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.

Ditjen Cipta Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan kawasan permukiman, embinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainese lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.

Ditjen Bina Konstruksi Direktorat

Jenderal

Bina

Konstruksi

mempunyai

tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

15

pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7.

Ditjen Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mempunyai

tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 8.

Ditjen Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

9.

Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian Dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

10. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

16

2.3.1 STRUKTUR BIRO KOMUNIKASI PUBLIK Status :Friday, 22 March 2019

BAGIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN UMUM Ir. Joko Karsono, MT 19610807 199203 1001

KEPALA BIRO KOMUNIKASI PUBLIK R.Endra Saleh Atmawidjaja, ST, M.Sc, DEA 19710308 199703 1004

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BAGIAN PUBLIKASI DAN PERPUSTAKAAN

Krisno Yuwono, ST, MT 19700711 199803 1004

Wara Novela, SH, MM 19630831 199103 2001 SUB BAGIAN PENYIAPAN BAHAN PUBLIKASI

SUB BAGIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN PENGELOLAAN MATERI INFORMASI

Indri Damayanti BSc MAB 19820418 200903 2005

Warjono, S.Sos, MM 19640318 198503 1002

19830831 200604 2002

SUB BAGIAN STRATEGI DAN EVALUASI KOMUNIKASI

SUB BAGIAN HUBUNGAN MEDIA

Indah Agustina Dewi, S.Sos 19810828 200604 2001

Gustav Sugiantoro SE ME MIDS 19800805 200502 1002

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

SUB BAGIAN DOKUMENTASI

Abdul Mukmin, ST 19600120 198403 1001

Mirah Nawangsari SE MSE,M.ec 19840509 200801 2015

Agustina Budi Hartati,ST,MA,MT 19780812 200604 2003 SUB BAGIAN PEMBERITAAN

Arif Fajar Alfalaqy S.Sos, MSc 19830515 200801 1009 SUB BAGIAN PERPUSTAKAAN

Syafarida Nasution, S.Sos.,M.Si 19630708198702 2001

BAGIAN PELAPORAN PIMPINAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMGABA Bimo Adi Nursanthyasto, ST, MBA 19710219 199903 1003

SUB BAGIAN PELAPORAN PIMPINAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMGABA 1

Rani Charisma Dewi, ST, MSc 19830304 200604 2007

SUB BAGIAN PELAPORAN PIMPINAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMGABA 2

Wibisono Sularso, ST 19720921 200812 1002

17

2.4 Visi-Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 20152019 adalah: "TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDALDALAM MENDUKUNG INDONESIA

YANG

BERDAULAT,

MANDIRI,

DAN

BERKEPRIBADIANBERLANDASKAN GOTONG ROYONG" 

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

18

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’; 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan

untuk

mendukung

fungsi

manajemen

meliputi

perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PKL

3.1 Garis Besar yang Dilakukan di tempat PKL Media Relations adalah suatu usaha untuk mencari publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi Humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi perusahaan yang bersangkutan( Frank Jeffkins,2000 ) . Dalam hal ini penulis dalam melaksanakan praktek kerja lapangan terfokus pada sub.bagian media relations pada biro komunikasi publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berlokasi di Jl. Patimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan selama dua bulan waktu kerja, selama melakukan kegiatan pkl penulis di bimbing dan di awasi oleh Pak Gustav Sugiantoro SE ME MIDS kepala sub.bagian Hubungan Media Biro Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Biro Komunikasi Publik , penulis membantu pekerjaan yang berkaitan dengan pada sub.bagian hubungan media . Berikut aktivitas penulis selama menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di biro komunikasi publik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : NO 1

MINGGU I (Pertama)

KEGIATAN 

Membuat kliping guntingan berita dari beberapa media cetak terkemuka di Jakarta yang isi beritanya berkaitan dengan Kementerian PUPR.



Monitoring media tersebut dapat membuat peran Humas di Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

19

20

mengetahui informasi yang berkembang pada saat itu baik beita negatif maupun berita positif tentang kePUPRan. 

Melakukan analisis terhadap wartawan media cetak untuk dapat mengetahui wartawan dari media cetak mana yang paling banyak menulis berita tentang PUPR.



Monitoring followers IG ALL Kementerian



Membuat Daftar Isi Rilis



Liputan mengenai Workshop Disruptive Technology For Affordable Housing



Liputan pameran foto Konstruksi Indonesia di Pondok Indah Mall



Melakukan Rekap Rilis Per minggu beserta foto dari pemberitaan rilis tersebut.



Membuat rilis mengenai pameran foto tersebut.



Membuat Rilis mengenai PUPR atasi bendungan yang kekeringan



Transkrip doorstop mengenai “Workshop Dosruptive Technology For Afforadable Housing

m 2 II II (KE-DUA)



Melakukan Kliping Berita



Monitoring media cetak



Monitoring wartawan



Rekap rilis beserta foto dari pemberitaan rilis tersebut



Liputan mengenai Indonesia Properti Expo di JCC



Liputan mengenai rumah RISHA di JCC



Rekapitulasi Sebaran Berita & Tone Berita



Transkrip doorstop Sekretaris Ditjen Cipta Karya Rina Agustin mengenai peringatan hari habitat dunia dan hari kota dunia pada konferensi pers di Kementerian PUPR

21

3

III (KE-TIGA)



Kliping Berita



Monitoring media cetak



Monitoring wartawan per minggu



Liputan talkshow mengenai upaya pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat MBR memiliki KPR bersubsidi yang mengundang Radio Sonora FM



Membuat rilis dari hasil liputan tersebut



Melakukan rekap rilis



Liputan mengenai Rapat Dengar Pendapat SIBBB Dengan Komisi V DPR



Membuat rilis dari hasil liputan tersebut



Transkrip doorstop Menteri PUPR mengenai Evakuasi Gempa di Palu Donggala

4

IV (KE-EMPAT)



Klping Berita



Monitoring Media Cetak



Transkrip doorstop Menteri PUPR mengenai kebutuhan masyarakat konstruksi baja Indonesia



Transkrip doorstop Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengenai Renovasi GBK di Gelora Bung Karno



Transkrip doorstop Menteri PUPR mengenai Kepala Dinas PU Daerah yang terjerat oleh KPK



Transkrip doorstop Menteri PUPR mengenai penanganan Gempa di Palu



Transkrip doorstop Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengenai hasil kunjungan Wakil Menteri China meninjau bendungan



Transkrip pidato Presiden Jokowi mengenai anggaran bencana pasca gempa di Palu

22

5

V (KE-LIMA)



Buat Daftar Isi Rilis Per bulan



Kliping Berita



Monitoring Media Cetak



Moitoring wartawan



Buat Daftar Isi Rilis Perbulan



Transkrip doorstop direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengenai Progres Sejuta Rumah



Transkrip doorstop Presiden Jokowi mengenai Realisasi Jalan Tol Pejaten Pemalang



Transkrip doorstop Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Khalawi Abdul Hamid mengenai pendapatan Realisasi



Transkrip mengenai penanganan gempa di palu

23

6

VI (KE-ENAM)



Kliping Berita



Monitoring Media Cetak



Press Conference mengenai Pembangunan Kualitas SDM Infrastruktur melalui Sertifikasi Pekerja Konstruksi di Media Center Kementerian PUPR



Transkrip doorstop Sekretaris Badan Litbang Ir. Bernadly, CES s mengenai Seminar Intelektual



Rekap Rilis Bulan Oktober



Transkrip doorstop Menteri PUPR mengenai pertengahan November ada 78 Huntara



Transkrip doorstop Syarif Burhanudin Jenderal Bina Konstruksi mengenai pengadaan Barang dan Jasa



Transkrip mengenai SDM Konstruksi Indonesia



Transkrip doorstop Presiden Jokowi mengenai Kegiatan Konstruksi Indonesia 2018



Transkrip doorstop Menteri PUPR mengenai Infrastruktur yang di bangun oleh Kementerian PUPR

7

VII (KE-TUJUH)



Kliping Berita



Monitoring Media Cetak



Transkrip doorstop Kepala BPSDM, Lolly Martina Martief mengenai rapat kerja terbatas untuk mengevaluasi kinerja 2018 dan persiapan 2019



Transkrip doorstop Menteri PUPR mengenai Pelaksanaan penyerapan Pembangunan Infrstruktur 2018



Rekap Data Instagram Followers Kabinet Kerja



Transkrip

mengenai

proses

terpanjang di Kalimantan Tengah 3.2

Uraian Kegiatan PKL

pembangunan

jembatan

24

1. Membuat Guntingan Berita

25

Melakukan kegiatan guntingan berita (klipping) yang diperoleh dari media cetakpagi hari jam 07.00 hingga deadline jam 09.00 untuk diserahkan kepada pejabat Kementerian PUPR. Ikut serta menentukan berita mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut termasuk dalam bagian SDA, Bina Marga, Cipta Karya, atau yang lainnya. Memberikan/mengantarkan kliping yang telah dibuat kepada Sekjen Kementerian PUPR. Monitoring media tersebut dapat membuat peran Humas di Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR mengetahui informasi yang berkembang pada saat itu baik beita negatif maupun berita positif tentang kePUPRan.

Selain media cetak, penulis juga melakukan analisis terhadap wartawan media cetak untuk dapat mengetahui wartawan dari media cetak mana yang paling banyak menulis berita yang berkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penulis melakukan monitoring Followers IG semua Kementerian short by large small.

26

2. Monitoring Media Cetak

27

Pada saat penulis melaksanakan PKL, penulis setiap harinya mengerjakan monitoring media cetak. Media cetak yang dimonitor oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ialah Investor Daily, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Pelita, Rakyat Merdeka, Republika, Suara Pembaruan. Monitoring media cetak tersebut berupa foto maupun artikel, yang berhubungan dengan kegiatan ke PUan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan satmikal (Bina marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air,Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, Bina Konstruksi, Badan Pengembang Infrastruktur Wilayah, Balitbang, Umum).

3. Analisis Klipping Media Cetak (Koran) :

28

Kegiatan penulis setelah melakukan monitoring media yang telah selesai dikirim kepada satmingkal, penulis menganalisa klipping beritaberita pilihan yang terkait denganinfrastruktur, sarana prasarana serta kegiatan yang berhubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat. Pada analisis yang dibuat biasanya dibagi menjadi tiga (3) hasil yaitu hasil positif (+) , negatif (-) , dan satu lagi hasil netral (N). a. Berita yang bersifat Positif (+) : Berita yang diberikan sudah pasti terkait dengan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan biasanya berita tersebut menghasilkan citra positif melalui tanggapan masyarakat terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. b. Berita yang bersifat Negatif (-) : Berita yang diberikan terkait dengan pemberitaan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat biasanya menyangkut pemberitaan tentang masalah-masalah infrastruktur, sarana prasarana yang belum terselesaikan di masyarakat sehingga dapat menurunkan citra positif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di masyarakat. c. Berita yang bersifat Netral (N) : Berita yang diberikan biasanya hanya bersifat memberikan informasi saja.

4. Liputan

29

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan ini berupa menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam liputan yang penulis hadiri, penulis mendokumentasikan acara dari awal hingga akhir biasanya dokumentasi yang penulis dapat yaitu dokumentasi foto maupun dokumentasi wawancara (door stop) pejabat setelah acara. Penulis melakukan kegiatan Doorstop yaitu mendengarkan serta memperhatikan detail tata cara dari para wartawan yang memberikan pertanyaan di dalam proses wawancara kepada pak Budi Hartono selaku Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiyaan Perumahan (PPDPP)

selain itu setelah melakukan doorstop penulis melakukan Transkrip dari hasil wawancara tersebut dan memberikan kepada mentor penulis. Penulis juga melakukan Liputan Ke DPR mengenai rapat dengar pendapat dengan komisi V mengenai Pagu Anggaran Kementerian PUPR Dalam RAPBN TA Tahun 2019. Penulis mentraskrip liputan mengenai Komisi V DPR Republik Indonesia.

30

Penulis mengunjungi Pameran Foto Yang Bertemakan “Pembangunan Infrastruktur Untuk Negeri” yang telah di selenggarakan oleh Kementerian PUPR di Pondok Indah Mall

31

Penulis juga membuat Rilis mengenai dari Pameran tersebut. Dan penulis juga sempat mewawancari orang orang yang telah berkunjung mengenai pendapat Pameran Foto tersebut.

Penulis menghadiri kegiatan Pameran yang dilaksanakan oleh Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai KPR Sejahtera. Dalam liputan yang penulis hadiri, penulis mendokumentasikan acara dari awal hingga akhir biasanya dokumentasi yang penulis dapat yaitu dokumentasi foto maupun dokumentasi wawancara (door stop) pejabat setelah acara.

32

5. Scann Klipping Scann klipping media cetak dipisahkan sesuai folder tanggal dan bulan. Kegiatan scann dilakukan setiap hari setelah melakukan klipping pemilihan berita yang kemudian hasil scann disimpan dalam komputer sebagai arsip biro komunikasi publik. Hasil scann juga biasanya dikirim ke email Humas PUPR untuk dijadikan laporan harian.

33

6. Wawancara / Doorstop dengan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Wawancara pada kegatan PKL yang diajarkan berupa mendengarkan serta memperhatikan detail tata cara dari para wartawan yang memberikan pertanyaan di dalam proses wawancara. Selain itu, penulis melakukan proses perekaman wawancara antara Menteri PUPR dan wartawan untuk mendapatkan data serta informasi yang jelas dari hasil wawancara tersebut.

34

7. Press Conference Menurut Jefkins (2002:136), konferensi pers adalah sebuah pertemuan para jurnalis yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi perihal topik yang tengah hangat dibicarakan. Press Conference dilakukan atau diselenggarakan apabila ada informasi yang perlu dengan cepat atau segera disebarluaskan dan memerlukan penjelasan lebih mendalam. Pada Praktik Kerja Lapangan di Biro Komunikasi Publik, penulis mengikuti dan mendokumentasikan acara Press Conference yang biasanya rutin dilakukan pada hari jumat pagi. Penulis mengikuti acara Press Conference mengenai Pembangunan Kualitas SDM Infrastruktur melalui Sertifikasi Pekerja Konstruksi di Media Center Kementerian PUPR, Kamis/31 Oktober.

35

Penulis juga melakukan Transkrip mengenai pembahasan Press Conference SDA mengenai Persiapan Hujan

8. Press release Menurut Ardianto (2011:171) news release (siaran pers), sebutan lain dari press release atau broadcast release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh pro atau pejabat public relations suatu perusahaan atau organisasi yang disampaikan kepada pengelola media massa/pers (televisi, radio, surat kabar, majalah, dan media online) untuk dimuat dalam media tersebut. Press release dibuat ketika sedang melakukan kegiatan konferensi pers untuk memberikan segala informasi tertulis yang dikeluarkan oleh Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkaitan dengan tema

36

konferensi pers pada saat itu untuk disebarkan kepada para wartawan sebagai data infromasi yang akurat untuk di informasikan ke masyarakat luas.Teknik penulisan Press Release di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan penjelasan berupa informasi pembangunan infrastruktur dan informasi kegiatan PUPR lainnya secara resmi dengan menggunakan bahan informasi di setiap acara. Selain itu dalam penulisan rilis nya menggunakan 5W+1H yaitu menyusun apa yang terjadi, dimana kejadiannya, kapan kejadian tersebut, siapa narasumbernya, kenapa berita tersebut disajikan dan bagimana kejadiannya. Rilis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dijelaskan pada dasar induk kalimat awal penulisan (lead), kemudian diperkuat oleh statement (Quotes) sambutan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta Pejabat PUPR lainnya. Kemudian masuk pada isi berita yang juga didapat dari bahan informasi yang disesuaikan oleh tema acara / berita tersebut. Pada umumnya Press Release di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdiri dari 8-10 paragraf dan 1 paragraf terdiri dari 2 kalimat penjelasan. Penulis membuat Rilis mengenai rapat dengar pendapat SIBB dengan komis V DPR

Rilis mengenai Pameran Foto Konstruksi Indonesia.

37

Rilis mengenai Kementrian PUPR Menerima Penghargan Special Category Kontribusi Untuk Negeri

Adapun tujuan dari penulis mengerjakan press release yang dilakukan selama PKL adalah agar penulis dapat memahami dan mendapatkan gambaran Press Release di yang dilakukan oleh Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

38

Sehingga penulis dapat belajar secara langsung untuk membuat Press Release yang nanti nya akan di berikan kepada mentor penulis Penulis melakukan Rekap rilis yang dimana menyusun rilis beserta foto dari rilis tersebut.

Penulis membuat Daftar Isi Rilis per bulan

Penulis melakukan Rekapitulasi Sebaran Berita dan Tone Berita Per-Eslon

39

3.3 Media Relations Frank Jefkins menjelaskan yang dimaksud dengan Media Public Relations adalah Usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan (2000:98). Media relation merupakan sarana organisasi untuk saling mengenal dengan publiknya, sehingga media relations dapat menjadi penghubung informasi yang dibutuhkan publik mengenai organisasi dan begitu pun sebaliknya. Media relations dilakukan guna memaksimalkan peran media sebagai sumber informasi publik terkait dengan informasi-informasi yang diberikan humas. Media relations menjadi upaya humas pemerintah untuk dapat mejalin hubungan yang lebih baik dengan media sehingga membuka kesempatan yang lebih baik bagi media untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan informasi pemerintahan sehingga dapat menjadikan informasi tersebut sebagai sumber pemberitaan.

40

Standard Operating Procedures (SOP) dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : Bagian media relations dan mempunyai tugas menjalin relasi dengan wartawan serta aktivitas reportase dan dokumentasi informasi. Subbagian Hubungan Media mempunyai tugas melakukan aktivitas komunikasi dan layanan informasi kebijakan dalam pengelolaan mengenai aktifitas dari kementerian PUPR untuk di publikasikan ke masyrakat luas, lalu di bidang lainnya kepada institusi beserta organ-organ dari media massa cetak (nasional dan daerah), serta media massa elektronik. Seringnya, publik menilai kinerja PU berdasarkan informasi dari media massa karena media massa dinilai publik sebagai pihak yang dianggap netral. Dampak kemajuan teknologi tersebut merasuk hampir ke seluruh segi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian masyarakat menjadi semakin kritis menyikapi berbagai persoalan, termasuk tingkat keandalan infrastruktur pekerjaan umum. Keterbukaan informasi mengenai infrastruktur yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum semakin marak di publikasikan melalui suratkabar, radio maupun siaran televisi serta media sosial. Apalagi pemberitaan yang terkait dengan terganggunya pelayanan masyarakat, misalnya ke rusakan jalan, tanah longsor, tanggul jebol yang mengakibatkan terjadinya banjir dan merendam permukiman serta areal persawahan dan sebagainya memperoleh porsi yang menonjol. Kesenjangan pemberitaan yang diharapkan Kementerian PU dengan yang diberitakan para pelaku media dapat diminimalisir dengan cara melibatkan pers secara lebih aktif pada berbagai kegiatan Kementerian PU. Berbagai kegiatan media relations yaitu mempublikasikan rilis berita di web

41

pu.go.id semua berita mengenai Kementerian PUPR dari semua bagiannya ada di web pu.go.id mulai dari bagian (Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Day air, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, Badan Pengembang Infrastruktur Wilayah, Balitbang dan Umum) dan mempublikasikan kegiatan kegiatan Kementerian PUPR. Sebagaimana dijelaskan di atas, menjadi salah satu bentuk dari upaya Humas Kementerian PU dalam mencari publisitas positif.

BAB IV PENUTUP

4.1

Kesimpulan Biro komunikasi publik berperan aktif dalam menciptakan citra positif dan reputasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaluikegiatan eksternal dan internal, Humas Biro Komunikasi Publik selalu berusaha

untuk

meningkatkan

kinerjanya

dalam

penyebaran

informasi/sosialisasi untuk masyarakat melalui berbagai kegiatan yang slaah satunya melakukan monitoring media sebagai bahan informasi/masukan dalam mengambil keputusan. Selain itu, Humas Biro Komunikasi Publik cepat dalam menanggapi berbagai macam pemberitaan negative maupun positif yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian PUPR. Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang di lakukan penulis di Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, penulis mendapat banyak pegalaman dan masukan – masukan yang berguna sebagai bekal penulis di dunia kerja yang sebenarnya. Kegiatan yang di lakukan penulis selama PKL berlangsung dari 7 September- 7 November diantaranya yaitu :melakukan kegiatan monitoring media cetak dengan menggunakan kliping guntingan berita sebagai objek pengamatan, Press Conference, liputan kegiatan, Press Release , Penulis juga beberapa kali mengikuti event-event baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun diselenggarakan oleh pihak luar namun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

42

43

Adapun tujuan dari penulis mengerjakan kegiatan yang dilakukan selama PKL adalah agar penulis dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang dilakukan oleh Humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sehingga penulis dapat belajar secara langsung untuk mengklarifikasi sebuah pemberitaan negatif dan membangun image positif di tengah masyarakat.

4.2

Saran Setelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), selama 2 bulan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penulis mempunyai saran yang diharapkan dapat membangun dan memperbaiki hubungan kerja sama yang lebih baik. 1. Perlu ditingkatkan lagi kedisiplinan kerja agar dapat mengembangkan dan meningkatkan efektifitas kinerja Humas Kementerian PUPR agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. 2. Sikap saling mendukung dalam menyelesaikan pekejaan agar tercipta suasana yang dapat mendukung keaktifan dalam bekerja 3. Sebaiknya setiap mahasiswa/i yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian PUPR diberikan tempat bekerja yang sesuai.

44

DAFTAR PUSTAKA

Buku : Dan Lattipmore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L. Toth, Public Relations: Profesi dan Praktik Jakarta: Fariani, Aryanto, Public Relations Profesi dan Prktik, JAKARTA:PT.Salemba Humanika, 2009. Frank Jefkins, direvisi Daniel Yadin, Public Relations , Jakarta: Erlangga,2003 Media Relations : Sarana Membangun Reputasi Organisasi (Franks Jefkins 200:98) Danandjaja, Peranan Humas dalam Perusahaan, Yogyakarta:PT.Graha Ilmu, 2001 Ardianto, Elvinaro. 2011. Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung : Simbiosa Rekatama Media

Sumber lain : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Komunikasi Publik (BIRKOMPU) https://www.pu.go.id/ https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pekerjaan_Umum_dan_Perumahan_R akyat_Republik_Indonesia

45

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (UNIT KERJA BIRO KOMUNIKASI PUBLIK)

OLEH: Mega Citra Fitrianty 2015 – 41 – 239

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA) JAKARTA 2018 KATA PENGANTAR

46

Kami panjatkan puji syukur kami ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah melimpahkan hidayahnya dan memberi kami kesempatan

dalam

menyelesaikan laporan PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang penulis buat ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan PKL ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga laporan PKL ini dapat terselesaikan kepada : 1. Kedua orang tua, Darmawan Noer (Ayah) dan Sutanti (Ibu) yang selalu memberikan kasih sayang, doa, cinta dan perhatian yang begitu besar selama ini. 2. Ibu Novita Damayanti, Dr. S.Sos. M.Si, selaku Dosen Pembimbing PKL 3. Bapak Endra S. Atmawidjaja selaku Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Bapak Krisno Yuwono selaku Kepala Bagian Humas Kementerian PUPR, Bapak Gustav Sugiantoro selaku Kepala Subbagian Humas Kementerian PUPR 4. Kakak dan Adikku yang memberikan semangat untuk terus menyelesaikan Laporan ini. 5. Ari Ardiyanto yang selalu mendengarkan keluh kesah dan membantu penulis menyelesaikan pembuatan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini.

Jakarta, 11 November 2018 Penulis.

Persetujuan Laporan PKL

47

Humas di Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan Pembimbing Program Praktek Kerja Lapangan Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Prof Dr. Moestopo (Beragama)

Nama

: Mega Citra

NIM

: 2015-41-239

Kosentrasi

: Hubungan Masyarakat

Jakarta, 11 November 2018 Mengetahui Pembimbing Lapangan

Mengetahui Pembimbing Laporan

(Gustav Sugiantoro SE ME MIDS)

(Novita Damayanti, Dr. S.Sos.M.Si)

DAFTAR ISI

48

KATA PENGANTAR ....................................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1

BAB II

BAB III

BAB IV

Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan ........................

1

1.2 Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan ...................

3

1.3

Manfaat dan Praktek Kerja Lapangan .............................

4

1.4

Waktu dan Tempat ..........................................................

4

GAMBARAN UMUM TEMPAT PELAKSANAAN PKL 2.1 Sejarah Singkat Kementerian PUPR ..................................

6

2.2 Profil Kementerian PUPR ..................................................

11

2.3 Struktur Organisasi Kementerian PUPR ............................

13

2.4 Visi Misi Kementerian PUPR ............................................

21

HASIL PEMBAHASAN PKL 3.1

Garis Besar Kegiatan yang dilakukan di tempat PKL .. .

22

3.2

Uraian Kegiatan .............................................................. .

26

3.3

Media Relations ............................................................... .

31

PENUTUP 4.1

Kesimpulan .....................................................................

4.2

Saran................................................................................

Daftar Pustaka Lampiran-Lampiran A. Data-data terkait B. Aktivitas Harian Dalam Bentuk Tabel C. Surat Ijin PKL dari Kampus D. Formulir Penilaian PKL dari Perusahaan LEMBAR PERSETUJUAN

49

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini telah disetujui oleh Pembimbing Akademik dan Pembimbing Program Praktek Kerja Lapangan Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Prof Dr. Moestopo Beragama Disusun Oleh: Nama : Mega Citra NIM : 2015-41-239 Kosentrasi : Hubungan Masyarakat

Jakarta, 11 Oktober 2018 Menyetujui

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan

(Novita Damayanti, Dr. S.Sos. M.Si,) SE ME MIDS)

SURAT KETERANGAN Nomor :

(Gustav Sugiantoro

50

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Jabatan : Alamat : Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Menerangkan bahwa : Nama : Mega Citra NIM : 2015-41-239 Universitas : Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Fakultas : Ilmu Komunikasi Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Pada Bagian Hubungan Masyarakat Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 07 September -07 November 2018 dengan baik. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 November 018 Kepala Bgian Hubungan Masyarakat Biro Komunikasi Publik

Gustav Sugiantoro SE ME MIDS Nip.

Jakarta, ….. 2018 Nomor :

51

Lampiran : Yang Terhormat, Wakil Dekan I Di Jakarta Perihal :Praktek Kerja Lapangan Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Studi Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta Nomor : ………………………….tanggal ………..2018 perihal ………….tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa sebagai berikut : Nama : Mega Citra NIM : 2015-41-239 Prog.Studi : Ilmu Komunikasi Dapat melakukan Praktek Kerja Lapngan , mulai tanggal 07 September – 07 November pada Bagian Hubungan Masyarakat Biro Komunikasi Publik, Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Demikian disapaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Tata Biro Komunikasi Publik

Gustav Sugiantoro SE ME MIDS Nip.

………………………….. Praktek Kerja Lapangan

52

Kepada Yth : Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Dengan Hormat, Untuk memenuhi tugas mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang namanya tercantum dibawah ini : Nama : Mega Citra NIM : 2015-41-239 Kosentrasi : Hubungan Masyarakat Mengajukan permohonan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin mengenai waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan tersebut, mulai tanggal 07 September – 07 November 2018. Kami berharap Bapak/Ibu dapat membantu, mengingat PKL tersebut mata kuliah wajib bagi mahasiswa kami. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Jakarta, 10 November 2018 Wakil Dekan I ………………………. H.M. Saifulloh, S.Sos. M.Si