Tesis.docx

BAB .1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Sebagaimana tarlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peran Pegawai Negri Sipil adalah penting dan menentukan, karna Pegawai Negri Sipil adalah unsur aparatur Negara, untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional seperti termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi , dan keadilan social. Tujuan Nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui Pembangunan Nasional yang di rencanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap,bersugguh-sungguh, berdaya gunadan berhasil guna. Selain itu pembangunan nasional hanya akan berhasil baik apabila aparatur negaranya juga baik, sebagaimana tertuang dalam GBHMN yang menyatakan bahwa Aparatur Negara yang ideal bagi bangsa Indonesia adalah aparatur Negara yang efisien, efektif, bersih dan beribawa. Yang dimaksud dengan aparatur Negara adalah Negara yang terlibat dalam kegiatan pembangunan dibidang admiistrasi yang merupakan salah satu tugas pemerintah yang sangat menentukan bahkan merupakan urat nadi dari segala kegiatan pembangunan tersebut. Oleh karena itu penyempurnaan administrasi merupakan usaha penting yang harus dilaksanakan dan ditetapkan semaksimal mungkin agar dengan upaya yang dapat membawa masyarakat kea rah terciptanya tujuan pembangunan. Sehubung dengan semakin meningkatnya tugas pemerintah, baik tugas-tugas yang bersifat rutin maupun tugas-tugas pemmbangunan,maka dimaklumi hanya dengan administrasi yang baiklah segala usaha dapat dicapai menurut apa yang telah diwariskan. Pemerintah yang baik harus mengandung serangkaian ciri yang harus dipenuhi, yaitu partisipasi, kekuasaan hokum (rule of law), transparasi,ketanggapan (responsiveness), orientasi consensus, kesetaraan, hasil guna dan daya guna, pertanggung jawaban dan visi strategis. Dapat dikatakan pemahaman administrasi Negara dalam makna birokrasi menjadi pandangan tradisional. Birokrasi dalam hal ini dimaksutkan sebagai pegawai negri sipil. Birokrasi merupakan suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik dan buruk dalam keberadaanya sebagai instrument administrasi rasional yang netral pada skala yang besar. Didalam masyarakat yang modern terdapat begitu banyak urusan terus menerus dan hanya organisasi birokrat yang mampu menjawabnya, birokrasi dalam prektek dijabarkan sebagai pegawai negri sipil. Terdapat dua pengertian mengenai pegawai negeri sipil (PNS) yang mesti dipahami, pertama PNS sebagai pekerja atau pofesi kedua PNS sebagai pengabdi. Pekerja atau profesi artinya seseorang yang menjabat sebagai PNS harus memiliki kemampuan professional yang tingi dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan yang sesuai dengan persaratan jabatan yang dipangkunya. Sementara sebagai pengabdi harus mendahulukan kepentingan umum,

bangsa dan Negara dari pada kepentinga pribadi, kelompok atau golonganya. Pengapdian ini yang membedakan antara PNS dan non PNS. Dengan pengabdian pula PNS diwajibkan untuk bersedia melaksanakan tugas-tugas apaun walaupun berat dan berahaya sekalipun bagi keselamatan dirinya meski gaji minim. PNS sebagai pengabdi mesyarakat artinya harus mampu melayani masyarakat. Guna dapat mencapai pelayanan yang prima, peningkatan produktivitas suatu lembaga atau organisasi harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi pelaksanaan pelayanan umum seperti keseder hanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan,keterbukaan, efisiensi,ekonomis,keadilan dan ketepatan waktu. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Provinsi Riau sebagai salah satu perangkat daereh atau lembaga dalam struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Provinsi Riau, berkewajiban untuk mewujudkan pelayanan prina sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) baik kepada masyarakat umum dan dalam penyenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Riau secara khussnya. Untuk itu komotmen yang kuat sangat diharapkan dari seluruh jajaran Bawasda Provinsi Riau secara khususnya. Untuk itu, komitmen yang kuat sangat diharapkan dari seluruh jajaran Bawasda Provinsi Riau agar secara terus menerus meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan. Menurut peraturan daerah yang dikeluarkan No. 24 tahun 2004 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas, maka berdasarkan peraturantersebut Bawasda Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain : 1. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan di daerah 2. Mengkoordinasikan, memedukan, menyelaraskan,danmnyerasika, kebijaksanaan dan kegiatan pengawasan di daerah 3. Menyusun rencana kerja dan program pemangunan bidang pengawasan daerah, melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan 4. Melakukan pemeriksaan regular insidentil terhadap organisasi dan tatalaksana, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembangunan dan masalah kusus, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk menjalankan tugas pokoknya, maka Badan Pengawas mempunyai fungsi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Merumuskan kebijaksanaan, Pengambilan keputusan, Perencanaan, Pengoganisasian, pelayanan umum/teknis, Pengendalian/pengarahan/penbinaan dan bimbingan, Pengawasan, Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan, Pembiayaan,

10. Penelitian dan pengkajian, serta 11. Pelaporan. Implementasi tugas tersebut adalah sudah selazimnya dibutuhkan sinergi yang kuat antara organisasi dan sumber daya manusia yang berbasis produktivitas kerja. Namun tampaknya organisasi Baswada belum memperlihatkan tingkat kinerja – produktivitas yang memuaskan dan belum optimal menghasilkan rumusan-rumusan kebijaksanaan rekomendasi pemerintah daerah dibidang pengawasan yang dapat digunakan oleh komponen terkait di lingkungan pmerintah daerah. Hal ini disinyair sebagai akibat dari rendahnya motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan kegiatanya. Motivasi kerja pegawai merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dinamis dan tanpa pilh kasih serta efisien dan efekif dari segi waktu adalah merupakan pelayanan yang berkualitas yang diinginkan oleh setiap masyarakat, dan hal ini akan terjadi bila terdapatnya faktor motivasi kerja pada diri seorang pegawai. Sementara itu sumber dari motivasi kerja yang merupakan salah satu faktor penentu dalam pelayanan oleh seorang pegawai, diantaranya adalah kesempatan untuk berkembang, jenis pekerjaan yang dlakukan. Serta adanya perasaan bangga menjadi baian organisasi dimana mereka bekerja. Dsamping itu motifasi kerja juga dipengaruhi oleh perasaan aman dalam bekerja , gaji yang adil dan kompetitif, lingkungan kerja yang kondusif, penghargaan atas prestasi kerja serta perlakuan yang adil dari pimpinan (Ariani,2004). Berdasarkan penelitian dari world bank bahwa gaji pegawai negri sipil di Indonesia hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 1 – 2 minggu saja. Sementara pemenuhan kebutuhan hidup diri dan keluarga harus terealisasi seperti kebutuhan sandang, pangan perumahan, trasportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, hal ini membuat seseorang harus mengambil resiko untuk tidak optimal dalam pekerjaanya. PNS sebagai pekerja ataupun sebagai pelayanan /pengabdi masyarakat tidak lagi dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan meningkatkan kualitas dan produktivitas kerjanya. Penelitian motivasi yang dilakukan William James dari universitas Hervard menunjukan bahwa kariawan –kariawan dapat mempertahankan pekerjaan pada tingkat 20 sampai 30 persen . penelitian ini juga menunjukkan bahwa kariawan-kariawan bekerja pada tingkat yang mendekati 80 sampai 90 persen dari kesanggupan masing- masing individu jika mendapat motivasi yang tinggi. Oleh karena itu motivasi salah satu faktor penentu pokok dalam tingkat prestasi kerja kariawan. Mc Clelland menemukan kebutuhan yang kuat pada individu akan keinginan untuk mencapai prestasi. Individu dengan kebutuhan akan prestasi yang tinggi, mempunyai motivasi yang kuat terhadap pekerjaan yang menantang (challenging) dan bersaing (competitive). Jadi mereka tidak tertarik pada pekerjaan rutin yang tidak bersaing,

sedangkan individu dengan kebutuhan akan prestasi yang rendah cendrung tidak berhasil baik pada keadaan menentang dan bersaing. Mc. Clelland juga memperhitngkan faktor latar belakang dan kelas social dimana seseorang berada sebagai faktor yang menentukan tingkat kebutuhan prestasi tersebut (Sedarmayanti,2001). Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa implementasi tugas yang diebankan pada organisasi ini membutuhkan sinergi antara organisasi dan sumberdaya manusia yang berbasis produktivitas kerja. Begitu juga halnya dengan Badan Pengawas Daerah Provinsi Riau, sesuai dengan bidang tugasnya yang trutama menyangkut bidang pengawasan , maka tugas-tugas pengawasan harus dijalankan dengan cermat dan saksama oleh aparat yang berkompeten sehingga diharapkan menghasilkan produk-produk yang bermutu baik pada tingkat perencanaan , pelaksanaan , ataupun pelaporan. Namun fenomena saat ini adalah pertama, organisasi memberikan motivasi dalam bentuk reward kepada pegawainya berdasarkan lama masa kerja dan senioritas. Tidak banyak pegawai yang berfikir bahwa apa yang telah diperoleh organisasi adalah perilaku yang diarahkan demi tercapainya semberdaya yang aman dan kuat dan bukanya usaha yang diarahkan demi tercapainya produktivitas yang baik. Selain itu, organisasi yang memberikan kompensasi berdasarkan tingkat produktuvitas sebagai alat motuvasi pun sering terlihat negatif. Pegawai tidak bisa megamati hubungan antara motivasi dan produktivitas yang sebetulnya akan memunculkan “pengharapan reward” yang positif, jelas dan kuat. Implikasinya adalah bahwa organisasi harus memberikan motivasi ekstrinsik terhadap pegawai yang berprodukivitas tinggi melalui penghasilanyang sesuai dengan keinginan . Ataupun jenis motivasi ekstrinsik yang diberikan kepada pegawai saat ini antaralain berupa gaji pokok dan insentif (bantuan uang trasportasi dan honor kegiatan) perbulan, disatu sisi pegawai sebagian besar masih kurang pemahaman terhadap perbedaan antara motivasi instrinsik dan ekstrinsik.