Teknik Penulisan Karya Ilmiah1

  • April 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Teknik Penulisan Karya Ilmiah1 as PDF for free.

More details

  • Words: 2,267
  • Pages: 9
Lampiran 1 AWALBAB J U D U LBAB A. SUBBAB (Huruf Kapital seluruhnya) Awal ALINEA/PARAGRAF dimulai dari sini, alinea adalah rangkaian kalimat yang mempunyai satu pengertian. Jika masih merupakan satu pengertian jangan sekali-kali pindah alinea baru. Ingat ada beberapa kata yang tidak dapat dipakai sebagai awal alinea, seperti: "NAMUN", "MESKIPUN", "DAN", dan lain sebagainya. Tetapi ada kata-kata transisi dalam suatu alinea yang dapat dipakai, seperti: Transisi tambahan: lebih lagi, tambahan, selanjutnya, di samping itu, dan lain sebagainya. Transisi pertentangan:tetapi, namun, bagaimanapun, walaupun, dan lain sebagainya, serta masih ada beberapa lagi transisi-transisi lainnya yang dapat dipakai antar kalimat dalam satu alinea. (Gorys Keraf, tanpa tahun: 20) Contoh kutipan di atas sekaligus memperlihatkan penulisan sumber kutipan yang langsung diintegrasikan dengan teks kutipan (Model APA). Selanjutnya dapat dimulai ALINEA/PARAGRAF baru. Jika dalam uraian ternyata memerlukan subsubbab, maka cara menulisnya ialah: 1. Sub Sub Bab(Huruf kapital hanya pada awal kata dan garis bawah sepanjang ada hurufnya, atau dengan kata lain dengan memakai garis putus antar kata). Jika akan menyebutkan sumber kutipan dengan memakai catatan kaki, perhatikan kapan akhir teks harus berhenti. Catatan kaki perlu dipisahkan dari teks,dengan memakai garis lurus sepanjanq 15 ketuk yang diapit oleh ruang kosong masing-maSing sebanyak empat spasi. Perhatikan pula jarak antar baris pada catatan kaki, yaitu satu spasi, sedang antar catatan kaki adalah dua spasi. Lihat cara mengutip kutipan langsung lebih dari empat baris:

1

Menyusun Karya Tulis Ilmiah

Lampiran 1 Meskipun Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah negara (executive power) akan dipegang oleh Presiden, seperti dinyatakan pula dalam Undang-undang Dasar Amerika Serikat, Presiden Indonesia tidak menjadi Kepala Eksekutif atau Pemimpin yang sebenarnya dari Eksekutif seperti halnya Presiden Amerika.1 Tulisan selanjutnya mulailah dari sini, sehingga selesai seluruh tulisan yang Saudara kehendaki. Terlihat di sini bagaimana cara membuat catatan kaki supaya tetap berjarak 3 cm ke bawah. Caranya, ialah bahwa baris terakhir catatan kaki harus berada di baris ke 50 (baris paling bawah). Perlu Saudara ketahui, bahwa dengan modifikasi seperti ini, setiap halaman hanya berisi 50 baris tunggal, atau 25 baris spasi ganda. (Kecuali pada awal bab, hanya terdiri dari 44 baris spasi tunggal atau sebanyak 22 baris spasi ganda). Perlu pula dikemukakan di sini bahwa fungsi catatan kaki selain untuk menulis sumber kutipan, kadang-kadang penulis juga ingin menerangkan suatu tulisan yang bukan menjadi konteks penulisan, seperti dicontohkan di halaman berikut i n i . ...Strategi tersebut pelaksanaanya diawali dengan melibatkan berbagai unsur aparatur pemerintah dan pihak swasta dalam suatu jaringan operasional yang terpadu. Pada akhirnya kelembagaan seperti ini sangat menyokong program tadi menuju sasaran. Sasaran tersebut memang tidak semata-mata merupakan objek yang pasif, melainkan sebagi objek pelaku yang menentukan sesuai dengan asas prakasa swadaya. Hasil yang berbentuk fisik akan lebih diharapkan dari langkah-langkah pembangunan perumahan kota, pembangunan perumahan desa, pembangunan asrama mahasiswa, pembanguan rumah susun dengan sistem pemilikan bersama (Condominium)2 dan perbaikan kampung3.

1

Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif’ cet. IV, (Jakarta : Aksara Baru, 1981), hal. 42. 2 Condomium menurut kamus Fockema Andreae berarti pemilikan bersama; tetapi dapat juga berarti benda yang dimiliki bersama. Menurut Boedi Harsono, dalam perkembangannya, condomium menunjuk kepada bangunan-bangunan, yang terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing merupakan suatu kesatuan, yang dapat digunakan atau dihuni secara terpisah. Bagian-bagian yang merupakan kesatuan , dan dapat digunakan atau dihun secara terpisah. Bagian-bagian itu disebut “apartment”. Biarpun pengertian apartemen umumnya menunjuk kepada peruntukannya sebagai tempat tinggal, namun dapat diartikan juga sebagai tempat melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Lihat Boedi Harsono “Berbagai Masalah Hukum Bersangkutan Dengan Rumah Susun dan Pemilikan suatu Rumah Susun,” dalam Hukum dan Pembangunan No. 6 Tahun XVI (Desember 1986) : 617. Bandingkan dengan ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. 3 Analisa Keadaan Rumah di Indonesia, op. cit. hal. 4.

2

Menyusun Karya Tulis Ilmiah

Lampiran 1 Selain itu dicontohkan pula mengenai kutipan langsung tiga baris atau kurang, misalnya ".. ilmu urai tubuh memberikan kepada mahasiswa ilmu pengetahuan tentang alat tubuh serta letaknya di dalam tubuh, seperti otot,...”4 Untuk selanjutnya mengenai tata cara mengutip silahkan menggunakan ketentuan yang telah diuraikan di depan. Namun yang perlu diperhatikan adalah, bahwa cara apapun yang dipilih, seyogyanya dilakukan secara taat asas (konsisten).

4

CST. Kansil Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia, Cet. I, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991),

hal. 28

3

Menyusun Karya Tulis Ilmiah

Lampiran 2 CONTOH BIBLIOGRAFI MODEL AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATIONS MANUAL (APA) DAFTAR PUSTAKA Alrasid, Harun. 1993. "Masalah Pengisian Jabatan Presiden Sejak Sidang Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993." Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta. Arikunto, Suharsimi. 1989 Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik. Cet VI. Jakarta: Bina Aksara. Atamimi, A. Hamid S. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahaan Neqara." Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta. ______1992. "Teori Perundang Undangan Indonesia. "Pidato Penqukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. ______1993. "Hukum Tentang Peraturan Perundang Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)." Pidato Purna Bakti Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Black, James A. 1992 Metode dan Masalah Penelitian Sosial.(Methods and Issues in social Research). Diterjemahkan oleh E. Koswara dkk. Cet.I Jakarta:Eresco. Guwandi, J. 1991. Etika dan Hukum Kedokteran. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1991. Malpraktek Medik. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hoe s s ei n, Bhe n ya mi n. 1993. " Be r b a g ai Fa kt o r ya n g M e mp e n g a r u hi Be s ar n ya Ot ono mi Da e r a h Ti n g k at I I Su at u Ka j i a n De s e n tr a sl i s a si da n Ot ono mi Da er a h Da ri Se gi Il mu A d mi n i st r a si Ne q a ra . " Di se r ta s i Dokt or Uni ve r si t a s I n d o n e si a , J a k ar t a.

Kansil, CST. 1991 Pe nga nt a r Hu k u m Ke s e ha t a n In d o n e s i a . Ce t. I. J a k a rt a : Ri ne ka Ci pt a . Kri e khoff, Val e r i ne J a que l i ne Le o n o re . 1 9 9 1 . " Ke d u d u k a n ta n a h Dat i Se ba ga i Tana h Ada t d i Ma l u k u Te n g a h Su a t u Kaj i a n De n g a n me ma nf a at ka n Pe nde ka t a n An t r o po l o gi Hu k u m. " Di se r t as i Do k t o r Uni ver s it a s I ndone s i a, Ja k a r ta . Kus u ma h, M ul ya na W. ; Pa ul S. Ba u t ; d a n Be n y Ha r ma n K. 1 9 8 9 . Kons e p da n Pe n yul uha n Hu k u m . Ja k a r ta ; Ya ya s a n LBH.

4

Menyusun Karya Tulis Ilmiah

Lampiran 2 Manan, Ba qi r. 1992. Da s ar Da s ar Pe r u n da n g - Un d a n g a n In d o n e s i a J a k ar t a: Ind- Hi ll . Co. Ma r da li s. 1990. Me t ode Pe n e li t ia n Su at u Pe n d e k at a n Pr o v o s a l. C et.I . Ja ka r ta : Bu mi Aks a r a.

Mo l eo ng , Le x y J. 1991. Me t o d o l o gi Pe n el it i a n Ku a l it a ti f. C e t I II . Ba ndung: Re ma j a Ros d a ka r ya . Soe ma r dj a n, Se l o. ( Pe n yu nti n g ) . 1 9 9 3. Indone s i a . Ja ka r ta : Gr a s i n d o.

Soekanto,

Hu k u m

Ke n e g ar a a n

Soe r j ono. 1986. Be b er a p a Ca r a d a n Me k a n i s me Pe n yul uha n Huku m . Ce t. I. J a k ar t a: Pra n d ya Pa ra mi t a.

Re p u b l i k Da l a m

Sur kh ma d, Wi na r no. 1989 Pe n g a n t ar Pe n e li ti a n I l mi a h . Ed is i VI I. Ce t. I II . Ba ndung: Tar si t o.

5

Menyusun Karya Tulis Ilmiah

Lampiran 3 CONTOH BIBLIOGRAFI MODEL MODERN LANGUAGE ASSOCIATION HANDBOOK (MLA) DAN CHICAGO MANUAL OF STYLE (KATE L. TURABIAN) DAFTAR PUSTAKA Alrasid, Harun. "Masalah Pengisian Jabatan Presiden Sejak Bidang Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993." Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1993 Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Cet VI. Jakarta: Bina Aksara, 1989. Atamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahaan Negara." Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. _____. "Teori Perundang Undangan Indonesia". Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992. _____. "Hukum Tentang Peraturan Perundang Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan) ". Pidato Purna Bakti Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993. Black, James A. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. [Methods and Issues in social Research]. Diterjemahkan oleh E. Koswara dkk. Cet.I. Jakarta: Eresco, 1992. Guwandi, J. Etika dan Hukum Kedokteran. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991. ______. Malpraktek Medik. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991 Hoessein, Bhenyamin. "Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II Suatu Kajian Desentraslisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Admini strasi Negara. "Disertasi Doktor Universitas Indcnesia, Jakarta, 1993. Kansil, CST. Pengantar Hukum Kesehatan_ Indonesia. Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Kriekhoff, Valerine Jaqueline Leonore. "Kedudukan tanah Dati Sebagai Tanah Adat di Maluku Tengah Suatu Kajian Dengan memanfaatkan Pendekatan Antropologi Hukum." Disertasi Doktor Universitas Indonesiam, Jakarta, 1991. 6

Menyusun Karya Tulis Ilmiah

Lampiran 3 Kusumah, Mulyana W.; Paul S. Baut; dan Beny Harman K.Konsep dan Penyuluhan Hukum.Jakarta; Yayasan LBH. 1989. Manan,Bagir. Dasar Dasar Perundang Undangan Indonesia Jakarta: Ind-Hill. Co, 1992. Mardalis. Metode Penelitian Cet.I. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Suatu

Pendekatan Proposal.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. CetIII. ; Bandung: Rosdakarya, 1991.

Remaja

Soemardjan, Selo. (Penyunting) . Hukum Kenegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Grasindo, 1993. Soekanto, Soerjono. Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyunting Hukum. Cet.I. Jakarta: Prandya Paramita, 1985. Surakhmad, Winarno. Pengantar Penelitian _Ilmiah. Edisi VII. III. Bandung: Tarsito, 1989.

7

Menyusun Karya Tulis Ilmiah

Lampiran 4 CONTOH PEMBUATAN CATATAN KAKI DAN DAFTAR PUSTAKA KHUSUS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG Indonesia, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing, No.l tahun 1967, TLN No. 1 tahun 1967, TLN N0.2818, ps. 4. Indonesia. Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing. UU No. 1 Tahun 1967 LN No. l Tahun 1967,TLN No.2818. PERATURAN PEMERINTAH Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Perwakafan TaMilik, PP No. 28 tahun 1977, LN NO.38 Tahun 1977, TLN 3107, ps.7. Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No.28 Tahun 1877 LN No. 38 Tahun 1977, TLN 3107. KEPUTUSAN PRESIDEN Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Kebijaksanaan Pencetakan Sawah, Kepres No. 54 tahun 1980, ps.5.

Mengenai

Indonesia. Keputusan Presiden tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah, Kepres No. 54 Tahun 1980, Lembaran Lepas 1980. PERATURAN MENTERI Departemen Agraria, Peraturan Menetri Agraria T'entang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Aqraria, Permen Agraria No.2, tahun 1960, ps.22. Departemen Agraria. Peraturan Menteri Agraria Tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Permen Agraria No.2 Tahun 1960.

KEPUTUSAN MENTERI Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, Kepmen Keuangan no. 330/KMK.05/1992. Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional. Kepmen Keuangan no.330/KMK.04/1992. 8

Menyusun Karya Tulis Ilmiah

Lampiran 4 SURAT EDARAN Badan Pengawas Pasar Modal, Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, SE no. SE05/PM/1992, butir 2. Pengawas Pasar Modal. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan: SE No. SE05/PM/1992.

PERATURAN DAERAH Jakarta, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perda DKI Jakarta No. 3 tahun 1972, Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 101, ps.22. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tang Ketertiban Umum Da1am Wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta. Perda DKI Jakarta No.3 Tahun 1972, Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 101 . KEPUTUSAN GUBERNUR Jakarta. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pembetukan Tim Pembinaan dan Pengendalian Usaha kakilima di Wilayah DKI Jakarta. SK Gubernur KDKI Jakarta No.968 Tahun 1986, Lembaran Lepas 1986. Jakarta. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengendalian Usaha Kakilima di Wilayah DKI Jakarta, SK Gubernur KDKI Jakarta No.968 tahun 1986, Lembaran Lepas 1986, ha1.7. INSTRUKSI GUBERNUR Jakarta, Instruksi Gubernur KDKI Jakarta Perihal Pedoman Penetapan Lokasi Kakilima di Wilayah DKI Jakarta, Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No.274 tahun 1985, Lembaran Lepas, butir 3. Jakarta. Instruksi Gubernur KDKI Jakarta Perihal Pedoman Penetapan Lokasi kakilima di Wilayah DKI Jakarta, Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No.274 Tahun 1985, Lembaran Lepas

9

Menyusun Karya Tulis Ilmiah

Related Documents