Surat Permintaan Telaah Inspektorat.docx

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DINAS KESEHATAN Jl. Poros Andoolo Kel. Alangga Kec. Andoolo – 93884

Nomor Lampiran Perihal

: : : Permintaan Telaah

Kepada, Yth. Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan Di Tempat

Dengan hormat, Untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

untuk

membantu

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan. Dana DAK Nonfisik Bidang Kesehatan antara lain adalah program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan program Akreditasi Puskesmas yang petunjuk pelaksanannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan. Pelaksanaan dan pengelolaan DAK nonfisik

tersebut

harus

menerapkan

prinsip-prinsip

tata

kelola

yang

transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya serta mengacu pada Peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 48 tahun 2018 tentang Analisis Standard Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Oleh karena itu kami memerlukan penjelasan dari Inspektorat Daerah terkait hal-hal sebagai berikut: 1. Dana BOK dapat digunakan untuk pembiayaan operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif, antara lain belanja transport petugas kesehatan ke desa - desa lingkup kecamatan. Apa saja jenis – jenis dokumen pertanggungjawaban kegiatan tersebut ? 2. Pada lampiran Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 48 Tahun 2018 pada poin B.2.3 hal 17 tentang satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah lingkup wilayah kecamatan berlaku sebagai berikut : a. Perjalanan dinas dengan tujuan desa yang jaraknya > 10 KM dari tempat kedudukan, tidak diberikan transport namun diberikan uang harian sesuai tingkatan golongan. b. Perjalanan dinas dengan tujuan ke desa yang jaraknya < 10 KM dari tempat kedudukan, diberikan uang transport sebesar Rp. 30.000 dan uang makan ASN/Non ASN sesuai tingkatan golongan. Dalam struktur organisasi puskesmas, ada tenaga bidan desa yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada Ibu dan anak di dalam desa nya. Berapa besaran biaya perjalanan dinas yang dapat diberikan untuk

petugas yang memberikan pelayanan kesehatan dalam desa tersebut & apa jenis dokumen pertanggungjawaban ? 3. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di desa, Puskesmas wajib melibatkan kader kesehatan yang diangkat oleh Kepala Desa setempat; sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Juknis DAK Nonfisik Bidang Kesehatan , Puskesmas dapat menganggarkan biaya perjalanan kader kesehatan dalam alokasi dana BOK Puskesmas. Berapa besaran biaya perjalanan dinas untuk kader & apa saja jenis - jenis dokumen pertanggung jawaban untuk biaya perjalanan kader kesehatan ? 4. Puskesmas wajib melakukan komunikasi dan koordinasi dengan litas sektor terkait seperti aparat desa, tokoh masyarakat dan kader, antara lain berupa rapat atau minilokakarya lintas sektor di aula Puskesmas atau di aula Kecamatan. Apakah biaya perjalanan dinas peserta dari desa ke Puskesmas dapat dibayarkan berdasarkan aturan dalam lampiran PerBup Nomor 48 Tahun 2018 poin B.2.3.2 hal 17 ? 5. Untuk peserta yang berasal dari desa yang jaraknya < 10 KM, apakah masih dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa transport dan uang makan sedangkan dalam rapat atau minlok sudah dianggarkan makan dan snack untuk peserta? 6. Jika puskesmas melakukan kegiatan rapat atau pertemuan di desa & hanya menganggarkan snack saja untuk peserta, apakah peserta masih dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa transport dan uang makan (poin B.2.3.2)? 7. Dinas Kesehatan sering melaksanakan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan

kapasitas

tenaga

kesehatan

dengan

menghadirkan

narasumber yang berkompeten dibidangnya. Dalam lampiran Peraturan Bupati Konsel No. 48 Tahun 2018, poin A.4.11.1.d hal 10 tentang honorarium narasumber tertulis pejabat eselon III/yang disetarakan. Kami mohon penjelasan terkait aturan tersebut karena narasumber di bidang kesehatan umumnya bukan dari pejabat struktural melainkan tenaga – tenaga teknis seperti dokter ahli, tenaga surveior dan pengelola program yang sesuai dengan bidang pelatihan atau workshop yang dilaksanakan. 8. Tahun 2019 kabupaten Konsel mendapat 2 Tim Nusantara Sehat yag di tempatkan di Puskesmas Basala dan Puskesmas Laonti. Operasional Tim NS dalam pelayanan upaya kesehatan masyarakat dialokasikan dari dana BOK Puskesmas. Juknis Dak Nonfisik Bidang Kesehatan menjelaskan apabila pemerintah tidak menyediakan rumat tinggal untuk TIM NS maka operasioal untuk TIM NS dapat digunakan untuk sewa rumah tinggal, akan tetapi dalam PerBup tentang Analisis Standard Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 tidak ada aturan perihal sewa rumah tinggal. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas apakah puskemas dapat melakukan sewa rumah dan berapa besaran sewa rumah tersebut.

Demikian beberapa hal yang kami anggap perlu mendapat penjelasan agar prinsip – prinsip tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Andoolo, 25 Maret 2019 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

dr. H. Maharayu. M.Kes Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19641220 199803 1 003 1.