Tabel Perbandingan Rtrw Kabupaten Tabanan Versi 28.01.2019.pdf

Versi 28.01.2019

TABEL PERSANDINGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 - 2032 DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 - 2032

KABUPATEN TABANAN Tabanan 28 Januari 2019

TABEL PERSANDINGAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012-2032 DENGAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012-2032 PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012-2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABANAN Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Kabupaten Tabanan perlu dikembangkan secara lestari, aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana; b. bahwa dalam rangka mengembangkan ruang wilayah secara terpadu dibutuhkan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi; c. bahwa pelaksanaan penataan ruang wilayah meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Tabanan yang memberikan manfaat bagi semua kepentingan, secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 20122032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABANAN Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana untuk mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 – 2032 perlu diselaraskan dengan dinamika pembangunan nasional, provinsi dan daerah guna mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan daerah; c. bahwa hasil pelaksanaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang

CATATAN PERUBAHAN Judul Perda diganti perubahan

1. Hasil penilaian peninjauan kembali RTRW Kabupaten Tabanan (yang disusun tahun 2017) adalah Kualitas RTRW Kabupaten Tabanan dengan skor 64,20%; Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan dengan skor 47,70%; dan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dengan skor 91,20% yang artinya adalah RTRW Kabupaten Tabanan perlu direvisi. 2. Hasil perhitungan perubahan materi terhadap substansi RTRW Provinsi Bali dengan nilai 15,04 yang artinya Revisi RTRW Kabupaten Tabanan cukup dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan atau amandemen perda RTRW Kabupaten Tabanan, karena materi yang berubah tidak lebih dari 20%. 3. Terdapat dinamika pembangunan yang menuntut perlunya dilakukan revisi RTRW Kabupaten Tabanan. 4. Mengintegrasikan dengan perubahan pada Perda Provinsi Bali tentang RTRWP Bali

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

d. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka tiga Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang tahun sejak diundangkannya harus segera Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 – 2032. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, dan menjadi matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan; e. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 10 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan acuan penyusunannya, sehingga perlu diganti; dan f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan. Mengingat : Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik - Kajian terhadap kesesuaian dengan Peraturan Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Indonesia Tahun 1945; Perundang-undangan untuk peraturan per-UU-an Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang yang terbit sebelum Perda RTRW Kabupaten Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tabanan sudah sesuai, namun diperlukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan penyesuaian kembali terhadap peraturan per-UU-an Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik yang terbit setelah Perda RTRW Kabupaten tabanan Indonesia Nomor 1655); Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran ditetapkan. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 1655); - Pada bagian konsideran mengingat, hanya Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran dicantumkan peraturan per-UU-an yang

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

3.

4.

5.

6.

7.

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

CATATAN PERUBAHAN berpengaruh langsung yang mengamanatkan Perubahan Raperda RTRW Kabupaten Tabanan.

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

8.

9.

10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 9.

10.

11.

12. 13.

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121); Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Republik Indonesia Nomor 4444); Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik 14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Indonesia Tahun 2015 Nomor 394); Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor ….. Tahun …. Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Nomor 4723); Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029. 15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 17. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkertaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722 ); 18. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746 ); 19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4851); 20. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyususnan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyususan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

44.

45.

46.

47.

48.

49. 50.

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan; Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 51. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan ruang daerah; 53. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; 55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647); 56. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11); 57. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

58. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); 59. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); 60. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 61. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali nomor 6); 62. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KABUPATEN TABANAN TABANAN dan dan BUPATI TABANAN BUPATI TABANAN MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: Menetapkan : Menetapkan :

CATATAN PERUBAHAN

- Menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.11 Tahun 2012

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 – 2032.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 – 2032.

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Bagian Kesatu Pengertian

Pengertian

CATATAN PERUBAHAN

Pasal I - Terdapat beberapa frase atau omenklatur yang perlu Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten penjelasan akibat perubahan beberapa pasal Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Tabanan Nomor …..), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, angka 12 diubah, - Keterangan ini perlu penyesuaian, sesuai perubahan angka 14 dihapus, diantara angka 18 dan angka 19 yang terjadi dalam masa proses legalisasi disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 18a, angka 23 dihapus, angka 54 diubah, angka 55 dihapus, diantara angka 64 dan 65 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 64a, angka 64b dan angka 64c, angka 76 diubah, diantara angka 77 dan angka 78 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 77a, dan angka 82 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Tabanan. 1. tetap 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah 2. tetap Kabupaten Tabanan. 3. Bupati adalah Bupati Tabanan. 3. tetap

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan. Tri Hita Karana adalah tiga unsur keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang dapat mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Tabanan adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 4.

tetap

5.

tetap

6.

tetap

7.

tetap

8.

tetap

9.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

CATATAN PERUBAHAN

Mengacu pada definisi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 10. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tabanan adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tabanan pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Tabanan adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabanan guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. 11. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tabanan adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Tabanan. 12. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tabanan adalah rencana yang meliputi sistem perkotaan wilayah Kabupaten Tabanan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

10. tetap

11. tetap

12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. .

Mengacu pada definisi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

13.

14.

15.

16.

17.

18.

sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

13. tetap

14. dihapus

15. tetap

16. tetap

17. tetap 18. tetap

Tidak ada PKW di Kabupaten Tabanan

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

18a. Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermodal dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Mengacu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam konsep rencana dapat dikembangkan konsep pengembangan wilayah misalnya konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development. Penyusunan alternatif konsep rencana ini berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah provinsi (ruang darat, ruang laut termasuk ruang dibawah bumi)

19. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten 19. tetap adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang sebagian terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. 20. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya 20. tetap adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 21. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah 21. tetap rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

22.

23.

24.

25.

26.

dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Ruang laut adalah wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut kabupaten yang berbatasan. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kawasan budi daya kabupaten adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

22. tetap

23. dihapus

24. tetap

25. tetap

26. tetap

Peralihan kewenangan pengelolaan ruang laut yaitu pada Pemerintah Provinsi

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

27.

28.

29.

30.

pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Sarbagita, adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai kawasan perkotan inti, Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Sukawati, dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar, Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

27. tetap

28. tetap

29. tetap

30. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

31.

32.

33.

34.

melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

31. tetap

32. tetap

33. tetap

34. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

35.

36.

37.

38. 39.

40.

kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang meliputi sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

. 35. tetap

36. tetap

37. tetap

38. tetap 39. tetap

40. tetap

.

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 41. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 42. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 43. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 44. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 45. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. 46. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, danau, mata air, campuhan, loloan, sungai, pantai dan laut.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 41. tetap

42. tetap

43. tetap

44. tetap

. 45. tetap

46. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 47. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994. 48. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempatsepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk publik. 49. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 50. Kawasan sempadan jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas dengan lebar proposional sesuai bentuk dan kondisi fisik. 51. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air. 52. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 53. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 47. tetap

48. tetap

49. tetap

50. tetap 51. tetap 52. tetap

53. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. 54. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 54. Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang di adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang memiliki bentukan geologi alami yang khas. khas.

55. Kawasan konservasi benda budaya dan sejarah adalah ruang tempat terbangunnya atau terpeliharanya benda-benda budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang unik dan spesifik. 56. Kawasan hutan rakyat adalah kawasan hutan hak yang dikelola oleh masyarakat secara luas. 57. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan 58. Kawasan peruntukan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari berupa komoditas yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. 59. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensiuntuk dimanfaatkan dan

55. dihapus

56. tetap 57. tetap

58. tetap

59. tetap

CATATAN PERUBAHAN

Mengacu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, nomenklatur kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan menjadi kawasan cagar budaya, sedangkan nomenklatur ilmu pengetahuan masuk dalam kawasan lindung lainnya.

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

60.

61.

62. 63.

64.

dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan peternakan adalah kawasan secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. Kegiatan perikanan adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri atas kawasan perikanan tangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan hasil perikanan. Kegiatan pertambangan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan pertambangan. Kegiatan industri adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah (IKM). Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 60. tetap

61. tetap

62. tetap 63. tetap

64. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

64a. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD, KSPD, dan KSPKD.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata,aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. 64b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD adalah kawasa strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya taril wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas social budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. 64c. Kawasan Strategis Pariwisata Khusus Daerah yang selanjutnya disebut KSPKD, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya taril wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas social budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Nomenklatur DPD mengacu pada PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, berdasarkan hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan di provinsi Bali.

Nomenklatur KSPD mengacu pada PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, sebagai kawasan strategis provinsi dari aspek pertumbuhan ekonomi.

Nomenklatur KSPKD merupakan pengembangan istilah dari PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 20102025, sebagai kawasan strategis provinsi dari aspek pertumbuhan ekonomi.

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 65. Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus, yang selanjutnya disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara terbatas serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup. 66. Daya Tarik Wisata, yang selanjutnya disebut DTW, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, masa bangunan, bangunbangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten/kota. 67. Kawasan Peruntukan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 68. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 65. tetap

66. tetap

67. tetap

68. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

69.

70.

71.

72.

lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sistem Agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budi daya (on-farm) tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/ pengkajian (off-farm). Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan dua ribu kilo meter persegi. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian, sebagai upaya menempatkan sektor primer (pertanian) dikawasan sektor tersier (pariwisata) agar petani dan masyarakat pedesaan mendapatkan peningkatan pendapatan dari kegiatan pariwisata. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata atau penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ke area alami dan/atau daerahdaerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, secara ekonomi berkelanjutan disertai upayaupaya konservasi dan pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 69. tetap

70. tetap

71. tetap

72. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 73. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber dayaalam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. 74. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, koorporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 75. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 76. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

73. tetap

74. tetap

75. tetap

76. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang Mengacu definisi sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 8 ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang Provinsi. kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci. Bhisama Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

77. Sad Kertih adalah enam sumber kesejahteraan 77. tetap yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang kertih, wana kertih, danu kertih, segara kertih, jana kertih dan jagat kertih.

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

77a. Nangun Sat Kerthi Loka Bali adalah pola pembangunan Mengakomodasi Visi dan Misi Gubernur Bali tahun semesta berencana yang mengandung makna menjaga 2018-2023 kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 78. Tri Mandala adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan terdiri atas utama mandala, madya mandala dan nista mandala. 79. Cathus Patha adalah simpang empat sakral yang ruas-ruasnya mengarah ke empat penjuru mata angin (utara, timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat (puser) wilayah, kawasan dan/atau desa. 80. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. 81. Palemahan desa pakraman adalah wilayah yang dimiliki oleh desa adat/pakraman yang terdiri atas

78. tetap

79. tetap

80. tetap

81. tetap

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

satu atau lebih banjar pakraman yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 82. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah 82. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Perubahan Nomeklatur dari BKPRD menjadi TKPRD Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut Tabanan, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undangpelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tabanan dan Ruang di Kabupaten Tabanan dan mempunyai mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam dalam koordinasi penataan ruang di daerah koordinasi penataan ruang di daerah. . 83. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara 83. tetap adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepetingan pertahanan dan keamanan negara. 84. Sabuk hijau merupakan RTH berupa kawasan 84. tetap hijau yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya. Bagian Kedua Bagian Kedua Asas Asas Pasal 2 Pasal 2 RTRW Kabupaten Tabanan berasaskan: Tetap a. tri hita karana; b. sad kertih; c. keterpaduan; d. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; e. keberlanjutan; f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; g. keterbukaan;

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Kedudukan Pasal 3 RTRW Kabupaten Tabanan berkedudukan sebagai: a. penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata b. Ruang Wilayah Provinsi Bali dan menjadi matra ruang dari Rencana c. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); d. acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah e. (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya; f. acuan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten; dan g. acuan sukerta tata palemahan desa pakraman, yang selanjutnya menjadi h. bagian dari awig-awig desa pakraman di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan. Wilayah

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

h. i. j. k.

(1)

(2)

Kedudukan Pasal 3 Tetap

Wilayah 2. Ketentuan ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Pasal 4 RTRW Kabupaten Tabanan meliputi ruang darat, (1) RTRW Kabupaten Tabanan meliputi ruang darat, ruang 1. Perubahan wilayah perencanaan di ruang laut yang ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi diatur sesuai wilayah Kewenangan Provinsi di luar dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangGaris Pantai diatur oleh Perda tentang Rencana perundang-undangan. undangan. Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ruang laut terdiri atas wilayah laut paling jauh 4 (2) dihapus (RZWP3K) sesuai amanat UU. No. 27 Tahun 2007 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulaulepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(3)

(4)

(5)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut Pulau Kecil dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang kabupaten yang berdekatan. Pemerintah Daerah. Ruang daratan wilayah kabupaten seluas kurang (3) Ruang daratan wilayah kabupaten seluas 84.970,12 2. Luas wilayah Daratan, sesuai hitungan Peta Hasil lebih 83.933 (delapan puluh tiga ribu sembilan (delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh Verifikasi BIG tentang Batas Wilayah ---- berbeda ratus tiga puluh tiga) hektar atau kurang lebih 14,89 koma dua belas) hektar atau 14,89 (empat belas koma dengan Luas Wilayah yg telah ada. (empat belas koma delapan sembilan) persen dari delapan sembilan) persen dari luas wilayah Provinsi Bali 3. Luas Wilayah Kabupaten Tabanan berdasarkan luas wilayah Provinsi Bali pada koordinat 80 14’ pada koordinat 80 14’ 30’’ - 80 30’ 07’’ lintang selatan dan peta shp dan Permendagri adalah 84.970,12 Ha. 30’’ - 80 30’ 07’’ lintang selatan dan 1140 54’ 52’’ 1140 54’ 52’’ - 1150 12’ 57’’ bujur timur. 4. Adapun Permendagri tersebut adalah sebagai 1150 12’ 57’’ bujur timur. berikut: Wilayah Kabupaten Tabanan sebagaimana (4) tetap a. Permendgari Nomor 66 Tahun 2016 tentang dimaksud pada ayat (1), secara administrasi terdiri Batas Daerah Kabupaten Tabanan dengan atas 10 (sepuluh) wilayah kecamatan meliputi: Kabupaten Buleleng a. Kecamatan Pupuan. b. Permendagri Nomor 68 Tahun 2016 tentang b. Kecamatan Selemadeg Barat; Batas Daerah Kabupaten Tabanan dengan c. Kecamatan Selemadeg; Kabupaten Jembrana d. Kecamatan Selemadeg Timur; c. Permendagri Nomor 83 Tahun 2013 tentang e. Kecamatan Kerambitan; Batas Daerah Kabupaten Tabanan dengan f. Kecamatan Tabanan; Kabupaten Badung g. Kecamatan Kediri; h. Kecamatan Marga; i. Kecamatan Penebel; dan j. Kecamatan Baturiti; Batas-batas wilayah Kabupaten Tabanan meliputi: (5) tetap a. sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Buleleng; b. sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Badung; c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Jembrana dan Wilayah Kabupaten Buleleng.

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (6) (7)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Ruang wilayah kabupaten terdiri atas seluruh (6) tetap palemahan desa pekraman di wilayah Kabupaten Tabanan. Wilayah Administrasi Kabupaten Tabanan (7) tetap digambarkan dalam peta Wilayah Administrasi dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum Album Peta dan perkecilan peta Album sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 5 Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pengembangan wilayah kabupaten yang hijau, lestari, aman dan berkelanjutan sebagai penyangga lingkungan, kebudayaan dan perekonomian Bali yang berbasis budaya agraris, berdaya saing dan terintegrasi dengan kepariwisataan dan sistem Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan Strategis Nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 6 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 5 Tetap

Pasal 6 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antar sektor; e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan g. penataan ruang wilayah kecamatan. Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pasal 7 Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dikembangkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang meliputi: a. pemerataan pengembangan wilayah sesuai karakter dan potensi wilayah yang berkelanjutan; b. pengintegrasian pusat-pusat pelayanan wilayah yang merata, berhierarki dan terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita dan kawasan perdesaan; c. peningkatan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan perkotaan dan antar kawasan perdesaan; d. peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat; e. pengembangan Tabanan yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam Bali; f. pemantapan budaya agraris melalui pengembangan potensi pertanian yang berdaya

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

c.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pasal 7 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 saing sebagai penyangga budaya dan perekonomian; g. pengembangan pariwisata terintegrasi berbasis ekowisata; dan h. pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Pasal 8 Strategi pemerataan pengembangan wilayah sesuai karakter dan potensi wilayah, yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan melalui pengembangan fungsi utama bagian-bagian wilayah kabupaten meliputi: a. mengembangkan bagian barat wilayah kabupaten meliputi wilayah Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, dan Kecamatan Selemadeg Timur dengan fungsi utama sebagai kawasan konservasi, perkebunan, peternakan, hortikultura buah-buahan, tanaman pangan, pariwisata dan perikanan yang mendukung fungsi kawasan lindung wilayah dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Bajera didukung Kawasan Perkotaan Pupuan, Kawasan Perkotaan Lalanglinggah dan Kawasan Perkotaan Megati; b. mengembangkan bagian selatan wilayah kabupaten meliputi wilayah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri, dengan fungsi utama pusat pelayanan wilayah dan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Pasal 8 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Kawasan Perkotaan Sarbagita, bagian dari PKN, ibukota kabupaten, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan dan industri kecil, dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Tabanan didukung Kawasan Perkotaan Sembunggede, Kawasan Perkotaan Kerambitan, dan Kawasan Tanah Lot; c. mengembangkan bagian utara wilayah kabupaten meliputi wilayah Kecamatan Marga, Penebel dan Baturiti, dengan fungsi utama kawasan konservasi, perkebunan, hortikultura, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan dan pariwisata, dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Baturiti didukung Kawasan Perkotaan Penebel, Kawasan Perkotaan Marga dan Kawasan Perkotaan Candikuning; dan d. mengembangkan potensi wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pasal 9 Strategi pengintegrasian pusat-pusat pelayanan wilayah yang merata, berhirarki dan terintegrasi dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita dan kawasan perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. mengintegrasikan Kawasan Perkotaan Tabanan menjadi bagian dari PKN dan KSN Perkotaan Sarbagita, melalui kerja sama terpadu pengelolaan kawasan perkotaan lintas wilayah; b. mengembangkan keterpaduan sistem perkotaan fungsi PKN dengan sebaran PPK dalam wilayah; c. mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan khusus meliputi pusat-pusat Kegiatan Pariwisata, Pusat Pemerintahan Kabupaten, Pusat Kawasan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 9 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Agropolitan ke dalam sistem perkotaan wilayah secara terpadu; dan d. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan khusus yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh; dan e. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan terpadu antar desa dalam bentuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan. Pasal 10 Strategi peningkatan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan perkotaan dan antar kawasan perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten; b. mengembangkan jaringan jalan baru termasuk pengembangan jalan bebas hambatan dan/atau jalan alternatif lainnya untuk memperlancar arus lalu lintas antar wilayah dan membuka akses ke seluruh wilayah serta ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sosio-kultur masyarakat dan daya dukung lahan; c. meningkatkan kualitas jaringan jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. mengembangkan dan meningkatkan peran angkutan umum penumpang, angkutan barang dan sistem angkutan umum massal (SAUM) terpadu yang terintegrasi antar wilayah dan dalam sistem perkotaan Sarbagita.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 10 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 11 Strategi peningkatan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi: a. meningkatkan pemerataan penyediaan tenaga listrik di seluruh wilayah; b. mengembangkan jangkauan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah; c. meningkatkan keterpaduan perlindungan, pemeliharaan, penyediaan sumber daya air dan distribusi pemanfaatannya untuk irigasi dan air minum secara merata sesuai kebutuhan; d. mengembangkan sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai; e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kerja sama pengelolaan persampahan terpadu antar wilayah; dan f. mengembangkan sistem pengolahan air limbah melalui jaringan air limbah terpusat maupun setempat dengan teknologi ramah lingkungan. Pasal 12 Strategi pengembangan Tabanan yang hijau, lestari dan aman sebagai penyangga lingkungan alam Bali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi: a. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah;

Pasal 11 Tetap

Pasal 12 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. c. d. e. f. g. h.

i.

j.

k. l.

menetapkan kawasan hutan atau vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS; melestarikan kawasan pegunungan sebagai kawasan resapan air Provinsi Bali; melindungi kawasan Danau Beratan sebagai reservoir provinsi Bali; pengembangan partispasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan; pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; melindungi kelestarian kawasan suci dan kawasan tempat suci; mengembangkan kawasan budi daya dengan sistem agroforestri pada kawasan budi daya dengan kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen; pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang mengalami kritis lingkungan; mengembangkan RTH kawasan Perkotaan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan untuk membatasi perkembangan kawasan terbangun; membatasi dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan perkembangan kawasan terbangun skala besar di kawasan perdesaan; dan mengembangkan sistem mitigasi bencana dan penanggulangan bencana secara terpadu disertai pengembangan jalur-jalur dan tempat evakuasi.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 13 Strategi pemantapan budaya agraris melalui pengembangan potensi pertanian yang berdaya saing sebagai penyangga budaya dan perekonomian Bali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi: a. mempertahankan kawasan pertanian lahan basah beririgasi (subak) untuk pelestarian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya; b. mengembangkan kawasan dengan kluster-kluster komoditas unggulan pertanian dan perikanan yang berdaya saing terdiri atas: 1. komoditas unggulan kopi dan kakao di bagian barat wilayah; 2. komoditas unggulan tanaman pangan di seluruh bagian wilayah; 3. komoditas unggulan tanaman hortikultura di bagian utara wilayah; 4. komoditas unggulan hortikultura buah-buahan di bagian barat wilayah; 5. komoditas peternakan yang tersebar di seluruh wilayah; dan 6. komoditas unggulan perikanan dan kelautan di kawasan pesisir. c. memantapkan beberapa kluster-kluster kawasan pengembangan komoditas unggulan sebagai Kawasan Agropolitan; d. mengembangkan secara terpadu sistem agribisnis, agroindustri dan agrowisata yang berdaya saing;

Pasal 13 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e.

f. g.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

mengembangkan sistem pertanian terintegrasi dengan sektor lainnya, untuk meningkatkan pendapatan, pemeliharaan lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya; mengembangkan sistem pola tanam, pembibitan, maupun pemeliharaan tanaman pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim global; dan mengembangkan pertanian organik secara bertahap untuk mendukung Bali sebagai pulau organik dan provinsi hijau (Bali clean and green). 3. Ketentuan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 Strategi pengembangan pariwisata terintegrasi yang berbasis - Sinkronisasi dengan Materi Perubahan Perda ekowisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g RTRW Provinsi Bali untuk Tanah Lot berubah dari meliputi: KDTWK menjadi Kawasan Pariwisata a. mengendalikan pengembangan kawasan strategis pariwisata meliputi Kawasan Pariwisata Soka, Kawasan Pariwisata Tanah Lot dan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Bedugul-Pancasari yang berwawasan lingkungan; b. tetap

Pasal 14 Strategi pengembangan pariwisata terintegrasi yang berbasis ekowisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi: a. mengendalikan pengembangan kawasan strategis pariwisata meliputi Kawasan Pariwisata Soka, Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus BedugulPancasari dan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Tanah Lot yang berwawasan lingkungan; b. memantapkan dan mengembangkan sebaran desa-desa wisata dan daya tarik wisata dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, pertanian, spiritual, industri kecil, petualangan dan olahraga dan lainnya yang berbasis ekowisata; c. memantapkan partisipasi masyarakat lokal dan c. tetap pelestarian lingkungan; d. memantapkan dan meningkatkan kegiatan d. tetap perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang;

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

memantapkan integrasi pertanian dengan e. tetap pariwisata melalui pengembangan agrowisata dan hasil pertanian sebagai pemasok industri pariwisata; f. menguatkan eksistensi desa pekraman, subak dan f. tetap organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi pengembangan pariwisata berbasis ekowisata; dan g. tetap g. mengembangkan pola kerja sama yang memberikan perlindungan kepada hak-hak kepemilikan lahan masyarakat lokal. Pasal 15 Pasal 15 Strategi pengembangan budi daya untuk menunjang Tetap aspek pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi: a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan c. turut menjaga dan memelihara asset-aset pertahanan dan keamanan negara. BAB III BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN KABUPATEN Bagian Kesatu Bagian Kesatu

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

Umum Pasal 16 Sistem pusat pelayanan wilayah Kabupaten Tabanan merupakan bagian dari sistem Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai Kawasan Strategis Nasional dan wilayah kabupaten di luar sistem Kawasan Perkotaan Sarbagita. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi: a. sistem pusat pelayanan; dan b. sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. sistem perkotaan; dan b. sistem perdesaan. Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. sistem jaringan prasarana utama; dan b. sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. sistem jaringan energi/ kelistrikan; b. sistem jaringan telekomunikasi; c. sistem jaringan sumber daya air; dan d. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. Seluruh kecamatan, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan di Kabupaten Tabanan akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Umum Pasal 16 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(8)

(1)

(2)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Ruang (RDTR) yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten Tabanan; dan Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Tabanan dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum Album Peta dan perkecilan peta Album sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan Paragraf 1 Sistem Perkotaan

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan Paragraf 1 Sistem Perkotaan 4. Ketentuan ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 Pasal 17 Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam (1) tetap Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi: a. bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN); dan b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Bagian dari PKN di wilayah kabupaten (2) tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kawasan Perkotaan Tabanan merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan dari sistem KSN Perkotaan Sarbagita meliputi:

1. Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota. 2. Arahan PP. No.13 tahun 2017 terkait penetapan PKN telah diadopsi. 3. Disesuaikan dengan dinamika perkembangan, maka pada ayat (3) huruf a untuk PPK Lalanglinggah ditambahkan Desa Selabih sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Lalanglinggah

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 1. Kawasan Perkotaan Inti terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta di Kabupaten Badung; 2. Kawasan Perkotaan di sekitarnya terdiri atas Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kabupaten Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud dan Kawasan Perkotaan Sukawati di Kabupaten Gianyar dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan; dan 3. Kawasan penyangga antar Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya. b. Kawasan Perkotaan Tabanan sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tabanan dan sebagian wilayah Kecamatan Kediri terdiri atas: 1. Wilayah Desa/kelurahan Dauh Peken, Delod Peken, Dajan Peken, dan Denbantas di Kecamatan Tabanan; dan 2. Wilayah Desa/kelurahan Kediri, Abiantuwung dan Banjar Anyar di Kecamatan Kediri. c. Kawasan penyangga antar Kawasan Perkotaan Inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya di wilayah Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri yang berada di luar Kawasan Perkotaan Tabanan didukung pusatpusat lingkungan sebagai pusat kawasan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(3)

permukiman yang melayani kawasan permukiman perdesaan di sekitarnya terdiri atas: 1. Pusat Lingkungan Tunjuk melayani Desa Tunjuk dan Buahan; 2. Pusat Lingkungan Wanasari melayani Desa Wanasari, Subamia dan Sesandan; 3. Pusat Lingkungan Bongan melayani Desa Bongan dan Desa Gubug; 4. Pusat Lingkungan Sudimara melayani Desa Sudimara; 5. Pusat Lingkungan Beraban melayani Desa Beraban, Belalang, Pangkung Tibah; 6. Pusat Lingkungan Pejaten melayani Desa Pejaten, Desa Nyitdah, dan Bengkel; 7. Pusat Lingkungan Pandak Gede melayani Desa Pandak Gede dan Pandak Bandung; dan 8. Pusat Lingkungan Kaba-Kaba melayani Desa Kaba-Kaba, Buwit, Nyambu dan Cepaka. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kawasan Perkotaan Lalanglinggah, mencakup wilayah Desa Lalanglinggah; b. Kawasan Perkotaan Bajera, mencakup wilayah Desa Bajera; c. Kawasan Perkotaan Megati, mencakup wilayah Desa Megati;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(3)

PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Kawasan Perkotaan Lalanglinggah, mencakup wilayah Desa Lalanglinggah dan Desa Selabih; b. tetap c. tetap d. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(4)

d. Kawasan Perkotaan Sembunggede, mencakup wilayah Desa Sembunggede dan Desa Meliling; e. Kawasan Perkotaan Marga, mencakup wilayah Desa Marga, Desa Marga Dajan Puri dan Marga Dauh Puri; f. Kawasan Perkotaan Baturiti, mencakup wilayah Desa Baturiti; g. Kawasan Perkotaan Penebel, mencakup wilayah Desa Penebel; h. Kawasan Perkotaan Pupuan, mencakup wilayah Desa Pupuan dan Bantiran; i. Kawasan Perkotaan Candikuning, mencakup wilayah Desa Candikuning; dan j. Kawasan Perkotaan Kerambitan, mencakup wilayah Desa Kerambitan. Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Kabupaten Tabanan dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum Album Peta dan perkecilan peta Album sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Sistem Perdesaan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. tetap f.

tetap

g. tetap h. tetap

(4)

i.

tetap

j.

tetap

tetap

Paragraf 2 Sistem Perdesaan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(1)

(2)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

5. Ketentuan ayat (2) huruf a angka 2 diubah dan disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 2a, ayat (2) huruf d angka 3 diubah, ayat (2) huruf e angka 2 diubah, ayat (2) huruf f angka 1 diubah, ayat (2) huruf g angka 3 diubah, ayat (2) huruf h angka 3 diubah dan ayat (2) huruf h angka 5 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 Pasal 18 Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam (1) tetap Beberapa desa belum masuk dalam sistem pelayanan Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi: PPL yang ada, diantaranya sebagai berikut: a. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai 1. Ayat (2) huruf a angka 2 dirubah dan disisipkan 2a pusat permukiman perdesaan dan kegiatan yaitu PPL Petiga, karena Desa Tua sudah mekar sosial ekonomi yang melayani kegiatan skala menjadi Desa Tua dan Desa Baru sehingga perlu antar desa; dan memiliki pusat pelayanan. Sedangkan Desa Petiga b. Kawasan Agropolitan dan Kawasan diarahkan sebagai pusat pelayanan untuk 2 (dua) Minapolitan yang mendorong tumbuhnya kota desa yang dulu belum masuk dalam sistem pertanian melalui berjalannya sistem dan pelayanan yaitu Desa Geluntung dan Desa usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, Payangan. menarik kegiatan agrisbisnis pembangunan 2. Ayat (2) huruf d angka 3 dirubah dari PPL pertanian dan agribisnis perikanan di wilayah Kerambitan menjadi PPL Kukuh karena Kerambitan sekitarnya. merupakan PPK yaitu Kawasan Perkotaan Sebaran PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sebaran PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kerambitan. (1) huruf a meliputi: huruf a meliputi: 3. Ayat (2) huruf e angka 2 ditambahkan Desa Gadung a. Sebaran PPL di Kecamatan Marga terdiri atas: a. Sebaran PPL di Kecamatan Marga terdiri atas: Sari 1. PPL Cau Belayu melayani Desa Cau 1. tetap 4. Ayat (2) huruf f angka 1 ditambahkan Desa Bajera Belayu; Utara 2. PPL Tua melayani Desa Tua dan Desa 2. PPL Tua melayani Desa Tua dan Desa Baru 5. Ayat (2) huruf g angka 3 ditambahkan Desa Bengkel Petiga; 2a. PPL Petiga melayani Desa Petiga, Desa Sari Geluntung dan Desa Payangan; 6. Ayat (2) huruf h angka 3 ditambahkan Desa Karya 3. PPL Kukuh melayani Desa Kukuh, Tegal 3. tetap Sari Jadi dan Desa Beringkit; 7. Ayat (2) huruf h angka 5 ditambahkan Desa Sai

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 4. PPL Peken melayani Desa Peken, Batannyuh dan Desa Kuwum; dan 5. PPL Selanbawak melayani Desa Selanbawak. b. Sebaran PPL di Kecamatan Baturiti terdiri atas: 1. PPL Batunya melayani Desa Batunya dan Desa Antapan; 2. PPL Luwus melayani Desa Luwus dan Desa Mekarsari; 3. PPL Perean melayani Desa Perean, Perean Tengah dan Desa Perean Kangin; dan 4. PPL Angseri melayani Desa Angseri, Bangli dan Desa Apuan. c. Sebaran PPL di Kecamatan Penebel terdiri atas: 1. PPL Rejasa melayani Desa Rejasa, Pesagi, dan Desa Tegallinggah; 2. PPL Sangketan melayani Desa Sangketen; 3. PPL Jegu melayani Desa Jegu, Buruan, dan Desa Pitra; 4. PPL Rianggede melayani Desa Rianggede; 5. PPL Penatahan melayani Desa Penatahan, Tengkudak, dan Desa Wongaya Gede; 6. PPL Biaung melayani Desa Biaung dan Desa Tajen; 7. PPL Senganan melayani Desa Senganan dan Desa Babahan; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 4.

tetap

5.

tetap

b. Sebaran PPL di Kecamatan Baturiti terdiri atas: 1. tetap 2.

tetap

3.

tetap

4.

tetap

c. Sebaran PPL di Kecamatan Penebel terdiri atas: 1.

tetap

2.

tetap

3.

tetap

4.

tetap

5.

tetap

6.

tetap

7.

tetap

CATATAN PERUBAHAN 8. Ditambahkan ayat (6) yaitu terkait dengan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang sudah ditetapkan untuk Kabupaten Tabanan di 23 (dua puluh tiga) desa di 5 (lima) kecamatan. 9. Ditambahkan ayat (7) yaitu pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kabupaten Tabanan di 9 (sembilan) desa di 2 (dua) kecamatan.

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 8. PPL Jatiluwih melayani Desa Jatiluwih dan Desa Mengesta. d. Sebaran PPL di Kecamatan Kerambitan terdiri atas: 1. PPL Timpag melayani Desa Timpag dan Desa Kesiut; 2. PPL Samsam melayani Desa Samsam, Batuaji dan Desa Pangkungkarung; 3. PPL Kerambitan melayani Desa Kerambitan, Baturiti, Kukuh, dan Desa Tista; 4. PPL Tibubiu melayani Desa Tibubiu dan Desa Belumbang; dan 5. PPL Kelating melayani Desa Kelaiting dan Desa Penarukan. e. Sebaran PPL di Kecamatan Selemadeg Timur terdiri atas: 1. PPL Gunungsalak melayani Desa Gunungsalak dan Desa Dalang; 2. PPL Gadungan melayani Desa Gadungan dan Desa Bantas; 3. PPL Tegalmengkeb melayani Desa Tegalmengkeb, Beraban, dan Desa Tanguntiti; dan 4. PPL Mambang melayani Desa Mambang. f. Sebaran PPL di Kecamatan Selemadeg terdiri atas: 1. PPL Selemadeg melayani Desa Selemadeg, Pupuan Sawah, Manikyang dan Desa Serampingan;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 8.

tetap

d. Sebaran PPL di Kecamatan Kerambitan terdiri atas: 1. tetap 2.

tetap

3.

PPL Kukuh melayani Desa Kukuh, Desa Baturiti dan Desa Tista;

4.

tetap

5.

tetap

e. Sebaran PPL di Kecamatan Selemadeg Timur terdiri atas: 1. tetap; 2.

f.

3.

PPL Gadungan melayani Desa Gadungan, Desa Gadung Sari dan Desa Bantas; tetap

4.

tetap

Sebaran PPL di Kecamatan Selemadeg terdiri atas: 1. PPL Selemadeg melayani Desa Selemadeg, Pupuan Sawah, Bajera Utara, Manikyang dan Desa Serampingan;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

2. PPL Wanagiri melayani Desa Wanagiri dan Desa Wanagiri Kauh; 3. PPL Antap melayani Desa Antap; dan 4. PPL Berembeng melayani Desa Berembeng. g. Sebaran PPL di Kecamatan Selemadeg Barat terdiri atas: 1. PPL Antosari melayani Desa Antosari, Tiyinggading, Angkah dan Desa Mundeh Kangin; 2. PPL Mundeh melayani Desa Mundeh, Mundeh Kauh dan Lumbung Kauh; dan 3. PPL Lumbung.

Sebaran kawasan agropolitan dan Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Kawasan Agropolitan Baturiti; b. Kawasan Agropolitan Penebel;

tetap

3. 4.

tetap tetap

g. Sebaran PPL di Kecamatan Selemadeg Barat terdiri atas: 1. tetap 2.

tetap

3.

PPL Lumbung melayani Desa Lumbung dan Desa Bengkel Sari. h. Sebaran PPL di Kecamatan Pupuan terdiri atas:

h. Sebaran PPL di Kecamatan Pupuan terdiri atas: 1. PPL Pujungan melayani Desa Pujungan dan Desa Batungsel; 2. PPL Munduk Temu melayani Desa Munduk Temu dan Desa Belatungan; 3. PPL Belimbing melayani Desa Belimbing dan Desa Sanda; 4. PPL Padangan melayani Desa Padangan, Kebon Padangan dan Desa Jelijih Punggang; dan 5. PPL Pajahan melayanai Desa Pajahan. (3)

2.

1.

tetap

2.

tetap

3.

PPL Belimbing melayani Desa Belimbing, Desa Karya Sari dan Desa Sanda; tetap

4. 5. (3)

tetap

PPL Pajahan melayanai Desa Pajahan dan Desa Sai.

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(4)

(5)

c. Kawasan Agropolitan Marga; d. Kawasan Agropolitan Pupuan; dan e. Kawasan Minapolitan Penebel – Tabanan. Pusat-pusat pelayanan kawasan agropolitan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agribisnis dan agroindustri pasar khusus agro (hasil pertanian) dan terminal agribisnis. Kawasan perdesaan lainnya yang mempunyai potensi sistem agribisnis terpadu dapat dikembangkan sebagai kawasan agropolitan promosi.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(4)

tetap

(5)

tetap

(6)

pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yang meliputi 23 (dua puluh tiga) desa di 5 (lima) kecamatan sebagai berikut: a. Kecamatan Kerambitan, meliputi: 1) Desa Timpag; 2) Desa Kesiu; dan 3) Desa Semung Gede. b. Kecamatan Selemadeg Timur, meliputi: 1) Desa Dalang; 2) Desa Gunung Salak; dan 3) Desa Gadungan. c. Kecamatan Selemadeg, meliputi: 1) Desa Wanagiri Kauh; 2) Desa Wanagiri; dan 3) Desa Pupuan Sawah. d. Kecamatan Selemadeg Barat, meliputi: 1) Desa Lumbung; 2) Desa Mundeh Kangin; 3) Desa Mundeh; 4) Desa Agkah; dan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(7)

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Paragraf 1 Umum Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mengintegrasikan dan

5) Desa Lumbung Kauh. e. Kecamatan Pupuan, meliputi: 1) Desa Sanda; 2) Desa Jelijih Punggang; 3) Desa Belimbing; 4) Desa Batungsel; 5) Desa Belatungan; 6) Desa Munduk Temu; 7) Desa Kebon Padangan; 8) Desa Padangan; dan 9) Desa Karya Sari. pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) yang meliputi 9 (sembilan) desa di 2 (dua) kecamatan sebagai berikut: a. Kecamatan Penebel, meliputi: 1) Desa Jatiluwih; 2) Desa Mengesta; 3) Desa Wangaya Gede; 4) Desa Beraban; dan 5) Desa Senganan. b. Kecamatan Marga, meliputi: 1) Desa Baru; 2) Desa Tua; 3) Desa Payangan; dan 4) Desa Petiga. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Paragraf 1 Umum Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten. Rencana Sistem Jaringan Jalan Pasal 19 (1) Sistem jaringan transportasi sebagai sistem prasarana utama wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) meliputi sistem jaringan transportasi terdiri atas: a. sistem jaringan transportasi darat; dan b. sistem jaringan perkeretaapian. (2) Sistem jaringan transportasi darat meliputi: a. sistem jaringan jalan; dan b. sistem lalu lintas dan angkutan jalan. (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan transportasi Kabupaten Tabanan dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum Album Peta dan perkecilan peta Album sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Rencana Sistem Jaringan Jalan Pasal 19 Tetap

6. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), ayat (4) dihapus, ayat (5) dihapus, ayat (6) ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu n dan o, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Pasal 20 Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 1. Dirubah disesuaikan dengan status dan fungsi jalan Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi: ayat (2) huruf a meliputi: 2. Ditambahkan jalan strategis nasional dan jalan a. jalan bebas hambatan; a. jaringan jalan nasional, meliputi: strategis provinsi b. jalan arteri primer; 1. jalan bebas hambatan/jalan tol;

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 c. jalan kolektor primer; d. jalan lokal primer; dan e. jalan sekunder.

(2)

(3)

Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari rencana pengembangan ruas jalan bebas hambatan Provinsi Bali yang melintasi wilayah Kabupaten Tabanan, dilaksanakan setelah melalui kajian teknis, ekonomi dan budaya terdiri atas: a. ruas jalan Pekutatan-Soka; b. ruas jalan Kuta-Tanah Lot-Soka; dan c. ruas jalan Canggu-Beringkit-Purnama. Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari ruas jalan arteri primer Provinsi Bali terdiri atas: a. ruas Jalan Antosari - Pekutatan (batas Kabupaten Tabanan); b. ruas Jalan Tabanan - Antosari; c. ruas Jalan Simpang Kediri - Pesiapan; d. ruas Jalan Mengwitani (batas kabupaten Tananan) - Tabanan; dan e. ruas Jalan Ahmad Yani (Kota Tabanan) batas Kota Tabanan.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 2. jalan arteri primer (JAP); 3. jalan kolektor primer 1 (K-1); dan 4. jalan strategis nasional. b. jaringan jalan provinsi, meliputi: 1. jalan kolektor primer 2 (K-2); 2. jalan kolektor primer 3 (K-3); dan 3. jalan strategis provinsi. c. jaringan jalan kabupaten, meliputi: 1. jalan kolektor primer 4 (K-4); 2. jalan lokal primer; dan 3. jalan lokal sekunder. (2) Jalan bebas hambatan/jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, dilaksanakan setelah melalui kajian teknis, ekonomi dan budaya terdiri atas jalan bebas hambatan/jalan tol antar kota, mencakup: a. Kuta-Tanah Lot-Soka b. Pekutatan-Soka c. Soka-Seririt (3) Jalan arteri primer ()JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas: a. ruas jalan Gilimanuk-Negara-Pekutatan-SokaAntosari-Tabanan-Mengwitani; b. ruas Jalan Simpang Kediri - Pesiapan; c. ruas Jalan Ahmad Yani (Kota Tabanan) - batas Kota Tabanan;

CATATAN PERUBAHAN 3. Penamaan Jalan Arteri Primer mengikuti penamaan berdasarkan SK Menteri PU dan Perumahan Rakyat No 248 Tahun 2015 4. Penamaan Jalan Kolektor Primer untuk kewenangan Provinsi, menyesuaikan dengan SK Gubernur No.2063/03-C/HK/2015 tentang Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Bali 5. Berdasarkan SK Gubernur No.2063/03-C/HK/2015, ada jalan provinsi yang belum termuat dalam RTRW Tabanan , yaitu : Jl. Wagimin Kediri, dan BelayuTMP Margarana 6. Nomenklatur jalan mengikuti Permen PU No.3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan. 7. Ayat (5) ditambahkan huruf n dan o, yaitu a. ruas Jalan Wagimin Kediri (Kawasan Perkotaan Tabanan); dan b. ruas Jalan Belayu – TMP Margarana

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (3a) Jalan kolektor primer 1 (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 meliputi: a. usulan peningkatan status ruas jalan, meliputi: 1) ruas Jalan Senganan – Wangaya Gede; 2) ruas Jalan Marga – Apuan; 3) ruas Jalan Patung Jagung – Titi Galar; dan 4) ruas Jalan Banjar Tegeh – Baturiti. b. rencana pengembangan ruas Jalan Soka – Seririt. (3b) Jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 meliputi: a. ruas jalan Jatiluwih – Bedugul; b. Jalan alternatif/ shortcut Bedugul; dan c. jalan alternatif/ shortcut Yeh Nu.

(4)

(5)

(6)

Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. jalan kolektor primer 1 (K-1); b. jalan kolektor primer 2 (K-2); c. jalan kolektor primer 3 (K-3); dan d. jalan kolektor primer 4 (K-4). Jalan kolektor primer 1(K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan bagian dari ruas jalan kolektor primer (K-1) Provinsi Bali terdiri atas: a. bagian dari ruas Jalan Mengwitani – Singaraja; dan b. rencana pengembangan ruas Jalan Soka – Seririt. Jalan kolektor primer 2 (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan bagian dari ruas jalan kolektor primer 2 (K-2) Provinsi Bali terdiri atas:

(4) Dihapus

(5) Dihapus

(6) Jalan kolektor primer 2 (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, terdiri atas:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. ruas Jalan Gajah Mada - Pulau Seribu - Pulau Batam - Batas Kawasan Perkotaan Tabanan; b. ruas Jalan Pulau Menjangan (Kawasan Perkotaan Tabanan); c. ruas Jalan Gajah Mada (Kawasan Perkotaan Tabanan); d. ruas Jalan Pahlawan (Kawasan Perkotaan Tabanan); e. ruas Jalan Gatot Subroto (Kawasan Perkotaan Tabanan); f. ruas Jalan Ngurah Rai (Kawasan Perkotaan Tabanan); g. ruas Jalan Pupuan - Pekutatan (Kabupaten Jembrana); h. ruas Jalan Antosari - Pupuan; i. ruas Jalan Pupuan - Seririt (Kabupaten Buleleng); j. ruas Jalan Kediri - Tanah Lot; k. ruas Jalan Husni Thamrin (Kawasan Perkotaan Tabanan); l. ruas Jalan Imam Bonjol (Kawasan Perkotaan Tabanan); dan m. ruas Jalan Teuku Umar - batas Kawasan Perkotaan Tabanan.

(7)

Jalan kolektor primer 3 (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan bagian dari ruas jalan kolektor primer (K-3) Provinsi Bali terdiri atas:

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. tetap b. tetap c. tetap d. tetap e. tetap f.

tetap

g. tetap h. tetap i. tetap j. tetap k. tetap l.

tetap

m. tetap n. ruas Jalan Wagimin Kediri (Kawasan Perkotaan Tabanan); dan o. ruas Jalan Belayu – TMP Margarana (7) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. ruas Jalan Suraberata - Belatungan Kemoning; b. ruas Jalan Simpang Kediri - Marga - Mengwi (batas Kabupaten Tabanan); c. ruas Jalan Kapten Tendean (Kawasan Perkotaan Tabanan); d. ruas Jalan Alas Kedaton - batas Kawasan Perkotaan Tabanan; e. ruas Jalan Tabanan - Buruan - Batukau; f. ruas Jalan Gunung Batur (Kawasan Perkotaan Tabanan); g. ruas Jalan Gunung Agung (Kawasan Perkotaan Tabanan); h. ruas Jalan Batukau (Kawasan Perkotaan Tabanan)-batas Kawasan Perkotaan Tabanan; i. ruas Jalan Buruan - Senganan - Pacung; j. ruas Jalan Munggu (batas Kabupaten Tabanan) - Tanah Lot; dan k. pengembangan baru ruas jalan Desa Pujungan – Wanagiri (Kabupaten Tabanan).

(8)

Jalan kolektor primer 4 (K-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi terdiri atas: a. ruas Jalan Abiantuwung - Kaba-Kaba Cepaka; b. ruas Jalan Penebel - Biaung - Tunjuk - Buahan - Kawasan Perkotaan Tabanan);

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(7a) Jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, mencakup ruas jalan menuju pura sad kahyagan dan pura dang kahyangan. (8) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 c. ruas Jalan Kerambitan - Meliling; d. Kawasan Perkotaan Tabanan - Kerambitan Sudimara; e. ruas Kediri - Pejaten; f. ruas Jalan Meliling - Penatahan; dan g. ruas Jalan Penebel - Mengesta - Jatiluwih Babahan. (9) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan-jalan di luar jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kolektor primer 4 (K-4) menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan pusat desa, dan antar desa; (10) Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan jaringan jalan di seluruh kawasan perkotaan di luar sistem primer yang melintasi kawasan perkotaan meliputi: a. jaringan jalan yang menghubungkan pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota; b. jaringan jalan yang menghubungkan sub pusat pelayanan kota dengan pusat-pusat kawasan permukiman; dan c. jaringan jalan di dalam kawasan permukiman perkotaan. (11) Rencana pengembangan jaringan jalan antar desa, kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten meliputi: a. Jalan Tiying Gading - Pupuan Sawah Munduk Malang - Rejasa; b. Jalan Mekori (Belimbing) - Wongaya Gede;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(9) tetap

(10) tetap

(11) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. Jalan pesisir pantai ruas Batutampih (Desa Pangkung Tibah) – Yeh Gangga (Desa Sudimara) - Kelating - Pasut (Desa Beraban) – Soka (Desa Antap); c. Jalan Pandak Gede - Buwit - Kaba-kaba Cepaka; dan d. Jalan Mundeh Kangin - Angkah; dan e. Jalan Belimbing - Jelijih - Mundeh Kangin. (12) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam lampiran V dan lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(1)

(2)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

(12) tetap

7. Ketentuan ayat (5) diubah pada huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (6) dan ayat (7) diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 Pasal 21 Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (1) tetap 1. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan 2. moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat. 3. Sistem lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana (2) tetap dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lajur atau jalur atau jalan khusus untuk angkutan massal; b. terminal; c. sentra parkir khusus; dan

Penyesuaian dengan perubahan Tipe Terminal di Kabupaten Tabanan dari Terminal Tipe B menjadi Tipe C untuk Terminal Pesiapan, Terminal Kediri dan Terminal Tuakilang Penyesuaian dengan trayek baru yang ada --Perbup No.25 Tahun 2017 tentang Trayek Angkutan Penumpang Ditambahkan trayek angkutan sekolah

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(3)

(4)

(5)

(6)

d. fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lajur atau jalur atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan b. jaringan lintas angkutan barang. Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. trayek angkutan kota dalam provinsi (AKDP); b. trayek angkutan perkotaan; dan c. trayek angkutan perdesaan. Trayek AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. trayek antar Terminal Tipe A di Bali yang melintasi wilayah; b. trayek angkutan umum Trans Sarbagita; c. trayek antar Terminal Tipe B dengan Terminal Tipe A Mengwi (Kabupaten Badung); d. trayek antar terminal Tipe B dengan terminal tipe C di wilayah Kabupaten Tabanan; dan e. trayek antar Terminal Tipe B atau Terminal Tipe C di wilayah Kabupaten Tabanan atau dengan terminal Tipe B dan Terminal Tipe C wilayah Kabupaten yang berbatasan. Trayek angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. Terminal Kediri - Terminal Pesiapan; b. Terminal Tuakilang - Terminal Pesiapan; c. Terminal Kediri - Terminal Tuakilang; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (3)

tetap

(4)

tetap

(5)

Trayek AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi: a. tetap b. tetap c. trayek antar Terminal Tipe C dengan Terminal Tipe A Mengwi (Kabupaten Badung); d. trayek antar Terminal Tipe C di wilayah Kabupaten Tabanan; dan e. trayek Terminal Tipe C di wilayah Kabupaten Tabanan dengan terminal Tipe B dan Terminal Tipe C wilayah Kabupaten yang berbatasan.

(6)

Trayek angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: a. Kediri-Tabanan-Tuakilang-PP; b. Kediri-Tabanan-Pesiapan-PP; c. Pesiapan-Tabanan-Bongan-PP; d. Tabanan-Kediri-Mengwi-PP;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. Terminal Pesiapan - Terminal Mengwi (di wilayah Kabupaten Badung dalam kerangka Kawasan Perkotaan Sarbagita).

(7)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. f. g. h. i. j. k. c.

Kediri-Pejaten-Tanah Lot-PP; Kediri-Pandak-Tanah Lot-PP; Tabanan-Pesiapan-Yeh Gangga-PP; Tabanan-Kukuh-Marga-PP; Tabanan-Buahan-Marga-PP; Pesiapan-Tabanan-Tuakilang-PP; Kaba kaba-Kediri-Tabanan-PP; dan Terminal Pesiapan - Terminal Mengwi (di wilayah Kabupaten Badung dalam kerangka Kawasan Perkotaan Sarbagita). Trayek angkutan perdesaan sebagaimana (7) Trayek angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi: pada ayat (4) huruf c meliputi: a. Tabanan - Kukuh - Marga; a. Pesiapan-Kerambitan-PP; b. Kediri - Tanah Lot; b. Tuakilang-Senganan-PP; c. Tabanan - Buahan - Marga c. Tuakilang-Penatahan-PP; d. Terminal Pesiapan - Bongan; d. Tuakilang-Penebel-PP; e. Kaba-kaba - Kediri; dan e. Tuakilang-Rejasa-PP; f. Terminal Pesiapan - Yeh Gangga. f. Tuakilang-Jatiluwih-PP; g. Pesiapan-Wangaya Gede-PP; h. Pesiapan-Timpag-PP; i. Marga-Senganan-Baturiti-PP; j. Bajera-Wanagiri-Saribuana-PP; k. Bajera-Belimbing-PP; l. Bajera-Angkah-Lumbung-Wanayu-PP; m. Bajera-Tegalmengkeb-PP; dan n. Bajera-Bebali-PP. (7a) Trayek angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi: a. Penyalin-Pesiapan-Jambe-Tabanan; b. Penyalin-Perum Vista-Gerokgak-Tabanan; c. Sandan-Wanasari-Tabanan; d. Riang-Subamia-Tabanan;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii.

Tunjuk-Buahan-Denbantas-Tabanan; Nyitdah-Kediri-Tabanan; Pandak-Kediri-Tabanan; Beda-Wanasara-Bongan-Gerokgak-Tabanan; Bongan Kauh-Dukuh-Tegal-Tabanan; Yeh Gangga-Gubug-Pulau Nias-Tabanan; Dadakan-Taman Sekar-Kediri-SanggulanTabanan; Blayu-Kukuh-Tanah Bang-TMP-Tabanan; Penebel-Tabanan; Beraban-Kediri-Abiantuwung-Kediri; Wanasari-Penebel; Jangkahan-Batuaji-SMPN 2 Kerambitan; Kutuh-SMPN 2 Kerambitan; Batuaji Kawan-SMPN 2 Kerambitan; Kesiut-Timpag-SMPN2 Kerambitan; Surajadi-SMPN2 Pupuan; Bangsing-SMPN 2 Pupuan; Pekilen-Selanbawak-SMPN 4 Marga; Padang Alin-Seribupati-SMPN 4 Marga; Basang Be-Ceking-Piyun-SMPN 2 Baturiti; Mandul-Blungan-SMPN 2 Baturiti; Temacun-Poyan-SMPN 2 Baturiti; Kukub-Selat-SMPN 2 Baturiti; Bunyuh – SMPN 2 Baturiti (Jalur Selatan); Bunyuh – SMPN 2 Baturiti (Jalur Timur); Punjuan - Palian – SMPN 2 Baturiti; Mekarsari – SMPN 2 Baturiti; Juwuk Legi – SMPN 1 Baturiti; Batunya – SMPN 1 Baturiti; Pekarangan – SMPN 1 Baturiti; Kembang Merta – SMPN 1 Baturiti;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

jj. Batusesa – SMPN 1 Baturiti; kk. Munduk Andong - Pacung – SMPN 1 Baturiti; ll. Bangah - Pacung – SMPN 1 Baturiti; mm.Peneng – SMPN 1 Baturiti; nn. Poyan - Luwus – SMPN 1 Baturiti; oo. Taman Tanda – SMPN 1 Baturiti; pp. Candi Kuning – SMPN 1 Baturiti; qq. Temacun - Tundak – SMPN 1 Baturiti; rr. Sandan – SMPN 4 Baturiti; ss. Bukit Catu – SMPN 4 Baturiti; dan tt. Taman Tanda – SMPN 4 Baturiti. (8)

(1)

(2)

Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan hanya melewati jalur jalan bebas hambatan, jalan arteri primer dan jalan kolektor primer (K1) menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar dan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bandar Udara Ngurah Rai dan zona-zona peruntukan kegiatan industri.

(8)

tetap

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 Pasal 22 Terminal penumpang sebagaimana dimaksud (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam 1. Dirubah terkait penurunan fungsi Terminal Tipe B dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi: Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi Terminal Tipe C. menjadi Terminal Tipe C a. terminal tipe B; dan b. terminal tipe C. Terminal penumpang Tipe B sebagaimana (2) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Terminal Pesiapan di Kecamatan Tabanan; a. Terminal Pesiapan di Kecamatan Tabanan;

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. Terminal Pupuan di Kecamatan Pupuan; dan c. rencana Terminal Tanah Lot di Kecamatan Kediri.

(3)

(4)

(5) (6)

Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Terminal Kediri di Kecamatan Kediri; b. Terminal Tuakilang di Kecamatan Tabanan; c. Terminal Baturiti di Kecamatan Baturiti; d. Terminal Bajera di Kecamatan Selemadeg; e. Terminal Penebel di Kecamatan Penebel; dan f. Terminal Marga di Kecamatan Marga. Terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan pada kawasan yang memiliki aksesibilitas langsung ke jalan nasional dan/atau dapat bersatu dengan terminal barang di kabupaten yang berbatasan setelah melalui kajian. Sentra parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c berupa sentra parkir angkutan wisata. Sentra parkir angkutan pariwisata meliputi: a. sentral parkir Tanah Lot di Kecamatan Kediri; b. sentral parkir Bedugul di Kecamatan Baturiti; c. sentral parkir Pura Ulundanu Bedugul di Kecamatan Baturiti; d. sentral parkir Danau Beratan di Kecamatan Baturiti;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. Terminal Kediri di Kecamatan Kediri; c. Terminal Tuakilang di Kecamatan Tabanan; d. Terminal Pupuan di Kecamatan Pupuan; dan e. Terminal Baturiti di Kecamatan Baturiti; f. Terminal Bajera di Kecamatan Selemadeg; g. Terminal Penebel di Kecamatan Penebel; h. Terminal Marga di Kecamatan Marga; dan i. rencana Terminal Tanah Lot di Kecamatan Kediri. (3) dihapus

(4) tetap

(5) tetap (6) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(7)

(1)

(2)

(3)

e. sentral parkir Kebun Raya Bedugul di Kecamatan Baturiti; f. sentral parkir Soka di Kecamatan Selemadeg Barat; dan g. sentral parkir Alas Kedaton di Kecamatan Marga. Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

(7) tetap.

9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 Pasal 23 Sistem jaringan perkeretapian sebagaimana (1) tetap 1. Dirubah terkait dengan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri Perkerataapian Provinsi Bali atas: a. jaringan jalur kereta api; dan b. stasiun kereta api. Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf a merupakan pengembangan ayat (1) huruf a meliputi: sistem jaringan perkeretaapian Kawasan a. Jalur kereta api di dalam Kawasan Perkotaan Perkotaan Sarbagita atau Provinsi Bali. Sarbagita terintegrasi dengan Bandara Udara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa; dan b. Jalur kereta api melingkar mengelilingi Pulau Bali. Jaringan jalur dan stasiun kereta api sebagaimana (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan (1) huruf b, meliputi: ketentuan peraturan perundang-undangan. a. stasiun penumpang, meliputi stasiun penumpang kelas besar, stasiun penumpang kelas sedang, dan stasiun penumpang kelas kecil; b. stasiun barang; dan/atau c. stasiun operasi.

Rencana

Induk

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 2 Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan Pasal 24 (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf a meliputi: a. pembangkit tenaga listrik (PLT); b. sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan c. sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi. (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari sistem penyediaan tenaga listrik Provinsi Bali yang sebagian besar berada di luar wilayah meliputi PLT alternatif dari sumber energi terbarukan terdiri atas PLT Mikro Hidro, PLT Biomasa, PLT Bayu, PLT Surya dan PLT lainnya yang diarahkan untuk menghemat penggunaan energi yang tidak terbarukan dan mengurangi pencemaran lingkungan. (3) Sistem Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan sistem interkoneksi Jawa Bali meliputi: a. jaringan interkoneksi jaringan kabel listrik bawah laut Jawa-Bali; b. jalur lintasan jaringan crossing Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Jawa-Bali; c. jalur lintasan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan d. Gardu Induk Antosari di Kecamatan Selemadeg Barat yang terintegrasi dengan

Paragraf 2 Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan Pasal 24 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(4)

(5)

(6)

(1)

Gardu Induk lainnya di luar wilayah Kabupaten. Sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. sistem jaringan LNG (liquid natural gas) dari depo gas terdekat yang melayani wilayah kabupaten di Kecamatan Kediri; dan b. rencana pengembangan interkoneksi jaringan energi pipa gas antar Pulau Jawa-Bali meliputi wilayah Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Tabanan, dan Kecamatan Kediri. Rencana pengembangan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu dilakukan kajian, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Jaringan Energi Listrik di Kabupaten Tabanan dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum Album Peta dan perkecilan peta Album sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 25 Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b meliputi:

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 25 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(2)

(3)

a. jaringan tetap meliputi jaringan lokal, jaringan sambungan langsung jarak jauh dan jaringan sambungan internasional; dan b. jaringan bergerak meliputi jaringan terestrial, jaringan seluler dan jaringan satelit. Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi STO Tabanan di Kecamatan Tabanan, STO Pupuan di Kecamatan Pupuan, dan STO Baturiti di Kecamatan Baturiti. Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilayani dengan: a. pengembangan jaringan terestrial sistem nirkabel, direncanakan penataan lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station(BTS) terpadu untuk dimanfaatan secara bersama-sama antar operator yang lokasinya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. menara telekomunikasi khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, televisi, komunikasi antar penduduk dan keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; c. pemenuhan kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular nirkabel secara optimal untuk seluruh operator baik GSM (Global System for Mobile comunications) maupun CDMA (Code Division Multiple Access) yang menjangkau seluruh wilayah; dan jaringan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(4)

(1)

(2)

(3)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

satelit komunikasi dan stasiun bumi untuk melengkapi sistem telekomunikasi jaringan bergerak. Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan telekomunikasi dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum Album Peta dan perkecilan peta Album sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air 10. Ketentuan ayat (3) huruf b diubah, ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Pasal 26 Pengembangan sistem jaringan sumber daya air (1) tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas: (2) tetap a. wilayah sungai (WS); b. danau; c. waduk; d. cekungan air tanah (CAT); e. jaringan irigasi; f. pengelolaan air baku untuk air minum; dan g. prasarana pengendalian daya rusak air. Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (2) huruf a merupakan bagian dari pengelolaan WS huruf a merupakan bagian dari pengelolaan WS BaliBali-Penida sebagai WS Strategis Nasional yang Penida sebagai WS Strategis Nasional yang terdiri atas

1. Ayat (3) disesuaikan dengan data DAS dari BWS Nusa – Penida 2. Ayat (4) disesuaikan luas Danau Beratan 3. Ayat (5) disesuaikan luas Waduk Telaga Tunjung 4. Ayat (7) disesuaikan dengan data sistem jaringan irigasi 5. Ayat (10) disesuaikan dengan data sistem sungai utama dari BWS Nusa – Penida 6. Ayat (12) disesuaikan panjang pantai kabupaten

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 terdiri atas 47 (empat puluh tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi: a. DAS lintas wilayah kabupaten/kota meliputi: 1. DAS Tukad Penet pada wilayah Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Badung; dan 2. DAS Tukad Yeh Leh pada wilayah Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. b. DAS dalam wilayah, meliputi: 1. DAS Tukad Tantangan; 2. DAS Tukad Puyung; 3. DAS Tukad Yeh Kutikan; 4. DAS Tukad Bungbung; 5. DAS Pangkung Keputungan; 6. DAS Tukad Yeh Empas; 7. DAS Tukad Celukapuh; 8. DAS Tukad Yeh Abe; 9. DAS Pangkung Lebah; 10. DAS Tukad Yeh Lating; 11. DAS Pangkung Lipah; 12. DAS Pangkung Peninjoan; 13. DAS Tukad Yeh Ho; 14. DAS Tukad Tumus; 15. DAS Pangkung Nyukeh; 16. DAS Tukad Yeh Matan; 17. DAS Tukad Celagi; 18. DAS Tukad Otan; 19. DAS Tukad Meluang; 20. DAS Tukad Payan; 21. DAS Tukad Batulumbang; 22. DAS Tukad Putek;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 47 (empat puluh tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi: a. tetap

b. DAS dalam wilayah, meliputi: 1. DAS Saba; 2. DAS Penarukan; 3. DAS Ayung; 4. DAS Penet; 5. DAS Tantangan; 6. DAS Payung; 7. DAS Yeh Kutikan; 8. DAS Kedungu; 9. DAS Keputungan; 10. DAS Yeh Empas; 11. DAS Celukapuh; 12. DAS Yeh Abe; 13. DAS Labah; 14. DAS Yeh Lating; 15. DAS Lipah; 16. DAS Peninjaunan; 17. DAS Yeh Ho; 18. DAS Timus; 19. DAS Nyukeh; 20. DAS Yeh Matan; 21. DAS Celagi; 22. DAS Yeh Otan;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. (4)

(5)

(6)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

DAS Tukad Ibus; DAS Tukad Bonian; DAS Tukad Tireman; DAS Tukad Pedungan; DAS Tukad Balian; DAS Tukad Petengahan; DAS Tukad Mekayu; DAS Tukad Bakung; DAS Tukad Meceti; DAS Tukad Bukbasang; DAS Tukad Selabih; DAS Pangkung Kuning; DAS Pangkung Jaka; 5 (lima) DAS tanpa nama intermitten; dan 5 (lima) DAS tanpa nama continue.

Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Danau Beratan di Kecamatan Baturiti merupakan danau alam sebagai sumber air permukaan dengan luas perairan kurang lebih 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar. Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Waduk Telaga Tunjung di Kecamatan Kerambitan untuk mendukung ketersediaan air baku untuk irigasi dan air minum dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar. Cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sebagian CAT Denpasar-Tabanan yang merupakan CAT lintas kabupaten antara Kecamatan Kuta Kabupaten

(4)

(5)

(6)

23. DAS Meluang; 24. DAS Payan; 25. DAS Batulumbang; 26. DAS Putek; 27. DAS Ibus; 28. DAS Bonian; 29. DAS Tireman; 30. DAS Pedungan; 31. DAS Balian; 32. DAS Petengahan; 33. DAS Mekayu; 34. DAS Bakung; 35. DAS Meceti; 36. DAS Bukbasang; 37. DAS Selabih; 38. DAS Kuning; dan 39. DAS Pangkung Jaka. Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Danau Beratan di Kecamatan Baturiti merupakan danau alam sebagai sumber air permukaan dengan luas perairan kurang lebih 384,93 (tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan puluh tiga) hektar. Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Waduk Telaga Tunjung di Kecamatan Kerambitan untuk mendukung ketersediaan air baku untuk irigasi dan air minum dengan luas kurang lebih 11,74 (sebelas koma tujuh puluh empat) hektar. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(7)

Badung dengan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilayani oleh 219 (dua ratus sembilan belas) Daerah Irigasi (DI) dengan luas baku kurang lebih 27.379 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi: a. DI kewenangan pemerintah pusat yang merupakan bagian dari DI Mambal dengan luas baku kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) hektar dari luas keseluruhan kurang lebih 5.963 (lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (7)

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilayani oleh 220 (dua ratus dua puluh) Daerah Irigasi (DI) dengan luas 27.251 (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu) hektar meliputi: a. DI kewenangan pemerintah pusat yang meliputi 3 (tiga) DAS dan 24 (dua puluh empat) DI dengan luas 9.468 (sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan) hektar, terdiri atas: 1. DAS Yeh Ho dengan luas 5.559 (lima ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar, meliputi: a) DI Jatiluwih seluas 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar; b) DI Gunung Sari seluas 35 (tiga puluh lima) hektar; c) DI Aya seluas 644 (enam ratus empat puluh empat) hektar; d) DI Penebel seluas 731 (tujuh ratus tiga puluh satu) hektar; e) DI Jegu seluas 111 (seratus sebelas) hektar; f) DI Sigaran seluas 25 (dua puluh lima) hektar; g) DI Caguh seluas 1.029 (seribu dua puluh sembilan) hektar; h) DI Meliling seluas 566 (lima ratus enam puluh enam) hektar; i) DI Gadungan Lambuk seluas 1.534 (seribu lima ratus tiga puluh empat) hektar; dan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 j) DI Sungsang seluas 430 (empat ratus tiga puluh) hektar. 2. DAS Tukad Sungi dengan luas 2.594 (dua ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektar, meliputi: a) DI Baru Kedokan seluas 154 (seratus lima puluh empat) hektar; b) DI Tukad Pama Palean seluas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hektar; c) DI Tukad Bunyuh seluas 181 (seratus delapan puluh satu) hektar; d) DI Tukad Cangi seluas 224 (dua ratus dua puluh empat) hektar; e) DI Tukad Tinjak Menjangan seluas 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar; f) DI Tungkub seluas 456 (empat ratus lima puluh enam) hektar; g) DI Mundeh seluas 199 (seratus sembilan puluh sembilan) hektar; h) DI Gadon I seluas 410 (empat ratus sepuluh) hektar; dan i) DI Gadon II seluas 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar. 3. DAS Tukad Penet dengan luas 1.315 (seribu tiga ratus lima belas) hektar, meliputi: a) DI Peneng seluas 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektar; b) DI Kacagan seluas 310 (tiga ratus sepuluh) hektar; c) DI Luwus Carang Sari seluas 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) hektar; d) DI Mungu seluas 12 (dua belas) hektar; dan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

b. DI kewenangan pemerintah Provinsi Bali yang merupakan DI lintas Kabupaten/Kota meliputi 6 (enam) DI dengan luas baku kurang lebih 1.894 (seribu delapan ratus sembilan puluh empat) dari luas keseluruhan kurang lebih 4.018 (empat ribu delapan belas) hektar terdiri atas: 1. bagian dari DI Luwus Carangsari dengan luas baku kurang lebih 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) hektar dari luas keseluruhan kurang lebih 1.035 (seribu tiga puluh lima) hektar di wilayah Kecamatan Petang Kabupaten Badung dan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan; 2. bagian dari DI Tungkub dengan luas baku kurang lebih 456 (empat ratus lima puluh enam) hektar dari luas keseluruhan kurang lebih 1.092 (seribu Sembilan puluh dua) hektar di wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan; 3. bagian dari DI Cangi dengan luas baku kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) hektar dari luas keseluruhan kurang lebih 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) hektar di wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e) DI Mambal seluas 172 (seratus tujuh puluh dua) hektar. b. DI kewenangan pemerintah Provinsi Bali meliputi 2 (dua) DI dengan luas 1.034 (seribu tiga puluh empat), terdiri atas: 1. DI Yeh Leh seluas 107 (seratus tujuh) hektar; dan 2. DI Balian seluas 1.027 (seribu dua puluh tujuh) hektar.

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 4. bagian dari DI Yeh Leh dengan luas baku kurang lebih seluas 107 (seratus ratus tujuh) hektar dari luas keseluruhan kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) hektar di wilayah kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan; 5. bagian dari DI Pama Palean dengan luas baku kurang lebih 313 (tiga ratus tiga belas) hektar dari luas keseluruhan kurang lebih 353 (tiga ratus lima puluh tiga) hektar di wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan; dan 6. bagian dari DI Tinjak Menjangan dengan luas baku kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar dari luas keseluruhan kurang lebih 436 (empat ratus tiga puluh enam) di wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. c. DI kewenangan pemerintah Provinsi Bali yang merupakan DI utuh Kabupaten/Kota meliputi 3 (tiga) DI dengan luas baku kurang lebih 3.654 (tiga ribu enam ratus lima puluh empat) hektar terdiri atas: 1. D.I Caguh seluas kurang lebih 1.093 (seribu Sembilan tiga) hektar di Kecamatan Penebel dan Kecamatan Kerambitan;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

c. DI kewenangan pemerintah kabupaten meliputi 194 (seratus sembilan puluh empat) DI dengan luas 16.749 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) hektar, tersebar di seluruh wilayah.

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 2. D.I Gadungan Labuk seluas kurang lebih 1.534 (seribu lima ratus tiga puluh empat) hektar di Kecamatan Selemadeg Timur; dan 3. D.I Balian seluas kurang lebih 1.027 (seribu dua puluh tujuh) hektar di Kecamatan Selemadeg Barat. d. DI kewenangan pemerintah kabupaten meliputi 209 (dua ratus sembilan) DI dengan luas baku kurang lebih 21.659 (dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh sembilan) hektar, tersebar di seluruh wilayah. (8) Sistem prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. sistem pengendalian banjir; b. sistem penanganan erosi dan longsor; dan c. sistem pengamanan abrasi pantai. (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir, normalisasi sungai didukung oleh upayaupaya non struktural seperti sistem peringatan dini dan pemetaan kawasan rawan banjir. (10) Sistem pengendalian banjir dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai, meliputi: a. Tukad Sungi; b. Tukad Panahan; c. Tukad Yeh Penet; d. Tukad Yeh Ho; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(8)

tetap

(9)

tetap

(10) Sistem pengendalian banjir dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air pada sungai utama, meliputi: a. Pangkung Akah (continue); b. Pangkung Bungbung (continue); c. Pangkung Jaka (intermitten); d. Pangkung Keputungan (continue);

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. Tukad Yeh Empas.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee. ff. gg. hh. ii. jj.

Pangkung Kuning (intermitten); Pangkung Lebah (continue); Pangkung Lipah (continue); Pangkung Nyukeh (continue); Pangkung Peninjauan (continue); Tukad Bonian (continue); Tukad Bukbasang (continue); Tukad Celagi (continue); Tukad Celukapuh (continue); Tukad Ibus (continue); Tukad Meceti (continue); Tukad Mekayu (continue); Tukad Meluang (continue); Tukad Payan (continue); Tukad Payung (continue); Tukad Pedungan (continue); Tukad Petengahan (continue); Tukad Putek (continue); Tukad Saba (continue); Tukad Selabih (continue); Tukad Tantangan (continue); Tukad Tireman (continue); Tukad Yeh Abe (continue); Tukad Yeh Empas (continue); Tukad Yeh Ho (continue); Tukad Yeh Kutikan (continue); Tukad Yeh Lating (continue); Tukad Yeh Leh (continue); Tukad Yeh Otan (continue); Tukad Yeh Penet (continue); Tukad Matan (continue); Tukad Batulumbang (continue);

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(11) Sistem penanganan erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi sistem vegetative dan sistem mekanik yang dilaksanakan untuk penanganan di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten. (12) Sistem pengamanan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilaksanakan di seluruh pantai Kabupaten Tabanan sepanjang kurang lebih 37(tiga puluh tujuh) kilometer meliputi: a. sistem pengaman pantai melalui pengurangan laju transport sedimen pantai; b. perluasan bangunan pengamanan pantai di sepanjang pantai Kabupaten Tabanan yang belum tertangani; dan c. pemeliharaan bangunan pengamanan pantai yang telah ada. Rencana Sistem Jaringan Pasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 27 (1) Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf d terdiri atas: a. sistem penyediaan air minum (SPAM); b. sistem pengelolaan persampahan; c. sistem pengolahan air limbah; d. sistem jaringan drainase; dan e. jalur evakuasi bencana. (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemanfaatan air permukaan, mata air

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 kk. Tukad Bakung (continue); dan ll. Tukad Balian (continue). (11) tetap

(12) tetap

Rencana Sistem Jaringan Pasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 27 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (MA) dan air tanah sebagai sumber air baku untuk air minum terdiri atas: a. bagian dari SPAM Sarbagitaku merupakan kerangka kerja sama pengelolaan air baku dan air minum secara terpadu lintas wilayah di Kawasan Bali Selatan yang juga melayani sebagian wilayah Kabupaten, pada pemanfaatan Sistem Barat atau Sistem Penet; b. SPAM kawasan perkotaan dengan sistem perpipaan meliputi: 1. SPAM Kawasan Perkotaan Tabanan di Kecamatan Tabanan dan Kecamatan Kediri; 2. SPAM Kawasan Perkotaan Lalanglinggah di Kecamatan Selemadeg Barat; 3. SPAM Kawasan Perkotaan Bajera di Kecamatan Selemadeg; 4. SPAM Kawasan Perkotaan Sembunggede di Kecamatan Kerambitan; 5. SPAM Kawasan Perkotaan Marga di Kecamatan Marga; 6. SPAM Kawasan Perkotaan Baturuti di Kecamatan Baturiti; 7. SPAM Kawasan Perkotaan Penebel di Kecamatan Penebel; 8. SPAM Kawasan Perkotaan Pupuan di Kecamatan Pupuan; 9. SPAM Kawasan Perkotaan Candikuning di Kecamatan Baturiti; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 10. SPAM Kawasan Perkotaan Kerambitan di Kecamatan Kerambitan. c. SPAM kawasan perdesaan dengan sistem perpipaan maupun bukan perpipaan meliputi: 1. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Tabanan; 2. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Kerambitan; 3. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Kediri; 4. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Baturiti; 5. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Penebel; 6. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Marga; 7. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Pupuan; 8. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Selemadeg Barat; 9. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Selemadeg; dan 10. SPAM Kawasan perdesaan Kecamatan Selemadeg Timur. d. sumber-sumber mata air (MA) dan air tanah di Kabupaten Tabanan untuk penyediaan air baku untuk air minum baik SPAM kawasan perkotaan maupun SPAM kawasan perdesaan meliputi: 1. MA Gembrong, MA Riang Gede, dan MA Katos di Kecamatan Penebel;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(3)

2. MA Bijidukuh di Kecamatan Selemadeg Barat; 3. MA Tista, dan MA Telepud di Kecamatan Selemadeg Timur; 4. MA Pakung Kidang, MA Arca, dan MA Kikian di Kecamatan Selemadeg; 5. MA Kesiut dan Krotok, MA Pancoran Panas, dan MA Tibu Ranjang di Kecamatan Kerambitan; 6. MA Mekori, MA Beji Pujungan, dan MA Tibu Dalem Kecamatan Pupuan; 7. MA Gangsang, MA Dedari, dan MA Metaum di Kecamatan Marga; dan 8. MA Kacagan 1, MA Kacagan 2, SB Candikuning, MA Temacun, MA Tasakan, dan MA Krobokan di Kecamatan Baturiti. e. Instalasi Pengolahan Air minum (IPA) meliputi: 1. IPA Nyambu di Kecamatan Kediri; 2. IPA Tukad Sungi di Kecamatan Kediri; 3. IPA Tukad Otan di Kecamatan Selemadeg; dan 4. IPA Lalang Linggah di Kecamatan Selemadeg Barat. Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di tiap desa tiap kecamatan pada seluruh wilayah kabupaten; b. Tempat Pengolahan Akhir (TPA) sampah di TPA Suwung yang berada di wilayah Kota Denpasar sebagai kerangka kerjasama Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(4)

(5)

c. Peningkatan kualitas pelayanan Tempat Pengolahan Akhir (TPA)di TPA Mandung di Kecamatan Kerambitan dengan luas lahan kurang lebih 5,0 (lima) hektar atau 0,01% (nol koma nol satu) persen dari luas wilayah kabupaten. Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. sistem pengolahan air limbah setempat (on site) dilakukan secara individual dengan penyediaan bak pengolahan air limbah atau tangki septik, tersebar di seluruh wilayah; b. sistem pengolahan air limbah terpusat (off site) dengan sistem perpipaan meliputi: 1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tabanan melayani Kawasan Perkotaan Tabanan; 2. IPAL Soka melayani Kawasan Efektif Kawasan Pariwisata Soka; 3. IPAL Bedugul melayani Kawasan Efektif KDTWK Bedugul; dan 4. IPAL Tanah Lot melayani Kawasan Efektif KDTWK Tanah Lot. c. pengembangan jaringan air limbah komunal di kawasan-kawasan padat permukiman. Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air meliputi jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(6)

jaringan tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan; b. sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan yang ada dan daerah tangkapan air hujan (catchment area); c. sistem polder dilengkapi sistem pengendali dan pompa; d. sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan pengontrol genangan, bak penampung sedimen; dan e. jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah. Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. jalur-jalur jalan yang posisinya berlawanan dengan arah datangnya bencana digunakan sebagai jalur penyelamatan bila terjadi bencana tanah longsor, bencana gerakan tanah, gelombang pasang, tsunami, banjir menuju ke tempat yang lebih aman, yang dipergunakan sebagai ruang evakuasi bencana; b. jalur-jalur jalan evakuasi bencana meliputi: 1. jalur-jalur jalan menuju lapangan olah raga terbuka di tiap kawasan perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan; 2. jalur jalan menuju pelataran terminal; 3. jalur-jalur jalan menuju gedung olah raga atau gedung serbaguna di tiap kawasan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 perkotaan dan di tiap kawasan perdesaan; dan 4. jalur-jalur jalan menuju ke rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan. c. Jalur-jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. BAB IV RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu Umum

(1) (2)

(3)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

BAB IV RENCANA POLA RUANG Bagian Kesatu Umum 11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: Pasal 28 Pasal 28 Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi: (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi: 1. Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan a. kawasan lindung; dan a. kawasan peruntukan lindung; dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional b. kawasan budi daya. b. kawasan peruntukan budidaya. No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota. ayat (1) huruf a meliputi: huruf a meliputi: 2. Penyesuaian luasan kawasan peruntukan lindung a. kawasan hutan lindung; a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dan kawasan peruntukan budidaya b. kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya; kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan perlindungan setempat; c. kawasan konservasi; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan d. kawasan lindung geologi; dan cagar budaya; e. kawasan lindung lainnya. e. kawasan rawan bencana alam; f. kawasan lindung geologi; dan g. kawasan lindung lainnya. Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada (3) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf b meliputi: (1) huruf b meliputi:

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. b. c. d. e. f. g. h. i. (4)

(5)

(6)

(7)

kawasan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perkebunan; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman; dan j. kawasan pertahanan dan keamanan negara. Rencana pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 11.134 (sebelas ribu seratus tiga puluh empat) hektar atau kurang lebih 13 (tiga belas) persen dari luas wilayah kabupaten.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Rencana pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluas kurang lebih 72.799 (tujuh puluh dua ribu tukuh ratus sembilan puluh sembilan) hektar atau kurang lebih 87 (delapan tujuh) persen dari luas wilayah kabupaten. Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Rincian luas rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

a. b. c. d. e. f. g. h. i. (4)

kawasan hutan rakyat; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan pariwisata; kawasan pertambangan; kawasan industri; kawasan permukiman; kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman; dan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

(6)

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas 10.781,84 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma delapan puluh empat) hektar atau kurang lebih 12,69 (dua belas koma enam puluh sembilan) persen dari luas wilayah kabupaten. Rencana pengembangan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluas 74.188,28 (tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan koma dua puluh delapan) hektar atau kurang lebih 87,31 (delapan puluh tujuh koma tiga puluh satu) persen dari luas wilayah kabupaten. tetap

(7)

tetap

(5)

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Kedua Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Bagian Kedua Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung 12. Ketentuan Pasal 29 dihapus Pasal 29 Pasal 29 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Dihapus Pasal 28 ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 8.668 (delapan ribu enam ratus enam puluh delapan) hektar atau kurang lebih 10 (sepuluh) persen tersebar di beberapa kecamatan meliputi: a. Hutan Lindung Gunung Batukau seluas kurang lebih 6.808 (enam ribu delapan ratus delapan) hektar tersebar di Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Penebel, Kecamatan Baturiti dan Kecamatan Pupuan; b. Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah seluas kurang lebih 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) hektar tersebar di Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Pupuan; dan c. Hutan Lindung Yeh Ayah seluas kurang lebih 820 (delapan ratus dua puluh) hektar tersebar di Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Pupuan. Paragraf 2 Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Bawahannya 13. Ketentuan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (1)

(2)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Pasal 30 Pasal 30 Kawasan yang memberikan perlindungan (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan 1. Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud bawahannya sebagimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi kawasan (2) huruf a, meliputi: No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan resapan air. a. kawasan hutan lindung; dan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota. b. kawasan resapan air. 2. Untuk kawasan hutan lindung merupakan bagian (1a) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada dari kawasan yang memberikan perlindungan ayat (1) huruf a seluas 8.922,22 (delapan ribu sembilan kawasan bawahannya. ratus dua puluh dua koma dua puluh dua) hektar atau 3. Perubahan penyesuaian luas hutan lindung sesuai 10,50 (sepuluh koma lima puluh) persen tersebar di SK.6022/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017 beberapa kecamatan meliputi: tanggal 7 Nopember 2017 a. Hutan Lindung Gunung Batukau seluas 6.994,62 (enam ribu sembilan ratus semblan puluh empat koma enam puluh dua) hektar tersebar di Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Penebel, Kecamatan Baturiti dan Kecamatan Pupuan; b. Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah seluas 1.339,36 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh enam) hektar tersebar di Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Pupuan; dan c. Hutan Lindung Yeh Ayah seluas 584,69 (lima ratus delapan puluh empat koma enam puluh sembilan) hektar tersebar di Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Pupuan. Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) merupakan kawasan yang (1) huruf b, merupakan kawasan yang mempunyai mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan berupa air hujan berupa tempat pengisian air (akuifer) tempat pengisian air (akuifer) yang tersebar pada bagian yang tersebar pada bagian tengah dan utara tengah dan utara wilayah Kabupaten Tabanan. wilayah Kabupaten Tabanan. Paragraf 3 Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Perlindungan Setempat

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 31 Rencana pola ruang kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c meliputi: a. kawasan suci; b. kawasan tempat suci; c. kawasan sempadan pantai; d. kawasan sempadan sungai; e. kawasan sekitar danau; f. kawasan sekitar waduk; g. kawasan sempadan jurang; dan h. kawasan RTH perkotaan. Pasal 32 (1) Kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi: a. kawasan suci gunung; b. kawasan suci danau; c. kawasan suci campuhan; d. kawasan suci pantai; e. kawasan suci laut; f. kawasan suci mata air; dan g. kawasan suci catus patha. (2) Kawasan suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebarannya meliputi seluruh kawasan dengan kemiringan paling sedikit 45 (empat puluh lima) derajat pada badan gunung menuju ke puncak gunung meliputi lereng dan puncak Gunung Batukau di Kecamatan Penebel, Bukit Sangiang di Kecamatan Pupuan, Bukit Pohen di Kecamatan Baturiti dan Bukit Adeng di Kecamatan Penebel.

Pasal 31 Tetap

Pasal 32 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (3)

(4)

(5)

(6)

Kawasan suci danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Danau Beratan di Kecamatan Baturiti beserta sempadan danaunya. Kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebarannya meliputi seluruh pertemuan aliran sungai tersebar pada seluruh kecamatan di wilayah kabupaten. Kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tempat-tempat di kawasan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti meliputi: a. kawasan Pantai Nyanyi, Pantai Tanah Lot, Pantai Kedungu, di Kecamatan Kediri; b. kawasan Pantai Yeh Gangga di Kecamatan Tabanan; c. kawasan Pantai Kelating dan Pasut di Kecamatan Kerambitan; d. kawasan Pantai Beraban, dan Pantai Kelecung di Kecamatan Selemadeg Timur; e. kawasan Pantai Bebali, Pantai Bulungdaya Pantai Bonian dan Pantai Soka di Kecamatan Selemadeg; dan f. kawasan Pantai Batulumbang, Pantai Lalanglinggah, Pantai Suwangaluh, dan Kawasan Pantai Selabih di Kecamatan Selemadeg Barat. Kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di sepanjang pesisir kabupaten.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (7)

(8)

(1)

(2)

Kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi tempat-tempat mata air yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten. Kawasan suci cathus patha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. cathus patha agung wilayah Kabupaten di pusat Kawasan Perkotaan Tabanan pada simpang wilayah Desa Dajan Peken dengan Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan; dan b. cathus patha alit tersebar di tiap-tiap wilayah desa pekraman yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu. Pasal 33 Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi: a. kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan; b. kawasan radius kesucian Pura Dang Kahyangan; dan c. kawasan radius kesucian Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya. Kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi kawasan Pura Batukau, di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 33 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (3)

(4)

(1)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Kawasan radius kesucian Pura Dang Kahyangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kawasan Pura Tanah Lot, kawasan Pura Pekendungan di Desa Beraban di Kecamatan Kediri; b. kawasan Pura Resi, di Desa Nyambu di Kecamatan Kediri; c. kawasan Pura Luhur Serijong, di Desa Antap di Kecamatan Selemadeg; dan d. kawasan Pura Gadingwani di Desa Lalanglinggah di Kecamatan Selemadeg Barat. Kawasan radius kesucian meliputi Pura Kahyangan Jagat 159 (seratus lima puluh sembilan) buah, Pura Kahyangan Tiga meliputi 1.008 (seribu delapan) buah dan seluruh Pura Kahyangan Desa di tiap-tiap desapekraman beserta pura-pura dadia, dan pura swagina di seluruh wilayah kabupaten. Pasal 34 Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi seluruh pantai wilayah sepanjang kurang lebih 34,34 (tiga puluh empat koma tiga puluh empat) kilometer meliputi: a. pantai Desa Selabih dan Desa Lalanglinggah di Kecamatan Selemadeg Barat sepanjang 9,7 (sembilan koma tujuh) kilometer;

14. Ketentuan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud 1. Dirubah terkait panjang pantai --- dihitung dalam Pasal 31 huruf c meliputi seluruh pantai wilayah berdasarkan peta dasar yang sudah mendapat sepanjang 33,49 (tiga puluh tiga koma empat puluh Berita Acara dari BIG sembilan) kilometer meliputi: 2. Tidak menyebutkan luasan kawasan sempadan a. pantai Desa Selabih dan Desa Lalanglinggah di pantai Kecamatan Selemadeg Barat sepanjang 8,45 (delapan koma empat puluh lima) kilometer;

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(2)

(1)

b. pantai Desa Berembeng dan Desa Antap di Kecamatan Selemadeg sepanjang 9,17 (sembilan koma tujuh belas) kilometer; c. pantai Desa Beraban dan Desa Tegal Mengkeb di Kecamatan Selemadeg Timur sepanjang 3,42 (tiga koma empat puluh dua) kilometer; d. pantai Desa Tibubiu, dan Desa Kelating di Kecamatan Kerambitan sepanjang 3,77 (tiga koma tujuh puluh tujuh) kilometer; e. pantai Desa Sudimara di Kecamatan Tabanan sepanjang 2,13 (dua koma tiga belas) kilometer; dan f. pantai Desa Pangkung Tibah, Desa Belalang dan Desa Beraban di Kecamatan Kediri sepanjang 6,15 (enam koma lima belas) kilometer. Ketentuan kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang tetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 35 Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi jarak tertentu dari pinggir sungai pada seluruh sungai dan anak sungai yang tersebar di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan seluas kurang lebih 5.486 (lima ribu empat ratus delapan puluh enam) hektar atau kurang lebih 13 (tiga belas) persen dari luas wilayah kabupaten.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

b. pantai Desa Berembeng dan Desa Antap di Kecamatan Selemadeg sepanjang 8,85 (delapan koma delapan puluh lima) kilometer; c. pantai Desa Beraban dan Desa Tegal Mengkeb di Kecamatan Selemadeg Timur sepanjang 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) kilometer; d. pantai Desa Tibubiu dan Desa Kelating di Kecamatan Kerambitan sepanjang 4,90 (empat koma Sembilan puluh) kilometer; e. pantai Desa Sudimara di Kecamatan Tabanan sepanjang 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) kilometer; dan f. pantai Desa Pangkung Tibah, Desa Belalang dan Desa Beraban di Kecamatan Kediri sepanjang 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) kilometer. (2)

tetap

15. Ketentuan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud 1. Perubahan penyesuaian luas kawasan sempadan dalam Pasal 31 huruf d, meliputi jarak tertentu dari sungai pinggir sungai pada seluruh sungai dan anak sungai 2. Penyesuaian dengan Permen PUPR No. yang tersebar di kawasan perkotaan dan kawasan 28/PRT/M/2015 ttg Penetapan garis sempadan perdesaan seluas 520,15 (lima ratus dua puluh koma sungai dan sempadan danau lima belas) hektar atau kurang lebih 0,61 (nol koma 3. Buffer sempadan sungai dalam RTRW Lama enam puluh satu) persen dari luas wilayah kabupaten. (Perda) menggunakan 50 meter termasuk pada sungai-sungai kecil

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (2)

(3)

Lokasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sempadan sungai pada 2 (dua) sungai lintas wilayah meliputi Tukad Penet di Kecamatan Kediri dan Tukad Yeh Leh di Kecamatan Selemadeg Barat; dan b. sempadan berada pada 74 (tujuh puluh empat) wilayah sungai. Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 36 Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi kawasan Danau Beratan di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti seluas kurang lebih 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar dan kawasan tertentu di sekeliling Danau Beratan. Pasal 37 Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi kawasan sekitar Waduk Telaga Tunjung terletak di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektar dan kawasan tertentu di sekeliling waduk. Pasal 38 Kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, meliputi:

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (2) tetap

CATATAN PERUBAHAN 4. Untuk buffer sempadan sungai Revisi RTRW menggunakan buffer 30 meter, sedangkan untuk sungai yang lebarnya dibawah 25 meter tidak di buffer

(3) tetap

16. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 36 Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, meliputi kawasan Danau Beratan di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti seluas 395,32 (tiga ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh dua) hektar dan kawasan tertentu di sekeliling Danau Beratan. 17. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f meliputi kawasan sekitar Waduk Telaga Tunjung terletak di Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan seluas 11,74 (sebelas koma tujuh empat) hektar dan kawasan tertentu di sekeliling waduk. Pasal 38 Tetap

1. Perubahan penyesuaian luas

1. Perubahan penyesuaian luas

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. b. c. d.

(1)

lembah-lembah sungai di seluruh wilayah kabupaten; kawasan hutan dan pegunungan di wilayah Kecamatan Penebel dan Baturiti; lembah-lembah bukit di wilayah Kecamatan Selemadeg Barat, Pupuan, Penebel, dan Baturiti; dan tebing-tebing di seluruh wilayah kabupaten. Kawasan RTH Perkotaan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Kawasan RTH Perkotaan 18. Ketentuan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 Pasal 39 Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud (1) tetap 1. Ayat (3) disesuaikan dengan perubahan luasan dalam Pasal 31 huruf h, terdiri atas: RTH untuk kawasan perkotaan di Kabupaten a. RTH publik meliputi: Tabanan 1. taman kota yang tersebar di kawasan perkotaan; 2. taman pada kawasan-kawasan daya tarik wisata (DTW); 3. taman-taman rekreasi; 4. hutan kota; 5. lapangan olah raga berumput; 6. taman makam pahlawan; 7. jalur di bawah SUTT dan SUTET; 8. sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, sempadan pantai, kawasan sekitar danau dan kawasan sekitar waduk; 9. taman pada median jalan, bahu jalan dan pedestrian; 10. 10.setra yang tersebar di seluruh desa adat/pekraman; 11. taman pemakaman umum; dan

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(2) (3)

(4)

(5)

12. taman pada fasilitas peribadatan. b. RTH privat meliputi: 1. pekarangan rumah; 2. pekarangan pada fasilitas penunjang permukiman seperti perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas kesehatan dan fasiltas pendidikan; dan 3. sabuk hijau berupa kawasan hijau pada kawasan pertanian dan perkebunan. Sebaran kawasan hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas kurang lebih 4.526 Ha (empat ribu lima ratus dua puluh enam) hektar atau 52,96 (lima puluh dua koma sembilan enam) persen dari luas keseluruhan Kawasan Perkotaan Kabupaten Tabanan seluas kurang lebih 8.546,53 (delapan ribu lima ratus empat puluh enam koma lima tiga) hektar. Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana kawasan RTH perkotaan dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta dan perkecilan peta Album sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Rincian luas rencana kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(2)

tetap

(3)

Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas 2.587,40 (dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh) hektar atau 3,05 (tiga koma nol lima) persen dari luas keseluruhan Kawasan Perkotaan Kabupaten Tabanan seluas kurang lebih 20.606,80 (dua puluh ribu enam ratus enam koma delapan puluh) hektar.

(4)

tetap

(5)

tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Paragraf 4 Kawasan Konservasi

(1)

(2)

CATATAN PERUBAHAN

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 Pasal 40 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam 1. Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pasal 28 ayat (2) huruf d meliputi: Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ayat (2) huruf d meliputi: a. kawasan suaka alam (KSA), meliputi cagar alam No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan a. cagar alam (CA); (CA); RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota. b. taman wisata alam (TWA); b. taman wisata alam (TWA); 2. Luas total CA Gunung Batukau sudah disesuaikan c. kebun raya; c. kebun raya; dan dengan materi Ranperda Perubahan RTRW d. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau d. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil. Provinsi Bali kecil; dan 3. Ayat (2) disesuaikan luas CA berdasarkan data e. kawasan cagar budaya dan ilmu Dishut Provinsi SK.6022/MENLHKpengetahuan. PTKL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 Nopember CA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada 2017 merupakan bagian dari CA Gunung Batukau ayat (1) huruf a mencakup cagar alam (CA) merupakan 4. Luas total TWA Buyan-Tamblingan sudah seluas kurang lebih 758 (tujuh ratus lima puluh bagian dari CA Gunung Batukau seluas 723,29 (tujuh disesuaikan dengan materi Ranperda Perubahan delapan) hektar dari luas keseluruhan wilayah ratus dua puluh tiga koma dua puluh sembilan) hektar RTRW Provinsi Bali kurang lebih 1.762 (seribu tujuh ratus enam puluh dari luas keseluruhan wilayah seluas 1.749,97 (seribu 5. Ayat (3) disesuaikan luas TWA berdasarkan data dua) hektar pada wilayah kabupaten Tabanan dan Dishut Provinsi SK.6022/MENLHKtujuh ratus empat puluh sembilan koma sembilan pulluh Kabupaten Buleleng meliputi: tujuh) hektar pada wilayah kabupaten Tabanan dan PTKL/KUH/PLA.2/11/2017 tanggal 7 Nopember a. CA seluas kurang lebih 146 (seratus empat Kabupaten Buleleng meliputi: 2017 puluh enam) hektar di Kecamatan Penebel; a. CA seluas 342,14 (tiga ratus empat puluh dua 6. Ayat (4) disesuaikan luasan Kebun Raya Eka dan koma empat belas) hektar di Kecamatan Penebel; Bedugul yang juga merupakan bagian dari Kawasan b. CA seluas kurang lebih 612 (enam ratus dua dan Cagar Alam Batukau belas) hektar di Kecamatan Baturiti. b. CA seluas 381,15 (tiga ratus delapan puluh satu koma lima belas) hektar di Kecamatan Baturiti.

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (3)

TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari TWA Buyan Tamblingan seluas kurang lebih 543 (lima ratus empat puluh tiga) hektar yang tersebar di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti.

(4)

Kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan tertata untuk tujuan kegiatn konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan meliputi Kebun Raya Ekakarya Bedugul seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kawasan konservasi kawasan suci di sekitar Pantai Tanah Lot di Desa Beraban di Kecamatan Kediri; b. kawasan konservasi kawasan suci di sekitar Pantai Yeh Gangga di Desa Sudimara Kecamatan Tabanan dan Tanah Lot di Desa Beraban di Kecamatan Kediri; c. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir meliputi kawasan pantai Yeh Gangga di Desa Sudimara di Kecamatan Tabanan; dan d. kawasan konservasi maritim di kawasan permukiman nelayan Desa Sudimara

(5)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (3)

(4)

(5)

TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari TWA Buyan Tamblingan seluas 375,73 (tiga ratus tujuh pulu lima koma tujuh puluh tiga) hektar dari luas keseluruhan wilayah seluas 1.797,14 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma empat belas) hektar pada wilayah Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng yang tersebar di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti. Kebun raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan tertata untuk tujuan kegiatn konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan meliputi Kebun Raya Ekakarya Bedugul seluas 154,93 (seratus lima puluh empat koma sembilan puluh tiga) hektar di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(6)

(1)

Kecamatan Tabanan, Desa Lalanglinggah di Kecamatan Selemadeg Barat, dan Desa Antap di Kecamatan Selemadeg. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. kawasan cagar budaya nasional meliputi: 1. Kawasan Pura Luhur Batukau di Desa Wangaya Gede Kecamatan Penebel; dan 2. Kawasan Pura Luhur Tanah Lot di Desa Beraban Kecamatan Kediri. b. kawasan cagar budaya lokal meliputi: 1. Kawasan Pura Desa dan Pura Puseh di Desa Perean di Kecamatan Baturiti; 2. Kawasan Pura Geriya Batur Sari di Desa Perean di Kecamatan Baturiti; 3. Kawasan Pura Dayang Desa Perean di Kecamatan Baturiti; 4. Kawasan Pura Dalem Alas Kedaton di Desa Kukuh di Kecamatan Marga; 5. Kawasan Pura Yeh Gangga di Desa Sudimara di Kecamatan Tabanan; dan 6. Kawasan Pura Pekendungan di Desa Beraban, Kecamatan Kediri. Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(6)

CATATAN PERUBAHAN

dihapus

Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam 20. Ketentuan Pasal 41 dihapus Pasal 41 Pasal 41 Kawasan rawan bencana alam sebagaimana Dihapus dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e meliputi: a. kawasan rawan bencana tanah longsor; b. kawasan rawan gelombang pasang;

1. Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota.

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(2)

(3)

(4)

c. kawasan rawan abrasi pantai; dan d. kawasan rawan bencana banjir. Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 582 (lima ratus delapan puluh dua) hektar sebarannya meliputi: a. Kecamatan Kerambitan seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar; b. Kecamatan Selemadeg seluas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar; c. Kecamatan Pupuan seluas kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) hektar; d. Kecamatan Tabanan seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar; e. Kecamatan Kediri seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar; f. Kecamatan Marga seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektar; g. Kecamatan Baturiti seluas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar; dan h. Kecamatan Penebel seluas kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) hektar. Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar pada di sepanjang kawasan pesisir pantai di wilayah Kabupaten. Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebarannya berada pada kawasan pesisir pantai selatan sepanjang 34,34 (tiga puluh empat koma tiga puluh empat) kilometer di sepanjang pantai wilayah kabupaten.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (5)

Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan kawasan rawan bencana potensi tinggi seluas kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) hektar meliputi: a. kawasan rawan bencana banjir dengan potensi sedang kurang lebih seluas 23 (dua puluh tiga) hektar sebarannya meliputi: 1. Kecamatan Kerambitan seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar; 2. Kecamatan Selemadeg seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar; 3. Kecamatan Tabanan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar; dan 4. Kecamatan Kediri seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar. b. kawasan rawan bencana banjir dengan potensi tinggi kurang lebih seluas 129 (seratus dua puluh sembilan) hektar sebarannya meliputi: 1. Kecamatan Kerambitan seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar; 2. Kecamatan Selemadeg seluas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar; 3. Kecamatan Tabanan seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar; dan 4. Kecamatan Kediri seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar. Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(1)

(2)

(3)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5a), ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut: Pasal 42 Pasal 42 Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud (1) tetap - Ayat (2) huruf b dihapus --- kawasan rawan gerakan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f meliputi: tanah a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan - Ayat (4) dihapus --- kawasan rawan gerakan tanah b. kawasan yang memberikan perlindungan bagian dari kawasan rawan tanah longsor terhadap air tanah. Kawasan rawan bencana alam geologi (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: meliputi: a. kawasan rawan gempa bumi; a. kawasan rawan gempa bumi; b. kawasan rawan gerakan tanah; b. kawasan rawan gerakan tanah; dan c. kawasan rawan tsunami; dan c. kawasan rawan tsunami. d. kawasan rawan abrasi pantai. Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana (3) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kawasan pada ayat (2) huruf a meliputi keseluruhan wilayah rawan gempa bumi dengan potensi rendah seluas Kabupaten Tabanan dengan potensi rawan bencana kurang lebih 3.185 (tiga ribu seratus delapan puluh gempa bumi rendah, sedang hingga tinggi seluas lima) hektar meliputi: 84.970,12 (delapan puluh empat ribu sembilan ratus a. Kecamatan Selemadeg seluas kurang lebih tujuh puluh koma dua belas) hektar. 602 (enam ratus dua) hektar; b. Kecamatan Pupuan seluas kurang lebih 426 (empat ratus dua puluh enam) hektar; c. Kecamatan Tabanan seluas kurang lebih 96 (sembilan puluh enam) hektar; d. Kecamatan Marga seluas kurang lebih 401 (empat ratus satu) hektar; e. Kecamatan Baturiti seluas kurang lebih 839 (delapan ratus tiga puluh sembilan) hektar; dan

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 f. (4)

Kecamatan Penebel seluas kurang lebih 822 (delapan ratus dua puluh dua) hektar. Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada kawasan perbukitan terjal di wilayah Kecamatan Pupuan, Kecamatan Penebel dan Kecamatan Baturiti.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (4) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 32.812,98 (tiga puluh dua ribu delapan ratus dua belas koma sembilan puluh delapan) hektar sebarannya meliputi: a. Kecamatan Kerambitan seluas 328,39 (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga puluh sembilan) hektar, meliputi: 1. Kawasan berpotensi rendah seluas 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) hektar; 2. Kawasan berpotensi sedang seluas 55,17 (lima puluh lima koma tujuh belas) hektar; dan 3. Kawasan berpotensi tinggi seluas 269,46 (dua ratus enam puluh Sembilan koma enam puluh empat) hektar. b. Kecamatan Selemadeg seluas 1.797,12 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma dua belas hektar, meliputi: 1. Kawasan berpotensi sedang seluas 260,23 (dua ratus enam puluh koma dua puluh tiga) hektar; dan 2. Kawasan berpotensi tinggi seluas 1.536,89 (seribu lima ratus tiga puluh enam koma enam puluh sembilan) hektar. c. Kecamatan Pupuan seluas 12.529,99 (dua belas ribu lima ratus dua puluh sembilan koma sembilan puluh Sembilan) hektar, meliputi: 1. Kawasan berpotensi sedang seluas 764,98 (tujuh ratus enam puluh empat koma sembilan puluh delapan) hektar; dan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 2. Kawasan berpotensi tinggi seluas 11.765 (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar. d. Kecamatan Tabanan seluas 107,63 (seratus tujuh koma enam puluh tiga) hektar, meliputi: 1. Kawasan berpotensi rendah seluas 1,56 (satu koma lima puluh enam) hektar; 2. Kawasan berpotensi sedang seluas 36,88 (tiga puluh enam koma delapan puluh delapan) hektar; dan 3. Kawasan berpotensi tinggi seluas 69,19 (enam puluh sembilan koma sembilan belas) hektar. e. Kecamatan Kediri seluas 57,56 (lima puluh tujuh koma lima puluh enam) hektar, meliputi: 1. Kawasan berpotensi rendah seluas 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) hektar; 2. Kawasan berpotensi sedang seluas 25,67 (dua puluh lima koma enam puluh tujuh) hektar; dan 3. Kawasan berpotensi tinggi seluas 30,62 (tiga puluh koma enam puluh dua) hektar. f. Kecamatan Marga seluas 282,36 (dua ratus delapan puluh dua koma tiga puluh enam) hektar, meliputi: 1. Kawasan berpotensi rendah seluas 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) hektar; 2. Kawasan berpotensi sedang seluas 149,95 (seratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh lima) hektar; dan 3. Kawasan berpotensi tinggi seluas 131,12 (seratus tiga puluh satu koma dua belas) hektar.

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 g. Kecamatan Baturiti seluas 4.887,43 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh tiga) hektar, meliputi: 1. Kawasan berpotensi rendah seluas 7,19 (tujuh koma sembilan belas) hektar; 2. Kawasan berpotensi sedang seluas 479,82 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh dua) hektar; dan 3. Kawasan berpotensi tinggi 4.400,41 (empat ribu empat ratus koma empat puluh satu) hektar. h. Kecamatan Penebel seluas 6.007,34 (enam ribu tujuh koma tiga puluh empat) hektar, meliputi: 1. Kawasan berpotensi rendah seluas 0,31 (nol koma tiga puluh satu) hektar; 2. Kawasan berpotensi sedang seluas 169,89 (seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) hektar; dan 3. Kawasan berpotensi tinggi seluas 5.837,15 (lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma lima belas) hektar. i. Kecamatan Selemadeg Barat seluas 5.866,68 (lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh delapan) hektar, meliputi: 1. Kawasan berpotensi sedang seluas 415,88 (empat ratus lima belas koma delapan puluh delapan) hektar; dan 2. Kawasan berpotensi tinggi seluas 5.450,80 (lima ribu empat ratus lima puluh koma delapan puluh) hektar.

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 j.

(5)

Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kawasan rawan dengan potensi kecil terdapat di seluruh pantai wilayah Kabupaten Tabanan.

Kecamatan Selemadeg Timur seluas 948,46 (sembilan ratus empat puluh delapan koma empat puluh enam) hektar, meliputi: 1. Kawasan berpotensi sedang seluas 200,89 (dua ratus koma delapan puluh sembilan) hektar; dan 2. Kawasan berpotensi tinggi seluas 747,57 (tujuh ratus empat puluh tujuh koma lima puluh tujuh) hektar. (5) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kawasan rawan dengan potensi rendah, sedang hingga tinggi terdapat di seluruh pantai wilayah Kabupaten Tabanan seluas 458,68 (empat ratus lima puluh delapan koma enam puluh delapan) hektar, meliputi:. a. Kecamatan Kerambitan, merupakan kawasan rawan dengan potensi tinggi seluas 86.96 (delapan puluh enam koma sembilan puluh enam) hektar; b. Kecamatan Selemadeg, merupakan kawasan rawan dengan potensi tinggi seluas 61,13 (enam puluh satu koma tiga belas) hektar; c. Kecamatan Tabanan, merupakan kawasan rawan dengan potensi tinggi seluas 21,91 (dua puluh satu koma Sembilan puluh satu) hektar; d. Kecamatan Kediri, merupakan kawasan rawan dengan potensi tinggi seluas 97,99 (Sembilan puluh tujuh koma Sembilan puluh sembilan) hektar; e. Kecamatan Selemadeg Barat seluas 129,04 (seratus dua puluh sembilan koma nol empat) hektar, meliputi:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(6)

(7)

(8)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

1. Kawasan berpotensi rendah seluas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektar; 2. Kawasan berpotensi sedang seluas 1,11 (satu koma sebelas) hektar; dan 3. Kawasan berpotensi tinggi seluas 1125,83 (seratus dua puluh lima koma delapan puluh tiga) hektar. f. Kecamatan Selemadeg Timur, merupakan kawasan rawan dengan potensi tinggi seluas 61,66 (enam puluh satu koma enam puluh enam) hektar. (5a) Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d sebarannya berada pada kawasan pesisir pantai selatan sepanjang 33,49 (tiga puluh tiga koma empat puluh sembilan) kilometer di sepanjang pantai wilayah kabupaten. Kawasan yang memberikan perlindungan (6) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ayat (1) huruf c meliputi: meliputi: a. kawasan imbuhan air tanah; dan a. kawasan imbuhan air tanah; dan b. kawasan sekitar mata air. b. kawasan sekitar mata air. Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana (7) tetap dimaksud ayat (6) huruf a sebarannya meliputi kawasan lereng pegunungan yang terdapat di Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg dan Kecamatan Pupuan di wilayah kabupaten. Kawasan sekitar mata air sebagaimana dalam ayat (8) tetap (6) huruf b sebarannya meliputi terdiri atas 118 (seratus delapan belas) mata air di seluruh wilayah kabupaten meliputi:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

a. Kecamatan Selemadeg Barat 3 (tiga) mata air; b. Kecamatan Selemadeg 3 (tiga) mata air; c. Kecamatan Selemadeg Timur 4 (empat) mata air; d. Kecamatan Kerambitan 8 (delapan) mata air; e. Kecamatan Tabanan 6 (enam) mata air; f. Kecamatan Kediri 4 (empat) mata air; g. Kecamatan Marga 18 (delapan belas) mata air; h. Kecamatan Baturiti 19 (Sembilan belas) mata air; i. Kecamatan Penebel 26 (dua puluh enam) mata air; dan j. Kecamatan Pupuan 24 (dua puluh empat) mata air. Paragraf 7 Kawasan Lindung Lainnya

(1)

Paragraf 7 Kawasan Lindung Lainnya 22. Ketentuan ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 Pasal 43 Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g meliputi: Pasal 28 ayat (2) huruf g meliputi: a. kawasan perlindungan plasma nutfah; dan a. kawasan cagar budaya; b. kawasan yang memiliki keunikan lansekap b. kawasan perlindungan plasma nutfah; dan alami yang khas. c. kawasan yang memiliki keunikan lansekap alami yang khas. (1a) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan cagar budaya nasional meliputi: 1. Kawasan Pura Luhur Batukau di Desa Wangaya Gede Kecamatan Penebel; dan

1. Disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(2)

(3)

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Kawasan perlindungan plasma nutfah (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan yang memiliki ciri khas satwa unggulan meliputi satwa khas kera dan hutan pala di Kawasan Alas Kedaton, Desa Kukuh, Kecamatan Marga; dan b. Kawasan dengan flora khas di hutan lindung Gunung Batukau di Kecamatan Penebel berupa pohon Cemara Pandak. Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alami (3) yang khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan-kawasan terasering sawah di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan. Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Paragraf 1

2. Kawasan Pura Luhur Tanah Lot di Desa Beraban Kecamatan Kediri. b. kawasan cagar budaya lokal meliputi: 1. Kawasan Pura Desa dan Pura Puseh di Desa Perean di Kecamatan Baturiti; 2. Kawasan Pura Geriya Batur Sari di Desa Perean di Kecamatan Baturiti; 3. Kawasan Pura Dayang Desa Perean di Kecamatan Baturiti; 4. Kawasan Pura Dalem Alas Kedaton di Desa Kukuh di Kecamatan Marga; 5. Kawasan Pura Yeh Gangga di Desa Sudimara di Kecamatan Tabanan; dan 6. Kawasan Pura Pekendungan di Desa Beraban, Kecamatan Kediri. tetap

tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Kawasan Peruntukan Kutan Rakyat

(1)

(2)

23. Ketentuan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut: Pasal 44 Pasal 44 Pengembangan kawasan peruntukan hutan rakyat (1) tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a diarahkan untuk memberi dukungan pada upaya peletarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah, serta penyediaan bahan baku bangunan, industri kerajinan dan industri kreatif lainnya. Sebaran kawasan peruntukan hutan rakyat (2) Sebaran kawasan peruntukan hutan rakyat diarahkan diarahkan seluas kurang lebih 9.511 (sembilan ribu seluas 7.645,89 (tujuh ribu enam ratus empat puluh lima ratus sebeles) hektar atau sekitar 11,33 lima koma delapan puluh sembilan) hektar atau sekitar (sebelas koma tiga puluh tiga) persen dari luas 9,00 (sembilan) persen dari luas wilayah kabupaten, wilayah kabupaten, yang sebarannya terdiri atas: yang sebarannya terdiri atas: a. kawasan penyangga hutan lindung di a. kawasan penyangga hutan lindung di pinggiran pinggiran hutan lindung Batukau seluas hutan lindung Batukau seluas 442 (empat ratus kurang lebih 442 (empat ratus empat puluh empat puluh dua) hektar tersebar di Kecamatan dua) hektar tersebar di Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Penebel dan Kecamatan Baturiti; Penebel dan Kecamatan Baturiti; b. lahan di sekitar sempadan sungai dengan skala b. lahan di sekitar sempadan sungai dengan kecil tersebar di seluruh wilayah kabupaten; skala kecil tersebar di seluruh wilayah c. lahan di sekitar sempadan jurang tersebar kabupaten; terutama di Kecamatan Pupuan, Kecamatan c. lahan di sekitar sempadan jurang tersebar Penebel dan Kecamatan Baturiti; dan terutama di Kecamatan Pupuan, Kecamatan d. kawasan hutan rakyat lainnya tersebar terutama Penebel dan Kecamatan Baturiti; dan pada kawasankawasan dengan kemiringan di atas d. kawasan hutan rakyat lainnya tersebar 40 (empat puluh) persen pada radius kawasan terutama pada kawasankawasan dengan tempat suci, kawasan sekitar peruntukan pertanian kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen dengan luasan kecil terletak di Kecamatan

1. Perubahan penyesuaian luas

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 pada radius kawasan tempat suci, kawasan sekitar peruntukan pertanian dengan luasan kecil terletak di Kecamatan Pupuan, Kecamatan Penebel dan Kecamatan Baturiti. Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Pertanian

(1)

(2)

(3)

Pasal 45 Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b meliputi: a. kawasan peruntukan tanaman pangan; b. kawasan peruntukan hortikultura; c. kawasan peruntukan perkebunan; dan d. kawasan peruntukan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 55.785 (lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar atau kurang lebih seluas 66% (lima puluh enam) persen dari luas wilayah kabupaten.

Luas kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Pupuan, Kecamatan Penebel dan Kecamatan Baturiti.

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: Pasal 45 (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana 1. Perubahan penyesuaian luas dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b meliputi: 2. Ayat (1) huruf c dihapus ---- klausa perkebunan a. kawasan peruntukan tanaman pangan; masuk dalam huruf b sehingga menjadi kawasan b. kawasan peruntukan perkebunan dan hortikultura; peruntukan perkebunan dan hortikultura dan c. kawasan peruntukan peternakan. (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 50.264,99 (lima puluh ribu dua ratus enam puluh empat koma sembilan puluh sembilan) hektar atau kurang lebih seluas 59,15% (lima puluh sembilan koma lima belas) persen dari luas wilayah kabupaten. (3) tetap

Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan 25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (1)

(2)

Pasal 46 Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diarahkan dalam rangka menjaga ketahanan pangan wilayah, mempertahankan jati diri budaya Bali dan memantapkan status Tabanan sebagai lumbung pangannya Bali. Kawasan pertanian tanaman pangan berupa kawasan lahan basah beririgasi diarahkan seluas kurang lebih 25.731 (dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar atau kurang lebih 31 (tiga puluh satu) persen dari luas wilayah kabupaten yang melayani kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) subak terdiri atas : a. Kecamatan Selemadeg Barat seluas kurang lebih 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) hektar melayani 15 (lima belas) subak; b. Kecamatan Selemadeg seluas kurang lebih 1.555 (seribu lima ratus lima puluh lima) hektar melayani 17 (tujuh belas) subak; c. Kecamatan Selemadeg Timur seluas kurang lebih 2.417 (dua ribu empat ratus tujuh belas) hektar melayani 23 (dua puluh tiga) subak; d. Kecamatan Kerambitan seluas kurang lebih 2.584 (dua ribu lima ratus delapan puluh empat) hektar melayani 19 (sembilan belas) subak; e. Kecamatan Tabanan seluas kurang lebih 1.992 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua) hektar melayani 23 (dua puluh tiga) subak;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Pasal 46 (1)

tetap

(2)

Kawasan pertanian tanaman pangan berupa kawasan lahan basah beririgasi diarahkan seluas 20.857,08 (dua puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma nol delapan) hektar atau kurang lebih seluas 24,54% (dua puluh empat koma lima puluh lima) persen dari luas wilayah kabupaten yang melayani kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh dua) subak terdiri atas : a. Kecamatan Selemadeg Barat seluas 893,09 (delapan ratus sembilan puluh tiga koma nol sembilan) hektar melayani 15 (lima belas) subak; b. Kecamatan Selemadeg seluas 1.513,92 (seribu lima ratus tiga belas koma sembilan puluh dua) hektar melayani 17 (tujuh belas) subak; c. Kecamatan Selemadeg Timur seluas 2.160,42 (dua ribu seratus enam puluh koma empat puluh dua) hektar melayani 23 (dua puluh tiga) subak; d. Kecamatan Kerambitan seluas 2.062,63 (dua ribu enam puluh dua koma enam puluh tiga) hektar melayani 19 (sembilan belas) subak; e. Kecamatan Tabanan seluas 1.667,40 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma empat puluh) hektar melayani 23 (dua puluh tiga) subak; f. Kecamatan Kediri seluas 2.257,40 (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh koma empat puluh) hektar melayani 23 (dua puluh tiga) subak;

1. Perubahan penyesuaian luas

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 f.

(3)

Kecamatan Kediri seluas kurang lebih 2.935 (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh lima) hektar melayani 23 (dua puluh tiga) subak; g. Kecamatan Marga seluas kurang lebih 2.167 (dua ribu seratus enam puluh tujuh) hektar melayani 27 (dua puluh tujuh) subak; h. Kecamatan Baturiti seluas kurang lebih 2.049 (dua ribu empat Sembilan) hektar melayani 18 (delapan belas) subak; i. Kecamatan Penebel seluas kurang lebih 4.336 (empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) hektar melayani 31 (tiga puluh satu) subak; dan j. Kecamatan Pupuan seluas kurang lebih 1.099 (seribu sembilan puluh Sembilan) hektar melayani 20 (dua puluh) subak. Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan menjadi kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 90 (sembilan puluh) persen dari luas yang ada atau kurang lebih seluas 18.831 (delapan belas ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan. Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Hortikultura

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

g. Kecamatan Marga seluas 1.792,60 (seribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma enam puluh) hektar melayani 27 (dua puluh tujuh) subak; h. Kecamatan Baturiti seluas 3.233,39 (tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh sembilan) hektar melayani 18 (delapan belas) subak; i. Kecamatan Penebel seluas 4.229,82 (empat ribu dua ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) hektar melayani 31 (tiga puluh satu) subak; dan j. Kecamatan Pupuan seluas 1.046,40 (seribu empat puluh enam koma empat puluh) hektar melayani 20 (dua puluh) subak.

(3)

Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan menjadi kawasan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 90 (sembilan puluh) persen dari luas yang ada atau seluas 18.771,37 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh tujuh) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan.

Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Hortikultura 26. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 47 Pasal 47 Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud Kawasan peruntukan hortikultura dan perkebunan 1. Luas kawasan peruntukan hortikultura dan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b merupakan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, perkebunan dijadikan satu sehingga berubah bunyi lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan diarahkan seluas 29.407,91 (dua puluh sembilan ribu 2. Perubahan penyesuaian luas

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari berupa komoditas yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika yang diarahkan seluas kurang lebih 5.879 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar atau kurang lebih 7 (tujuh) persen dari luas wilayah kabupaten terdiri atas: a. komoditas tanaman bunga dan tanaman hias lainnya tersebar di Kawasan Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti dan Desa Tua, Kecamatan Marga; b. komoditas tanaman sayur mayur di Desa Candikuning dan Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti; c. komoditas tanaman buah-buahan tersebar dalam skala kecil bercampur dengan tanaman perkebunan rakyat, terutama di Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Penebel, Kecamatan Marga dan Kecamatan Baturiti. d. pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering; e. pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanaman singkat; f. pemantapan Kawasan Agropolitan Baturiti berbasis pertanian hortikultura sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan; g. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 empat ratus tujuh koma sembilan puluh satu) hektar atau kurang lebih 34,61 (tiga puluh empat koma enam puluh satu) persen dari luas wilayah terdiri atas: a. kawasan peruntukan hortikultura merupakan kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari berupa komoditas yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika kabupaten terdiri atas: 1. komoditas tanaman bunga dan tanaman hias lainnya tersebar di Kawasan Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti dan Desa Tua, Kecamatan Marga; 2. komoditas tanaman sayur mayur di Desa Candikuning dan Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti; 3. komoditas tanaman buah-buahan tersebar dalam skala kecil bercampur dengan tanaman perkebunan rakyat, terutama di Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Penebel, Kecamatan Marga dan Kecamatan Baturiti. 4. pemanfaatan lahan basah yang belum beririgasi pada bulan-bulan kering; 5. pemilihan jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dengan masa tanaman singkat; 6. pemantapan Kawasan Agropolitan Baturiti berbasis pertanian hortikultura sebagai penggerak perekonomian kawasan perdesaan;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 h.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

pengembangan luasan kawasan budi daya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya. b.

7. pengembangan kemitraan dengan sektor industri dan pariwisata; dan 8. pengembangan luasan kawasan budi daya hortikultura organik secara bertahap pada tiap subak dan desa sesuai potensinya. Kawasan peruntukan perkebunan merupakan kawasan diperuntukkan bagi budi daya tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan kebutuhan sehari-hari, bahan baku industri kecil dan menengah dalam negeri maupun untuk memenuhi kebutuhan ekspor, terdiri atas: 1. perkebunan di seluruh wilayah terutama di Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel dan Kecamatan Marga yang dikelola masyarakat tergabung dalam 145 (seratus empat puluh lima) subak abian; dan 2. perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas: a) komoditas kopi arabika di kawasan Kecamatan Baturiti; b) komoditas kopi robusta di kawasan Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur dan Kecamatan Penebel; c) komoditas kakao di kawasan Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(1)

(2)

Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Peternakan Pasal 48 Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c diperuntukan bagi kegiatan peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian. Sebaran kawasan peruntukan kegiatan peternakan meliputi: a. kawasan peruntukan ternak besar terdiri atas: 1. ternak sapi tersebar di seluruh wilayah terutama di Kecamatan Kerambitan dan Kecamatan Baturiti, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Marga; dan 2. ternak kambing terutama di Kecamatan Pupuan dan Kecamatan Selemadeg Barat. b. kawasan peruntukan ternak kecil terdiri atas:

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Selemadeg Timur dan Kecamatan Penebel; dan d) komoditas cengkeh di kawasan Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Penebel, Kecamatan Marga dan Kecamatan Penebel. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Peternakan Pasal 48 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 1. ternak unggas ayam ras petelur terutama di Kecamatan Penebel; dan 2. ternak ayam buras/ayam kampung terutama di Kecamatan Kerambitan. Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Perkebunan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Perkebunan 27. Ketentuan Pasal 47 dihapus Pasal 49 Pasal 49 Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana Dihapus dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3)huruf c diperuntukkan bagi budi daya tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan kebutuhan sehari-hari, bahan baku industri kecil dan menengah dalam negeri maupun untuk memenuhi kebutuhan ekspor seluas kurang lebih 14.665 (empat belas ribu enam ratus enam puluh lima) hektar atau kurang lebih 18 (delapan belas) persen dari luas wilayah kabupaten terdiri atas: a. perkebunan di seluruh wilayah terutama di Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Baturiti, Kecamatan Penebel dan Kecamatan Marga yang dikelola masyarakat tergabung dalam 145 (seratus empat puluh lima) subak abian; dan b. perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan berdaya saing global pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan terdiri atas: 1. komoditas kopi arabika di kawasan Kecamatan Baturiti; 2. komoditas kopi robusta di kawasan Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Barat, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur dan Kecamatan Penebel; 3. komoditas kakao di kawasan Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur dan Kecamatan Penebel; dan 4. komoditas cengkeh di kawasan Kecamatan Pupuan, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Penebel, Kecamatan Marga dan Kecamatan Penebel.

Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Perikanan

(1)

(2)

Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Perikanan 28. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut: Pasal 50 Pasal 50 Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana (1) tetap 1. dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d meliputi: a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; 2. b. kawasan budi daya perikanan; dan 3. c. kawasan pengolahan ikan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana 4. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: terdiri atas: a. perikanan tangkap di perairan umum meliputi a. perikanan tangkap di perairan umum meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan Danau kegiatan perikanan tangkap di perairan Danau Beratan di Kecamatan Baturiti, Waduk Telaga Beratan di Kecamatan Baturiti, Waduk Telaga Tunjung di Kecamatan Kerambitan; Tunjung di Kecamatan Kerambitan;

Ayat (2) huruf b klausa “dengan batas 0 (nol) mil sampai 6 (enam) mil dari garis pantai” dihapus Ayat (3) huruf b diubah Ayat (3) huruf d dan huruf e dihapus dimasukkan dalam huruf b Ayat (4) penetapan Kawasan Minapolitan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan No. 523/159/2011 tanggal 10 Pebruari 2011

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. perikanan tangkap di perairan laut dengan jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan penangkapan dengan batas 0 (nol) mil sampai 6 (enam) mil dari garis pantai; c. sebaran kegiatan perikanan tangkap di perairan laut sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: 1. perikanan laut skala kecil meliputi kawasan yang memiliki kelompok nelayan tradisional di Desa Lalanglinggah, Kecamatan selemadeg Barat, Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan dan desa-desa lainnya yang memiliki kelompok nelayan; dan 2. perikanan laut skala menengah meliputi kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI)/tempat pelelangan ikan (TPI) di Surabrata, Lalang Linggah, Kecamatan Selemadeg Barat. d. prasarana pendukung kegiatan perikanan laut sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: 1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/Tempat Penimbangan Ikan di Pantai Soka, Kecamatan Selemadeg Barat dan pengembangan baru di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan; dan 2. pangkalan perahu/jukung nelayan tradisional, tersebar di pantai-pantai di seluruh desa nelayan.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. perikanan tangkap di perairan laut dengan jalur penangkapan ikan di wilayah pengelolaan penangkapan; c. sebaran kegiatan perikanan tangkap di perairan laut sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: 1. perikanan laut skala kecil meliputi kawasan yang memiliki kelompok nelayan tradisional di Desa Lalanglinggah, Kecamatan selemadeg Barat, Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan dan desa-desa lainnya yang memiliki kelompok nelayan; dan 2. perikanan laut skala menengah meliputi kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI)/tempat pelelangan ikan (TPI)/ tempat pelelangan ikan (TPI) di Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Desa Antap Kecamatan Selemadeg dan desa-desa lainnya yang memiliki potensi pengembangan perikanan laut. d. prasarana pendukung kegiatan perikanan laut sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: 1. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/Tempat Penimbangan Ikan di Pantai Soka, Kecamatan Selemadeg Barat dan pengembangan baru di Pantai Yeh Gangga, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan; dan 2. pangkalan perahu/jukung nelayan tradisional, tersebar di pantai-pantai di seluruh desa nelayan.

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(3)

Kawasan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan budidaya perikanan air tawar terdiri atas: a. perikanan budi daya di Danau Beratan berupa Keramba Jaring Apung (KJA); b. perikanan budi daya sawah bersama ikan (minapadi); c. kawasan perikanan budi daya perairan umum; d. kawasan perikanan budi daya kolam air tenang; e. kawasan perikanan budi daya saluran irigasi; dan f. balai benih ikan (BBI) dan unit pembibitan rakyat (UPR) meliputi: 1. BBI Meliling di Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan; 2. BBI Pesiapan di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan; 3. BBI Penebel, Kecamatan Penebel; 4. BBI Bolangan di Desa Babahan, Kecamatan Penebel; dan 5. UPR yang tersebar di seluruh kecamatan.

(3)

(4)

Pengembangan kawasan minapolitan Penebel – Tabanan berbasis perikanan budidaya yang

(4)

Kawasan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan budidaya perikanan air tawar terdiri atas: a. perikanan budi daya di Danau Beratan berupa Keramba Jaring Apung (KJA); b. perikanan budi daya sawah bersama ikan (minapadi), kolam air tenang dan saluran irigasi, meliputi: 3. Kecamatan Baturiti; 4. Kecamatan Penebel; 5. Kecamatan Marga; 6. Kecamatan Tabanan; 7. Kecamatan Kediri; 8. Kecamatan Kerambitan; 9. Kecamatan Selemadeg Barat; 10. Kecamatan Selemadeg; 11. Kecamatan Selemadeg Timur; dan 12. Kecamatan Pupuan. c. kawasan perikanan budi daya perairan umum; d. balai benih ikan (BBI) dan unit pembibitan rakyat (UPR) meliputi: 1. BBI Meliling di Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan; 2. BBI Pesiapan di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan; 3. BBI Penebel di Desa Pitra, Kecamatan Penebel; 4. BBI Bolangan di Desa Babahan, Kecamatan Penebel; dan 5. UPR yang tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan kawasan minapolitan Penebel – Tabanan sebagai zona sentra (Minapolis) yang

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

tersebar di Kecamatan Penebel yang didukung sarana pasar ikan di Kawasan Tuakilang Kecamatan Tabanan.

(5)

(6)

Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan industri perikanan dan kelautan terdiri atas: a. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil budi daya perikanan darat di Delod Peken Kota Tabanan; dan b. sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil perikanan di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat; Desa Antap Kecamatan Selemadeg; Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan dan desa-desa lainnya yang tersebar di Kawasan Perkotaan Tabanan, desa-desa pesisir dan desa-desa kawasan budi daya perikanan. Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kawasan pesisir Tabanan di luar kawasan pusat-pusat kegiatan pariwisata, dan perikanan laut baik pembudidayaan maupun penangkapannya diarahkan ke perairan teritorial sebatas 4 (empat) mil wilayah laut kabupaten. Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Pariwisata

(5)

didukung zona pendukung (hinterland) meliputi Kecamatan Marga, Baturiti, Kediri, Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat dan Pupuan, berbasis perikanan budidaya yang tersebar di Kecamatan Penebel yang didukung sarana pasar ikan di Kawasan Tuakilang Kecamatan Tabanan. tetap

(6)

tetap

Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Pariwisata

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 51 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e meliputi: a. kawasan pariwisata; b. kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK); dan c. daya tarik wisata (DTW). (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis provinsi meliputi Kawasan Pariwisata Soka seluas kurang lebih 1.065 (seribu enam piluh lima) hektar terdiri atas: a. Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat; b. Desa Antap dan Desa Brembeng di Kecamatan Selemadeg; b. Desa Beraban dan Desa Tegalmengkeb di Kecamatan Selemadeg Timur; dan c. Desa Kelating dan Desa Tibubiu di Kecamatan Kerambitan.

(3) KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. bagian dari KDTWK Bedugul-Pancasari di wilayah Kabupaten Tabanan seluas kurang

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 29. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, ayat (4) huruf d ditambahkan 8 (delapan) angka, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e merupakan bagian dari perwilayahan pengembangan destinasi wisata daerah DPD Bali Tengah yang dikembangkan melalui: a. Kawasan Pariwisata; b. Kawasan Daya Tarik Khusus (KDTWK); dan c. daya tarik wisata (DTW). (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi terdiri atas : a. Kawasan Pariwisata Soka – Tanah Lot seluas 8.137,14 (delapan ribu seratus tiga puluh tujuh koma empat belas) hektar terdiri atas: 1. Desa Lalanglinggah dan Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat; 2. Desa Antap dan Desa Brembeng di Kecamatan Selemadeg; 3. Desa Beraban dan Desa Tegalmengkeb di Kecamatan Selemadeg Timur; 4. Desa Kelating dan Desa Tibubiu di Kecamatan Kerambitan; 5. Desa Beraban, Desa Belalang, Pandak Gede, dan Desa Bengkel di Kecamatan Kediri; dan 6. Desa Sudimara di Kecamatan Tabanan. (3) Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bagian dari KSPKD Bedugul-Pancasari di wilayah Kabupaten Tabanan seluas 3.325,73 (tiga ribu tiga

CATATAN PERUBAHAN

1. Ayat (1) disesuaikan nomenklatur kawasan pariwisata sesuai PP No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2. Perubahan KDTWK Tanah Lot menjadi Kawasan Pariwisata Tanah Lot 3. Kawasan Pariwisata yang ada di Kabupaten Tabanan menjadi Kawasan Pariwisata Soka – Tanah Lot dengan penambahan delineasi yang menjadi bagi dari kawasan pariwisata 4. Ayat (4) huruf d penambahan desa wisata

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 lebih 412 (empat ratus dua belas) hektar meliputi Desa Candikuning dan Desa Batunya Kecamatan Baturiti; dan b. KDTWK Tanah Lot seluas kurang lebih 252 (dua ratus lima puluh dua) hektar meliputi: 1. Desa Beraban, Desa Belalang, Desa Pangkung Tibah, Desa Pandak Gede, dan Desa Bengkel di Kecamatan Kediri; dan 2. Desa Sudimara di Kecamatan Tabanan. (4) DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pusat-pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata terdiri atas: a. wisata pantai meliputi Pantai Nyanyi, Pantai Tanah Lot, Pantai Kedungu semuanya berlokasi di Kecamatan Kediri; Pantai Yeh Gangga di Kecamatan Tabanan; Pantai Kelating, Pantai Pasut terletak di Kecamatan Kerambitan; Pantai Beraban, Pantai Kelecung di Kecamatan Selemadeg Timur; Pantai Bebali, Pantai Bulungdaya, Pantai Soka, dan Pantai Bonian di Kecamatan Selemadeg; Pantai Batulumbang, Pantai Suwangaluh, Pantai lalanglinggah, dan Pantai Selabih terletak di Kecamatan Selemadeg Barat; b. wisata alam meliputi Danau Beratan, Lembah Pacung, Yeh Panes dan Hutan Bambu Angseri di Kecamatan Baturiti; Alas Kedaton di Kecamatan Marga; Kawasan Jatiluwih, Yeh Panas Penatahan, Yeh Panas Belulang di Kecamatan Penebel; Kawasan Hutan Mekori, Air Terjun Pupuan di Kecamatan Pupuan; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 ratus dua puluh lima koma tujuh puluh tiga) hektar meliputi Desa Candikuning dan Desa Batunya Kecamatan Baturiti.

(4)

DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pusat-pusat kegiatan yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata terdiri atas: a. tetap

b. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Waduk Telaga Tunjung di Kecamatan Kerambitan; c. wisata petualangan meliputi treeking Jatiluwih, , treeking Gunung Batukau, ATV ride, wisata bersepeda di Kecamatan Penebel, treeking di Kecamata Baturiti dan sebagainya; d. desa wisata meliputi : 1. Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga; 2. Desa Wisata Belimbing Kecamatan Pupuan; 3. Desa Wisata Jatiluwih Kecamatan Penebel; 4. Desa Wisata Nyambu Kecamatan Kediri; 5. Desa Wisata Kukuh Kecamatan Marga; 6. Desa Wisata Beraban Kecamatan Kediri; 7. Desa Wisata Sesandan/Sekartaji Tabanan; 8. Desa Wisata Angseri Kecamatan Baturiti; 9. Desa Wisata Wanasari Kecamatan Tabanan; 10. Desa Wisata Yeh Gangga Kecamatan Tabanan; 11. Desa Wisata Abian Tuwung Kecamatan Kediri; 12. Desa Wisata Candi Kuning Kecamatan Baturiti; 13. Desa Wisata Mengesta Kecamatan Penebel; 14. Desa Wisata Biaung Kecamatan Penebel; 15. Desa Wisata Tibubiu Kecamatan Kerambitan;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 c. tetap;

d. desa wisata meliputi : 1. Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga; 2. Desa Wisata Belimbing Kecamatan Pupuan; 3. Desa Wisata Jatiluwih Kecamatan Penebel; 4. Desa Wisata Nyambu Kecamatan Kediri; 5. Desa Wisata Kukuh Kecamatan Marga; 6. Desa Wisata Beraban Kecamatan Kediri; 7. Desa Wisata Sesandan/Sekartaji Tabanan; 8. Desa Wisata Angseri Kecamatan Baturiti; 9. Desa Wisata Wanasari Kecamatan Tabanan; 10. Desa Wisata Yeh Gangga Kecamatan Tabanan; 11. Desa Wisata Abian Tuwung Kecamatan Kediri; 12. Desa Wisata Candi Kuning Kecamatan Baturiti; 13. Desa Wisata Mengesta Kecamatan Penebel; 14. Desa Wisata Biaung Kecamatan Penebel; 15. Desa Wisata Tibubiu Kecamatan Kerambitan; 16. Desa Wisata Kelating Kecamatan Kerambitan; 17. Desa Wisata Kerambitan Kecamatan Kerambitan; 18. Desa Wisata Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 16. Desa Wisata Kelating Kecamatan Kerambitan; 17. Desa Wisata Kerambitan Kecamatan Kerambitan; 18. Desa Wisata Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur 19. Desa Wisata Dalang Kecamatan Selemadeg timur; 20. Desa Wisata Antap/Soka Kecamatan Selemadeg; 21. Desa Wisata Wanagiri Kecamatan Selemadeg; 22. Desa Wisata Lalang linggah/Surabrata Kecamatan Selemadeg 23. Desa Wisata Pujungan Kecamatan Pupuan; 24. Desa Wisata Galiukir/Kebon Padangan Kecamatan Pupuan; 25. Desa Wisata Mekarsari Kecamatan Baturiti; 26. Desa Wisata Mayungan/Antapan Kecamatan Baturiti; 27. Desa Wisata Penatahan Kecamatan Penebel; 28. Desa Wisata Munduk Temu Kecamatan Pupuan; 29. Desa Wisata Brembeng Kecamatan Selemadeg; 30. Desa Wisata Cau Tua Kecamatan Marga; 31. Desa Wisata Tegal linggah Kecamatan Penebel;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 19. Desa Wisata Dalang Kecamatan Selemadeg timur; 20. Desa Wisata Antap/Soka Kecamatan Selemadeg; 21. Desa Wisata Wanagiri Kecamatan Selemadeg; 22. Desa Wisata Lalang linggah/Surabrata Kecamatan Selemadeg 23. Desa Wisata Pujungan Kecamatan Pupuan; 24. Desa Wisata Galiukir/Kebon Padangan Kecamatan Pupuan; 25. Desa Wisata Mekarsari Kecamatan Baturiti; 26. Desa Wisata Mayungan/Antapan Kecamatan Baturiti; 27. Desa Wisata Penatahan Kecamatan Penebel; 28. Desa Wisata Munduk Temu Kecamatan Pupuan; 29. Desa Wisata Brembeng Kecamatan Selemadeg; 30. Desa Wisata Cau Tua Kecamatan Marga; 31. Desa Wisata Tegal linggah Kecamatan Penebel; 32. Desa Wisata Rejasa Kecamatan Penebel; 33. Desa Wisata Pesagi Kecamatan Penebel; 34. Desa Wisata Sangketan Kecamatan Penebel; 35. Desa Wisata Wangaya Gede Kecamatan Penebel; 36. Desa Wisata Tengkudak Kecamatan Penebel;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 32. Desa Wisata Rejasa Kecamatan Penebel; 33. Desa Wisata Pesagi Kecamatan Penebel; 34. Desa Wisata Sangketan Kecamatan Penebel; 35. Desa Wisata Wangaya Gede Kecamatan Penebel; 36. Desa Wisata Tengkudak Kecamatan Penebel; 37. Desa Wisata Senganan Kecamatan Penebel; dan 38. Desa Wisata Babahan Kecamatan Penebel. e. wisata bahari meliputi selancar air (surfing) di Pantai Soka di Kecamatan Selemadeg, Pantai lalanglinggah di Kecamatan Selemadeg Barat, Pantai Pasut dan Pantai Kelating di Kecamatan Kerambitan; f. agrowisata meliputi Agrowisata Strawberry dan sayur di Candikuning Kecamatan Baturiti, perkebunan kopi di Pupuan Kecamatan Pupuan, agroindustri kakao di Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur, Agrowisata tanaman hias di Marga Kecamatan Marga, Agrowisata beras organik dan agrowisata beras merah di Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel; g. wisata budaya meliputi Kawasan Pura Ulundanu Beratan di Kecamatan Baturiti, Kawasan Luar Pura Batukau, Pura Pucaksari

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 37. Desa Wisata Senganan Kecamatan Penebel; 38. Desa Wisata Babahan Kecamatan Penebel; 39. Desa Wisata Sudimara Kecamatan Tabanan; 40. Desa Wisata Kaba-kaba Kecamatan Kediri; 41. Desa Wisata Peken Belayu Kecamatan Marga; 42. Desa Wisata Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur; 43. Desa Wisata Tista Kecamatan Kerambitan; 44. Desa Wisata Sanda Kecamatan Pupuan; dan) 45. Desa Wisata Tajen Kecamatan Penebel. 46. Desa Bongan e. tetap

f.

tetap

g. tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

h.

i.

j. k.

l.

di Kecamatan Penebel, Kawasan Pura Tanah Lot, Kawasan Pura Pekendungan di Kecamatan Kediri, Sarinbuana di Kecamatan Selemadeg, Puri Anyar, Puri Gede Kerambitan di Kecamatan Kerambitan; wisata pendidikan dan penelitian meliputi Kebun Raya Bedugul di Kecamatan Baturiti, Museum Mandala Mathika Subak di Kecamatan Kediri , Taman Makam Pahlawan Margarana di Kecamatan Marga, dan Taman Kupu-kupu Wanasari di Kecamatan Tabanan; wisata belanja meliputi Kawasan Tanah Lot, Kawasan Pasar Kediri di Kecamatan Kediri, Pasar Tradisional Tabanan di Kecamatan Tabanan, Kawasan Pasar Candkuning, Pasar Agro Baturiti, Kawasan Joger di Kecamatan Baturiti; wisata olahraga meliputi Lapangan Golf Nirwana Bali Resort di Kecamatan Kediri; wisata sejarah meliputi Taman Makam Pahlawan Margarana Kecamatan Marga, Taman Makam Pahlawan Pancakatirta diKecamatan Tabanan dan Kawasan Monumen Pahlawan Munduk Malang di Kecamatan Selemadeg Timur; dan wisata kesenian meliputi Sanggar Tari Wratnala di Kecamatan Kediri, Puri Gede Kerambitan di Kecamatan Kerambitan, dan Gedung Kesenian I Ketut Maria di Kecamatan Tabanan. Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Pertambangan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

h. tetap

i.

tetap

j.

tetap

k. tetap

l.

tetap

Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Pertambangan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 52 Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf f meliputi: a. lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan pemanfaatan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. lokasi kegiatan pertambangan skala kecil terbatas berupa pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan pemanfaatan secara terbatas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan c. pendayagunaan potensi panas bumi di Kawasan Candikuning Kecamatan Baturiti untuk alternatif energi yang selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 10 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 53 Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf g merupakan kawasan peruntukan industri untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang potensi tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tabanan meliputi: a. industri kecil dan menengah khusus bahan bangunan dan keramik di Desa Pejaten; b. industri terkait pengolahan bahan makanan potensi sumber daya perkebunan yang ada seperti kopi, kakao, buah-buahan lainnya berupa agroindustri di Kawasan Agropolitan;

Pasal 52 Tetap

Paragraf 10 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 53 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

c. pengembangan industri-industri kecil kreatif di dalam kawasan permukiman baik industri kerajinan, makan olahan dan unggulan lainnya; d. industri terkait hasil perikanan tangkap atau perikanan budidaya; e. industri terkait bahan setengah jadi, untuk produksi barang kerajinan dari bahan hasil kehutanan (kayu); f. industri kecil kerajinan dan cindera mata untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan g. industri kreatif lainnya.

Paragraf 11 Kawasan Peruntukan Permukiman

Paragraf 11 Kawasan Peruntukan Permukiman 30. Ketentuan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 Pasal 54 (1) Rencana pola ruang kawasan peruntukan (1) Rencana pola ruang kawasan peruntukan permukiman 1. Penyesuaian luasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf 28 ayat (3) huruf h merupakan kawasan yang h merupakan kawasan yang diperuntukan bagi diperuntukan bagi kegiatan permukiman atau kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan didominasi oleh lingkungan hunian yang diarahkan hunian yang diarahkan seluas 13.956,58 (tiga belas seluas kurang lebih 12.283 (dua belas ribu dua ratus ribu Sembilan ratus lima puluh enam koma lima puluh delapan puluh tiga) hektar atau 15 (lima belas) delapan) hektar atau 16,43 (enam belas koma empat persen dari keseluruhan luas wilayah meliputi: puluh tiga) persen dari keseluruhan luas wilayah a. kawasan permukiman perkotaan; dan meliputi: b. kawasan permukiman perdesaan. a. kawasan permukiman perkotaan; dan b. kawasan permukiman perdesaan. (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana (2) tetap dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. kawasan permukiman di kawasan perkotaan Tabanan; dan b. kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PPK meliputi kawasan perkotaan Pupuan, Bajera, Baturiti, Penebel, Lalanglinggah, Marga, Megati, Sembunggede, Candikuning dan Kerambitan. (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL dan kawasan perdesaan lainnya.

Paragraf 12 Kawasan Peruntukan Fasilitas Penunjang Permukiman Pasal 55 (1) Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf i, merupakan bagian dari kawasan permukiman baik permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan meliputi: a. fasilitas perdagangan dan jasa; b. fasilitas perkantoran pemerintahan; c. fasilitas pendidikan; d. fasilitas kesehatan; e. fasilitas peribadatan; dan f. fasilitas rekreasi dan olah raga. (2) Fasilitas perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan,

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(3)

tetap

Paragraf 12 Kawasan Peruntukan Fasilitas Penunjang Permukiman Pasal 55 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 atau perdagangan modern yang tersebar di Kawasan Perkotaan Tabanan, maupun pusat kawasan efektif pariwisata; b. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsi PPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL; dan c. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman. (3) Fasilitas perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah kabupaten yang berada di Kawasan Perkotaan Tabanan yang diarahkan dengan luas lahan kurang lebih 8 (delapan) hektar atau 0,01(nol koma nol satu) persen dari luas wilayah kabupaten; b. fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan c. fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusatpusat desa/kelurahan. (4) Fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. fasilitas pendidikan tinggi tersebar di Kawasan Perkotaan Tabanan;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan faslitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan c. fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung. (5) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. fasilitas kesehatan pelayanan wilayah dan internasional di Kecamatan Kediri yang diarahkan dengan luas lahan kurang lebih 7 (tujuh) hektar atau 0,01(nol koma nol satu) persen dari luas wilayah kabupaten; dan b. fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan meliputi Puskemas, Puskesmas Pembantu, Klinik Bersalin yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten. (6) Fasilitas Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. taman-taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. lapangan umum atau lapangan olah raga skala banjar, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota; dan c. lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan volley, basket, bulu tangkis, futtsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan pemukiman. Paragraf 13 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pasal 56 (1) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf j, berupa fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan keamanan disesuaikan dan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang lainnya. (2) fasilitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara meliputi: a. Komplek Rindam IX Udayana terdapat di Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri; b. Komando Distrik Militer (KODIM) dan Kepolisian Resort (Polres) yang berlokasi di Kecamatan Tabanan; dan c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) dan Kepolisian Sektor yang tersebar di setiap ibukota Kecamatan di Kabupaten Tabanan. Pasal 57 (1) Penyediaan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (6) huruf b berupa sarana umum dan tempat sosial meliputi: a. lapangan olah raga terbuka; b. taman kota; c. hutan kota;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 13 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pasal 56 Tetap

Pasal 57 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 d. pelataran terminal; e. pelataran parkir; f. gedung olah raga atau ruang serbaguna; dan g. pelataran bangunan umum lainnya. (2) Sebaran lokasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten. BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 58 (1) Kawasan strategis yang terdapat di wilayah kabupaten terdiri atas: a. kawasan strategis nasional yang terdapat di wilayah kabupaten; b. kawasan strategis provinsi yang terdapat di wilayah kabupaten; dan c. kawasan strategis kabupaten. (2) Kawasan strategis nasional yang terdapat di wilayah kabupaten sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a meliputi Kawasan Strategis Nasional (KSN)Perkotaan Sarbagita (DenpasarBadung-Gianyar-Tabanan).

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Bagian Kesatu Umum 31. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf a diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut: Pasal 58 (1) tetap

(2) Kawasan strategis nasional yang terdapat di wilayah kabupaten sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan); dan b. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Subak – Bali Landscape Catur angga Batukaru, di Kabupaten Tabanan merupakan bagian dari WBD Jatiluwih dengan luas 8.582,89 (delapan ribu lima

CATATAN PERUBAHAN

1. Ayat (2) ditambahkan huruf b --- KSN Kawasan Subak – Bali Landscape Catur Angga Batukaru --Lampiran X PP No. 13 Tahun 2017 tentang RTRWN 2. Perubahan Nomenklatur KSPD dan KSPKD

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(3) Kawasan strategis provinsi yang terdapat di wilayah kabupaten sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi Kawasan Pariwisata Soka di Kecamatan Selemadeg Barat, KDTWK Bedugul-Pancasari di Kecamatan Baturiti, KDTWK Tanah Lot di Kecamatan Kediri dan Kawasan sepanjang jalan nasional/arteri primer; b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi Kawasan Pura Sad Kahyangan Batukau dan Kawasan Warisan Budaya Jatiluwih di Kecamatan Penebel; c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi meliputi Kawasan Kebun Raya Bedugul di Kecamatan Baturiti; dan d. kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi Cagar Alam Batukau, Hutan Lindung Batukau, Taman Wisata Alam Batukau, seluruh kawasan gunung, seluruh pesisir, DAS antar kabupaten dan Kawasan CAT lintas Wilayah. Bagian Kedua Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 ratus delapan puluh dua koma delapan puluh sembilan) (3) Kawasan strategis provinsi yang terdapat di wilayah kabupaten sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi Kawasan Pariwisata Soka – Tanah Lot, KDTWK Bedugul-Pancasari dan Kawasan sepanjang jalan nasional/arteri primer;

b.

tetap

c.

tetap

d.

tetap

Bagian Kedua Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten 32. Ketentuan ayat (2) diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Pasal 59 strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c meliputi: a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Kawasan Perkotaan Tabanan; b. Kawasan Perkotaan Bajera; c. Kawasan Agropolitan Baturiti; d. Kawasan Agropolitan Pupuan; e. Kawasan Agropolitan Penebel; f. Kawasan Agrowisata Jatiluwih; g. Kawasan Efektif Daya Tarik Wisata Khusus Tanah Lot; h. Kawasan Efektif Daya Tarik Wisata Khusus Bedugul; dan i. Kawasan Efektif Pariwisata Soka.

(1) Kawasan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Pasal 59 (1) tetap

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Kawasan Perkotaan Tabanan; b. Kawasan Perkotaan Bajera; c. Kawasan Perkotaan Lalanglinggah; d. Kawasan Perkotaan Megati; e. Kawasan Perkotaan Sembunggede; f. Kawasan Perkotaan Marga; g. Kawasan Perkotaan Baturiti; h. Kawasan Perkotaan Penebel; i. Kawasan Perkotaan Pupuan; j. Kawasan Perkotaan Candikuning; k. Kawasan Perkotaan Kerambitan l. Kawasan Agropolitan Baturiti; m. Kawasan Agropolitan Pupuan; n. Kawasan Agropolitan Penebel; o. Kawasan Agrowisata Jatiluwih; p. Kawasan Efektif Kawasan Pariwisata Tanah Lot; q. Kawasan Efektif KDTWK Bedugul; dan r. Kawasan Efektif Kawasan Pariwisata Soka.

- Ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i diubah terkait Kawasan Pariwisata Tanah Lot - Ayat (2) ditambahkan huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, dan huruf k

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Kawasan radius kesucian Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan terdiri atas: 1. kawasan Pura Batukau, Desa Wangaya Gede, Kecamatan Penebel; 2. kawasan Pura Tanah Lot, Desa Beraban, Kecamatan Kediri; 3. kawasan Pura Pekendu ngan, Desa Beraban, Kecamatan Kediri; 4. kawasan Pura Resi, Desa Nyambu, Kecamatan Kediri; 5. kawasan Pura Luhur Serijong, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg; Dan 6. kawasan Pura Gadingwani di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat. b. Kawasan Warisan Budaya Dunia meliputi Kawasan Catur Angga Batukau dan Kawasan Jatiluwih. (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c meliputi: a. kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam b. Gunung Batukau di Kecamatan Baturiti, Penebel, Selemadeg, c. Selemadeg Timur dan di Kecamatan Pupuan; d. kawasan Hutan Lindung Yeh Leh, Yeh Lebah Kecamatan Selemadeg e. Barat;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (3) tetap

(4) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 f.

(5)

(6)

(1) (2)

Kawasan Hutan Lindung Yeh Ayah Kecamatan Selemadeg Barat; g. Kawasan Danau Beratan dan sekitarnya di Kecamatan Baturiti; h. Kawasan pesisir dan laut, di Kecamatan Kediri, Tabanan, Kerambitan, i. Selemadeg Timur, Selemadeg, dan Kecamatan Selemadeg Barat; dan j. Kawasan Waduk Telaga Tunjung dan sekitarnya Kecamatan Kerambitan. Kawasan strategis kabupaten diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten Tabanan. Kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum Album Peta dan perkecilan peta Album sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 60 Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten. Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(5) tetap

(6) tetap

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 60 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. indikasi program utama pemanfaatan ruang; dan b. penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan ruang udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya. (3) Pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan ruang udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan ruang udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lainnya. (4) Dalam penyelenggaraan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikembangkan peta dasar wilayah atau kawasan yang bersumber dari data peta citra satelit terkini dengan koordinat terpadu antara peta dasar provinsi dengan peta dasar kabupaten/kota yang berbatasan, yang selanjutnya dimutakhirkan setiap lima tahun oleh pemerintah kabupaten. Bagian Kedua Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 61 (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, diselenggarakan melalui : a. indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi b. usulan program utama; c. indikasi lokasi;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Bagian Kedua Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 61 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 d. perkiraan besaran pembiayaan beserta sumbernya; e. instansi pelaksana, dan f. waktu pelaksanaan. (2) Kriteria pengembangan indikasi program utama pemanfaatan ruang terdiri atas: a. mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten; b. mendukung program utama penataan ruang wilayah nasional dan provinsi; c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan; d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima tahunan; dan e. keterpaduan antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kabupaten. (3) Muatan indikasi program utama meliputi: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten. (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang meliputi: a. perwujudan bagian dari PKN, PPK, PPL, kawasan agropolitan di wilayah kabupaten; b. perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten yang terdiri atas sistem prasarana

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 nasional dan provinsi dalam wilayah kabupaten, meliputi: 1. perwujudan sistem jaringan transportasi darat; 2. perwujudan sistem jaringan prasarana: energi, telekomunikasi dan sumber daya air; 3. perwujudan sistem infrastruktur : penyediaan air minum kawasan perkotan dan kawasan perdesaan, pengelolaan air limbah, sistem persampahan dan sistem drainase; 4. perwujudan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki; 5. perwujudan sistem penanggulangan bencana; dan 6. perwujudan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan lainnya. (5) Indikasi program utama perwujudan pola ruang meliputi: a. perwujudan kawasan lindung; b. perwujudan kawasan budi daya; dan c. perwujudan kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten. (6) Pembiayaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Provinsi;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten; c. investasi masyarakat; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (7) Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh: a. Pemerintah; b. pemerintah provinsi; b. pemerintah kabupaten; c. BUMN dan/atau BUMD; d. kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dengan masyarakat; dan e. masyarakat. (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi sektor, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan dalam perwujudan rencana tata ruang dan rencana pola ruang, yang meliputi: a. tahap pertama pada periode tahun 2012-2017; b. tahap kedua pada periode tahun 2018-2022; c. tahap ketiga pada periode tahun 2023-2027; dan d. tahap keempat pada periode tahun 2028-2032. (9) Pembiayaan dan kerjasama pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf e, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (10) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pembiayaan, indikasi instansi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Ketiga Penataan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Ruang Udara dan Penataan Sumber Daya Alam Lainnya Penatagunaan Tanah Pasal 62 (1) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, mencakup: a. penguasaan tanah; b. penggunaan; dan c. pemanfaatan tanah (2) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. (3) Penatagunaan tanah dalam upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah dilaksanakan melalui konsolidasi lahan (land consolidation), bank lahan (land banking), dan penyertaan lahan (land sharing). (4) Penatagunaan tanah tetap mengakui hak-hak atas tanah yang sudah ada. (5) Dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Bagian Ketiga Penataan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Ruang Udara dan Penataan Sumber Daya Alam Lainnya Penatagunaan Tanah Pasal 62 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya. (6) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal dari tanah timbul atau reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai oleh Negara. (7) Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b dan huruf c, yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya mencakup: a. pengamanan sempadan perbatasan administrasi antara wilayah kabupaten/kota sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter di kirikanan garis perbatasan wilayah, serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangunbangunan; b. pengendalian intensitas pembangunan untuk menjaga kualitas lingkungan, kenyamanan, dan cadangan air dalam tanah melalui pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan, dan sempadan bangunan yang penetapan, pengelolaan, dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota dengan memperhatikan faktor-faktor fungsi kawasan dan fungsi bangunan, jumlah lantai, dan tingkat kepadatan; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

c. pemanfaatan ruang bawah permukaan tanah diperkenankan setelah dinyatakan aman bagi lingkungan di dalam maupun di sekitar ruang bawah permukaan tanah berdasarkan hasil kajian teknis. (8) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung dilakukan dengan ketentuan: a. tidak boleh mengganggu fungsi alam; b. tidak mengubah bentang alam; dan c. tidak mengganggu ekosistem alami. (9) Penggunaan tanah di kawasan budidaya dilakukan dengan ketentuan: a. tidak boleh diterlantarkan; b. harus dipelihara dan dicegah kerusakannya; c. tidak saling bertentangan; d. tidak saling mengganggu; dan e. memberikan peningkatan nilai tambah terhadap tanah. Penatagunaan Air Pasal 63 (1) Penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6) ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. penatagunaan perairan di darat terdiri atas air permukaan dan air tanah; dan b. pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Arahan pemanfaatan sumber daya air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

Penatagunaan Air Pasal 63 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. pemanfaatan badan sungai dikembangkan untuk perikanan, wisata tirta, pembangkit listrik tenaga air; b. pemanfaatan air sungai dikembangkan untuk penyediaan air baku untuk irigasi dan air minum; c. pemanfaatan perairan danau diarahkan untuk perikanan, wisata tirta, dan penyediaan air baku untuk air minum; dan d. pembangunan Bendungan Lambuk diarahkan untuk perikanan, penyediaan air baku untuk irigasi dan air minum. (3) Arahan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sumur bor pada setiap cekungan air tanah sesuai peta pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan terdiri atas: a. kebutuhan pokok sehari-hari; b. pertanian rakyat; c. sanitasi lingkungan; b. industri; dan c. pariwisata. (4) Arahan pengendalian pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas: a. penjagaan keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah; b. penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah; c. pembatasan penggunaan air tanah dengan pengutamaan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 d. pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer; e. pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah; f. pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; g. penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; dan h. penerapan perizinan pemanfaatan air tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi kegiatan yang memanfaatkan air tanah menjadi persyaratan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). (5) Arahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. perairan pesisir terdiri atas wilayah perairan laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna; b. pengarahan pada pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

c. peruntukan ruang wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, terdiri atas kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut; d. kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian, kehutanan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya; e. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai; dan f. alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dimanfaatkan untuk alur pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel bawah laut. (6) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penatagunaan Ruang Udara Pasal 64 (1) Penatagunaan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6) ayat (2) huruf c, meliputi konsolidasi pengaturan ruang udara terdiri atas: a. jalur penerbangan;

Penatagunaan Ruang Udara Pasal 64 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. c. d. e. b. c.

frekuensi radio komunikasi; bangunan penunjang telekomunikasi; media elektronik; ketinggian bangunan; pengaturan baku mutu udara; dan pengaturan tingkat kebisingan atau pencemaran. (2) Arahan pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci dan menjaga kenyamanan masyarakat, terdiri atas: a. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan tanah dibatasi maksimal 15 m, kecuali bangunan khusus yang memerlukan ketinggian lebih dari 15 m seperti tower pemancar/penerima, menara pengawas/pengatur penerbangan, bangunanbangunan untuk pertahanan, keamanan, bangunan suci, mercu suar, dan monumen; b. lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi diarahkan pada kawasan budidaya, memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan lingkungan, tidak mengganggu kegiatan keagamaan, kesucian wujud-wujud sakral yang ada di sekitarnya dan dipergunakan secara kolektif; c. pembuangan limbah gas hasil proses suatu pembakaran ke ruang udara harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 d. pembangunan jaringan SUTET dan SUTT harus memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan berdasarkan kajian teknsi dan analisis mengenai dampak lingkungan; dan (3) Pemanfaatan ruang udara untuk jalur lalu lintas wisata udara atau olahraga dirgantara berupa helikopter dan sejenisnya diatur dalam Peraturan Bupati. Penatagunaan Sumber Daya Alam Lainnya Pasal 65 (1) Rencana penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, berupa perlindungan kawasan hutan lindung, cagar alam, taman wisata alam, kebun raya, kawasan danau, kawasan pertanian lahan basah, kawasan perkebunan, kawasan pesisir, dan kawasan laut sebatas 12 mil. (2) Rencana penatagunaan sumber daya lainnya terdiri atas: a. pemantapan fungsi hutan lindung, cagar alam, taman wisata alam, kebun raya dan danau dalam rangka penjagaan ekosistem wilayah b. pemantapan kawasan pertanian lahan basah sebagai wujud fisik dan non fisik dari warisan budaya dunia c. perlindungan alih fungsi kawasan pertanian lahan basah dan peningkatan daya saing melalui peningkatan produktivitas, pengembangan komoditas unggulan, hasil produk dan landsekap pertanian terintegrasi dengan kepariwisataan, secara bertahap menuju pertanian organik dan didukung

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Penatagunaan Sumber Daya Alam Lainnya Pasal 65 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 keterpaduan sistem subak dan sistem agrisbisnis d. peningkatan kualitas kawasan perkebunan rakyat sebagai sector ungghulan yang berdasa saing dan pendukung pelestarian alam e. pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai kawasan konservasi dan pemanfaatan jasa lingkungan. BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum 33. Ketentuan ayat (10) diubah sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 ruang (1) tetap

Pasal 66 (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan wilayah meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan b. arahan sanksi. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berfungsi sebagai: a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan; b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:

CATATAN PERUBAHAN

(2) tetap

(3) tetap

1. Ayat (10) BKPRD dirubah menjadi TKPRD

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. ketentuan kegiatan yang diperolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; b. ketentuan intesitas pemanfaatan ruang berupa tata massa bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau; c. ketentuan prasarana dan sarana paling rendah yang disediakan; dan d. ketentuan lain sesuai karakter masing-masing zona. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan; c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi; b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi/kelistrikan; c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi; d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(4) tetap

(5) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten Tabanan merupakan ketentuan untuk mempertahankan dan melestarikan kawasan berjati diri budaya Bali meliputi: a. penerapan konsep Cathus Patha, Hulu-Teben, dan Tri Mandala sebagai dasar penetapan struktur ruang utama dan arah orientasi ruang; b. perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan suci dan kawasan tempat suci; c. penerapan konsep karang bengang atau ruang terbuka berupa lahan pertanian yang dikelola subak sebagai zona penyangga; d. pengintegrasian dan harmonisasi pemanfaatan jalur-jalur jalan utama kawasan perkotaan untuk kegiatan prosesi ritual keagamaan dan budaya; e. penerapan ketentuan umum ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah; dan f. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan yang mempertimbangkan nilai arsitektur tradisional Bali.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (6) tetap

(7) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah. (9) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penerapan peraturan zonasi, mekanisme perizinan pemanfaatan ruang, dengan berpedoman pada rencana rinci tata ruang. (10) Pelaksanan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Bupati dibantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten. (11) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan Pasal 67 (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf a meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKN; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemantapan Kawasan Perkotaan Tabanan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (8) tetap (9) tetap

(10) Pelaksanan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Bupati dibantu Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten. (11) tetap

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan Pasal 67 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 sebagai perkotaan di sekitar kawasan perkotaan inti dari PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan, pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, dan regional, kegiatan pariwisata, kegiatan sosialbudaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan nasional, dan regional, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik, pelayanan telekomunikasi dan utilitas perkotaan lainnya; kegiatan yang dapat mendukung pelestarian bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola permukiman tradisional setempat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 d. pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep Catus Patha, Tri Mandala serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali; e. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah; f. pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun (KWT), paling besar 60 (enam puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan; g. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan; dan h. penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan peraturan daerah. (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

b.

c. d.

e. f.

g.

non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan energi dan listrik; kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perkotaan; kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep Catus Patha, Tri Mandala serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali; penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari luas kawasan perkotaan; pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari permukaan tanah; dan penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan Pasal 68 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan; b. ketentuan umum peraturan zonasi pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam termasuk perikanan tangkap dengan ciri bentang pola ruang pertanian dan lingkungan alami; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian di luar kawasan lindung, kegiatan penghijauan, kegiatan yang mendukung pelestarian karang bengang sebagai ruang terbuka hijau pada batas antar desa/unit permukiman sebagai identitas desa; c. kegiatan yang mendukung pelestarian budaya dan lingkungan hidup bagi wilayahnya; d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;

Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan Pasal 68 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. pemanfaatan ruang kawasan perdesaan disesuaikan dengan mempertahankan proporsi lahan pertanian tanaman pangan paling sedikit 90 (sembilan puluh) persen dari luas kawasan pertanian; dan f. pemanfaatan ruang kawasan perdesaan disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, mengacu pada rencana tata palemahan pada awig-awig Desa Adat/Pakraman; (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pembangunan sarana olah raga, kegiatan penghijauan, dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana serta fasilitas umum; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a sepanjang tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan lokal; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; d. pengembangan PPL diarahkan untuk melayani jumlah pendudukpaling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa dan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian, kegiatan budidaya perikanan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian dan budidaya perikanan termasuk pasar agro dan pasar ikan, terminal agribisnis, kegiatan pariwisata berbasis agropolitan dan minapolitan, kegiatan penelitian dan penghijauan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama lahan pertanian dan tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. penyediaan prasarana dan sarana kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke pusat produksi, perbankan dan terminal agribisnis. Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Transportasi

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Transportasi 34. Ketentuan ayat (2) huruf a diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 69 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf c terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan; b. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Tipe B; c. ketentuan umum peraturan zonasi terminal Tipe C; d. Ketentuan umum perturan zonasi terminal angkutan barang; e. Ketentuan umum peraturan zonasi sentra parkir khusus; dan f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf c meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, kolektor primer, jalan bebas hambatan, lokal primer, arteri sekunder, serta ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar terminal tipe B dan terminal tipe C, ketentuan umum peraturan zonasi terminal angkutan barang, dan ketentuan umum peraturan zonasi sentra parkir khusus; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian yang

Pasal 69 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf c terdiri atas: a. tetap b. dihapus c. tetap d. tetap e. tetap f.

tetap

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf c meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, kolektor primer, jalan bebas hambatan, lokal primer, arteri sekunder, serta ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sekitar terminal tipe B dan terminal tipe C, ketentuan umum peraturan zonasi terminal angkutan barang, dan ketentuan umum peraturan zonasi sentra parkir khusus; dan b. tetap

CATATAN PERUBAHAN

1. Ayat (1) huruf b dihapus 2. Ayat (4) dihapus 3. Terkait dengan tidak ada lagi Terminal Tipe B

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun kereta api dan arahan peraturan zonasi untuk jalur kereta api. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; d. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH) paling rendah 30 (tiga puluh) persen; dan e. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal Tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut:

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(3) tetap

(4) dihapus

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe B, penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan b. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman; c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe B; d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe B; e. terminal tipe B dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pengembangan kawasan terminal tipe C, penyediaan fasilitas utama terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan b. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang dan taman; c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe C; d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

f.

(5) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe C; dan e. terminal tipe C dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal angkutan barang sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pembangunan kawasan terminal angkutan barang, penyediaan fasilitas utama terminal angkutan barang seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan angkutan umum, tempat parkir kendaraan selama menunggu bongkar muat barang, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat instirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal dan penyediaan fasilitas penunjang terminal angkutan barang seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/mushola, kios/katin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, fasilitas telepon umum, tempat penitipan barang, dan penghijauan; b. kegiatan yang diperperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan lalu lintas, dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(6) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan disekitar terminal angkutan barang; d. terminal angkutan barang dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasionalisasi terminal angkutan barang; dan e. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar kendaraan dari terminal angkutan barang dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal angkutan barang. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentra parkir khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan pembangunan fasilitas sentra parkir khusus, tempat parkir kendaraan umum, penyediaan fasilitas penunjang sentra parkir khusus seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/moshula, kios/katin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, fasiltas telepon umum, dan penghijuan; b. kegiatan yg diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(7) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 dimaksud huruf a yang tidak mengganggu kelancaran operasionalisasi kegiatan di sentra parkir khusus; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran kelancaran operasionalisasi kegiatan serta fungsi di sekitar sentra parkir khusus; d. sentra parkir khusus dilengkapai dengan RTH paing sedikit 20 (dua puluh) persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional kegiatan di sentra parkir khusus; dan e. penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar kendaraan dari Sentra parkir khusus dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk Sentra parkir khusus. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas operasi kereta api, penyediaan RTH, dan pembangunan fasilitas penunjang jalur kereta api lainnya yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(8) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api. Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Energi/Kelistrikan Pasal 70 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf d, meliputi areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar SUTET dan SUTT harus mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dibebaskan dari bangunan serta wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan, terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pembangkit tenaga listrik; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik. (2) ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Energi/Kelistrikan Pasal 70 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi instalasi jaringan pipa gas bumi, manusia dan mahkluk hidup lainnya, ramah lingkungan, dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan pipa gas bumi; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa gas bumi, manusia dan mahkluk hidup lainnya, lingkungan, dan mengganggu fungsi sistem jaringan pipa gas bumi. (3) ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTD, PLTG, dan PLTGU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, perparkiran, dan kegiatan lain yang

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan SUTET dan SUTT diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengaturan penempatan tiang SUTET dan SUTT; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengadaan tanaman di sekitar areal lintasan SUTET dan SUTT, penyediaan lapangan terbuka paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT dan 11 (sebelas) meter untuk SUTET, penyediaan lapangan olah raga paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan 15 (lima belas) meter untuk SUTET; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan di sekitar areal lintasan SUTET dan SUTT; d. pemanfaatan ruang untuk jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter dari SUTT dan paling sedikit 15 (lima belas) meter untuk SUTET; dan e. ketentuan penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 71 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf e berupa stasiun telepon otomat dan Base Transceiver Station (BTS) meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi, dengan ketentuan teknis meliputi: 1. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter; 2. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan 3. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat-pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem

Paragraf 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 71 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 jaringan bawah tanah dan terintegrasi dengan jaringan infrastruktur lainnya atau tanpa kabel. Paragraf 6 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Sumber Daya Air Pasal 72 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf f meliputi: a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem wilayah sungai; b. Ketentuan umum peraturan zonasi cekungan air tanah (CAT); b. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi; c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air baku untuk air minum; dan d. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengendalian daya rusak air. (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air dan kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Paragraf 6 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Sumber Daya Air Pasal 72 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menggangu fungsi sungai, waduk, dan Cekungan Air Tanah sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air. (3) Ketentuan umum zonasi untuk cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. perlindungan kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah secara alami; 2. pengembangan zona konservasi air tanah meliputi zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah dan zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak; 3. pemeliharaan cekungan air tanah melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah; dan 4. konservasi air tanah secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui: perlindungan dan pelestarian air tanah; pengawetan air tanah; dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan konservasi air tanah melalui pemantauan air tanah untuk mengetahui

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder dan tersier; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan saluran; 2. kegiatan pengembangan bangunan milik organisasi subak pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan terbangun sesuai rencana pola ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan krama subak bersangkutan; dan 3. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; d. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab pemerintah; dan e. pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air (subak). (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. perlindungan dan pemeliharaan bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya; dan 2. pengembangan kerja sama antar wilayah dalam penyediaan air baku untuk air minum. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku; dan d. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum diutamakan dari air permukaan maupun

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 air tanah, dan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesucian kawasan. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. normalisasi sungai secara berkelanjutan; 2. pengembangan bangunan penahan banjir; dan 3. pengembangan informasi kawasan rawan banjir. b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu sistem prasarana pengendalian daya rusak air; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan; dan 2. membangun pada kawasan rawan longsor. Paragraf 7 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Lingkungan Pasal 73 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) huruf g meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM); b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan persampahan;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 7 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Prasarana Lingkungan Pasal 73 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan air limbah; d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi penyediaan jalur evakuasi bencana. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum, penghijauan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill), pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemberian tanda-tanda, informasi dan sosialisasi jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bila terjadi bencana; 2. tersedianya tempat-tempat berkumpul bila terjadi bencana;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 3. pengembangan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya bencana; dan 4. penyediaan ruang-ruang evakuasi bencana mencakup lapangan umum, gedungserbaguna atau rumah sakit rujukan. b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan d. jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan-jalan utama wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat tempat atau ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit. Paragraf 8 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Lindung

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 8 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Lindung

35. Ketentuan huruf o dan huruf p dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: Pasal 74 Pasal 74 Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) huruf a lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) huruf meliputi: a meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan a. tetap lindung;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci; e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai; f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang; h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Danau Beratan; i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Waduk Telaga Tunjung; j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau; k. ketentuan umum peraturan zonasi cagar alam; l. ketentuan umum peraturan zonasi taman wisata alam; m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Kebun Raya Ekakarya Bedugul; n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; p. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; q. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan r. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. tetap c. tetap d. tetap e. tetap f.

tetap

g. tetap h. tetap i.

tetap

j.

tetap

k. tetap l. tetap m. tetap n. tetap o. dihapus p. dihapus q. tetap r.

tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 75 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kepentingan religi, pertahanan dan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan instalasi air, jalan umum, pengairan, bak penampungan air;fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, sarana keselamatan lalulintas laut/udara, dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi. Pasal 76 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b meliputi:

Pasal 75 Tetap

Pasal 76 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 77 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi: a. pengendalian secara ketat pembangunan di dalam kawasan suci; b. kegiatan terbangun yang sudah ada (eksisting), perlu dikendalikan agar tidak difungsikan untuk kegiatan yang sifatnya mengganggu kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan upacara keagamaan; c. penataan kawasan suci kecuali pegunungan, laut, dan campuhan perlu dilengkapi dengan rencana rinci tata ruang untuk mendukung kelangsungan fungsi lindung; d. kawasan suci gunung merupakan kawasan gunung dengan kemiringan paling sedikit 45 (empat puluh lima) derajat sampai ke puncak, pengaturannya disetarakan dengan kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air dalam rangka penerapan konsep wana kertih;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 77 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. kawasan suci Danau Beratan merupakan kawasan perairan Danau Beratan beserta sempadannya pengaturannya disetarakan dengan kawasan kawasan sekitar danau dengan lebar sempadan paling sedikit 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari tepi danau dalam rangka penerapan konsep danu kertih; f. kawasan suci campuhan merupakan tempat lokasi pertemuan dua buah sungai pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan sungai atau paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi campuhan; g. kawasan suci pantai merupakan kawasan sempadan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai wilayah kabupaten pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan pantai atau paling sedikit 100 (seratus) meter ke arah darat dari permukaan air laut pasang; h. kawasan suci laut pengaturannya disetarakan dengan kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu; i. kawasan suci mata air merupakan tempat-tempat keberadaan mata air yang digunakan sebagai lokasi pengambilan air suci untuk upacara keagamaan bagi umat Hindu pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan mata air; dan j. kawasan suci cathus patha merupakan persimpangan-persimpangan utama wilayah atau desa pekraman yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara tawur kesanga, yang harus

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 terlindung dari kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan. Pasal 78 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d meliputi: a. penetapan kawasan tempat suci dengan status Pura Sad Kahyangan dan Pura Dang Kahyangan dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali; b. radius kesucian kawasan tempat suci ditetapkan mengacu Bhisama PHDIP Tahun 1994 meliputi: 1. kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius paling sedikit apeneleng agung yang disetarakan dengan 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura. 2. kawasan tempat suci di sekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius paling sedikit apeneleng alit yang disetarakan dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura. 3. kawasan tempat suci di sekitar Pura Kahyangan Jagat , Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya, dengan radius paling sedikit apenimpug atau apenyengker, yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat dengan ketentuan terdiri atas 50 meter untuk bangunan bertingkat dan 25 meter untuk bangunan tidak bertingkat. c. persyaratan kegiatan dan bangunan dalam radius kawasan tempat suci ditetapkan sesuai kondisi

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Pasal 78 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 setempat dan mengacu konsep tri wana yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan. 1. zona inti adalah zona utama karang kekeran sesuai dengan konsep maha wana yang diperuntukkan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan; 2. zona penyangga adalah zona madya karang kekeran yang sesuai konsep tapa wana diperuntukkan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas darmasala, pasraman, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan; 3. zona pemanfaatan adalah zona nista karang kekeran yang sesuai konsep sri wana diperuntukkan sebagai kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi pengempon, penyungsung dan penyiwi pura, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci; d. penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing, diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 79 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e terdiri atas: a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; b. kegiatan atau bangunan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai, mencakup: 1. kegiatan kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup : obyek wisata bahari, rekreasi pantai, ekowisata, olahraga pantai, kegiatan terkait perikanan budidaya dan perikanan tangkap, komunikasi, kegiatan pertanian tanaman pangan, ruang terbuka hijau, dan kegiatan ritual keagamaan; 2. bangunan bangunan fasilitas penunjang pariwisata non permanen dan temporer, bangunan umum terkait sosial keagamaan, bangunan terkait kegiatan perikanan tradisional, perikanan budidaya dan dermaga, bangunan pengawasan pantai, bangunan pengamanan pantai dari abrasi, bangunan evakuasi bencana, dan bangunan terkait pertahanan dan keamanan; 3. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan dengan syarat adalah permukiman, akomodasi wisata secara terbatas dan fasilitas penunjang permukiman lainnya; 4. integrasi sinergi antara pada kawasan dengan penggunaan campuran antara kegiatan ritual,

Pasal 79 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 penambatan perahu nelayan tradisional serta kawasan rekreasi pantai; dan 5. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair. c. prasarana minimal pada kawasan sempadan pantai, mencakup : 1. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; 2. kewajiban menyediakan ruang terbuka publik (public space ) minimal 3 meter sepanjang garis pantai; 3. pengembangan program pengamanan dan penataan pantai pada seluruh kawasan pantai rawan abrasi; 4. penyediaan tempat-tempat dan jalur-jalur evakuasi pada kawasan pantai yang rawan tsunami; dan d. pengecualian lebar sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah mendapat kajian teknis dan mendapatkan persetujuan gubernur menyangkut analisis topografi, biofisik, hidrooceanografi pesisir, kebutuhan ekonomi, budaya setempat, potensi bencana alam, kedudukan Pasal 80 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi: a. penetapan jarak sempadan sungai, meliputi: 1. pada kawasan perkotaan : 3 (tiga) meter untuk sungai bertanggul, 10 meter untuk sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) meter, 15 (lima belas) meter untuk sungai

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 80 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 berkedalaman 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) meter; dan 20 (dua puluh) meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter; 2. pada kawasan perdesaan : 5 (lima) meter untuk sungai bertanggul; 10 (sepuluh) meter untuk kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter; 15 (lima belas) meter untuk kedalaman 3 (tiga) sampai 20 (dua puluh) meter; dan 30 (tiga puluh) meter untuk kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter; 3. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan kontruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai; dan 4. untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 50 meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau. b. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan, bersyarat atau dilarang di kawasan sempadan sungai meliputi: 1. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau; 2. kegiatan kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya mencakup : obyek wisata, rekreasi, kegiatan ritual keagamaan; 3. pendirian bangunan penunjang fungsi taman rekreasi, wisata alam (ekowisata), olahraga air,

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 kegiatan sosial budaya, kegiatan perikanan dan pengelolaan badan air atau pemanfaatan air; 4. pemanfaatan untuk budidaya pertanian dalam arti luas dengan jenis tanaman dan perikanan budidaya; 5. pemanfaatan untuk pemasangan reklame dan papan pengumuman dengan persyaratan tertentu; 6. pemanfaatan untuk pemasangan bentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum dengan persyaratan tertentu; 7. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan tertentu; dan 8. pelarangan membuang sampah, limbah padat dan/atau cair. c. persyaratan dan prasarana minimal kawasan sempadan sungai, meliputi: 1. penyediaan taman telajakan minimal 10% (sepuluh persen) dari lebar sempadan; 2. kewajiban menyediakan ruang terbuka publik (public space) minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman telajakan; 3. pencegahan kegiatan budidaya sepanjang sungai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai; 4. pengendalian kegiatan di sekitar sempadan sungai; 5. penataan dan normalisasi alur sungai dalam upaya mengantisipasi bencana banjir; 6. pengamanan daerah aliran sungai; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 7. sempadan sungai pada sungai tanpa bahaya banjir yang memiliki jurang, mengikuti ketentuan aturan sempadan jurang. Pasal 81 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g meliputi: a. penetapan jarak sempadan jurang, meliputi: 1. daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng sekurangkurangnya 45% (empat puluh lima persen), kedalaman sekurangkurangnya 5 (lima) meter dan bidang datar bagian atas sekurangkurangnya 11 (sebelas) meter; dan 2. sempadan jurang dapat kurang dari ketentuan pada poin a di atas khusus bagi bangunan untuk kepentingan umum, keagamaan, hankam dengan dinyatakan stabil setelah melalui penelitian teknis dari instansi berwenang. b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan jurang untuk RTH, pengamanan sempadan jurang, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah longsor, dan pendirian bangunan secara terbatas yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan jurang sebagai kawasan perlindungan setempat; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 81 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 d. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan jurang sebagai kawasan perlindungan setempat. Pasal 82 Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan Danau Beratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h meliputi: a. penetapan jarak sempadan danau, mencakup daratan dengan jarak 50 meter sampai 100 meter dari titik pasang air danau tertinggi; dan/atau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik air danau; b. Pengaturan kegiatan sempadan danau, terdiri atas : 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, kegiatan budidaya perikanan, sarana pengolahan air baku, kegiatan transportasi penyeberangan, kegiatan rekreasi air secara terbatas; 2. bangunan yang diperbolehkan adalah bangunan terkait pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, bangunan kawasan tempat suci, bangunan penunjang kegiatan rekreasi, bangunan dermaga dan fasilitas transportasi penyeberangan, jalan inspeksi, tempat parkir, dan bangunan penunjang budidaya perikanan; 3. pencegahan kegiatan budidaya sekitar danau yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau; 4. pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu nilai kesucian danau, terutama

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 82 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 pada kawasan pinggir danau yang digunakan untuk upacara agama, kegiatan pertanian maupun sarana dan prasarana kepariwisataan; dan 5. pengendalian kegiatan yang telah ada di pinggir danau. c. Prasarana dan sarana minimal kawasan sempadan danau, meliputi : 1. tersedia pedestrian sebagai jalan melingkar bila memungkinkan sekaligus sebagai jalan inspeksi; 2. fasilitas penyelamatan; 3. pengamanan kelestarian lingkungan kawasan hulu; 4. tersedia ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi dan upacara keagamaan; 5. tersedia pengaturan tentang jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana; 6. tersedia sistem pengamanan kegiatan kegiatan rekreasi air; dan 7. penyelamatan fisik danau melalui pengembangan struktur alami maupun struktur buatan untuk mencegah abrasi dan pendangkalan danau; Pasal 83 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Waduk Telaga Tunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i meliputi: a. penetapan sempadan jarak sekitar waduk telaga Tunjung minimal 50 meter dari konstruksi Bendungan;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 83 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. kegiatan dan bangunan yang diperbolehkan di kawasan sekitar Waduk Telaga Tunjung meliputi pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau, kegiatan budi daya perikanan, sarana pengolahan air baku, kegiatan rekreasi air secara terbatas; c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat di kawasan sekitar danau atau Waduk Telaga Tunjung meliputi bangunan terkait pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, bangunan kawasan tempat suci, bangunan penunjang kegiatan rekreasi, bangunan jalan inspeksi, tempat parkir, dan bangunan penunjang budi daya perikanan; dan d. kegiatan dan bangunan yang dilarang di kawasan sekitar Waduk Telaga Tunjung meliputi kegiatan budi daya sekitar waduk yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk. Pasal 84 Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf j meliputi: a. penetapan RTH dengan kriteria terdiri atas: 1. ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi taman perkotaan, hutan perkotaan, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, Taman Wisata Alam dan sejenisnya;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 84 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan didominasi komunitas tumbuhan. b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; 2. pengembangan taman-taman berupa taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala perkotaan yang terintegrasi dengan lapangan terbuka; dan 3. pemantapan taman-taman perkotaan sebagai pusat kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, keagamaan. c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemanfatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan dan persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan; dan 2. pendirian bangunan pada RTH pada ruang terbuka dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, pertanian, dan keagamaan. d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Konservasi

Pasal 85 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf k meliputi: a. kawasan cagar alam dibagi dalam 3 (tiga) blok pengelolaan meliputi blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya; b. jenis kegiatan yang diperbolehkan pada semua blok pengelolaan meliputi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya serta kegiatan spiritual dan keagamaan; c. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada blok pemanfaatan meliputi kegiatan wisata terbatas dengan hanya dapat dilakukan berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya; dan d. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan pada semua blok adalah kegiatan perburuan satwa, memasukkan tumbuhan dan satwa bukan endemic, memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan &

36. Ketentuan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut: Pasal 85 (1) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

satwa endemik yang ada, mengubah bentang alam yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang mengganggu fungsi cagar alam sebagai kawasan suaka alam. e. prasarana dan sarana minimum; 1. tersedia jalan setapak untuk jaringan pergerakan sesuai kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan penyelamatan; dan 2. tersedia penanda informasi dan patokpatok batas cagar alam dan f. pemanfaatan cagar alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman (2) tetap wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf l dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata alam dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang budi daya, diarahkan sebagai berikut: a. kawasan taman wisata alam dibagi dalam 3 (tiga) blok pengelolaan meliputi blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya; b. jenis kegiatan yang diperbolehkan pada semua blok pengelolaan meliputi penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya, spriritual dan keagamaan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat yang dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budi daya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam. c. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pengusahaan pariwisata alam hanya pada blok pemanfaatan meliputi : 1. usaha pengusahaan jasa wisata alam terdiri atas : informasi pariwisata, pramuwisata, transportasi, perjalanan wisata, cinderamata dan makanan dan minuman. 2. usaha sarana wisata alam terdiri atas : wisata tirta, akomodasi, transportasi, wisata petualangan dan olahraga minat khusus d. blok pemanfaatan dan blok lainnya, digunakan sesuai kepentingan tertentu ; e. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

bangunan penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang mengganggu fungsi taman wisata alam sebagai kawasan pelestarian alam. f. intensitas pemanfaatan ruang pada blok pemanfaatan untuk kegiatan pengusahaan wisata alam terdiri atas : 1. koefisien wilayah terbangun (KWT) untuk kegiatan pengusahaan wisata alam pada blok pemanfaatan paling banyak 50% dari luas blok pemanfaatan; dan 2. luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin. g. ketentuan lain yang dibutuhkan, terutama bagi pemanfaatan ruang dan kegiatan wisata alam meliputi: pemanfaatan taman wisata alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan petunjuk teknis yang ada serta armonis dengan nilai kerafan lokal masyarakat setempat. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kebun Raya (3) tetap Ekakarya Bedugul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf m diarahkan sebagai berikut: a. kawasan kebun raya dibagi dalam 3 (tiga) zona meliputi zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi; b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

1. pada zona penerima meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi dan fasilitas penunjang untuk pengunjung termasuk tempat parker kendaraan; 2. pada zona pengelola meliputi kantor pengelola, pembibitan, dan sarana penelitian; dan 3. pada zona koleksi meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditetantukan berdasarkan pola klasifikasi, taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya. c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan fasilitas dan bangunan terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat merubah bentang untuk kegiatan yang tidak sesuai masterplan kebun raya yang telah ditetapkan; e. Prasarana minimal yang harus ada adalah : jalur sirkulasi lalu lintas sesuai dengan masterplan, fasilitas sanitasi dan fasilitas peribadatan yang telah ada ataupuan yang dikembangkan baru sesuai kebutuhan; dan f. ketentuan lain yang dibutuhkan, adalah memiliki masterplan Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah melalui Lembaga yang ditunjuk. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan (4) tetap konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf n diarahkan sebagai berikut:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

a. pengembangan zonasi kawasan menjadi zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan; b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut; perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian, dan/atau pendidikan pada zona inti; 2. perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan 3. perlindungan terhadap tempat kegiatan sosial budaya, ritual adat dan keagamaan. c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain yang ditetapkan di zona rehabilitasi, dan pengendalian kegiatan rekreasi pantai dan pariwisata bahari; d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, penangkapan ikan secara destruktif, dan pengambilan pasir laut; dan e. pengaturan lebih lanjut dituangkan dengan Peraturan Daerah tersendiri mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan (5) dihapus cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf o diarahkan sebagai berikut:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pengamanan, perlindungan, pelestarian cagar budaya, pendirian bangunan pengawasan cagar budaya, penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, wisata dan rekreasi, sosial budaya, penghijauan, dan kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan cagar budaya; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar budaya. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 86 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf p meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Alam 37. Ketentuan Pasal 86 dihapus Pasal 86 Dihapus

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. mengurangi tingkat keterjalan lereng, dengan membuat teras bangku; 2. meningkatkan dan memperbaiki sistem drainase baik air permukaan maupun air tanah; dan 3. penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah tersebut dan pengembangan bangunan penahan gerakan tanah. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi relokasi bangunan pada kawasan rawan longsor potensi tinggi, dan pengaturan kegiatan budi daya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu kawasan rawan tanah longsor. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk menahan gelombang;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 2. penanaman pohon-pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman gelombang pasang; dan 3. mengembangkan titik-titik dan jalur evakuasi di pantai untuk mengakomodasi pelaku kegiatan dan wisatawan di pantai bila terjadi gelombang pasang. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan selain untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu kawasan rawan gelombang pasang. (4) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencegah terjadinya abrasi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembuatan tanggul atau bangunan pemecah gelombang, reklamasi pantai dan kegiatan lain yang tidak berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, dan kegiatan lain yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi, diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan; 1. kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana antara lain normalisasi sungai, pelestarian kawasan sungai, mengembangkan kawasan sungai sebagai kawasan preservasi dan koservasi budaya serta pengembangan saluran drainase yang terintegrasi; 2. kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan ancaman bencana; 3. Penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 4. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya bencana alam banjir; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya bencana alam banjir, dan menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan d. ketentuan khusus untuk kawasan rawan banjir meliputi :

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 1. penetapan batas dataran banjir pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan 2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Geologi

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Geologi 38. Ketentuan ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut: Pasal 87 Pasal 87 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Pasal 74 huruf q meliputi: huruf q meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan a. tetap rawan gempa bumi; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan b. tetap rawan gerakan tanah; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan c. tetap rawan tsunami; c1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana abrasi pantai; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan d. tetap imbuhan air tanah; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan e. tetap sempadan mata air. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan (2) tetap rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi diarahkan sebagai berikut:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi; dan 2. pengembangan teknologi bangunan yang adaptif terhadap bencana gempa bumi. b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu kawasan rawan gempa bumi. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan (3) tetap rawan gerakan tanah sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan; 2. pengembangan bangunan penahan gerakan tanah; dan 3. sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pendirian bangunan selain untuk kepentingan pematauan ancaman bencana dan kepentingan umum , sedangkan bangunan lainnya yang telah ada disarankan untuk direlokasi; dan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu kawasan rawan gerakan tanah. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan (4) tetap rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pengembangan sistem peringatan dini di sepanjang pantai wilayah kabupaten; 2. pengembangan ruang terbuka disepanjang garis pantai sebagai zona penyangga; 3. perlindungan terumbu karang alami; dan 4. pengembangan pelindung buatan seperti terumbu koral, gumuk pasir, pepohonan (jalur hijau) dan dinding pemecah gelombang. b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu kawasan rawan tsunami; d. pengembangan jalur/rute evakuasi penduduk dan wisatawan menuju ke tempat yang paling sedikit memiliki ketinggian 10 (sepuluh) meter di atas permukaan laut atau menuju ketampat yang lebih aman; dan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

e. pengembangan bangunan evakuasi yang memiliki ketinggian paling sedikit 10 (sepuluh) meter dengan kontruksi yang kuat, kokoh, bagian bawah kosong dan dapat menampung banyak orang, pada setiap blok kawasan di pinggir pantai. (4a) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencegah terjadinya abrasi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembuatan tanggul atau bangunan pemecah gelombang, reklamasi pantai dan kegiatan lain yang tidak berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, dan kegiatan lain yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan (5) tetap imbuhan air tanah sebagaimana pada ayat (1) huruf d diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kawasan resapan air; 2. meningkatkan upaya pelestarian kawasan melalui reboisasi, rehabilitasi, penanaman pohon, vegetasi; 3. penelitian dan pemetaan air tanah detail pada masing-masing cekungan air tanah

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah; 4. pengharusan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun; dan 5. menerapkan secara ketat perizinan pemakaian air tanah, dan pengenaan tarif progresif. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan mengurangi bangunan fisik yang akan mengganggu kawasan resapan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu kawasan imbuhan air tanah. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan (6) tetap sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH, kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air sebagai kawasan perlindungan setempat; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan sekitar mata air sebagai kawasan perlindungan setempat.

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Lainnya

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Lainnya 39. Ketentuan ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut: Pasal 88 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf r meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memiliki keunikan lansekap alam yang khas. (1a) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf o diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pengamanan, perlindungan, pelestarian cagar budaya, pendirian bangunan pengawasan cagar budaya, penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, wisata dan rekreasi, sosial budaya, penghijauan, dan kegiatan lain yang mendukung pelestarian cagar budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan cagar budaya; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

Pasal 88 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf r meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan plasma nutfah; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memiliki keunikan lansekap alam yang khas.

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar budaya. (2) tetap

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nutfah dengan kawasan budi daya atau kawasan berfungsi lindung di sekitarnya, integrasi pelestarian kawasan dengan kegiatan wisata desa, dan kerja sama pengelolaan dengan desa adat; b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan perlindungan kepentingan umum; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu kawasan perlindungan plasma nutfah. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan (3) tetap yang memiliki keunikan lansekap alam yang khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pelestarian kegiatan pertanian tanaman pangan yang dikelola subak, dan pengembangan kerja sama pengelolaan dengan desa adat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 1. pendirian bangunan penunjang di kawasan terasering yang hanya terkait kegiatan pertanian tanaman pangan; dan 2. bangunan penunjang di sekitar kawasan terasering sawah di luar permukiman alami penduduk adalah bangunan penunjang kegiatan pariwisata dan akomodasi wisata desa secara terbatas yang diatur lebih lanjut dalam rencana detail tata ruang kawasan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu ekosistem kawasan yang memiliki keunikan lansekap alam yang khas. Paragraf 9 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Budidaya

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Paragraf 9 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Budidaya 40. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 89 Pasal 89 Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budi Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) huruf b meliputi: huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan peruntukan hutan rakyat; rakyat; b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman peruntukan pertanian tanaman pangan; pangan; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura peruntukan hortikultura; dan perkebunan; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan; peruntukan peternakan;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan; f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan; g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata; h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan; i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri; j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman; dan l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Pasal 90 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman tanaman kayu-kayuan, agro forestry, wisata alam dan kegiatan terkait lainnya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan kegiatan pada lahan-lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung, pada kawasan dengan kemiringan di atas 40 (empat puluh) persen, pada di lereng-lereng sungai dan jurang serta pada kawasan yang khusus dikembangkan untuk peruntukan hutan rakyat; c. kegiatan yang dilarang meliputi pelarangan pendirian bangunan sebagaimana yang dimaksud

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. dihapus f.

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;

g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan; i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri; j.

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman; dan l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan. Pasal 90 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi Hutan rakyat; d. integrasi hasil produksi kehutanan tanaman kayu dengan kegiatan industri kecil dan industri kreatif; dan e. reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan lahan kritis. Pasal 91 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi: a. jenis kegiatan yang diperbolehkan mencakup kegiatan terkait pertanian tanaman pangan, jaringan irigasi, permukiman perdesaan berkepadatan rendah, campuran dengan peruntukan perkebunan, hortikultura, peternakan, budidaya perikanan dan hutan rakyat secara terbatas, pariwisata pasif, kegiatan adat, budaya dan keagamaan. b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : pengembangan infrastruktur pendukung agrobisnis dan agroindustri, fasilitas penunjang permukiman perdesaan, pariwisata aktif disertai akomodasi wisata terbatas disekitarnya, campuran dengan peruntukan perkebunan, hortikultura, peternakan, serta budidaya perikanan, dan pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum, c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah alih fungsi lahan pertanian pada lahan pangan berkelanjutan, permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif, serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 91 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang mengganggu fungsi kawasan pertanian pangan. d. prasarana dan sarana minimum, meliputi : 1. tersedia jaringan irigasi tersedia aksesibilitas (jaringan jalan produksi dan moda angkutan) yang memadai ke kantong-kanting produksi secara berhirarki; dan 2. tersedia jaringan dan sistem informasi pemasaran. e. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi : 1. ketentuan untuk mempertahankan luas lahan pertanian berkelanjutan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan yang ada saat penetapan Peraturan daerah ini; 2. pemanfaatan ruang untuk melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan sebagai kawasan agropolitan dan agrowisata 3. terpenuhinya persyaratan agroklimat disesuaikan dengan komoditas yang dikembangkan sesuai dengan agropedoklimat setempat; 4. pengembangan agrowisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan; 5. Insentif utuk mendorong berjalannya sistem agribisnis pertanian; 6. Pengembangan masterplan percepatan Bali sebagai Pulau Organik; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 7. terwujudnya pengembangan system intensif dan disinsentif di bidang pertanian tanaman pangan. Pasal 92 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan terkait pertanian hortikultura (kegiatan terkait tanaman buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika), jaringan irigasi, permukiman perdesaan berkepadatan rendah, campuran dengan peruntukan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan dan hutan rakyat secara terbatas, pariwisata pasif, kegiatan adat, budaya dan keagamaan; b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : kegiatan usaha hortikultura (perbenihan, budidaya, panen dan pascapanen, pengolahan, distribusi, perdagangan, dan pemasaran, penelitian dan wisata agro), pengembangan infrastruktur pendukung agrobisnis dan agroindustri, fasilitas penunjang permukiman perdesaan, wisata agro disertai akomodasi wisata terbatas disekitarnya, campuran dengan peruntukan tanaman pangan lainnya, perkebunan, peternakan, serta budidaya perikanan; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 92 41. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura dan perkebunana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan terkait pertanian hortikultura (kegiatan terkait tanaman buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika), jaringan irigasi, permukiman perdesaan berkepadatan rendah, campuran dengan peruntukan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan dan hutan rakyat secara terbatas, pariwisata pasif, kegiatan adat, budaya dan keagamaan; b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : kegiatan usaha hortikultura (perbenihan, budidaya, panen dan pascapanen, pengolahan, distribusi, perdagangan, dan pemasaran, penelitian

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum; c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif, serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang mengganggu fungsi kawasan pertanian hortikultura; d. prasarana dan sarana minimum, mencakup: 1. tersedia sistem pengairan yang mencukupi; 2. mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen; 3. memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura; dan 4. mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi; e. ketentuan lain yang dibutuhkan, mencakup: 1. memiliki persyaratan kesesuaian lahan; 2. pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan hortikultura yang harus memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal; dan 3. terhadap produk unggulan tersebut pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan : prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan, distribusi dan pemasaran di

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 dan wisata agro), pengembangan infrastruktur pendukung agrobisnis dan agroindustri, fasilitas penunjang permukiman perdesaan, wisata agro disertai akomodasi wisata terbatas disekitarnya, campuran dengan peruntukan tanaman pangan lainnya, perkebunan, peternakan, serta budidaya perikanan; dan pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum; c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan, mencakup permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif, serta kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang mengganggu fungsi kawasan pertanian hortikultura; d. prasarana dan sarana minimum, mencakup: 1. tersedia sistem pengairan yang mencukupi; 2. mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen; 3. memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura; dan 4. mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi; e. ketentuan lain yang dibutuhkan, mencakup: 1. memiliki persyaratan kesesuaian lahan; 2. pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan hortikultura yang harus memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal; dan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 dalam negeri atau ke luar negeri, pembiayaan dan penelitian dan pengembangan teknologi.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 f.

terhadap produk unggulan tersebut pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan : prasarana dan sarana hortikultura yang dibutuhkan, distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke luar negeri, pembiayaan dan penelitian dan pengembangan teknologi. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan terkait perkebunan skala besar (milik pemerintah atau perusahaan) maupun kecil berkelompok (perkebunan milik kelompok masyarakat yang terkoordinasi dalam subak abian) atau perorangan, permukiman perdesaan berkepadatan rendah, campuran dengan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan hutan rakyat secara terbatas, pariwisata pasif, kegiatan adat, budaya dan keagamaan; b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan infrastruktur pendukung agrobisnis dan agroindustri, fasilitas penunjang permukiman perdesaan, pariwisata aktif disertai akomodasi wisata terbatas disekitarnya, campuran dengan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan hutan rakyat; dan pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum; c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif dan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 huruf b dan c yang mengganggu fungsi kawasan perkebunan; d. prasarana dan sarana minimum, mencakup: 1. tersedia sisyem pengairan; dan 2. tersedia aksesibilitas (jaringan jalan produksi dan moda angkutan) yang memadai ke kantong-kanting produksi. e. ketentuan lain yang dibutuhkan, mencakup: 1. penegasan deliniasi kawasan budi daya perkebunan pada lahan-lahan yang memiliki potensi dan kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan. 2. tersedia kelompok-kelompok usaha perkebunan di masyarakat/gapoktan yang terintegrasi dengan subak; 3. tersedia jaringan dan sistem informasi pemasaran; 4. wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis, dan wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan; 5. mendorong integrasinya pertanian (perkebunan) dengan kepariwisataan; 6. pengembangan masterplan dan rencana tindak kawasan agropolitan; 7. mendorong percepatan pengembangan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan dan munculnya kawasan-kawasan agroplitan baru;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 93 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi: a. jenis kegiatan yang diperbolehkan meliputi : kegiatan terkait peternakan baik skala besar maupun kala kecil/rumah tangga, permukiman perdesaan berkepadatan rendah, campuran dengan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan secara terbatas; b. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi : pengembangan infrastruktur pendukung agrobisnis dan agroindustri peternakan dan integrasinya dengan subsektor pertanian lainnya, fasilitas penunjang permukiman perdesaan; c. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman. Dan kegiatan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang mengganggu fungsi kawasan pertanian pangan; d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, mencakup: 1. tersedia sumber air, pakan, teknologi, kelembagaan serta pasar;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 8. masterplan percepatan Bali sebagai Pulau Organik; dan 9. terwujudnya pengembangan system intensif dan disinsentif di bidang perkebunan. Pasal 93 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 2. penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangaki ternak, kulit ternak, bulu unggas dll) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus dalam RPL dan RKL yang dipertajan dalam dokumen Amdal; dan e. ketentuan lain yang dibutuhkan, mencakup: 1. pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan terintegrasi dalam sistem pertanian terintegrasi. 2. peternak (masyarakat) diarahkan untuk berkelompok dan berkembang menuju terbentuknya suatu wadah/koperasi usaha peternakan yang mandiri. Pasal 94

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 94 42. Ketentuan Pasal 94 dihapus Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Dihapus peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e meliputi: f. jenis kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan terkait perkebunan skala besar (milik pemerintah atau perusahaan) maupun kecil berkelompok (perkebunan milik kelompok masyarakat yang terkoordinasi dalam subak abian) atau perorangan, permukiman perdesaan berkepadatan rendah, campuran dengan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan hutan rakyat secara terbatas, pariwisata pasif, kegiatan adat, budaya dan keagamaan; g. jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan infrastruktur pendukung agrobisnis dan agroindustri, fasilitas penunjang

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 permukiman perdesaan, pariwisata aktif disertai akomodasi wisata terbatas disekitarnya, campuran dengan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan hutan rakyat; dan pengembangan jaringan prasarana untuk kepentingan umum; h. jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi permukiman perkotaan atau permukiman perdesaan intensif dan pendirian bangunan selain bangunan penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang mengganggu fungsi kawasan perkebunan; i. prasarana dan sarana minimum, mencakup: 1. tersedia sisyem pengairan; dan 2. tersedia aksesibilitas (jaringan jalan produksi dan moda angkutan) yang memadai ke kantong-kanting produksi. j. ketentuan lain yang dibutuhkan, mencakup: 1. penegasan deliniasi kawasan budi daya perkebunan pada lahan-lahan yang memiliki potensi dan kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan. 2. tersedia kelompok-kelompok usaha perkebunan di masyarakat/gapoktan yang terintegrasi dengan subak; 3. tersedia jaringan dan sistem informasi pemasaran; 4. wilayah geografis yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis, dan wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan; 5. mendorong integrasinya pertanian (perkebunan) dengan kepariwisataan; 6. pengembangan masterplan dan rencana tindak kawasan agropolitan; 7. mendorong percepatan pengembangan kawasan agropolitan yang telah ditetapkan dan munculnya kawasan-kawasan agroplitan baru; 8. masterplan percepatan Bali sebagai Pulau Organik; dan 9. terwujudnya pengembangan system intensif dan disinsentif di bidang perkebunan. Pasal 95 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. sinergi tata letak pemanfaatan untuk budi daya perikanan di perairan Danau Beratan dengan pemanfaatan pertanian, fasilitas penunjang rekreasi, kawasan tempat suci, dan pemanfataan lainnya; dan 2. sinergi lokasi penambatan perahu nelayan dengan fasilitas rekreasi pantai terutama pada desa desa yang memiliki kelompok nelayan tradisional. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya perikanan melalui tumpang sari dengan budi daya tanaman pangan baik di sawah, kolam maupun jaringan irigasi;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 95 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kegiatan perikanan; dan d. prasarana minimal yang dibutuhkan, mencakup: 1. pemangkalan perahu dan bangsal nelayan tradisional; 2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Tempat Penimbangan Ikan di sentra-sentra perikanan tangkap tradisional; 3. pasar khusus ikan; dan 4. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budidaya dan perikanan tangkap. e. ketentuan lain yang dibutuhkan, mencakup: 1. pengembangan masterplan dan rencana tindak kawasan minapolitan; dan 2. pengaturan luas kawasan budi daya Perikanan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Danau Beratan paling tinggi 5 (lima) persen dari luas perairan Danau. Pasal 96

Pasal 96 43. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut: (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan (1) tetap 1. peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; 2. b. ketentuan umum peraturan zonasi KDTWK; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi DTW.

Ayat (3) huruf a untuk KDTWK, Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Kawasan Efektif Pariwisata (KEP) maksimal 5% (sesuai ketentuan Perda 8/2015 ttg APZ) dari sebelumnya 10% Ayat (3) huruf f angka 1 KDB Kawasan Pariwisata menjadi maks 40% (sesuai ketentuan Perda 8/2015 ttg APZ) dari sebelumnya hanya 30%

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengembangan kawasan efektif pariwisata (KEP) yang dituangkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata dengan koefisien wilayah terbangun (KWT) setinggi-tingginya 10 (sepuluh) persen untuk Kawasan Pariwisata dan berada diluar kawasan lindung dan kawasan lahan pertanian berkelanjutan; b. kegiatan yang diperbolehkan di KEP meliputi kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, akomodasi wisata berbintang, fasilitas penunjang pariwisata, permukiman penduduk, kegiatan perdagangan dan jasa;

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata 3. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata;

d. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

a. tetap

b. kegiatan yang diperbolehkan di KEP meliputi kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, akomodasi wisata berbintang, resort, dan hotel non bintang yang berkualitas, fasilitas penunjang pariwisata, pembangunan fasilitas meetings, incentives, converences, and exhibition, dan pembangunan fasilitas rekreasi; c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi usaha akomodasi dilengkapi fasilitas wisata spiritual bila berada pada kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan hutan, ruang terbuka hijau, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, sarana dan prasarana penunjang transportasi, fasilitas hiburan malam, kegiatan industri kecil penunjang pariwisata, dan kawasan atau kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan kawasan efektif pariwisata; d. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b

CATATAN PERUBAHAN Ayat (5) huruf f angka 1 KDB Kawasan Pariwisata menjadi maks 50% (sesuai ketentuan Perda 8/2015 ttg APZ) dari sebelumnya 60%

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan pariwisata;

e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada persil lahan meliputi ketentuan KDB maksimal 60%, KLB 180%, KDH minimal 30%, ketinggian bangunan paling tinggi 15 meter, dan penerapan GSB terhadap jalan; dan 2. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana. f.

penyediaan prasarana dan sarana minimal, meliputi: 1. kemudahan pencapaian ke lokasi; 2. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata; 3. akomodasi wisata di kawasan pariwisata; 4. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, dan fasilitas umum lainnya; dan 5. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan jalur evakuasi bencana.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 yang dapat mengganggu atau menurunkan fungsi utama kawasan pariwisata; d1. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tampung lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat; e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan untuk usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas pariwisata lainnya meliputi ketentuan KDB maksimal 50%, KLB 160%, KDH minimal 50%, ketinggian bangunan paling tinggi 15 meter, dan penerapan GSB terhadap jalan; 2. penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan 3. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana. f. tetap

g. pengembangan kawasan efektif pariwisata di Kawasan Pariwisata Soka – Tanah Lot diatur ebih

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan kawasan efektif pariwisata (KEP) yang dituangkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata dengan koefisien wilayah terbangun (KWT) setinggi-tingginya 10 (sepuluh) persen untuk Kawasan DTWK dan berada diluar kawasan lindung dan kawasan lahan pertanian berkelanjutan; b. kegiatan yang diperbolehkan di KEP meliputi kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, akomodasi wisata non bintang, fasilitas penunjang pariwisata, permukiman penduduk, kegiatan perdagangan dan jasa; c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD). (3) Ketentuan umum peraturan zonasi KDTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan kawasan efektif pariwisata (KEP) yang dituangkan dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata Khusus Daerah (KSPKD) dengan koefisien wilayah terbangun (KWT) setinggi-tingginya 5 (lima) persen dari luas KSPKD yang ditetapkan dengan satuan wilayah adminitrasi dan berada diluar kawasan lindung dan kawasan lahan pertanian berkelanjutan; b. kegiatan yang diperbolehkan di KEP meliputi kegiatan pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, akomodasi wisata berbintang, resort, dan hotel non bintang yang berkualitas, fasilitas penunjang pariwisata, pembangunan fasilitas meetings, incentives, converences, and exhibition, dan pembangunan fasilitas rekreasi; c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi usaha akomodasi dilengkapi fasilitas wisata spiritual bila berada pada kawasan tempat suci, kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan hutan, ruang terbuka hijau, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, sarana dan prasarana penunjang transportasi, fasilitas hiburan malam, kegiatan industri kecil penunjang pariwisata, dan kawasan atau kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

d. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan pariwisata;

e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada persil lahan meliputi ketentuan KDB maksimal 30%, KLB 100%, KDH minimal 30%, dan penerapan GSB terhadap jalan;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 secara harmonis dengan kawasan efektif pariwisata; d. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama Kawasan Strategis Pariwisata Khusus Daerah (KSPKD); d1. pemanfaatan potensi alam dan budaya setempat sesuai daya dukung, daya tamping lingkungan, perlindungan situs warisan budaya setempat; e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan untuk usaha penyediaan akomodasi dan fasilitas pariwisata lainnya meliputi ketentuan KDB maksimal 40%, KLB 100%, KDH minimal 30%, dan penerapan GSB terhadap jalan; 2. tetap

2. pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya 8 (delapan) meter dan/atau bangunan berlantai dua; dan

f.

3. penerapan ketentuan tata lingkungan dan tata bangunan yang berbasis mitigasi bencana. penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi: 1. kemudahan pencapaian ke lokasi; 2. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata; 3. akomodasi wisata di kawasan pariwisata;

2a. penerapan ciri khas arsitektur Bali pada setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; dan 3. tetap f.

penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi: 1. kemudahan pencapaian ke lokasi; 2. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata; 3. akomodasi wisata di kawasan pariwisata;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 4. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa, dan fasilitas umum lainnya; dan 5. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan ruang dan jalur evakuasi bencana. g. pengembangan kawasan efektif pariwisata di KDTWK Tanah Lot dan KDTWK Bedugul – Pancasari diatur ebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pariwisata. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas: 1. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat; 2. pengembangan wisata alam, wisata agro, desa wisata, wisata petualangan, wisata budaya, wisata kesenian berbasis ekowisata; 3. pengharusan penerapan ciri arsitektur tradisional Bali yang ramah lingkungan, dan tidak merusak kesatuan karakteristik tampilan arsitektur dan lingkungan setempat; 4. pengharusan penyediaan fasilitas parkir, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 4. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata; 5. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan; dan 6. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, dan ruang dan jalur evakuasi bencana. g. Tetap

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. DTW meliputi DTW alam, DTW budaya dan DTW buatan yang merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan; b. Bentuk DTW dapat meliputi dan/atau berupa kawasan/hamparab, wilayah desa/kelurahan, massa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar baik yang berada di dalam maupun diluar KSPD dan/atau KSPKD; c. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas: 1. bangunan dan landsekap penunjang tema DTW yang bersangkutan; 2. kawasan permukiman yang telah ada;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 5. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis; dan 6. sinergi dan minimais gangguan terhadap permukiman tradisional setempat. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum dan akomodasi wisata dengan intensitas yang disesuaikan dengan karakter DTW dan diatur dalam RDTR Kawasan/Kecamatan; dan c. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kegiatan pariwisata di DTW. d. penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi: 1. kemudahan pencapaian ke lokasi; dan 2. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 3. kawasan peruntukan lainnya baik budidaya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di kawasan setempat; 4. pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat; 5. pengembangan wisata alam, wisata agro, desa wisata, wisata petualangan, wisata budaya, wisata kesenian berbasis ekowisata; 6. pengharusan penerapan ciri arsitektur tradisional Bali yang ramah lingkungan, dan tidak merusak kesatuan karakteristik tampilan arsitektur dan lingkungan setempat; 7. pengharusan penyediaan fasilitas parkir, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah; 8. perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis; dan 9. sinergi dan minimais gangguan terhadap permukiman tradisional setempat. d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan fasilitas penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum dan akomodasi wisata dengan intensitas yang disesuaikan dengan karakter DTW dengan pelibatan masyarakat setempat, pengembangan usaha penyediaan akomodasi wisata kerakyatan secara campuran dalam kawasan permukiman perdesaan, industri kecil rumah tangga dan fasilitas penunjang permukiman lainnya yang selanjutnya diatur dalam RDTR Kawasan/Kecamatan; dan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 97 Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. melaksanakan kegiatan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian; dan 2. pengawasan kegiatan pertambangan dan kegiatan pengeboran air bawah tanah, penghijauan, penelitian dan ilmu pengetahuan, eksplorasi, dan kegiatan lain

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 e. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi kegiatan pertambangan dan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kegiatan pariwisata di DTW. f. terintegrasi harmonis dengan kawasan permukiman yang telah ada; g. KDB maksimal 40% bila berada di luar kawasan permukiman; h. tinggi bangunan setinggi-tingginya dua lantai atau setinggi-tingginya 8 (delapan) meter dari permukaan tanah tempat bangunan berdiri; i. penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi: 1. kemudahan pencapaian ke lokasi; 2. pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup; 3. pengharusan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan; dan 4. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata. Pasal 97 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 yang mendukung kawasan dari kerusakan lingkungan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertambangan yang tidak bertentangan dengan fungsi utama kawasan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kawasan pertambangan. Pasal 98 Ketentuan peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf i meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri; 2. pembangunan pengolahan limbah terpadu dalam kawasan; 3. pembangunan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang; 4. pembangunan fasilitas pergudangan atau terminal agribisnis; dan 5. penetapan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemberian izin kendaraan angkutan barang sepanjang tidak mengganggu arus lalu lintas menerus; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan industry; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 98 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 d. penyediaan prasarana dan sarana minimal meliputi: 1. kemudahan pencapaian ke lokasi 2. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan induatri; 3. ruang dan jalur evakuasi bencana. Pasal 99

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 99 44. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut: (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan (1) tetap peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf j meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut: ayat (1) huruf a diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi kegiatan permukiman perkotaan, meliputi hunian/tempat pusat pemerintahan desa dan/atau kelurahan, tinggal, kegiatan pusat pemerintahan desa pendirian bangunan perdagangan dan jasa, dan/atau kelurahan, pendirian bangunan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan sarana peribadatan, penghijauan, dan kesehatan, sarana peribadatan, kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi penghijauan/ruang terbuka hijau, rekreasi dan kawasan; olahraga,industri rumah tangga dan kegiatan lain b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yang dapat mendukung fungsi kawasan; meliputi kegiatan selain sebagaimana b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dimaksud pada huruf a yang mendukung meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mendukung kawasan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 kawasan permukiman beserta utilitas permukiman perkotaan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kawasan; d. pengaturan kepadatan penduduk dalam kepadatan bangunan pada kawasan permukiman ditetapkan sesuai dengan proporsi antara jumlah penduduk dengan luas kawasan permukiman; dan e. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan menerapkan ciri khas arsitektur Bali. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi kegiatan: pusat pemerintahan desa, pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, pendirian bangunan perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, sarana peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat mendukung kawasan peruntukan permukiman perdesaan;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 permukiman beserta utilitas permukiman perkotaan diantaranya usaha penyediaan akomodasi wisata non bintang dan tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman, serta aneka industri yang menimbulkan polusi; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi kawasan, seperti pertambangan serta industri berat yang menimbulkan polusi; d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi: 4. ketersediaan dan pelayanan jaringan jalan menuju pusat-pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antar pusat pelayanan kawasan dan jalan lingkungan perumahan; 5. memiliki akses ke pelayanan angkutan penumpang umum; 6. tersedia sistem jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda; 7. pelayanan jaringan listrik dan telekomunikasi; 8. pelayanan jaringan air minum perpipaan; 9. tersedia sistem pengelolaan sampah; 10. tersedia pengelolaan air limbah baik setempat, perpipaan terpadu dan/atau komunal setempat; 11. tersedia fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi, olah raga, ruang evakuasi bencana, fasilityas kaum diffabel dan fasilitas keamanan lingkungan sesuai skala pelayanan kawasan permukiman perkotaan bersangkutan; dan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaiman a dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan; d. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan diarahkan secara terintegrasi dan serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka perdesaan sesuai konsep tata palemahan desa pakraman yang tekait; dan e. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan menerapkan ciri khas arsitektur Bali.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 12. pengaturan kepadatan penduduk dalam kepadatan bangunan pada kawasan permukiman ditetapkan sesuai dengan proporsi antara jumlah penduduk dengan luas kawasan permukiman. e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi: 13. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi: ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; 14. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;dan 15. pengembangan permukiman intensitas sedang sampai tinggi. f. ketentuan lainnya yang dibutuhan, meliputi: 1. orientasi ruang mengacu pada konsep catus patha, sanga mandala dan/atau tri mandala; 2. penataan jaringan utilitas perkotaan secara terintegrasi baik di atas tanah maupun di bawah tanah serta memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan; 3. penerapan wujud lansekap dan tata bangunan yang mempertimbangkan nilai arsitektur tradisional Bali; 4. penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan; 5. penataan bangun-bangunan pelengkap lingkungan kawasan permukiman perkotaan meliputi: reklame agar serasi, aman, dan tidak menganggu arus lalu lintas;

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 6. penyediaan kolam penampungan air hujan pada bagian kawasan perkotaan yang rawan genangan dan banjir;dan 7. penyediaan fasilitas parkir untuk setiap bangunan untuk kegiatan usaha.. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi kegiatan: hunian/tempat tinggal, pusat pemerintahan desa, pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, pendirian bangunan perdagangan dan jasa skala lingkungan, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, tempat pemujaan masyarakat pengempon dan penyungsung, penghijauan/ruang terbuka hijau, industri rumah tangga dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat mendukung kawasan peruntukan permukiman perdesaan, antara lain sarana peribadatan selain untuk umat Hindu, usaha penyediaan akomodasi dalam bentuk home stay dan usaha penyediaan akomodasi kerakyatan, dan kegiatan perdagangan dan jasa modern; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaiman a dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan,

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 antara lain kegiatan pertambangan, industri berat yang menimbulkan polusi, serta pusat perbelanjaan dan took modern skala besar; d. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi: 13. ketersediaan dan pelayanan jaringan jalan menuju pusat-pusat pelayanan kawasan dan wilayah, antar kawasan perdesaan dan dalam kawasan perdesaan; 14. pelayanan jaringan listrik dan telekomunikasi yang mencukupi; 15. penyediaan jaringan air minum perpipaan maupun non perpipaan; 16. pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah setempat atau terpusat;dan 17. fasilitas pendidikan, kesehatan, rekreasi dan olah raga sesuai skala pelayanan. d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi: 1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan; 2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis mitigasi bencana;dan 3. pengembangan permukiman intensitas rendah sampai sedang. e. ketentuan lainnya yang dibutuhan, meliputi: 1. orientasi ruang mengacu pada konsep catus patha, sanga mandala dan/atau tri mandala; 2. pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan diarahkan secara terintegrasi dan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

3. 4. 5.

6. 7.

Pasal 100 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas penunjang kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf k meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas perdagangan dan jasa; b. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas perkantoran pemerintahan;

serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka perdesaan sesuai konsep tata palemahan desa pakraman yang tekait. penyediaan kelengkapan, keselamatan bangunan dan lingkungan; perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan suci dan kawasan tempat suci; penerapan konsep karang bengang atau ruang terbuka memanjang berupa lahan pertanian yang dikelola berbasis subak sebagai zona penyangga permukiman perdesaan; penerapan wujud lanskap dan tata bangunan yang mempertimbangkan nilai arsitektur tradisional Bali;dan mengatur dan membatasi pengembangan usaha penyediaan akomodasi perdesaan, yang disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan dan dalam bentuk pariwisata kerakyatan. Pasal 100 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 c. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas pendidikan; d. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas kesehatan; e. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas peribadatan; dan f. ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas rekreasi dan olah raga. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perdagangan grosir, retail, rumah makan, perkantoran, jasa permukiman, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan lainnya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangancterpadu, pelaksana pembangunan/ pengembang wajibcmenyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan proporsi 40 (empat puluh) persen dari keseluruhan luas lahan yang dikuasai; dan 2. pengelolaan pasar-pasar temporer berupa pasar senggol (kaki lima) terpadu diatur penempatan dan waktu operasinya agar tidak mengganggu aktivitas kota dan arus lalu lintas.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan perdagangan dan jasa; d. arahan lokasi kawasan perdagangan dan jasa skala nasional dan wilayah adalah pada jalurjalur jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan utama Kawasan perkotaan; e. kawasan perdagangan dan jasa skala wilayah, kecamatan dan desa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya, sinergi dan tidak saling mematikan antara perdagangan modern dan perdagangan tradisional; f. deliniasi lokasi kawasan perdagangan dan jasa yang lokasinya tersebar dalam skala kecil, bercampur dengan kawasan permukiman dan akan dipertegas dalam Rencana Rinci Tata Ruang; g. intensitas pemanfaatan ruang ditentukan sebagai berikut: 1. perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah dan kota yang bersifat komersial sentra dengan blok lahan skala besar : KWT paling tinggi 50 (lima puluh) persen; KLB paling tinggi 5 (lima) x KDB ; KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen. 2. perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah dan kota : KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen; KLB paling tinggi 5

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (lima) x KDB; KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen. 3. perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan: KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen; KLB paling tinggi 4 (empat) x KDB; KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen. 4. perdagangan dan jasa skala desa atau lingkungan: KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen; KLB paling tinggi 3 (tiga) x KDB; KDH paling rendah 40 (empat puluh) persen. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten meliputi: 1. kegiatan atau bangunan lainnya yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan umum, dan penyediaan taman kawasan, ruang terbuka non hijau sebagai plasa dan jalur pedestrian; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas pelayanan terkait kegiatan pemerintahan dengan proporsinya maksimal 5 (lima) persen dari luas blok kawasan; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 4. berada pada kawasan yang mudah dijangkau dan dilewati jalur angkutan umum; 5. lingkungan perkantoran pemerintahan harus mendukung tercerminnya disiplin kerja, suasana yang tenang dan formal; 6. koefisien wilayah terbangun (KWT) kawasan maksimal adalah 60 (enam puluh) persen dari total blok kawasan; dan 7. aturan intensitas pemanfaatan ruang: KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen; KLB paling tinggi 5 (lima) x KDB; KDH paling rendah 40 (empat puluh) persen. b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintahan skala kecamatan dan desa meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan pemerintahan yang terintegrasi dengan kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan jasa; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas pelayanan terkait dengan kegiatan pemerintahan, minimal memiliki halaman terbuka untuk kegiatan upacara atau berdekatan dengan lapangan umum kecamatan atau desa; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 dimaksud pada huruf a dan b huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan perkantoran pemerintah; dan 4. Penentuan lokasi kegiatan pada jalur utama kecamatan atau desa dan dilintasi trayek angkutan umum pedesaan. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) dapat berada dalam kawasan permukiman dan berada pada jalur yang aman dari arus lalu lintas; 2. fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP dan SMA dan sederajat dapat berada dalam kawasan permukiman atau di luar kawasan permukiman dilengkapi lapangan olah raga jika memungkinkan, serta menyediakan tempat parkir yang memadai; dan 3. fasilitas pendidikan tinggi dapat bergabung pada kawasan khusus fasilitas pendidikan atau kawasan perdagangan dan jasa, serta menyediakan tempat parkir yang memadai. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan fasilitas pendidikan; dan d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas: 1. bangunan pendidikan KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen, KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen; 2. KLB Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi lainnya paling tinggi 5 (lima) X KDB, SMP dan SMA paling tinggi 4 (empat) X KDB, SD paling tinggi 3 (tiga) X KDB, dan TK paling tinggi 2 (dua) X KDB; dan 3. luas persil paling rendah untuk TK 500 (lima ratus) m2, SD (seribu) m2, SMP 5.000 (lima ribu) m2 dan SMA 5.000(lima ribu) meter persegi. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelayanan kesehatan yang melayani skala kabupaten; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perwujudan lingkungan bangunan kesehatan harus mencerminkan keteraturan, bersih, nyaman, jarak antar bangunan cukup lebar, tersedia pedestrian di dalam kapling, ruang-ruang bilik bangunan kesehatan cukup luas;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan fasilitas kesehatan; dan d. intensitas pemanfaatan ruang: 1. Rumah Sakit Umum: KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen dan KLB paling tinggi 5 (lima) x KDB, KDH paling tinggi 40 (empat puluh) persen; 2. Pembangunan Rumah Sakit harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan, khususnya akibat limbah rumah rakit, terhadap air, udara, dan sebagainya; dan 3. Puskesmas, BKIA, Poliklinik dan Puskesmas pembantu KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen, KLB paling tinggi 2 (dua) x KDB, dan KDH paling tinggi 50 (lima puluh) persen. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan fasilitas peribadatan dengan lingkungan bangunan peribadatan harus memenuhi aspek lokasi yang nyaman, fisik lingkungan fasilitas keagamaan sesuai dengan ketentuan dan norma-norma yang berlaku, dengan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang kegiatan peribadatan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan fasilitas peribadatan. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi fasilitas rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi taman kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pendirian bangunan untuk kegiatan pelayanan keolahragaan, umum dan fasilitas pelayanan terkait kegiatan rekreasi; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan fasilitas penunjang yang terdiri atas tempat parkir minimal yang memadai, jaringan sanitasi, drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan sarana dan prasarana minimal bagi penyandang cacat; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan 4. keseluruhan luas kegiatan atau bangunan lainnya di luar fungsi utama zona adalah

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 paling besar 10 (sepuluh) persen dari luas blok zonasi, dapat berupa bangunan tempat suci (pura), landmark atau patung (sculpture), kolam air mancur, wantilan, candi bentar, kios/rumah makan, track jogging, panggung kesenian, tempat parkir, kamar mandi/toilet serta fasilitas rekreasi lainnya secara terbatas. b. Ketentuan umum peraturan zonasi lingkungan bangunan prasarana olahraga diarahkan sebagai berikut: 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan prasarana olah raga; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan lingkungan bangunan prasarana olah raga dapat berupa gelanggang olah raga, gedung kesenian, pertunjukan dan sebagainya dengan memberi kesegaran lingkungan baik pencahayaan maupun sirkulasi udara, dengan ruang terbuka yang cukup luas; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan lingkungan bangunan prasarana olahraga; dan 4. intensitas pemanfatan ruang KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen, KLB paling tinggi 4 (empat), KDH paling rendah 60 (enam puluh) persen.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 c. Ketentuan umum peraturan zonasi lingkungan bangunan kebudayaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sebagai berikut: 1. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas pendirian bangunanbangunan museum, gedung pameran, kesenian, perpustakaan, bale banjar dan bangunan lain yang berfungsi adat/kebudayaan; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penciptaan lingkungan bangunan kebudayaan yang harus mendukung lingkungan bangunan yang bersifat monumental dengan aktivitas budaya setempat; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; 4. intensitas pemanfaatan ruang KDB paling tinggi 50 (lima puluh) persen, KLB paling tinggi 4 (empat) x KDB, KDH paling tinggi 50 (lima puluh) persen; dan 5. pendirian bangunan bale banjar yang telah ada atau yang akan dikembangkan penggunaannya harus memenuhi fungsi sesuai ketentuannya. Pasal 101 Ketentuan peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf l terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 101 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan 2. penataan lingkungan dan bangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan 2. pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama dan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan Negara. Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan 45. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut: Pasal 102 Pasal 102 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam - Pada ayat (2) huruf a izin prinsip dihapus diganti dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b meliputi: Pasal 66 ayat (1) huruf b meliputi: dengan izin pemanfaatan ruang 1. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan a. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang ruang melalui mekanisme perizinan yang melalui mekanisme perizinan yang efektif; efektif; b. pengembangan ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang, dan standar kinerja sebagai rujukan

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(2)

(3) (4)

(5)

(6)

2. pengembangan ketentuan teknis, standar teknis, kualitas ruang, dan standar kinerja sebagai rujukan bagi penerbitan izin yang lebih efisien dan efektif; dan 3. penerapan proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi kegiatan yang berdampak penting. Izin pemanfaatan ruang terdiri atas: a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemafaatan tanah (IPPT); d. izin mendirikan bangunan; dan e. izin lain berdasarkan peraturan perundangundangan. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; Izin pemanfaatan ruang pada kawasan strategis nasional atau provinsi yang mempunyai dampak luas terhadap wilayah nasional dan provinsi mendapatkan rekomendasi dari pemerintah sesuai dengan jenis dan lingkupnya, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota; Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin harus memenuhi peraturan zonasi yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang; dan Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 bagi penerbitan izin yang lebih efisien dan efektif; dan c. penerapan proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan perizinan bagi kegiatan yang berdampak penting. (2) Izin pemanfaatan ruang terdiri atas: a. izin pemanfaatan ruang; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemafaatan tanah (IPPT); d. izin mendirikan bangunan; dan e. izin lain berdasarkan peraturan perundangundangan. (3) tetap (4) tetap

(5) tetap

(6) tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pasal 103 Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif; Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan kepada masyarakat melalui instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya; Insentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk: a. keringanan pajak daerah; b. pemberian kompensasi; c. imbalan; d. sewa ruang; e. urun saham; f. penyediaan infrastruktur; g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau h. penghargaan.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pasal 103 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(6) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan, dalam bentuk: a. pengenaan pajak daerah yang tinggi; b. pembatasan penyediaan infrastruktur; c. pengenaan kompensasi; dan/atau d. penalti. (7) Pengenaan pajak daerah yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a dikenakan kepada setiap orang yang telah memanfaatkan kawasan/ruang secara benar, tetapi tindakan atau kegiatannya menyebabkan gangguan terhadap kondisi dan optimalisasi pemanfaatan ruang/kawasan; dan (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 104 (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang dan atau badan yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;

Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 104 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundangundangan sebagai milik umum. BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 105 Dalam penataan ruang Kabupaten, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan e. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 105 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 106 Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang masyarakat berkewajiban: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 107 (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dapat memberikan masukan mengenai berupa: a. persiapan penyusunan rencana tata ruang; b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; c. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 106 Tetap

Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 107 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan e. penetapan rencana tata ruang. (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (5) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan c. menginformasikan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan. (6) pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan penataan ruang, Gubernur, dan Bupati. Pasal 108 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 109 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BAB IX KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN KELEMBAGAAN Pasal 110 (1) Dalam Rangka pelaksanaan pada tahap perencanaan tata ruang Pemerintah Kabupaten berkewajiban: a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana; b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang; c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

Pasal 108 Tetap

Pasal 109 Tetap BAB IX KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN KELEMBAGAAN Pasal 110 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang Pemerintah Kabupaten: a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi; b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang, dan d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Dalam hal keterbukaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: a. RTRW bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kabupaten dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat; b. informasi RTRW dapat diketahui oleh masyarakat luas baik melalui hard copy laporan maupun data elektronik yang disediakan Pemerintah Kabupten; dan c. masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRW secara tepat, cepat dan murah.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Bagian Kelembagaan Pasal 111 (1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten, yang bersifat ad hoc; (2) Pembentukan BKPRD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan (3) Pengelolaan bagian wilayah yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita dikoordinasikan oleh Gubernur dengan membentuk lembaga pengelola Kawasan Perkotaan Sarbagita berdasarkan kerja sama antar daerah di Kawasan Perkotaan Sarbagita. BAB X PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Pasal 112 (1) Pengawasan penataan ruang terdiri atas: a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diberi wewenang untuk mengendalikan pemanfaatan ruang; b. Struktur organisasi, tugas dan kewenangan BKPRD ditetapkan dengan keputusan Bupati;

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

Bagian Kelembagaan 46. Ketentuan Pasal 111 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 111 (1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah - Perubahan nomenklatur BKPRD menjadi TKPR dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang (Tim Koordinasi Penataan Ruang) Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPRD Kabupaten, yang bersifat ad hoc; (2) Pembentukan TKPRD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan (3) Pengelolaan bagian wilayah yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita dikoordinasikan oleh Gubernur dengan membentuk lembaga pengelola Kawasan Perkotaan Sarbagita berdasarkan kerja sama antar daerah di Kawasan Perkotaan Sarbagita. BAB X PENGAWASAN DAN PENERTIBAN 47. Ketentuan Pasal 112 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 112 (1) Pengawasan penataan ruang terdiri atas: - Perubahan nomenklatur BKPRD menjadi TKPR a. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi (Tim Koordinasi Penataan Ruang) rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang diberi wewenang untuk mengendalikan pemanfaatan ruang; b. Struktur organisasi, tugas dan kewenangan TKPRD ditetapkan dengan keputusan Bupati; c. menyusun mekanisme dan kelembagaan pengawasan yang menerus dan berjenjang

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

c. menyusun mekanisme dan kelembagaan pengawasan yang menerus dan berjenjang dengan melibatkan aparat wilayah dan masyarakat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; d. menyerahkan tanggung jawab pengawasan teknis pemanfaatan ruang kepada SKPD/instansi teknis yang membidangi perizinan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang; dan e. menyediakan mekanisme peran serta masyarakat dalam pengawasan. (2) Penertiban penataan ruang terdiri atas: a. penertiban secara tegas, konsisten dan intensif terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau tidak berizin secara bertahap; b. penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; c. mendayagunakan masyarakat, instansi teknis dan pengadilan secara proporsional dan efektif untuk menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang; d. menyusun dan menerapkan perangkat sanksi administratif dan fiskal yang efektif untuk setiap pelanggaran rencana tata ruang secara konsisten; dan e. menerapkan prinsip ketidaksesuaian penggunaan yang rasional dalam penertiban pemanfaatan ruang. (3) Pengawasan dan penertiban segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan

dengan melibatkan aparat wilayah dan masyarakat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; d. menyerahkan tanggung jawab pengawasan teknis pemanfaatan ruang kepada SKPD/instansi teknis yang membidangi perizinan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang; dan e. menyediakan mekanisme peran serta masyarakat dalam pengawasan. (2) Penertiban penataan ruang terdiri atas: a. penertiban secara tegas, konsisten dan intensif terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau tidak berizin secara bertahap; b. penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; c. mendayagunakan masyarakat, instansi teknis dan pengadilan secara proporsional dan efektif untuk menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang; d. menyusun dan menerapkan perangkat sanksi administratif dan fiskal yang efektif untuk setiap pelanggaran rencana tata ruang secara konsisten; dan e. menerapkan prinsip ketidaksesuaian penggunaan yang rasional dalam penertiban pemanfaatan ruang. (3) Pengawasan dan penertiban segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini, menjadi wewenang Dinas/instansi teknis yang ditugaskan oleh Bupati, Camat/Kepala Kecamatan dibantu oleh Lurah/Kepala Desa dan

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(1)

(2)

peraturan daerah ini, menjadi wewenang Dinas/instansi teknis yang ditugaskan oleh Bupati, Camat/Kepala Kecamatan dibantu oleh Lurah/Kepala Desa dan Bendesa/Kelian Pakraman setempat dan selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 113 Sanksi administrasi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, atas hasil kegiatan pengawasan yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang, baik yang dilakukan oleh penerima izin maupun pemberi izin; Jenis sanksi administrasi bagi pelanggaran rencana tata ruang bagi masyarakat, terdiri dari: a. peringatan dan atau teguran; b. penghentian sementara pelayanan administratif; b. penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan ruang; a. pencabutan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang; c. pemulihan fungsi atau rehabilitasi fungsi ruang; d. pembongkaran bagi bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; e. pelengkapan/pemutihan perizinan; dan f. pengenaan denda.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Bendesa/Kelian Pakraman setempat dan selambatlambatnya dalam waktu 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 113 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah terdiri atas penerbitan perizinan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan atau tidak sesuai dengan prosedur administratif perubahan pemanfaatan ruang yang ditetapkan; dan (4) Aparat Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 114 (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengakhiri sengketa, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui prosedur pengadilan atau prosedur penyelesaian sengketa alternatif. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 115 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(3)

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 114 Tetap

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 115 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK; b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK; c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang RTRWP; d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRWK; e. memeriksa tanda pengenal sesorang yang berada di tempat terjadinya tidak pidana di bidang RTRWK; f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang RTRWK; g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK; h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; i. membuat dan menandatangani berita acara; dan j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRWK. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

(1)

(2) (3)

(1)

(2)

dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 116 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran; dan Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 117 Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (7) dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 116 Tetap

Pasal 117 Tetap

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN 48. Ketentuan Pasal 118 sehingga berbunyi sebagai berikut:

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 Pasal 118 (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundangundangan; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 (1)

(2)

(3)

(4)

CATATAN PERUBAHAN

Pasal 118 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua - Diubah dan ditambahkan beberapa ayat peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada atau izinnya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Daerah ini yang diperoleh dengan prosedur yang benar dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka izinnya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan Peraturan Daerah ini yang diperoleh dengan prosedur yang benar tetapi kegiatan pemanfaatan ruang dimaksud tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian pada saat umur teknis bangunan habis, atau jika dilakukan pembongkaran oleh pemerintah kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak. Bentuk penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, ruang pengganti, permukiman kembali, kompensasi dan/atau urun saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk rencana pemanfaatan ruang yang izinnya telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, berlaku ketentuan: a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI PENINJAUAN DAN PENYEMPURNAAN Pasal 119 (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Tabanan adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. (5) Pemanfaatan ruang yang menyimpang dari ketentuan arahan peraturan zonasi, serta tidak memiliki izin yang lengkap atau emmiliki izin tetapi terbukti diperoleh dengan prosedur yang tidak benar, langkah-langkah penyesuaiannya meliputi: a. penyesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan arahan peraturan zonasi, dan melengkapi perizinan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan b. bila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penyesuaian pemanfaatan ruang dan kelengkapan izinnya tidak dapat dipenuhi, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. BAB XVI PENINJAUAN DAN PENYEMPURNAAN Pasal 119 Tetap

CATATAN PERUBAHAN

PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032 dengan undang-undang, RTRW Kabupaten Tabanan dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 120 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 10 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 121 Hal–hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Pasal 122 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERUBAHAN PERDA NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN TABANAN TAHUN 2012 -2032

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP 49. Ketentuan Pasal 120 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 120 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan. Pasal 121 Tetap Pasal 122 Tetap

CATATAN PERUBAHAN