Tools Mainstreaming Drr In Planning And Budgeting Policy

  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Tools Mainstreaming Drr In Planning And Budgeting Policy as PDF for free.

More details

  • Words: 1,549
  • Pages: 36
Pengintegrasian PRB dalam Penganggaran Daerah Rinto Andriono Direktur Institute for Development and Economic Analysis (IDEA) [email protected]/[email protected] 08122734359

Tantangan Pengintegrasian

Domain Perundangan dlm Pensinergian PRB

Kebijakan yang Kurang Sinergis

Kebijakan yang Kurang Sinergis PP 58 tahun 2006 Permendagri 13 tahun tentang Pengelolaan 2006 dan Permendagri 59 Keuangan Daerah, tahun 2007 PP 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Permendagri 46/2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja BPBD

Struktur APBD tidak siap mengadopsi dana siap pakai serta dana kontinjensi dan dana berpola hibah memiliki akuntabilitas yang lemah

•Struktur APBD tidak siap mengadopsi dana siap pakai serta dana kontinjensi dan dana berpola hibah memiliki akuntabilitas yang lemah. •Nomenklatur membuat penganggaran jadi sektoral sehingga perlu inisiatif yang kuat untuk mainstreaming PRB. •Pemerintah perlu menghitung beban anggaran yang bertambah

Manfaat Dokumen Pendamping • Menyediakan panduan bagi pemerintah daerah untuk menganalisis sensitifitas dokumen perencanaan dan penganggaran terhadap PRB. • Menyediakan panduan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan RKA SKPD yang sensitif PRB. • Menyediakan panduan bagi pemerintah daerah untuk melakukan analisis biaya dan manfaat terhadap proyek-proyek PRB.

Rujukan Kebijakan dalam Penganggaran PRB • UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana • UU 17/2004 tentang Keuangan Negara • Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah • Permendagri 59/2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD • PP 21/2008 tentang Penyelenggaraan PB • PP 22/2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana • Permendagri 46/2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja BPBD

Menganalisis Dokumen Perencanan Sensitif PRB • Berguna untuk menganalisis sensitifitas dokumen perencanaan daerah (RPJMD,RKPD atau Renstra SKPD) terhadap PRB. • Pada gilirannya akan membantu penyusunan program tahunan APBD yang sensitif PRB. • Program yang sensitif PRB adalah program dan kegiatan yang merespon kebutuhan menegah dan memitigasi ancaman serta mengurangi kerentanan terhadap bencana.

Analisis Perencanaan Sensitif PRB No

Pertanyaan

A.

Aspek Ketersediaan Dokumen PRB

1.

Apakah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana Daerah?

2.

Apakah Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah telah mengintegrasikan peta resiko bencana?

3.

Apakah telah memiliki Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana?

B.

Aspek Latar Belakang Penyusunan RPJMD

1.

Apakah Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD sudah mengakomodir tujuan PRB?

2.

Apakah Landasan Normatif Penyusunan RPJMD telah mencantumkan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya?

3.

Apakah telah terjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah?

Ada

Tidak Ada

Rekomendasi

Analisis Perencanaan Sensitif PRB No

Pertanyaan

C.

Aspek Keterpaduan Perencanaan

1.

Apakah sudah mencantumkan profil Ancaman Bencana Daerah?

2.

Apakah profil perekonomian, Profil sosial budaya, profil sarana dan prasarana, profil pemerintahan umum dan analisis kewilayahan sudah mengidentifikasi aset-aset penghidupan beresiko?

3.

Apakah profil perekonomian, Profil sosial budaya, profil sarana dan prasarana, profil pemerintahan umum dan analisis kewilayahan sudah mengidentifikasi daya tahan terhadap bencana?

Ada

Tidak Ada

Rekomendasi

Analisis Perencanaan Sensitif PRB No

Pertanyaan

D.

Aspek Isu dan Permasalahan Strategis

1.

Adakah analisis dan rumusan yang jelas tentang masalah pengurangan resiko bencana di daerah?

E.

Aspek Visi, Misi dan Program

1.

Apakah rumusan visi kepala daerah telah SMART dan memperhitungkan aspek pengurangan resiko bencana?

2.

Apakah rincian misi pembangunan telah mencantumkan aspek pengurangan resiko bencana?

3.

Apakah agenda program jelas, terarah dan berorientasi pada pengurangan resiko bencana?

Ada

Tidak Ada

Rekomendasi

Analisis Perencanaan Sensitif PRB No

Pertanyaan

F.

Aspek Strategi Pembangunan daerah

1.

Apakah resiko bencana sudah menjadi bagian yang teridentifikasi dalam SWOT daerah?

G.

Aspek Kebijakan Kuangan Daerah

1.

Apakah rencana tindak prioritas pengelolaan keuangan 5 tahun kedepan sudah merencanakan anggaran pengurangan resiko bencana?

2.

Apakah arah pengelolaan Pendapatan Daerah sudah menghindari kebijakan pendapatan yang meningkatkan resiko bencana?

3.

Apakah arah pengelolaan Belanja Daerah sudah berupaya memenuhi kebutuhan untuk mencegah ancaman, melemahkan ancaman dan melindungi aset penghidupan yang beresiko?

Ada

Tidak Ada

Rekomendasi

Analisis Perencanaan Sensitif PRB No

Pertanyaan

H.

Aspek Kebijakan Umum Pembangunan

1.

Apakah arah kebijakan pembangunan sektoral sudah memperhatikan peta resiko bencana?

2.

Apakah arah kebijakan pembangunan spasial telah memperhatikan peta resiko bencana?

3.

Apakah ada rencana pengembangan kelembagaan untuk mengakomodir fungsi PRB?

Ada

Tidak Ada

Rekomendasi

Analisis Perencanaan Sensitif PRB No

Pertanyaan

I.

Aspek Program Pembangunan Daerah

1.

Apakah program-program terkait fungsi dan urusan wajib pemerintah daerah telah mengambil peran yang memadai dalam siklus bencana yang mungkin terjadi?

2.

Apakah kebutuhan melemahkan ancaman berdasarkan peta resiko bencana sudah terakomodir?

3.

Apakah kebutuhan mencegah ancaman berdasarkan peta resiko bencana sudah terakomodir?

4.

Apakah kebutuhan melindungi aset-aset penghidupan beresiko berdasarkan peta resiko bencana sudah terakomodir?

5.

Apakah program kelembagaan penanggulangan bencana telah terakomodir?

Ada

Tidak Ada

Rekomendasi

Merumuskan Anggaran Sensitif PRB • Merupakan pedoman untuk mensinergikan peta resiko dengan RKA SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku. • Peta resiko akan menghasilkan kebutuhan mencegah ancaman, memitigasi ancaman dan mengurangi kerentanan. • Pedoman ini akan membantu SKPD melengkapi indikator kinerja dari program dan kegiatan yang sensitif PRB

Pengkajian Ancaman Karakter Jenis Penyebab Tanda-tanda Sejarah kejadian Frekuensi Kecepatan hadirnya Kekuatan/besaran Durasi Cakupan wilayah Probabilitas

Keterangan

Pengkajian Kerentanan Katagori Asset Lingkungan:

Manusia:

Sosial/budaya: Ekonomi: Infrastruktur:

Asset Yang Berisiko oleh Ancaman Bencana

Analisis Kebutuhan Program APBD untuk Mencegah dan Memitigasi Ancaman Kebutuhan Untuk Mencegah dan Memitigasi Ancaman MENCEGAH ANCAMAN :

MEMITIGASI ANCAMAN :

SKPD

Program

Kegiatan

Indikator dan Target Kinerja output

outcome

Analisis Kebutuhan Program APBD untuk Mengurangi Kerentanan Kebutuhan untuk Kurangi Kerentanan Aset yang Beresiko Lingkungan : Manusia : Sosial/budaya : Ekonomi Infrastruktur Politik

SKPD

Program

Kegiatan

Indikator dan Target Kinerja Output

Outcome

Analisis Biaya dan Manfaat dalam Penganggaran PRB • Ini hanya sebuah alat untuk membantu pengambilan keputusan (Decision Support System) • Keputusan yang akan diambil oleh warga, pemerintah daerah, DPRD dan para pemegang andil dalam perencanaan program pengurangan resiko bencana (PRB). • Alat ini membantu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian program pengurangan resiko bencana saat ini dan di masa depan. • Alat ini berguna dalam menentukan program pilihan di saat ada kelangkaan sumber pendapatan daerah.

Bagaimana Cara Kerjanya? • Cost and Benefit Analysis membandingkan biaya yang harus dikeluarkan saat ini untuk program pengurangan resiko bencana dengan besarnya penurunan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana. • Bila biaya program > penurunan kerusakan dan kerugian di masa depan Æ program PRB tidak layak dilaksanakan • Bila biaya program < penurunan kerusakan dan kerugian di masa depan Æ program PRB layak dilaksanakan

Bagaimana Rumusnya? Kita perlu dua rumus kecil yaitu: Nilai Tunai Biaya = Biaya tahun t / (1+suku bunga) pangkat t Nilai Tunai Manfaat = Manfaat tahun t / (1+suku bunga) pangkat t Dimana : t adalah tahun ke t

Bagaimana Aplikasi Rumusnya? • Rumus diaplikasi dalam 2 perhitungan,yaitu: - Cost and Benefit Ratio, dan - Net Present Value • Cost and Benefit Ratio adalah perbandingan antara nilai tunai biaya dibagi nilai tunai manfaat. Rumus ini hendak menunjukan tiap satu rupiah biaya akan menghasilkan sekian rupiah manfaat. • Net present value adalah nilai tunai manfaat dikurangi nilai tunai biaya. Ini hendak menunjukan selisih antara manfaat dan biaya.

Mengapa Perlu Analisis biaya dan manfaat? • Pemerintah daerah punya kewajiban mengurangi resiko bencana. • Namun pemerintah daerah dan warga punya keterbatasan sumber daya. • Cost and Benefit Analysis membantu pemerintah daerah dan warga untuk menentukan pilihan program APBD yang mampu mengurangi resiko dengan kemanfaatan tertinggi dan biaya terendah. • Jangan sampai ada pembangunan yang berbiaya tinggi sementara manfaat yang dirasakan oleh masyarakat rendah.

Contoh • Salah satu penyebab banjir di DAS Benanain adalah penggundulan hutan di daerah hulu. Kita bisa melihat berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dan warga akibat banjir dan berapa banyak manfaat yang diperoleh dalam penggundulan hutan itu

• Manfaat apa yang diperoleh pemerintah? • Manfaat apa yang diperoleh warga?

•Biaya apa yang harus dikeluarkan pemerintah •Biaya apa yang harus dikeluarkan warga

Apa Kegunaan analisis ini? • Bermanfaat dalam menentukan program pengurangan resiko bencana yang rasional. • Menghindari pemborosan atau alokasi yang tidak efektif dan efisien sehingga proyek pengurangan resiko bencana tidak membahayakan belanja kesejahteraan sosial lainnya. • Bila dilakukan dengan partisipatif dalam menghitung biaya dan manfaatnya maka membuka ruang partisipasi publik dan kualitasnya pun akan lebih baik. • Dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan baik di tingkat warga, desa maupun Kabupaten.

Apa Kekurangannya? • Pendekatan kuantitatif memaksa kita cerdas dalam mengkuantifikasikan halhal yang kualitatif. • Hal-hal yang kualitatif dan tidak bisa dikuantifikasikan tidak perlu dipaksakan menjadi kuantitatif, untuk itu dapat dijadikan pertimbangan final dalam mengambil keputusan. • Metodenya rumit, terutama dalam menghitung nilai tunai dari manfaat dan biaya.

Bagaimana Melakukannya? • Buatlah kajian resiko bencana. • Ingat rumus risiko = ancaman x kerentanan kapasitas • Rumuskan nilai aset beresiko hingga 5 tahun kedepan. • Bila ada proyek pengurangan resiko bencana, nilai ini adalah kemungkinan manfaat yang didapat hingga t tahun ke depan. • Bila tidak ada proyek pengurangan resiko bencana, nilai ini adalah kemungkinan kerusakan dan kehilangan akibat bencana.

• Rumuskan kebutuhan program pengurangan bencana. Kuantifikasikanlah rumusan ini sehingga bisa menjadi biaya awal dan biaya pemeliharaan hingga 5 tahun ke depan. • Present value-kan manfaat dan biaya yang timbul. • Gunakan net benefit ratio dan net present value untuk menetapkan keputusannya.

Tabel Pengkajian Risiko Bencana SIFAT

ASAL

KARAKTER

PROFIL ANCAMAN

ASET YANG BERISIKO

PMRNTH :

TENAGA PERUSAK TANDA

SELA WAKTU

MSYRKT :

KECEPATAN

FREKUENSI

PERIODE INDIVIDU : DURASI

INTENSITAS

SEBARAN

PROBABILIT AS

KERENTANA N PENYEBAB ASET BERISIKO

LOKASI ASET BERISIKO

KEMAMPUAN MENANGANI

ANCAMAN

KERENTANAN

TINGKAT RISIKO

Tabel Perhitungan Potensi Kerugian Akibat Bencana (Penghitungan Nilai Aset Saat Ini)

Tabel Penghitungan Potensi Kerugian Akibat Bencana (Prediksi Nilai Aset 5 Tahun Yang Akan Datang)

Tabel Analisis Biaya Dan Manfaat ASET YG BERISIKO

KEGIATAN

BIAYA INVESTASI AWAL

SDA

SDM

EKONOMI

SOSBUD

INFRASTRU KTUR

OPERASIO NAL

MANFAAT JUMLAH

PMRNTH

MASYRKT

INDIVIDU

JUMLAH

Related Documents