Surat Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Febri...docx

Kepada Yth, Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang diPADANG Perihal : Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja

Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: FEBRI

Alamat

: Koto Baru Jorong koto Malintang, 000/000, Koto Tangah, Tilatang Kamang, Agam, Sumatera Barat.

Tempat, Tgl Lahir

: Bayur, 09 Februari 1991

No. HP

: 085263384505

Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT Dengan ini mengajukan gugatan kepada : Nama

: PT. Citra Pertiwi Mandiri (PT. Columbia Grup) Pusat

Alamat

: Jln. K. H Muhammad Mansyur Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15 A No. 23-26 Jakarta Pusat. Kode Pos 10140

c/q

: Citra Pertiwi Mandiri ( PT. Columbia Grup) CABANG Bukittinggi

HP

: 081361464645

Alamat

: Jln. Soekarno Hatta No. 90 Manggis Bukittinggi

Selanjutnya sebagai Pihak TERGUGAT. Mengingat Pihak Pengusaha yang diwakili oleh Branch Manager PT. Citra Pertiwi Mandiri (PT. Columbia Grup) Bukittinggi Saudara Jan Saragih dan Saudari Sri Wahyuni sebagai HRD tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan mengenai Penyelesaian

Perselisihan hubungan Industrial karena setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus pimpinan pusat PT. Columbia yang memutuskannya. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT untuk dapat kiranya membayar kepada PENGGUGAT sesuai dengan pasal 169 dan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Adapun yang menjadi dasar GUGATAN ini adalah sebagai berikut : 1. Bahwa PENGGUGAT telah bekerja sebagai karjawan tetap selama 9 tahun dengan jabatan terakhir SPV Ware House hingga sampai dengan saat ini. 2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 saya sudah melakukan perundingan dengan Branch Manager PT. Columbia Bukittinggi Sdr. Jan Saragih dan Sdri. Sri Wahyuni sebagai HRD PT. Columbia Bukittinggi membicarakan pembayaran upah saya yang terlambat / tidak dibayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan, sudah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak bulan September 2018. Dan membicarakan status saya di PT. Columbia dan Pimpinan PT. Columbia Bukittinggi Sdr. Jan Saragih menyatakan bahwa upah saya menurut Pimpinan PT. Columbia Pusat tetap akan dibayarkan sampai dengan bulan Desember 2018, Cuma pembayarannya agak terlambat. Dan mengenai status pekerjaan saya pimpinan PT. Columbia Bukittinggi tidak bisa memberikan kepastian, karena itu adalah wewenang pimpinan pusat, dan pimpinan pusat PT. Columbia pada umumnya telah ditahan oleh pihak berwajib. 3. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 saya mencatatkan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Bukittinggi. 4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 1 Februari 2019 telah dimediasi oleh Sdr. DAVID RIZKI.S.Sos hubungan industrial Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan karena pimpinan PT. Columbia Sdr. Jan Saragih tidak dapat mengambil keputusan karena tidak mempunyai wewenang untuk menentukan status saya dan juga tidak bisa membayar upah saya sesuai dengan waktu yang ditentukan karena itu merupakan wewenang pimpinan pusat PT. Columbia.

5. Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi ini, maka sesuai dengan UndangUndang No. 02 tahun 2004 Mediantor mengeluarkan anjuran tertulis No. 158/DPMPTSP PTK/TK/2019/Tanggal 7 Februari 2019, sebagai Berikut : 1. Agar Pimpinan PT. Columbia dapat mematuhi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan pasal 151, pasal 155, dan pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. 2. Agar Pimpinan PT. Columbia dapat membayar upah Sdr. Febri tepat pada waktu yang telah ditentukan. 3. Agar pimpinan PT. Columbia dapat menentukan status Sdr. Febri sejak bulan Januari 2019 tetap jadi pekerja PT. Columbia. 4. Apabila Sdr. Febri tidak ada kejelasan tentang statusnya di PT. Columbia dan tetap menerima upah tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka dia dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pimpinan PT. Columbia agar dapat membayarkan hak-hak Sdr. Ardi sesuai dengan pasal 169 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut : a. Uang pesangon b. Uang Penghargaan masa kerja c. Uang Penggantian Hak

2 x 9 x Rp. 4 x Rp.

2.340.000,- = Rp. 42.120.000,2.340.000,- = Rp.

9.360.000,-

15 % x Rp. 51.480.000,- = Rp.

7.722.000,-

Jumlah

= Rp. 59.202.000,-

(Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah) 5. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini. 6. Bahwa Pihak PT. Citra Pertiwi Mandiri PT. Columbia tidak menjawab anjuran tertulis ini. 7. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus hubungan kerja saya dengan PT. Citra Pertiwi Mandiri (PT. Columbia Group) sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. 8. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud data ayat (1) huruf C dan Ayat 2 pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, saya Mohon pada Majelis Hakim agar dapat memerintahkan PT. Citra Mandiri Pertiwi (PT. Columbia Group) untuk membayar hak-hak saya sebagai berikut : a. Uang pesangon b. Uang Penghargaan masa kerja

2 x 9 x Rp. 4 x Rp.

2.340.000,- = Rp. 42.120.000,2.340.000,- = Rp.

9.360.000,-

c. Uang Penggantian Hak

15 % x Rp. 51.480.000,- = Rp.

7.722.000,-

d. Upah dari bulan Desember 2018 s/d Maret 2019

e. Upah Proses

4 x Rp.

2.340.000,- = Rp.

6 x Rp.

2.340.000,- = Rp. 14.040.000,-

Jumlah

9.360.000,-

= Rp. 82.602.000,-

(Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah) 9. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya hak PENGGUGAT oleh TERGUGAT kiranya dilakukan sita jaminan aset TERGUGAT berupa barang-barang elektronik TV LED (Merk LG, Samsung, Toshiba), Kulkas (Merk Sanken, Fujitec, LG), Mesin Cuci (Merk Sanken, Fujitec), Audio (Merk Sanken, Fujitec ) dan mobil inventaris Merk Daihatsu Grand Max BA. 1467 URK dari PT. Citra Mandiri Pertiwi (PT. Columbia Group). 10. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar upah PENGGUGAT (upah proses) sampai keputusan PHK mempunyai ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet banding, kasasi, perlawanan atau peninjauan kembali.

Bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon diputuskan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono) Bukittinggi, 25 Maret 2019 Hormat Saya

FEBRI