Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit: Disampaikan Oleh: Hotden M.manalu,s.si,apt,m.si Kabid Psdmk

TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Disampaikan oleh: Hotden M.Manalu,S.Si,Apt,M.Si Kabid PSDMK

1) PNS

Pejabat Fungsional wajib mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan

2) Setiap kegiatan pelaksanaan butir

kegiatan dituangkan dalam Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang didalamnya tercantum Angka Kredit yang didapatkan.

3) Surat Pernyataan Melakuka Kegiatan

dituangkan lagi dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

4) Bahan Penilaian Angka Kredit

tersebut dengan bukti fisiknya disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada Pejabat yang berwenang mengusulkan

5) Pejabat Ybw mengusulkan penetapan

Angka Kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit

6) Setiap usul Penetapan Angka Kredit

dilampiri a) Bukti Fisik b) Syarat Pernyataan Melakukan Kegiatan c) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit d) Absensi dan Fotocopy pendukung yang lain (Sertifikat)

7) Setiap Setiap Usul Penetapan Angka

Kredit harus dinilai secara seksama oleh tim penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka yang tersebut dalam Kepmenpan atau Permenpan

7) Setiap Usul Penetapan Angka Kredit

harus dinilai secara seksama oleh tim penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka yang tersebut dalam Kepmenpan atau Permenpan

8) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dengan ketentuan sebagai berikut :

 Untuk KP Periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun yang bersangkutan  Untuk KP Periode Oktober, Angka Kredit dibuat paling lambat bulan juli tahun yang bersangkutan

9) Dalam rangka tertib administrasi dan

pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala BKN / Kepala Kantor Regional BKN

Angka Kredit

Makna Penilaian AK

Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pembinaan karier (pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat) dalam jabatan fungsional (penilaian kompetensi) Kemampuan dan karateristik yang dimiliki oleh seseorang PNS berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya

Kegunaan AK Adalah salah satu syarat bagi ybs dlm kenaikan jenjang jabatan /kenaikan pangkat (hasil penilaian angka kredit kumulatif)

DUPAK Daftar yg berisi jumlah AK dr butir-2 keg yg telah dilaksanakan & dibuat oleh pejabat fungsional, untuk diusulkan kepada pejabat yg berwenang menetapkan AK melalui pejabat pengusul PAK Suatu angka yg diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yg telah dicapai oleh pejabat fungsional dlm mengerjakan butir keg. & digunakan sbg salah satu syarat untuk pengangkatan kenaikan jabatan/pangkat

KARTU KENDALI

Adalah catatan rekapitulasi data PAK PF untuk setiap periode sidang mulai dari pengangkatan pertama PF hingga terakhir yg dijadikan dasar pengisian PAK dan sebagai alat monitoring bagi DUPAK PF yg diusulkan.

PYBW adalah Pejabat yg berwenang menetapkan angka kredit Pasal 8 PP 16 Tahun 1994 penialian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan AK oleh PYBW setelah mendengar pertimbangan dari tim penilai (TP) & TP dibentuk oleh pimpinan instansi pembina JF atau pimpinan instansi pengguna JF

Perhatian : karena penilaian AK adalah penilaian kompetensi maka masing-masing JF memiliki TP sendiri- sendiri kecuali JF yg serumpun ( dapat dibentuk 1 tim )

TUGAS TP adalah 1. Membantu PYBW dalam menetapkan AK bagi PF; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yg diberikan oleh PYBW yg

berhubungan dengan PAK

FUNGSI TP adalah 1. Meneliti kelengkapan persyaratan-persyaratan dan bukti-bukti 2. 3. 4. 5.

fisik yg di syaratkan dari setiap DUPAK yg diajukan; Melakukan penilaian terhadap DUPAK yg menjadi wewenangnya; Menyampaikan hasil penilaian AK; Memeriksa dan menyampaikan hasil penilaian AK sementara (bukan wewenangnya untuk menilai), sebelum diteruskan ke TP yg berwenang; dan Memberi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya atas hasil penilaian.

Pejabat Penetap AK Instansi pembina & pengguna (J-MADYA/UTAMA)

Menteri (Pejabat eselon I yg ditunjuk)

Pejabat fungsional yang telah menduduki pangkat/jabatan tertinggi PF yang telah menduduki jabatan Penyelia golongan ruang III/d setiap tahun diwajibkan mengumpulkan AK 10 dari tugas pokok