Terhadap Pt.docx

1. Terhadap PT. Suka Nakal, dilakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2010. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah terbit SKPKB untuk SPT Tahunan PPh Badan tahun 2012 pada tanggal 10 Mei 2015 dengan rincian sebagai berikut: - Pokok pajak Rp 500.000.000, - Kredit pajak Rp 100.000.000, - Kekurangan pembayaran pokok pajak Rp 400.000.000, - Sanksi administrasi berupa bunga Rp 192.000.000, - Pajak yang masih harus dibayar Rp 592.000.000, - Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak yang disetujui PT. Suka Nakal adalah sebesar Rp 150.000.000, Pertanyaan: a) Tanggal berapakah jatuh tempo pembayaran atas SKPKB tersebut? Jika PT. Suka Nakal tidak melakukan pembayaran atas SKPKB tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo, urutan tindakan penagihan apa sajakah yang dapat dilakukan terhadap PT. Suka Nakal! (Bobot 10). b) Jika PT. Suka Nakal mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut pada tanggal 5 Juli 2015, apa saja syarat yang harus dipenuhi PT. Suka Nakal agar keberatannya dapat dipertimbangkan? (Bobot 10) c) Apabila SK Keberatan terbit dan dikirim pada tanggal 13 Desember 2015 dan menerima sebagian permohonan PT. Suka Nakal dengan menetapkan kekurangan pembayaran pokok pajak menjadi sebesar Rp 300.000.000, berapa denda yang harus dibayar jika PT. Segar Jaya hanya membayar SKPKB sebesar jumlah yang disetujuinya? a. Tanggal jatuh tempo pembayaran SKPKB adalah 10 Juni 2015 (Satu bulan setelah 10 Mei 2015, diterbitkannya SKPKB). Urutan tindakan penagihan apabilah tidak melakukan pembayaran atas SKPKB maka fiscus akan melakukan pengahihan aktif dengan urutan, pertama menerbitkan surat teguran (sesuai UU 19 tahun 2000), kedua surat Paksa (atas pajak dan biaya penagihan pajak), ketiga surat sita (apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkan surat pajak, penanggung tidak menbayar pajak), dan terkahir lelang. b. Syarat Mengajukan Keberatan. Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan harus memenuhi syarat formal sebagai berikut : 1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan 3. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak 4. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan. Persyaratan angka 4 hanya berlaku untuk pengajuan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. 5. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal: a) surat ketetapan pajak dikirim; atau

b) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak 6. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan 7. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP. 8. Surat keberatan Wajib Pajak disampaikan ke KPP atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah KPP yang bersangkutan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) UU KUP atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. c. Rp. 150,000,000

2. Untuk setiap kasus di bawah ini, produk hukum apa yang dapat diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dan sebutkan jenis sanksi dan jumlahnya (bila ada), serta pajak yang masih harus dibayar atau jumlah kelebihan pembayaran pajak terkait dengan penerbitan produk hukum dimaksud. A. Telah diterbitkan SKPKB tanggal 14 November 2012 atas SPT Tahunan PPh Badan tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut: - Pokok pajak Rp 200.000.000,-- Kredit pajak Rp 60.000.000,-- Kekurangan pembayaran pokok pajak Rp 140.000.000,-- Sanksi administrasi berupa bunga Rp 30.800.000,-- Pajak yang masih harus dibayar Rp 170.800.000,- Kemudian ditemukan bahwa pokok pajak seharusnya adalah Rp 210.000.000,-. Atas kesalahan ini, diterbitkan produk hukum tanggal 12 Desember 2012. B. Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011 pada tanggal 15 Juni 2012 dengan rincian sebagai berikut: - Pajak terutang Rp 70.000.000,- Kredit pajak Rp 50.000.000,-- Pajak kurang bayar Rp 20.000.000, - Pajak kurang bayar dilunasi tanggal 14 Juni 2012. Produk hukum diterbitkan tanggal 10 Agustus 2012. C. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut:Pajak Keluaran Rp1.500.000.000,- Pajak Masukan Rp1.000.000.000,- PPN Kurang Bayar Rp 500.000.000,- Kekurangan pembayaran pajak dilunasi pada tanggal 30 Januari 2012 dan SPT disampaikan tanggal 31 Januari 2012.Terhadap Wajib Pajak tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan terdapat penjualan BKP bulan Desember 2011 dengan harga jual Rp 200.000.000,- yang belum dipungut PPN sekaligus diterbitkan Faktur Pajak. Produk hukum dari pemeriksaan diterbitkan tanggal 20 September 2012. (Bobot 5). D. Telah terjadi kekeliruan pemotongan PPh Pasal 23 dimana seharusnya dipotong dengan tarif 2% namun dipotong oleh pemotong PPh dengan tarif 5%. Dasar Pengenaan Pajak untuk objek PPh Pasal 23 ini adalah Rp 500.000.000,- dan sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPh masa April 2012 dan disetor tanggal 8 Mei 2012. Atas kekeliruan ini, Wajib Pajak yang dipotong mengajukan permohonan restitusi. Produk hukum atas permohonan ini diterbitkan tanggal 19 September 2012. (Bobot 5). *

Jawaban no. 2 A. Produk Hukum: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dengan sanksi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut yang jumlahnya Rp. 20,000,000 (10,000,000 + 100% x 10,000,000). Dan pajak yang masih harus dibayar adalah Rp. 190,800,000 (170,800,000 + 20,000,000) B. Pada saat Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT tahunan dikeluarkan Surat tagihan pajak, sesudah wajib pajak menyempaikan SPT dan terdapat kurang bayar diterbitkan SKPKB, sesudah kurang bayar dibayarkan maka Produk hukum yang diterbitkan Surat Setoran Pajak. Denda 100,000 rupiah atas SPT yang terlambat disampaikan dan bunga 2%perbulan atas pajak kurang bayar sebesar 2,400,000 (20,000,000 x 6 x 2%). Yang masih harus dibayar adalah denda dan bunga sebesar 2,500,000 rupiah (jika pada tanggal 14 juni pajak kurang bayar yang dilunasi diluar denda dan bunga 6 x 2%). C. Produk hukum adalah penertbitan Surat Tagihan Pajak atas PPN yang belum dipungut PPN dan Faktur Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas penjualan BKP yang tidak disampaikan. Sanksi berupa denda sebesar 3,600,000 atas sanksi SKPKB dan 400,000 atas sanksi dari DPP pada STP. D. Produk hukum atas permohonan restitusi adalah SKPLB (surat ketetapan pajak lebih bayar). Pengembalian sebesar 17,700,000 rupiah (3% x 500,000,000 + 3% x 500,000,000 x 0.02 x 9).

3. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan lengkap. (a) Apa yang dimaksud dengan Pengurus, dan jelaskan kaitannya dengan penanggung pajak serta wakil wajib pajak ? (Bobot 5). (b) Dalam hal apa saja Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dihapuskan oleh Direktur Jenderal Pajak? (Bobot 5). (c) Seorang Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atas transaksi yang dilakukannya, sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap kesalahan tersebut dan sebutkan dasar hukumnya! (Bobot 5) *